1-5 jelaskan apa yang dimaksud dengan menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.apa informasi dan kriteria yang telah ditetapkanuntuk audit ats spt pajak pt. Janaka oleh seorang auditor pajak ? Salah
satu jasa profesional Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) adalah melakukan audit laporan keuangan entitas. Melalui audit laporan keuangan, AP/KAP menerbitkan laporan audit yang didalamnya terdiri dari opini audit yang dilampiri dengan 1 set laporan keuangan entitas yang telah diauditnya. Praktek yang lazim dalam penyelesaian dan penyampaian laporan audit oleh AP/KAP adalah lembar opini audit dan laporan keuangan entitas yang diaudit tersebut dimasukkan dalam satu berkas dan diberi sampul dengan kertas khusus. Pada sampul laporan audit tersebut, baik sampul depan maupun belakang, diberi identitas AP/KAP (termasuk nama, alamat, logo AP/KAP). Kenyataan bahwa sampul laporan audit diberi identitas AP/KAP ini ditenggarai telah menimbulkan salah pengertian pengguna laporan audit. Dengan adanya identitas AP/KAP pada sampul laporan audit sering memberikan kesan keliru seolah-olah laporan keuangan adalah tanggung jawab AP/KAP yang melakukan audit. Tidak jarang terjadi, pihak tertentu meminta laporan keuangan entitas kepada k epada AP/KAP yang melakukan audit entitas tersebut, karena menganggap bahwa laporan keuangan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab AP/KAP. Jika menyimak tujuan dari suatu audit laporan keuangan, sesungguhnya jelas bahwa audit laporan keuangan oleh AP/KAP dimaksudkan untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kerangka dasar pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun mengenai laporan keuangan yang diaudit tersebut, Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) menjelaskannya dalam Pernyataan Standar Audit nya (SA) secara jelas. SA 200 paragrap 4 menyebutkan sebagai berikut: Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam membuat pernyataan opini auditor, SA 700 mewajibkan AP/KAP (auditor) untuk menyebutkan pembagian tangggung jawab penyusunan laporan keuangan dengan penyataan opini, yang intinya bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab pada opininya. Berikut adalah bunyi paragraf 26 dari SA 700, tentang Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan dan Paragraf 29 tentang Tanggung Jawab Auditor. Paragraf 26: Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Diskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku... Kemudian pada paragraf 29: Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Ketentuan sebagaimana disebutkan pada paragraf 26 dan 29 dari SA 700 di atas diimplementasikan oleh AP/KAP dalam penulisan opini auditor sebagaimana sering ditemui pada lembar opini audit: Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia….. Kemudian pada bagian Tanggung Jawab auditor dari pernyataan opini dituliskan: Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami.
Sehubungan dengan landasan teori audit laporan keuangan di atas, maka sesungguhnya sangat jelas bahwa laporan keuangan yang dilampirkan dalam laporan audit adalah tanggung jawab manajemen entitas, bukan tanggung jawab auditor. Jika pun masih ada yang beranggapan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab auditor karena laporan keuangan tersebut dilampirkan pada laporan audit yang diserahkan oleh AP/KAP kepada entitas/pengguna laporan audit, maka sesungguhnya anggapan tersebut tidak sesuai dengan landasan teori dan berpikir dari audit laporan keuangan dan karenanya perlu diluruskan. Untuk mengurangi risiko kekeliruan yang sering terjadi dalam menafsirkan tanggung jawab laporan keuangan yang dilampirkan pada laporan audit berada pada AP/KAP, maka pada 11 Nopember 2015 Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP) IAPI telah menerbitkan suatu dokumen Pertanyaan dan Jawaban No.06 (TJ 06) untuk menjadi acuan bagi AP/KAP dalam menerbitkan laporan audit. Menurut TJ tersebut nama Akuntan Publik dan/atau KAP sebagai auditor seyogyanya hanya diletakan pada dokumen laporan auditor independen sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Sampul, termasuk halaman belakang, dokumen laporan keuangan seharusnya menggunakan identitas yang menunjukan bahwa laporan keuangan tersebut adalah milik entitas. TJ No. 06 tegas memberikan pedoman agar AP/KAP tidak meletakan identitasnya pada sampul laporan audit, dan sebaliknya menganjurkan identitas entitas auditee yang diletakkan pada sampul tersebut. Identitas AP/KAP hanya perlu digunakan pada lembar opini audit, dimana auditor bertanggung jawab pada opini audit tersebut. Dengan tidak adanya identitas AP/KAP pada sampul laporan audit diharapkan risiko kesalahan penafsiran mengenai tanggung jawab laporan keuangan berada pada AP/KAP dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.
Apakah gunanya audit atas laporan keuangan PT. Janaka oleh sebuah KAP ? Sistem self assesment untuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sangat rawan dengan penghindaran pajak secara illegal (tax evasion), jika laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak tidak benar. Pelaporan keuangan yang benar diasumsikan akan dapat tercapai jika akuntan publik mampu mengaudit semua laporan keuangan wajib pajak. Masalahnya, tidak semua laporan keuangan yang disusun oleh akuntan publik telah memenuhi persyaratan standar laporan keuangan. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan ada sekitar 25 persen dari total 432 emiten atau 100 emiten yang belum membuat laporan keuangan yang memadai. BEI menengarai banyak akuntan publik di pasar modal namun beberapa tidak familier atau kurang kredibel sehingga memerlukan pengawasan dan pembenahan secara terus menerus (Bisnis Indonesia, 31 Oktober 2011). Laporan resmi Bapepam-LK menyebutkan bahwa selama tahun 2011 Bapepam telah menjatuhkan sanksi terhadap 200 emiten, 17 perusahaan Manajer Investasi dan 42 perusahaan
efek karena berbagai kesalahan, terutama keterlambatan penyampaian laporan berkala. (Kontan, 11 Agustus 2011). Pada tahun 2010, BEI juga menjatuhkan sanksi kepada 4 emiten atas penyajian laporan keuangan Triwulan I tahun 2010 terkait dengan kesalahan penyajian penempatan dana dalam bentuk deposito. Adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan oleh para emiten dapat melunturkan kepercayaan investor. Kasus ini menunjukkan bahwa laporan keuangan emiten yang dilaporkan ke BEI perlu diteliti lagi kebenarannya jika digunakan untuk pajak .
1-6 Uraikan karakteristik bukti yang akan digunakan Auditor pajak dalam audit atas SPT pajak PT jakana Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dalam audit atas laporan keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), kriteria yang berlaku biasanya adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (PABU), juga merupakan adaptasi dari GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). A. Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bukti Bukti (evidence) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda, diantaranya kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien); komunikasi tertulis dari pihak luar; observasi oleh auditor; data elektronik dan data lain tentang transaksi. untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. B. Kompeten dan Independen Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan seringkali disebut auditor independen. C. Pelaporan Tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (audit report). Laporan audit memberitahukan kepada pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. D. Perbedaan Antara Audit dan Akuntansi
Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Sementara itu, dalam mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi.
E. Jasa Assurance Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa assurance dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Jasa Atestasi, adalah jenis jasa assurance dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu: Audit atas laporan keuangan historis Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan Telaah (review) laporan keuangan historis Jasa atestasi mengenai teknologi informasi Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan Dalam suatu audit atas laporan keuangan historis, manajemen menegaskan bahwa laporan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Audit atas laporan keuangan ini adalah suatu bentuk jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Audit ini merupakan jasa assurance yang paling umum diberikan oleh KAP.
F. Jasa Non- Assurance KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa assurance. Tiga contoh yang spesifik adalah: 1. Jasa akuntansi dalam pembukuan 2. Jasa pajak 3. Jasa konsultasi manajemen
