Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Indonesia ~ 1~

MODUL 1 Sistem Ekonomi Indonesia KEGIATAN BELAJAR 1 Pengertian Sistem Ekonomi dan Elemen-elemen yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi  Pengertian sistem

1. Webster dictionary, sistem a/ suatu kesatuan item (sub-sistem) yg berinteraksi/tergantung satu sama lain dlm membentuk suatu kesatuan yg utuh; 2. Hubungan yg khas yg diidentifikasikan yg sifatnya harmonis & terpadu dlm suatu struktur organisasi.  Dlm sistem ada elemen-elemen/sub-sistem yg mencirikan sbb :

1. Trdpt suatu kompleksitas keseluruhan elemen-elemen; 2. Elemen-elemen tsb dicirikan oleh interrelasi; 3. Elemen-elemen tsb merupakan suatu kesatuan yg terintegrasi; 4. Memiliki/ditujukan ke arah.  Setiap sistem harus ada & didukung oleh sub sistem, baik internal maupun eksternal.

PENGERTIAN SISTEM EKONOMI mengabaikan lembaga-lembaga sosial yg ada di  Apabila kita membicarakan sistem ekonomi/orde ekonomi maka kita tdk bisa mengabaikan dlmnya yg berhubungan dg kehidupan manusia. (istilah lembaga sering pula diganti dg pranata).  George N Halm , meletakan kaitan yg erat antara sistem ekonomi dg lembaga-lembaga yg ada padanya. J ohn F Due

sejalan dengan pendapat ini. >> definisi ini terlalu sempit karena hanya menitikberatkan pd pranata-pranata ekonomi saja.  Theodore Morgan , menyatakan bahwa “….. every economic system is part of constellation constellation of economic, social and political

institution and ideas and can be understood only as part of this whole”. whole”. >> definisi ini lebih luas disbanding pendapat sebelumnya.

Menurut George N Halm : A, B, C & D merupakan elemen dari sistem ekonomi yg hanya menitikberatkan pd pranata-pranata ekonomi saja.

A

C

B

D

Menurut Theodore Morgan : A, B, C & D merupakan elemen dari sistem ekonomi yg berupa pranata ekonomi, pranata sosial, pranata politik, pranata ide-ide.

 Tom Gunadi , sistem perekonomian a/ sistem sosial/kemasyarakatan dilihat dlm rangka usaha keseluruhan u/ mencapai

kemakmuran. Dlm pengertian sistem sosial terkandung unsur : 1. Tujuan bersama dg harapannya, yg melahirkan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah, aturan yg melembaga; 2. Seperangkat nilai yg melekat pd tujuan bersama tsb & menciptakan pengikat yg mempersatukan anggota masyarakat dlm usaha bersama menurut cara-cara tertentu; 3. Sikap dasar & pengertian tentang hak & kewajiban yg membentuk pola tingkah laku & tindakan individu maupun kelompok; 4. Otoritas, kepemimpinan, struktur kekuasaan u/ m engarahkan usaha bersama.  Sistem ekonomi diarahkan u/ menciptakan orde ekonomi yg sesuai dg watak suatu Negara.  Dumairy , sistem ekonomi a/ suatu sistem yg mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dg seperangkat

kelembagaan dlm suatu tatanan kehidupan. Suatu sistem terdiri atas unsur manusia sbg subjek, barang ekonomi sbg objek serta seperangkat kelembagaan yg mengatur & menjalin kegiatan perekonomian.  Hatta , orde ekonomi a/ bangun organisasi dari kehidupan ekonomi yg sifatnya relatif lestari. Ada 6 faktor yg memberikan

bentuk pd orde ekonomi, yaitu : (1) kebutuhan hidup manusia, (2) pemberian alam & keadaannya pd suatu tempat/SDA, (3) tenaga kerja, (4) persediaan barang, (5) penguasaan teknologi & (6) organisasi yuridis/sosial yg dpt memberikan arah kpd tindakan-tindakan subjek ekonomi & juga menentukan batasnya.  Abdul Madjid & Sri Edi Swasono , orde ekonomi merupakan konstitusi ekonomi dari Negara, karena itu sistem

perekonomian selalu terikat pd kaidah-kaidah yg berlaku bg semua tindakan manusia yaitu kaidah-kaidah moral yg dpt melahirkan ekonomi normatif.  Sistem ekonomi akan berhadapan dg permasalahan yg mendasar, yaitu tentang produksi, distribusi & konsumsi, sedangkan

bentuk dari sistem perekonomian sangat tergantung pd elemen pendukungnya. ELEMEN-ELEMEN YG MEMPENGARUHI SISTEM EKONOMI  Berbicara mengenai sistem perekonomian maka kita tdk dpt lepas dari “struktur perekonomian suatu Negara”, yg merupakan

kerangka kerja dlm perjuangan hidup & u/ mendapat penghidupan yg lebih sempurna & akan menentukan corak masyarakat, menentukan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Persoalan ekonomi juga ditentukan oleh struktur perekonomiannya.


 Persoalan ekonomi harus diselesaikan dg memperhatikan berbagai aspek, seperti : (1) hukum, ekonomi & (2) factor bukan

ekonomi.  Sistem ekonomi merupakan organisasi yg terdiri dari sejumlah lembaga/pranata yg saling mempengaruhi satu sama lain yg

ditujukan ke arah pemecahan problema-problema produksi, distribusi & konsumsi yg merupakan problem dasar setiap perekonomian demi tercapainya kemakmuran masyarakat.  Usaha memasyarakatkan sistem ekonomi yg telah dirumuskan dpt dilakukan dg berbagai cara seperti dg memberi

penerangan kepada masyarakat. Dpt bersifat sempit (hanya menerangkan sistem yg dianut) maupun bersifat luas. PEMENUHAN KEBUTUHAN & PERLUNYA SISTEM  Kebutuhan manusia menurut bentuk/sifatnya dpt berbentuk perorangan atau kolektif.  U/ memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan usaha produksi, merupakan kegiatan manusia dg mengubah sumber-

sumber yg ada menjadi pemuas kebutuhan >> resource allocation/alokasi sumber daya >> merupakan bagian dari ekonomi mikro.

KEGIATAN BELAJAR 2 Beberapa Masalah yg Timbul dlm suatu Sistem Ekonomi  Sistem ekonomi yg ada akan menghadapi persoalan-persoalan/tugas pokok yg oleh Paul A. Samuelson disebut “central

problems of every economic society”, yaitu : 1. Apa yg Akan Diproduksi (what)  Kita tahu bahwa kebutuhan manusia tdk terbatas jumlahnya, sementara alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas.

Ini menghadapkan kita masalah pilihan antara bermacam ragam alternative output yg harus dihasilkan u/ memnuhi berbagai kebutuhan manusia.  Secara singkat ini dpt kita nyatakan sbg masalah “pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi” >> ekonomi

merupakan “the science of the allocati on of scarce resources among competing uses”. 2. Bagaimana Memproduksinya (how)  Di dlm memproduksi barang & jasa dibutuhkan berbagai macam tipe sumber daya yg digunakan, contohnya a/

teknologi >> masalah ini biasanya disebut sbg “choice between different kinds of technology”.  Sistem ekonomi juga menghadapi masalah akan keterbatasan sumber daya di dlm memproduksi output yg

diinginkan, contohnya a/ penggunaan SDM, krn penggunaan satu sumber daya di satu wilayah produksi akan menghalangi penggunaannya di wilayah produksi yg lain. 3. Siapa yg Akan Menikmatinya (who)  Dlm hal ini pd dasarnya sistem ekonomi menghadapi masalah pembagian/distribusi pendapatan, yakni apakah

pendapatan itu akan terbagi secara merata, tidak merata atau proporsional. >> “the problem of distribution of income”. 4. Untuk Kapan Dikonsumsi (when)  Dlm hal ini sistem ekonomi dihadapkan pd pilihan masa kini atau masa yg akan dating.

PEMECAHAN PERMASALAHAN DLM SISTEM EKONOMI  Dlm perekonomian bebas (liberal), permasalahan dipecahkan melalui sebuah mesin otomatis yg dlm literature lebih dikenal

dg istilah “mekanisme harga & mekanisme pasar” >> dasar pemikirannya : bahwa apabila keadaan perekonomian hanya dipengaruhi oleh mekanisme harga, maka keadaan akan selalu berada pd titik keseimbangan.  Dlm perekonomian komunis, tugas pemecahan masalah dilaksanakan oleh suatu badan yg umumnya dikenal sbg Badan

Perencanaan Pusat.  Masalah pilihan antara bermacam ragam teknologi yg akan digunakan terutama dihadapi oleh sistem ekonomi di Negara-

negara berkembang.  Distribusi pendapatan yg merata 100% tdk pernah akan dicapai dlm kenyataan mengingat bahwa :

1. Pendapatan yg dicapai merupakan salah satu di antara banyak factor yg memotivasi org u/ bekerja giat; 2. Pendapatan yg dicapai juga mencerminkan faktor kelangkaan (scarcity).  Hal yg terpenting a/ bukan pd mengusahakan distribusi pendapatan yg merata seratus persen, tetapi mengusahakan agar

mereka yg berada pd batas pendapatan (income bracket) terendah maka dg pendapatan yg dicapainya itu dpt hidup layak sesuai dg harkat mereka sbg manusia.  Terlepas dari pertimbangan pro & kontra perekonomian bebas, pengaturan kehidupan ekonomi mengandung berbagai

macam keuntungan bagi perekonomian yg bersangkutan. C Webstrate mengemukakan sejumlah keuntungan yg dpt dicapai dari tindakan pengaturan, yaitu : kemakmuran, kesempatan kerja, kepastian hidup, keadilan, susunan penduduk secara harmonis, kedamaian sosial dll.


MODUL 2 Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Komunisme KEGIATAN BELAJAR 1 Sistem Ekonomi Kapitalisme  Menurut pencetusnya merupakan sistem yg mencerminkan sistem persaingan yg paling ideal krn tdk ada intervensi pihak

lain (pemerintah) yg akan mendistorsi pasar.  Sistem ekonomi kapitalis sering juga disebut dg beberapa istilah, di antaranya : ekonomi klasik, ekonomi yg diatur oleh

invisible hand, ekonomi laissez faire dll.  Sistem ekonomi ini :

1. memberikan kebebasan kpd setiap individu u/ melakukan tindakan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah; 2. mengakui kepemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi, terdapat keleluasaan yg sangat longgar bagi perorgan u/ memiliki sumber daya.  Dasar pemikiran yg melatarbelakangi timbulnya paham kapitalis a/ bahwa kemakmuran masyarakat akan dpt tercapai

apabila kpd mereka diberikan kebebasan u/ melakukan tindakan-tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah >> terjadi persaingan bebas dlm masyarakat.  Sistem ekonomi dikatakan menganut paham kapitalis, apabila dicirikan oleh hal-hal sbb :

1. Alat-alat produksi ditangan orang peraorangan, tdk ditangan Negara; 2. Harga sangat tergantung pd penawaran & permintaan; 3. Adanya kemerdekaan di segala bidang, yaitu kemerdekaan dlm : mencari pekerjaan, berusaha, memilih barang konsumsi, mengadakan kontrak, memiliki alat-alat produksi, berpikir & bersaing.  Pelaksanaan secara konsepsional digambarkan oleh Hatta al sbb :

1. Apabila pemerintah tdk ikut campur dlm urusan ekonomi; 2. Dlm pergaulan hidup yg berdasar laissez faire, produsen & konsumen merdeka dlm pembentukan harga; 3. Pembentukan harga merupakan suatu invisible hand; 4. Semua itu akan lancer jalannya apabila org-org merdeka bertindak & berbuat; 5. Dlm membela kepentingan dirinya sendiri sebaik-baiknya, dilakukan pembagian pekerjaan, yg sekaligus membela kepentingan umum shg timbul harmoni dlm masyarakat.  Winardi, asas-asas yg mencirikan sebuah perekonomian bebas, al berikut ini :

1. Mengakui hak kepemilikan privat; 2. Kebebasan berusaha & memilih; 3. Motif pokok yg berpusat pd “kepentingan diri sendiri”; 4. Persaingan; 5. Ketergantungan pd sistem harga; 6. Peranan terbatas bagi pihak pemerintah.  Dlm perkembangan selanjutnya ternyata adanya campur tangan pemerintah dlm bidang perekonomian tdk dpt

dielakkan/bahkan merupakan suatu keharusan, khususnya dlm sector-sektor yg tdk mampu ditangani swasta. SISTEM KAPITALISME MURNI  Perekonomian tdk dikontrol pemerintah.  Pemerintah memenuhi kebutuhan kolektif, tetapi tdk bersaing dg usaha swasta.  Pemerintah berkedudukan sbg pengamat & pelindung dlm perekonomian.  Dg tdk adanya control dari pemerintah (central plan), produksi menjadi tergantung kpd pihak swasta. Terdpt 2 macam

bentuk perekonomian : 1. Para anggota masyarakat akan menerima pendptan dg menjual jasa-jasa dari faktor-faktor produksi yg mereka miliki >> berupa upah, sewa, bunga & deviden; 2. Perusahaan mengkombinasikan jasa-jasa dari faktor produksi yg mereka beli dari pemilik.  Kebebasan individu dlm sistem ekonomi ini mempunyai aspek negative krn tdk seorg pun akan bertanggung jawab atas

kemakmuran org di luar dirinya >> hubungan di antara masyarakat menjadi “antagonistic” & tdk akan harmonis.  Dlm sistem ekonomi ini, masalah ekonomi sosial akan dipecahkan melalui kompetisi & t dk melalui conscious cooperation. >>

kompetisi yg tajam dpt melahirkan monopoli dg segala kemungkinan buruknya, al kemungkinan terjadinya penghisapan trhdp pembeli dg jalan membatasi produksi/mempertinggi tingkat k ejarangan produk u/ mencapai keuntungan yg besar.  Keburukan yg terkandung di dlmnya menyebabkan tdk satupun Negara di dunia yg menganut sistem ekonomi ini.

SISTEM KAPITALIS MODERN  Dlm sistem ini, benda-benda konsumsi diproduksi berdasarkan keinginan dari para konsumen >> kalau seluruh inisiatif

diserahkan kpd pengusaha swasta, maka seluruh kebutuhan konsumen yg dianggap perlu tdk akan dpt terpenuhi, mereka mengetahui kemungkinan terjadinya “kegagalan pasar”.  Kegagalan pasar akan terjadi, misalnya sbg akibat para pengusaha swasta enggan u/ memproduksi sesuatu benda/jasa krn

beranggapan bahwa usaha tsb tdk menguntungkan. >> u/ memenuhi kebutuhan tsb dibutuhkan badan lain di luar para pengusaha swasta, yaitu pemerintah.  Kedaulatan menjadi tolak pangkal perbedaan di antara sistem kapitalis modern dg sistem sosialis. Masyarakat kapitalis

modern beranggapan bahwa kedaulatan konsumen akan lebih terjamin hak hidupnya di dlm sistem ekonomi yg tdk dikontrol


oleh pemerintah. John Maynard Keynes, kerugian terbesar dari Negara homogeny/toraliter a/ hilangnya kebebasan memilih org perorg.  Masyarakat kapitalis modern berpendapat bahwa bentuk yg cocok a/ bila alat-alat produksi dimiliki & dikelola oleh kaum

swasta.  Ada beberapa kelemahan sistem ekonomi kapitalis, al :

1. Kebebasan akan mengarah ke monopoli; 2. Dlm perdagangan internasional pemerintah harus ikut campur tangan, misalnya ttg valuta asing; 3. Mekanisme pasar tdk dpt mengatasi keadaan apabila terjadi krisis ekonomi.

KEGIATAN BELAJAR 2 Sistem Ekonomi Komunisme  Mencuat ketika sistem ekonomi kapitalis yg mengagungkan kebebasan mutlak individu ternyata telah menimbulkan

kepincangan distribusi pendptan yg akut dlm masyarakat.  Gagasan ekonomi komunis diprakarsai oleh Hegel & kemudian dikembangkan oleh Karl Marx.  Teori ekonomi ini dicirikan oleh adanya k ekuasaan sentral di tangan pemerintah shg individu-individu tdk memiliki kebebasan

u/ melakukan tindakan produksi, distribusi & konsumsi. SISTEM EKONOMI KOMUNISME  Dlm sistem ini Negara mempunyai kekuasaan penuh dlm pengaturan produksi & konsumsi. >> alat-alat produksi harus

berada di tangan Negara.  Dipelopori oleh Karl Marx. Paham ini berkembang sebagai akibat dari adanya dampak sosial dari revolusi industry di Inggris.  Menurut Marx, sumber malapetaka sosial a/ krn adanya nilai lebih (surplus value) yg dihimpun oleh pengusaha yg begitu

besar. Nilai lebih a/ selisih pengorbanan gaji/upah yg diterimanya >> lemahnya buruh akan menimbulkan adanya dua kelas yg saling bertentangan yaitu kelas pengusaha & kelas buruh.  Pertentangan antara golongan yg berkuasa dg golongan yg dikuasai sudah terjadi sejak dahulu, menurut Karl Marx dlm

masyarakat nomaden & feudal juga sudah terjadi pertentangan kelas, oleh Karl Marx dibuktikan sbb : 1. Pd masyarakat nomaden, mereka yg menguasai alat transport (pd waktu itu kuda) yg banyak, maka merekalah yg dpt membuat konsep-konsep sosial, kultur & ekonomi; 2. Dlm masyarakat feudal, mereka yg mempunyai tanah yg luas merupakan kaum penguasa trhadap golongan masyarakat yg tdk mempunyai lahan; 3. Dlm masyarakat industry modern, mereka yg memiliki alat-alat produksi merupakan golongan yg menentukan ukuran & nilai sosial masyarakat.  Ajaran Karl Marx berorientasi kpd kebendaan (materialism) yg menganggap kebendaan sangat dominan dlm menentukan

kedudukan seseorg dlm masyarakat >> masalah keagamaan & kemerdekaan seseorg kurang diperhatikan >> Hatta, menyatakan bahwa dlm sistem komunisme kemajuan ekonomi bukan main, namun keadaan spiritual menyedihkan.  U/ mencapai tujuan tercapainya paham komunisme di bidang ekonomi maka langkah-lanhkah yg diambil Negara al :

1) Mekanisme di bidang pertanian : lebih efisien jika tanah dimiliki secara kolektif; 2) Alat-alat produksi harus dimiliki & dikuasai oleh Negara; 3) Petani merdeka dipaksa menjadi petani proletariat yg terikat & mudah diawasi & diatur oleh Negara; 4) Di bidang industry dipergunakan cara-cara seperti di bidang pertanian.  Kehidupan komunisme dlm relitanya mempunyai banyak kelemahan al :

1) Antara idelisme dg realita sangat berbeda, berusaha menolong umat manusia (idelisme) tetapi dg cara yg kasar & kalau perlu menghilangkan kemerdekaan; 2) Nasionalisasi menurut ajaran Karl Marx (murni) tdklah dg paksaan, tetapi realitasnya dilakukan dg paksaan; 3) Warga kehilangan kebebasan memilih barang konsumsi krn pemerintah memberikan/menjatah trhdp keperluan hidup, dll.  Komunisme sebenarnya merupakan anak tangga menuju strata setaraf yg lebih tinggi, yaitu sosialisme.

SISTEM SOSIALISME LIBERAL  Sistem ini dpt dikatakan muncul sbg bentuk penyempurnaan dari sistem ekonomi komunisme.  U/ mengerti sistem ini mau tdk mau kita harus mengetahui ttg ajaran Karl Marx. Marxisme sebenarnya bukan merupakan

teori sosialisme, Marx tdk banyak mengutarakan mengenai sistem ekonomi. Teorinya dlm bagian terbesar hanya berhubungan dg kapitalisme, tepatnya dia ingin mempelajari sejarah perilaku khas dari kapitalisme sbg suatu sistem sosial yg dlm perputarannya akan melahirkan sistem sosialisme.  Menurut Marx, proses kapitalisme mengandung pemerasan/ penghisapan oleh suatu kelas masyarakat (kapitalis) trhdp kelas

lain (pekerja) shg akibat dari penghisapan ekonomi tsb kapitalisme itu sendiri akan hancur. >> teori yg menerangkan proses penghisapan tsb a/ teori “nilai lebih” (surplus value), teori ini didasarkan pd teori “nilai tenaga kerja”.  Sistem ekonomi sosialisme liberal berbeda dg sistem komunisme dan sistem kapitalisme. Dlm sistem kapitalisme murni &

kapitalisme modern produksi didasarkan pd keinginan dari masing-masing individu & harga terjadi sbg hasil kekuatan antara permintaan & penawaran, maka dlm sistem sosialisme liberal produksi & harga ditentukan sebelumnya oleh pemerintah. Dlm


sistem sosialisme liberal distribusi pendapatan secara lebih merata akan lebih mudah dicitpakan, krn pendapatan anggota masyarakat di luar upah telah ditiadakan.  Dlm sistem ini nantinya akan menimbulkan masalah besar krn tdk diperkenankannya adanya bunga dari modal >> tdk ada

pasar modal >> pembangunan akan berjalan lamban karena seluruh modal pembangunan hanya mengandalkan dari pemerintah. Tanpa suatu pasar modal sistem ini tdk akan dpt berjalan sesuai dg harapan, masalah yg dihadapi memang belum begitu rumit bila pendapatan anggota masyarakat masih rendah >> sistem ini labih dpt diterima oleh masy yg masih rendah tingkat pendapatannya.  Perbedaan antara komunisme dg sosialisme liberal :

Pokok Masalah

Komunisme

Sosialisme Liberal

Harus dinasionalisir secara menyeluruh

Dilakukan secara bertahap dg diberikan

dg tdk ada ganti rugi.

ganti rugi.

2. Distribusi, konsumsi

Diatur oleh Negara.

Ada kebebasan bagi warga Negara.

3. Alat produksi

 Dimiliki & diatur oleh Negara;

 Dimiliki oleh Negara trhdp industry

1. Hak

milik

alat-alat

produksi (fase permulaan)

 Swasta kehilangan hak memiliki alat-

alat produksi.

tertentu : a) Monopoli; b) perlu bantuan Negara.  Swasta diberi ijin memiliki alat-alat

produksi. 4. Penguasa (politik)

Golongan monoritas (elit partai)

Demokrasi, hak suara pemilihan.

5. Pembaharuan sosial

Dengan jalan kekerasan (revolusi)

Secara

bertahap

capitalism

menjadi ekonomi sosialis.

berubah


MODUL 3 Sistem Ekonomi Pancasila KEGIATAN BELAJAR 1 Dasar Filosofis Sistem Ekonomi Indonesia  Falsafah sosial Pancasila mempunyai dasar-dasar sbb :

1) Konsep sintesis ttg masyarakat, bertolak dari manusia sbg mahluk sosial; 2) Konsep tsb mengandung unsur-unsur asasi berupa : 3) Asas usaha bersama & kekeluargaan; 4) Pandangan organis ttg masyarakat; 5) Asas keadilan, khususnya keadilan sosial, sbg kaidah direktif bg individu & kelompok. PANDANGAN PANCASILA TTG HUBUNGAN INDIVIDU & MASYARAKAT 6) Kaum yg berpaham individualism memiliki prinsip : bila individu baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Sedangkan penganut kolektivisme memiliki prinsip : bila masyarakat baik, maka otomatis individu yg ada di dlmnya akan menjadi baik pula. >> kedua konsep ini kelihatannya sama, tetapi sesungguhnya kedua konsep ini memiliki perbedaan yg sangat tajam, individualism lebih menekankan bahwa kepentingan individulah yg harus didahulukan, pandangan ini menempatkan kebebasan individu dlm bobot yg berlebihan >> berpotensi mengakibatkan pemaksaan kehendak trhdp individu lain, yg kuat yg berkuasa. Sebaliknya pandangan kolektivitas memberi bobot yg berlebihan trhdp masyarakat shg kedudukan manusia secara pribadi seolah-olah hanya sebagai alat dari sebuah mesin yg bernama masyarakat, dlm masyarakat ini kepuasan batin tdk terpenuhi shg kebahagiaan yg utuh tdk tercapai. 7) Pancasila tdk memilih salah satu dari dua pandangan di atas & tdk mengkawinkannya. Pancasila bertolak dari kesadaran ttg sifat kodrati manusia sbg mahluk individu sekaligus mahluk sosial.  Pasal 33 UUD 45 (yg telah diamandemen), memberikan hak hidup bagi pelaku-pelaku ekonomi sbb :

1) Sektor swasta, yg merupakan pencerminan dari kepentingan individu, diberikan kebebasan memiliki & memanfaatkan sesuatu serta berusaha di bidang yg dianggap tdk penting bagi Negara & tdk menguasai hajat hidup org banyak; 2) Sektor Negara, merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat, dimana kekuasaan Negara perlu dibatasi agar tdk menjurus pd kekuasaan Negara yg berlebihan (etatisme); 3) Sektor koperasi, merupakan perpaduan antara kepentingan individu & kepentingan sosial. ASAS USAHA BERSAMA & KEKELUARGAAN  Dlm pengertian ekonomi makro, pd dasarnya setiap sistem ekonomi a/ “usaha bersama”.  Dlm sistem perekonomian liberal kapitalis, usaha bersama itu dilakukan u/ menjaga kebebasan berusaha & berdagang yg

berlangsung dlm suasana persaingan mati-matian (free competition) yg berpangkal pd pandangan akan kebebasan mutlak setiap individu. Sebaliknya dlm sistem kolektif, usaha bersama dilakukan di bawah paksaan penguasa mutlak yg mengabaikan harkat & martabat pribadi manusia.  Dlm sistem perekonomian menurut Pancasila & UUD45, keseluruhan unsur & kegiatan dicakup dlm pengertian

“kekeluargaan” yg membawa perikehidupan keseimbangan.  Usaha bersama dlm pengertian ekonomi mikro terkait dg bentuk-bentuk badan usaha spt : PT, CV, Firma & perusahaan-

perusahaan perseorangan.  Penjelasan Pasal 33 (yg secara formal sejak berlakunya amandemen sudah dinyatakan tdk berlaku lagi) UUD45

menyebutkan bahwa “bangun perusahaan yg sesuai dg asas kekeluargaan a/ koperasi”. Hal ini ditafsirkan secara berbeda sbb : 1) Koperasi a/ satu-satunya badan usaha yg paling cocok bagi Indonesia, di dlmnya dpt ditemukan asas kebersamaan & kekeluargaan; 2) Asas kebersamaan & kekeluargaan tdk hanya ada pd koperasi, tetapi juga ada pd badan-badan usaha lainnya.  Pendapat kedua ini yg dijadikan alas an mengapa ada 3 badan usaha yg berhak hidup di Indonesia, yakni pemerintah,

swasta & koperasi.  Sistem ekonomi Pancasila merupakan ideologi terbuka, yg artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dpt

dikembangkan secara kreatif & dinamis sesuai dg dinami ka perkembangan masyarakat Indonesia. PANDANGAN ORGANIS TTG MASYARAKAT  Masyarakat yg organis a/ masyarakat yg bersatu secara bulat & utuh. Dlm kaitannya dg ekonomi, masyarakat yg seperti ini

bukan masyarakat yg sama rata sama rasa, tetapi masyarakat yg tetap memperlihatkan adanya perbedaan antara individu satu dg individu lainnya yg ditimbulkan oleh hak-hak individu.  Sistem ekonomi Pancasila a/ sistem ekonomi yg berorientasi pd manusia.  Dlm pembangunan ekonomi, manusia memiliki peran ganda yakni sbg subjek (pengarah) agar dpt memberikan warna pd

pembangunan, sekaligus sbg pelaku (faktor produksi) yg bersama faktor produksi lain memproduksi barang-barang yg dibutuhkan. >> sasaran penciptaan peluang kerja & partisipasi masyarakat dlm arti yg seluas-luasnya perlu mendapat perhatian utama >> kesejahteraan dpt tercapai. ASAS KEADILAN SOSIAL  Secara umum, pengertian adil a/ memberikan kpd diri sendiri & org lain apa yg menjadi haknya. >> berbicara ttg adil maka

berbicara ttg hak, ttg kewajiban.


 Dlm hubungannya dg hak & kewajiban, maka adil berarti memperoleh perlakuan yg sama & layak serta tdk berat sebelah di

dlm hak & kewajiban.  Keadilan sosial sasarannya a/ ha katas kesejahteraan sosial, mencakup hak masyarakat u/ menuntut anggotanya, termasuk

organ pemerintah, agar memberikan apapun juga yg diperlukan u/ mencapai & mempertahankan kesejahteraan umum. Juga mencakup hak setiap warga Negara u/ mengambil bagian & menerima nikmat dari kekayaan sosial.  Keadilan sosial menekankan kekeluargaan, pembauran kepentingan & tanggung jawab yg ada & berpengaruh dlm

masyarakat.  Dlm Pancasila, sila kelima a/ sila yg paling relevan dg masalah ekonomi.

KEGIATAN BELAJAR 2 Dasar Konstitusional & Operasional Sistem Ekonomi Indonesia DASAR KONSTITUSIONAL  Merupakan pedoman dasar dlm pelaksanaan SEI.

1. UUD45 (Setelah Amandemen)  Pasal 33 merupakan pasal utama yg menghendaki adanya demokrasi ekonomi, yg menurut UUD45 (setelah

amandemen keempat th 2002) disertai dg prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dg menjaga keseimbangan kemajuan & kesatuan ekonomi nasional. Dlm penjelasan disebutkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, u/ semua di bawah pimpinan/pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat sangat diutamakan.  Dari penjelasan pasal 33 dpt disimpulkan sbb :

a. Semua org bebas berproduksi namun tetap harus diawasi agar kemakmuran masyarakat dpt tercapai; b. Perekonomian disusun sbg usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; c. Adanya pengakuan trhdp tiga pelaku ekonomi, yaitu pemerintah, swasta & koperasi; d. Cabang-cabang produksi yg penting & menguasai hajat hidup org banyak dikuasai oleh Negara.  Sebagai pelengkap dasar konstitusional

a) Pasal 23 ttg APBN, pasal 23 A ttg pajak, pasal 23 B ttg macam & harga mata uang, pasal 23 C ttg keuangan Negara & pasal 23 E ttg tanggung jawab keuangan Negara; b) Pasal 27 (ayat 2) ttg hak-hak rakyat u/ memperoleh pekerjaan & kehidupan yg layak bg ke manusiaan; c) Pasal 34 ttg kewajiban Negara u/ memlihara fakir miskin & anak-anak terlantar. 2. UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Sejak 2004, Indonesia tdk lagi memiliki GBHN, sbg pedoman pengganti a/ UU No. 25/2004 tt SPPN, namun dlm UU

ini tdk tercantum tentang arah kebijakan sistem ekonomi nasional. Sebagai pembanding, GBHN 1998 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kpd mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila & UUD45.  GBHN 1998 juga menyebutkan bahwa dlm Demokrasi Ekonomi yg berdasarkan Pancasila & UUD45 harus dihindarkan

hal-hal sbb : a) Sistem free fight liberalism; b) Sistem etatisme, Negara bersifat dominan; c) Persaingan tdk sehat serta pemusatan kekuasaan ekonomi pd satu kelompok.  Meskipun GBHN 1998 sudah tdk berlaku lagi, namun kebijakan & arah ttg sistem ekonomi Indonesia masih relevan u/

dijadikan pegangan mengingat produk hukum yg ada tdk menjelaskan hal tsb. DASAR OPERASIONAL  SEI pada hakekatnya a/ ekonomi campuran, namun ada pula yg berpendapat bahwa SEI a/ ekonomi sosialis, ekonomi

“terpimpin”, sosialisme ala Pancasila, bahkan ada yg menyatakan bahwa SEI a/ ekonomi terkendali yg condong ke arah kapitalisme.  SEI masih mencari bentuk. Sbg contoh, etatisme dihindarkan & potensi setiap warga Negara dikembangkan, namun dlm

kenyataan krn masih banyaknya dualism dlm kehidupan perekonomian, al : tradisional-modern, sektor perkotaan-pedesaan, serta sektor formal-informal maka intervensi pemerintah cukup dominan.  Ttg intervensi pemerintah dlm SEI, ada beberapa pendapat ttg bgmn seharusnya intervensi tsb dilakukan, al berikut ini :

1) Emil Salim : sekali rencana makro disusun, maka kegiatan ekonomi diserahkan kpd satuan-satuan individual, motivasi, rangsangan & semangat diberikan kpd satuan-satuan ekonomi individual u/ bekerja mengikuti rencana makro; 2) Moh. Hatta : antara aktivitas koperasi yg bekerja dari bawah & aktivitas pemerintah yg bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yg dpt dikerjakan oleh swasta; 3) Mubyarto : apabila tdk ada ekses-ekses (monopoli, oligopoly) maka tdk ada alas an diadakannya peraturan-peraturan.  Wagiono Ismangil mengamati adanya persamaan antara SEI dg sosialisme, yg mengacu pndpt Crosland ttg ciri-ciri

sosialisme, al : adanya perhatian khusus trhdp mereka yg miskin & lemah; suatu pandangan yg berciri persamaan; adanya pengendalian yg ketat trhdp lingkungan guna mengatasi masalah-masalah urbanisasi dll.  Mengenai dasar operasional SEI, Mubyarto mengatakan bahwa strategi & kebijakan pembangunan nasional yg sesuai dg

Pancasila & UUD45 al sbb : 1) Roda perekonomian nasional harus digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial & moral;


2) Perlu dijaga kondisi masyarakat di mana terjadi pemerataan sosial ekonomi, yaitu keseimbangan, keserasian & keselarasan dlm distribusi pendapatan & kekayaan nasional; 3) Prioritas dari setiap kebijakan ekonomi a/ pengembangan ekonomi nasional yg tangguh & kuat; 4) Koperasi a/ soko guru perekonomian nasional yg merupakan perwujudan demokrasi ekonomi >> sbg organisasi ekonomi rakyat yg berwatak sosial harus mampu menjadi pelaku utama dlm kehidupan ekonomi masyarakat yg tumbuh & berakar kuat dlm ekonomi rakyat; 5) Ada imbangan yg jelas & tegas antara perencanaan sentral dlm strategi & kebijakan ekonomi nasional dg desentralisasi pelaksanaannya di daerah.  Emil Salim menyatakan bahwa berdasarkan UUD45 & GBHN, dpt ditarik dasar operasional SE Pancasila sbb :

1)

Peranan Negara & Swasta

2)

Peranan Negara penting, tetapi tdk dominan supaya dpt dicegah tumbuhnya sistem etatisme.

3)

Peranan swasta penting, tetapi tdk dominan agar dicegah timbulnya free fight liberalism.

4)

Usaha Negara & swasta tumbuh berdampingan dg seimbang tanpa dominasi b erlebihan satu trhdp lainnya.

5)

Tidak ada Dominasi & Konfrontasi

6)

Hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tdk didasarkan pd dominasi modal seperti halnya ekonomi kapitalis, juga tdk didasarkan pd dominasi buruh seperti halnya dlm sistem komunis, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan.

7)

Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya sbg manusia >> pengembangan diri memegang posisi sentral dlm sistem ekonomi Pancasila.

8)

Masyarakat Memegang Peranan Sentral

9)

Penekanan pd masyarakat tdk mengabaikan individu, tetapi langkah tindak individu harus serasi dg kepentingan masyarakat.

10) Pengaturan, Perencanaan & Pengawasan 11) Negara menguasai bumi, air & kekayaan alam yg terkandung di dlmnya yg merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat >> hak menguasai oleh Negara harus dilihat dlm konteks pelaksanaan

hak & kewajiban Negara sbg : pemilik,

pengatur, perencana, pelaksana & pengawas. 12) Dlm sistem ekonomi Pancasila, Negara tdk perlu memiliki sumber daya alam, tetapi tetap bias menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan & pengawasan. 13) Tidak Bebas Nilai 14) Bahkan nilai inilah yg mempengaruhi pelaku ekonomi, sistem yg dikembangkan bertolak dari ideologi yg dianut, ideologi Pancasila.


MODUL 4 Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia KEGIATAN BELAJAR 1 Pengertian & Kedudukan Koperasi dalam P erekonomian Indonesia  Pengertian koperasi menurut UU No. 25/1992 a/ badan usaha yg beranggotakan org-seorg atau badan hukum koperasi dg

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sbg gerakan ekonomi rakyat yg berdasarkan asas kekeluargaan. PRINSIP UTAMA KEGIATAN KOPERASI, landasan kegiatan koperasi berdasarkan pd lima prinsip utama yg tdk dpt dipisahpisahkan : 1) Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka; 2) Demokrasi, cermin demokrasi tampak pd kekuasaan tertinggi yg trdpt pd rapat anggota, keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara serta hak suara anggota tdk tergantung pd besarnya modal mereka dlm koperasi; 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil & sebanding dg besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 4) Pemberian balas jasa yg terbatas trhdp modal; 5) Kemandirian >> terkandung pengertian kebebasan yg bertanggung jawab, otonom & swadaya  Selain kelima prinsip di atas koperasi dlm mengembangkan dirinya juga melaksanakan dua prinsip yg lain, yaitu :

6) Menyelenggarakan pendidikan perkoperasian, dan 7) Mengembangkan kerja sama dg koperasi lainnya. KENDALA-KENDALA KOPERASI DI INDONESIA  Rendahnya Kualitas Kelembagaan & Organisasi Koperasi  Tertinggalnya Kinerja Koperasi & Kurang Baiknya Citra Koperasi  Kurangnya pemahaman ttg koperasi sbg badan usaha yg memiliki struktur kelembagaan yg unik dibandingkan badan usaha

lainnya telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yg menjadi kendala bg kemajuan perkoperasian di Indonesia al : (1) Banyak koperasi yg terbentuk tanpa didasari oleh kepentingan ekonomi bersama & prinsip kesukarelaan dari para anggotanya, shg kehilangan jati dirinya sbg koperasi sejati yg otonom & mandiri; (2) Banyak koperasi yg tdk dikelola secara professional dg menggunakan teknologi & kaidah ekonomi modern; (3) Masih trdpt kebijakan & regulasi yg kurang mendukung kemajuan koperasi; (4) Koperasi masih sering dijadikan alat u/ memenuhi kepentingan pribadi/golongan tertentu.  Karena hal-hal tsb di atas mengakibatkan :

(1) Kinerja & kontribusi koperasi dlm perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya; (2) Citra koperasi kurang baik. (3) Lebih lanjut kondisi tsb mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian & dukungan masyarakat kpd koperasi. (4) Kurang Kondusifnya Iklim Usaha (5) Berbagai masalah yg terkait dg iklim usaha yg kurang kondusif, di antaranya a/ : (6) Ketdkpastian & ketdkjelasan prosedur perijinan yg mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan & timbulnya berbagai pungli; (7) Praktek bisnis & persaingan usaha yg tdk sehat.

KEGIATAN BELAJAR 2 Kebijakan & Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia  Fokus pembangunan koperasi sejak orde baru a/ koperasi pedesaan, melalui koperasi diharapkan terjadi perubahan struktur

ekonomi pedesaan yg eksploitatif menjadi ekonomi yg demokratif.  Melalui Inpres No. 4/1973, lahirlah dasar pembentukan KUD/BUUD, yg tujuannya al sbb :

(1) Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pangan secara efektif & efisien; (2) Memberi kepastian bagi petani produsen khususnya & masyarakat pedesaan pd umumnya, bahwa mereka tdk hanya mempunyai tanggung jawab u/ ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi secara nyata ikut memetik & menikmati hasilnya, guna meningkatkan taraf hidup & kesejahteraan.  Dlm rangka meningkatkan peranan KUD, selama kurun waktu 1984 s.d. 1988 dikeluarkan berbagai peraturan ttg

pengembangan koperasi mandiri, yg tujuannya a/ terwujudnya KUD yg memiliki kemampuan manajemen yg terbuka & rasional dlm pengembangan ekonomi para anggotanya. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA  Dlm upaya pemberdayaan sumber daya ekonomi yg lebih berpihak pd si lemah, maka menurut Sumual, kebijakan ekonomi

pemerintah dlm pembangunan koperasi harus diupayakan u/ dpt diikuti dg reformasi sbb : (1) Land reform , pemerataan keadilan dlm pengalihan tanah sbg fasilitas produksi; (2) Credit reform , upaya meringankan beban kredit dlm menanggulangi kelangkaan modal; (3) Marketing & distribution reform, pengembangan kemampuan pemasaran & distribusi. (4) Pembuatan rencana kontigensi & jangka panjang dg memasukkan struktur kelembagaan yg mendukung pemberdayaan pengusaha kecil & koperasi dlm GBHN;


(5) Keberpihakan membangun yg lemah; (6) Melakukan gerakan perubahan pola pandang di mana buruh tdk dianggap sbg faktor produksi yg perlu dieksploitasi, tetapi dianggap sbg partner dlm berproduksi. STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA  Dlm UU No. 25/2004 ttg RPJM, dikemukakan bahwa arah kebijakan pembangunan koperasi ditujukan pd upaya-upaya u/ :

1. Membenahi & memperkuat tatanan kelembagaan & organisasi koperasi ditingkat makro maupun mikro; 2. Meningkatkan pemahaman, kepedulian & dukungan pemangku kepentingan kpd koperasi; 3. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.  Soeharto Prawirokusumo, peran pemerintah dlm pengembangan koperasi :

1. Meningkatkan akses & pangsa pasar; 2. Meningkatkan akses trhdp sumber permodalan; 3. Meningkatkan kemampuan organisasi & manajemen; 4. Meningkatkan akses trhdp teknologi; 5. Mengembangkan kerja sama usaha.  Masih menurut Soeharto P, program unggulan yg merupakan ujung tombak u/ mempercepat pengembangan koperasi a/ :

1. Pengembangan Kemitra Usahaan 2. Pengembangan Kewirausahaan.  Beberapa peran perguruan tinggi dlm pengembangan koperasi :

1. Pengembangan pusat penelitian & pengembangan terapan; 2. Pengembangan pusat konsultasi bisnis; 3. Menjadi partner pemerintah; 4. Partner usaha besar; 5. Penciptaan wirausaha baru.


MODUL 5 BUMN dalam SEI KEGIATAN BELAJAR 1 Pengertian & Peran BUMN dlm Perekonomian Nasional PENGERTIAN & TUJUAN PENDIRIAN BUMN  SK Menkeu No. 740/KMK.001/1989, yg dimaksud dg BUMN a/ sbb :

(1) Badan usaha yg seluruh modalnya milik Negara; (2) Badan usaha yg tdk seluruh sahamnya dimiliki Negara,tetapi statusnya disamakan dg BUMN.  Dilihat dari tujuan pendiriannya, BUMN dpt digolongkan sbb :

1) BUMN yg usahanya bersifat perintisan dlm pembangunnan prasarana tertentu; 2) BUMN yg menghasilkan barang yg krn pertimbangan keamanan & kerahasiaan harus dikuasai oleh Negara, misalnya Perum Peruri; 3) BUMN yg didirikan atas pertimbangan u/ melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu/strategis, missal IPTN; 4) BUMN yg didirikan dg tujuan u/ melindungi keselamatan & kesejahteraan masyarakat, missal Perum Jasa Raharja; 5) BUMN yg berdasarkan per-uu-an yg berlaku harus dimiliki & dikelola oleh pemerintah, missal pabrik senjata & amunisi; 6) BUMN yg uasahanya bersifat komersial & fungsinya dpt dilakukan oleh swasta, missal pabrik semen. BENTUK-BENTUK BUMN, menurut UU No. 9/1969 dikelompokkan menjadi 3 bentuk : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan)  BUMN yg berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat, t ermasuk pelayanan kpd masyarakat.  Permodalannya termasuk bagian dari APBN yg dikelola o leh departemen yg membawahi.  Statusnya mempunytai kaitan dg hukum publik.  Sesuai dg perkembangan jaman, saat ini bentuk perjan sudah tdk ada lagi.

2. Perusahaan Umum (Perum)  BUMN yg berusaha di bidang penyediaan pelayanan bg kemanfaatan umum di samping mendapatkan keuntungan.  Modal seluruhnya dimiliki pemerintah dari kekayaan Negara yg dipisahkan serta berstatus sbg BH & diatur berdasarkan

UU. 3. Persero (Perusahaan Perseroan)  BUMN yg bertujuan memupuk keuntungan & berusaha di bidang-bidang yg dpt mendorong perkembangan sektor swasta

dan atau koperasi, di luar bidang usaha perjan atau perum.  Modal seluruhnya/sebagian milik Negara dari kekayaan Negara yg dipisahkan & terbagi atas saham-saham serta

berstatus hukum perdata yg berbentuk PT.  Selain itu masih dikenal bentuk lain yg mempunyai ciri-ciri khusus & tunduk pd uu tersendiri, yaitu :

1. Bank-bank pemerintah (BRI, BNI, Mandiri & BTN) yg tunduk pd UU No. 1/1995 ttg Perseroan Terbatas; 2. Pertamina yg merupakan perusahaan minyak & gas bumi yg tunduk pd UU No. 8/1971. SEJARAH BUMN 1) Periode Sebelum Kemerdekaan, BUMN diatur oleh ketentuan IBW & ICW; 2) Kurun Waktu 1945 - 1960  Beberapa BUMN didirikan dg modal nasional, spt BNI-46, Bank Industri Niaga.  Melalui Perpres No. 23/1958, dilakukan nasionalisasi.

3) Periode 1960 - 1969  Berbagai bentuk badan usaha diseragamkan berdasarkan UU No. 19/1960 menjadi satu bentuk yaitu Perusahaan Negara

(PN).  Terdpt kekaburan dlm organisasi perusahaan-perusahaan Negara krn adanya Badan Pimpinan Umum (BPU) yg juga

mengelola perusahaan Negara tertentu >> keluar Inpres 17/1967 & UU No. 9/1969 >> ditetapkan 3 bentuk Badan Usaha Negara : Perjan, Perum & Perusahaan Perseroan (PERSERO). 4) Periode 1969 - Sekarang  Peranan BUMN semakin meningkat, dlm perkembangannya selain bank-bank milik pemerintah yg berstatus khusus, maka

berdasarkan UU No. 8/1971 telah ditetapkan Pertamina >> jumlah BUMN yg berstatus khusus berdasarkan uu tersendiri ada 5 BUMN.  Th 1991 merupakan era perkembangan BUMN yg mengesankan ditandai dg PT Semen Gresik yg go public yg kemudian

disusul oleh BUMN lainnya PERAN & KEDUDUKAN BUMN DLM S ISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA  Peran BUMN ditunjukkan oleh PP No. 3/1983 yg memuat ttg tujuan BUMN, sbb :

1) Memberikan sumbangan bg perkembangan ekonomi Negara pd umumnya & penerimaan Negara pd khususnya; 2) Mengadakan pemupukan dana dari keuntungan yg diperoleh; 3) Menyelenggarakan kegiatan usaha yg bersifat melengkapi kegiatan swasta & koperasi; 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yg belum dpt dilaksanakan oleh swasta & koperasi; 5) Turut aktif memberikan bimbingan terutama kpd pengusaha golongan ekonomi lemah; 6) Turut aktif di bidang ekonomi & pembangunan pd umumnya.


 Secara garis besar trdpt dua peran utama BUMN :

1) Melaksanakan fungsi komersial, sbg unit ekonomi harus memupuk dana u/ membiayai aktifitasnya; 2) Melaksanakan fungsi non komersial, sbg aparatur bertindak sbg wahana pembangunan dg melaksanakan programprogram pembangunan yg diemban oleh pemerintah.  Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dlm Demokrasi Ekonomi, kelembagaan ekonomi diatur sbb :

1) Usaha Negara, berperan sbg : a) Perintis di dlm penyediaan barang & jasa y g belum cukup/kurang merangsang prakarsa & minat swasta; b) Pengelola & pengusaha di bidang produksi yg penting bg Negara; c) Pengelola & pengusaha di bidang produksi yg menguasai hajat hidup org banyak; d) Imbangan bg kekuatan pasar pengusaha swasta; e) Pelengkap penyediaan barang & jasa yg belum cukup disediakan oleh swasta & koperasi; f) Penunjang pelaksanaan kebijaksanaan Negara. 2) Koperasi berperan sesuai dg hakikatnya sbg kesatuan ekonomi yg berwatak sosial; 3) Swasta berperan yg sebesar-besarnya di dlm bidang-bidang di mana persaingan terjadi dg motivasi keuntungan.  Sbg agen pembangunan, BUMN lebih berperan sbg stabilisator ekonomi.  Tugas BUMN dlm membina pengusaha lemah & koperasi ditetapkan dlm SK Menkeu No. 1232/KMK.013/1989 &

disempurnakan oleh SK Menkeu No. 368/KMK.013/1991 yg mengatur pelaksanaan penyisihan dana 1 - 5% dari sisal aba setelah pajak u/ pembinaan pengusaha ekonomi lemah & koperasi.  Isu terakhir yg menyangkut BUMN a/ swastanisasi, terjadi perubahan pemilikan BUMN menjadi sebagian milik

swasta/masyarakat.  Ide swastanisasi ditempuh agar BUMN dpt bekerja secara lebih efisien, bebas KKN.  BUMN yg bersifat public utilities menuntut bentuk pasar monopoli alamiah. Bentuk paling ideal a/ Perjan & Perum, namun

kini banyak BUMN yg mulanya berstatus Perum berubah menjadi Persero, shg seolah-olah terjadi kontradiksi dlm pencapaian misi sosial BUMN melalui kepentingan efisiensi, teknis & ekonomi.  Yustika, sejak decade 1980-an privatisasi merupakan agenda reformasi penting yg dijalankan oleh banyak Negara.

Setidaknya ada lima yg dpt diidentifikasikan dari proses ini : 1) Sbg instrument u/ meningkatkan pendptan Negara; 2) U/ menyebar bagian kepemilikan (asset) di sebuah Negara; 3) Diharapkan berimplikasi pd perbaikan distribusi pendptan & kesejahteraan masyarakat; 4) Mengurangi masalah yg timbul dlm hal pembayaran di sektor publik; 5) Mengatasi kinerja buruk pd perusahaan Negara.  Indonesia tdk lepas dari tren privatisasi, salah satunya didorong oleh realitas kinerja BUMN yg buruk. Namun akhir-akhir ini

yg menjadi pendorong utama a/ deficit anggaran.  Ada dua faktor yg menjadi kriteria dlm menata kembali BUMN, sbgmn tercantum dlm bagan berikut :

Eksternalitas Rendah

Tinggi Korporatisasi;

Rendah

Likudidasi/jual;

Rekayasa ulang; Merger/akuisis.

Efisiensi

Tinggi

Go public/

Pertahankan;

go international

Go public/go internasional.

 Eksternalitas a/ manfaat ekonomi dari keberadaan BUMN yg dinikmati oleh pihak-pihak di luar BUMN yg bersabgkutan,

sedangkan efisiensi lebih dititikberatkan pd efisiensi teknik dlm lingkup eksternal perusahaan.

KEGIATAN BELAJAR 2 Upaya Peningkatan Efisiensi & Produktivitas BUMN  Perumusan UU BUMN dimaksudkan u/ memenuhi visi pengemabngan BUMN di masa yg akan datang, yaitu :

1) Menciptakan sistem pengelolaan & pengawasan BUMN berlandaskan prinsip efisiensi & produktivitas; 2) Menata & menpertegas peran lembaga pemerintah & posisi wakil pemerintah sbg pemegang saham,pemilik modal BUMN; 3) Mempertegas & memperjelah hubungan BUMN sbg operator dg pemerintah sbg regulator; 4) Menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar mekanisme koperasi;


5) Meletakkan dasar-dasar/prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yg baik.  Kebijakan yg diambil terkait dg UU tsb a/ privatisasi yg merupakan upaya memperingan beban anggaran akibat subsidi.  Hinsa Siahaan, ada 7 pilihan privatisasi BUMN :

1) Penawaran saham BUMN kpd umum (public offering shares); 2) Penjualan saham BUMN pd pihak swasta tertentu (private sale of shares); 3) Penjualan aktiva BUMN kpd swasta; 4) Reorganisasi BUMN menjadi beberapa unit usaha atau pembentukan holding company; 5) Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke BUMN; 6) Pembelian BUMN oleh manajemen/karyawan; 7) Kontrak sewa/kontrak manajemen.  Bacelius Ruru, u/ menghadapi tantangan masa depan BUmn perlu diubah bentuknya menjadi holding company.  Holding Company a/ perusahaan yg memiliki saham beberapa perusahaan lain.  Pembentukan BUMN Holding dpt dilakukan melalui beberapa pola :

1) Melalui akuisisi; 2) Menyerahkan pemilikan beberapa perusahaan kpd satu perusahaan; 3) Melepaskan unit-unit usaha perusahaan menjadi satu perusahaan yg berdiri sendiri.  Holding pd BUMN akan memperkuat daya saing, harapan tsb tdk berlebihan krn berikut ini :  Holding akan mendorong efisiensi, krn :

1) Adanya dorongan psikologis pd manajemen induk/anak perusahaan u/ meningkatkan kinerja; 2) Trebuka peluang u/ menurunkan biaya tetap dg jalan melepaskan aktiva tetap yg berlebihan & mengkonversnya menjadi biaya variable. 3) Perputaran kegiatan usaha akan lebih cepat krn semakin terjaminnya penyediaan pasokan & pemasaran apabila holding itu dilaksanakan secara vertical; 4) Dg holding, proses pengembangan ketrampilan akan semakin lancar.  Basri, kehadiran UU privatisasi paling tdk menghadirkan tiga prasyarat u/ keberhasilan program privatisasi, yaitu :

1) Prasyaratan kredibiltas & akuntabilitas; 2) Persyaratan kecepatan; 3) Persyaratan organisasi.


MODUL 6 Peranan Swasta dlm SEI KEGIATAN BELAJAR 1 Peran Swasta dlm Perekonomian Nasional  Swasta a/ swasta sbg badan usaha, unit ekonomi yg melaksanakan proses produksi & distribusi barang & jasa.  Dlm suatu Negara yg menganut sistem ekonomi pasar, fungsi badan usaha swasta sangat penting u/ menjawab

permasalahan ekonomi yg dihadapi. >> berlandaskan pd m ekanisme pasar.  Dlm lingkup mikro/lingkup pandangan pengusaha, badan usaha pd hakikatnya merupakan suatu wadah yg dpt

meningkatkan kemampuan seseorg/kelompok dlm berproduksi dg berikut ini : 1) Menarik & mengintegrasikan berbagai sumber daya yg diarahkan pd suatu output tertentu; 2) Menghadapi berbagai elemen lingkungan usaha >> seorg pengusaha akan lebih baik daya saingnya & lebih mampu mengatasi berbagai masalah usaha karena ada kemampuan u/ menangani secara spesialis; 3) Mengembangkan suatu synergy, dg menggabungkan berbagai sumber daya dlm konteks suatu badan usaha.  Dlm perekonomian Indonesia yg termasuk menganut sistem ekonomi campuran, peran swasta cukup luas. Pd masa Orba,

pemberian peran yg luas tsb dimulai dg lahirnya UU PMA & PMDN. KILAS BALIK KRISIS EKONOMI  Pd dasawarsa 80-an harga minyak dunia jatuh, u/ menggantikan peran pemerintah dlm perolehan pendptn Negara, maka

swasta didorong u/ lebih besar peranannya. Pemerintah mulai memberikan berbagai macam insentif kpd swasta salah satunya a/ deregulasi perbankan yg dikeluarkan sejak th 1983 (Paket Juni) dilanjutkan dg th 1988 (Paket Oktober), memberikan keleluasaan kpd perbankan domestic maupun asing u/ beropersi. >> ekonomi Indonesia tumbuh sangat cepat.  Th 90-an sejumlah kemudahan yg tertuang dlm paket deregulasi ekspor, impor, bea masuk diberikan oleh pemerintah kpd

swasta agar investasi dpt tumbuh.  Berbagai kemudahan yg diberikan pemerintah memunculkan fenomena konglomerasi. Dlm pandangan secara umum,

konglomerat lebih banyak diartikan sbg kelompok usaha besar yg memiliki laju pertumbuhan bisnis yg cepat >> istilah konglomerat menjadi istilah sebutan bagi org yg sangat kaya.  Pemberian proteksi & fasilitas kpd swasta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga

menimbulkan sifat ketergantungan dunia usaha trhdp fasilitas itu sendiri.  Keberadaan konglomerat dlm perekonomian Indonesia menggambarkan arah perekonomian yg semakin kapitalistik.

Keberadaan konglomerat juga menimbulkan dualism pndpt, yaitu : 1) Pendpt yg setuju, al berlandaskan pd asumsi bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yg tinggi hanya dpt dicapai melalui perusahaan besar milik konglomerat tsb, bahkan keberadaannya dianggap akan mampu membawa Indonesia sbg kekuatan ekonomi di Asia; 2) Pihak yg tdk setuju menyatakan bahwa usaha yg besar & berbagai jenis itu akan menyebabkan matinya berbagai jenis usaha kecil & menengah yg berdampak pd pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pndptn antargolongan masyarakat & pengangguran.  Paul Krugman, karakteristik pertumbuhan ekonomi Indonesia pd waktu itu mirip buih (bubble economy) yg gampang

runtuh akibat gangguan-gangguan sporadic. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yg tinggi tsb disokong beberapa praktek negative, yakni : 1) Deregulasi perbankan tdk diikuti dg instrument pengawasan & penegakan regulasi; 2) Dunia bisnis Indonesia tumbuh krn proteksi yg berlebihan dari pemerintah, baik dlm bentuk fasilitas monopoli, kartel, konsesi dll, akibatnya daya saingnya sangat rapuh shg ketika dihadapkan dg kompetisi terbuka dlm pasar internasional, korporasi itu langsung ambruk; 3) Dunia korporasi Indonesia sangat tergantung pd bahan baku impor serta struktur keuangan yg lebih besar utang disbanding asetnya.  Situasi tsb di atas bertemu dg jatuhnya mata uang rupiah akibat permainan para spekulan, shg terjadilah krisis ekonomi.

PRO & KONTRA KONGLOMERASI  Beberapa segi bahaya dari penguasaan ekonomi nasional oleh konglomerat :

1) Model konglomerasi Indonesia memiliki kelemahan potensia, dlm persaingan global; 2) Dominasi ekonomi para konglomerat memperburuk kesenjangan ekonomi; 3) Donimasi konglomerasi cenderung menyebabkan lemahnya kemampuan birokrasi dlm mengatur perekonomian; 4) Dominasi berbagai cabang produksi & asset nasional ol eh perusahaan konglomerat menyebabkan semakin meruncingnya kecemburuan nasional.

KEGIATAN BELAJAR 2 Krisis Ekonomi dan Peningkatan Peran Swasta dlm Perekonomian Indonesia  Dlm mengatasi krisis ekonomi yg bersumber dari krisis moneter, Negara-negara Asia seperti Korsel, Thailand serta Indonesia

meminta bantuan pinjaman dana dari IMF. Bantuan diberikan dg syarat Negara yg dibantu harus melakukan perubahan kelembagaan ekonomi & moneter >> reformasi ekonomi, yg tujuannya u/ menghilangkan berbagai bentuk distorsi/penghambat yg menyebabkan krisis.


 Bidang-bidang garapan reformasi ekonomi secara umum meliputi penataan kembali sistem keuangan & perbankan,

penghapusan monopoli berbagai jenis komoditi, penghapusan proteksi industri nasional dll. >> dilihat dari sisi moneter & anggaran pemerintah, kebijakan reformasi ekonomi & keuangan ini bersifat kontraktif.  Penanganan krisis di Indonesia berlangsung berlarut-larut, ini disebabkan krn IMF menerapkan obat yg sama pd Negara-

negara yg terkena krisis, padahal latar belakang berbeda.


MODUL 7 Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia KEGIATAN BELAJAR 1 Berbagai Macam Strategi Pembangunan Ekonomi  Sasaran dari berbagai strategi pembangunan ekonomi yg pernah dikemukakan para ahli pada umumnya bertujuan u/

mengubah  Corak perekonomian yg tradisional menjadi perekonomian modern, di mana dlm penyerapan tenaga kerja total, perubahan

struktur ekonomi yg lebih modern ditandai dg menurunnya persentase tenaga kerja yg bekerja di sektor pertanian, sementara tenaga kerja yg bekerja di sektor industri/sektor modern persentasenya semakin besar.  Chenery, strategi pembangunan ekonomi dg industrialisasi dlm perekonomian berkembang telah berhasil memberikan

sumbangan 38% pd perekonomian nasional.  Perbedaan laju pertumbuhan sektor industri dg pertumbuhan pendapatan perkapita disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :

1) Sbg akibat substitusi impor; 2) Perkembangan permintaan barang-barang jadi; 3) Perkembangan permintaan barang-barang setengah jadi.  Chenery & Syrquin, perkembangan ekonomi dg industrialisasi merupakan satu dimensi yg mampu membawa masyarakat

Negara sedang berkembang yg hidup dlm kemiskinan menuju kemakmuran. Strategi pembangunan perlu menitikberatkan pd industri tertentu yg bertindak sbg “industri pemimpin” .  Bodeville, industri pemimpin a/ industri yg memiliki sifat sbb :

1) Industri yg relatif baru & dinamis dg teknologi tinggi yg mampu mendorong iklim pertumbuhan; 2) Produk dari industri ini memiliki elastisitas pendapatan yg tinggi; 3) Industri ini memiliki kaitan ke depan maupun ke belakang yg kuat dg industri yg lain.  Industri pemimpin juga didukung oleh perusahaan yg mendorong laju perkembangan ekonomi dg sifat skala perusahaannya

yg besar, memiliki kemampuan u/ inovasi, mempunyai laju pertumbuhan yg cepat dlm mendukung perkembangan industri. utub pertumbuhan” yg salah satu syaratnya harus ada jenis  Dari sisi geografis wilayah, Perroux memperkenalkan “kutub -k industri yg jadi industri pemimpin.  Adanya industri pemimpin yg memiliki kaitan dg i ndustri lain menimbulkan proses pembentukan polarisasi unit-unit kegiatan

ekonomi, ini disebut aglomerasi >> akan menimbulkan “spread effect”, yg disebut juga “trickling down effect” (efek tetesan ke bawah”.  Gunnar Myrdall, kutub pertumbuhan ekonomi tdk hanya menyebabkan munculnya spread effect, tetapi juga

mengakibatkan efek negative bg pertumbuhan ekonomi wilayah terbelakang yg ditandai dg timbulnya “backwash effect” (efek pencucian) yg mengakibatkan berbagai potensi di wilayah terbelakang tersedot ke wilayah pusat pertumbuhan, shg wilayah belakang yg kondisinya miskin menjadi lebih miskin.  Rostow, perkembangan suatu masyarakat terdiri dari 5 tahapan (prasyaratnya a/ jumlah investasi dlm perekonomian yg

disisihkan dari pendapatan nasional), yaitu : 1) Tahap masyarakat tradisional; 2) Tahap prasyarat lepas landas, penanaman modal produktif sebesar 5% dari produk nasional bersih; 3) Tahap lepas landas, investasi sebesar 10% dari NNP; 4) Tahap kedewasaan; 5) Tahap masa konsumsi tinggi.  Strategi pertumbuhan ekonomi yg didasarkan pd teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar menyatakan bahwa agar

perekonomian mampu tumbuh pd kapasitas maksimal tanpa disertai gejolak, harus dipenuhi syarat :

Dimana : G = S= V =

pertumbuhan ekonomi dinyatakan dlm persentase pendapatan nasional tingkat tabungan yg dinyatakan dlm persentase pendapatan nasional capital output ratio

 Strategi pembangunan ekonomi yg memusatkan pd pertumbuhan modal sbg sumber investasi acap kali terbentur pd kondisi

masyarakat Negara sdg berkembang dg tingkat pendapatan yg rendah shg kemampuan menabung rendah.  Dg perekonomian terbuka, kekurangan capital u/ investasi dpt diperoleh melalui sektor luar negeri baik investasi langsung

maupun pinjaman modal. Pinjaman LN akan membebani Negara yg sedang berkembang krn kemampuan ekspor tdk dpt mengimbangi perkembangan jumlah angsuran pinjaman >> terlihat dari koefisien debt service ratio yg semakin besar.  Orientasi pd strategi pertumbuhan ekonomi yg didasarkan pd teori ekonomi Neo Klasik menerangkan bahwa laju

pertumbuhan output produksi dari suatu ekonomi tergantung pd jumlah modal, jumlah tenaga kerja & tingkat teknologi. >> peran capital & tenaga kerja dpt saling mengganti.  Meskipun

strategi pertumbuhan dijadikan acuan dlm pembangunan ekonomi di banyak Negara, tetapi akibat

diberlakukannya model pertumbuhan ini, yg terjadi a/ kepincangan sosial yg semakin tajam, yakni antara desa dg kota, kaya-miskin & antardaerah.  Alternative yg muncul a/ strategi pembangunan dg pemerataan yg dikemukakan oleh Irma Aldeman & Morris, kemudian

dikenal sbg “pertumbuhan & pemerataan” . Yg menonjol dari model ini a/ ditekankannya pembangunan melalui teknik social engineering, spt melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu dll.


 Muncul teori ketergantungan , strategi teori ini a/ menghilangkan penyebab ketergantungan itu. Intinya berusaha

menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yg diderita oleh Negara sdg berkembang.  Di latar belakangi oleh ketidakmampuan pembangunan memecahkan masalah kemiskinan, muncul pendekatan kebutuhan

pokok (basic need approach) , di mana sasaran langsungnya a/ menanggulangi kemiskian. Tiga sasaran pokok yg harus diusahakan : membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan & pemenuhan kebutuhan pokok. Bersama dg konsep ini, muncul pula konsep “community development” & “bottom up planning”.

KEGIATAN BELAJAR 2 Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia PERMASALAHAN & TANTANGAN DLM PEMBANGUNAN EKONOMI,  Permasalahan & tantangan dlm pembangunan ekonomi yg dihadapi Indonesia saat ini, al sbb :

1) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yg mengakibatkan rendah & menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat & munculnya berbagai masalah sosial yg mendasar; 2) Kemampuan pembangunan dlm memanfaatkan ilmu pengetahuan & teknologi masih rendah, pembangunan iptek dihadapkan pd permasalahan berupa belum optimalnya pemanfaat sumber daya penelitian & pengembangan, kurang terintegrasinya kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme intermediasi & inovasi yg mencakup bidang pendidikan, fiscal, industri, perbakan & iptek; 3) Kegiatan perdagangan dlm negeri masih belum berjalan secara efisien al krn pelaksanaan otonomi yg banyak menghambat kelancaran arus barang & jasa antardaerah; 4) Lambatnya pemulihan ekonomi & meningkatnya jumlah pengangguran mengakibatkan jumlah penduduk miskin belum dpt diturunkan pd tingkat sebelum krisis; 5) Kesenjangan pembangunan antardaerah masih lebar; 6) Banyaknya bencana alam; 7) Kenaikan harga minyak dunia yg spektakuler.  Beberapa permasalahan mendasar yg menuntut perhatian khusus dlm membangun ke depan :

1) Masih lemahnya karakter bangsa; 2) Belum terbangunnya sistem pembangunan, pemerintahan & pembangunan yg berkelanjutan; 3) Belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik & ekonomi; 4) Belum terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan; 5) Kegamangan dlm menghadapi masa depan. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA  RPJM 2005-2009 menggariskan bahwa stabilitas perekonomian a/ prasyarat dasar u/ tercapainya peningkatan kesejahteraan

rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yg tinggi & peningkatan kualitas pertumbuhan.  Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yg utama berada dlm keseimbangan, misalnya

antara permintaan domestic dg keluaran nasional; neraca pembayaran, penerimaan & pengeluaran fiscal serta tabungan & investasi.  Perekonomian yg tdk stabil menimbulkan biaya yg tinggi bagi perekonomian & masyarakat.  Tingkat investasi yg rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang.  Stabilitas ekonomi makro tdk hanya tergantung pd pengelolaan besaran ekonomi makro semata, tetapi juga tergantung kpd

struktur pasar & sektor-sektor.  Sasaran RPJM a/ terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yg dpt mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yg cukup

tinggi & berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yg bersumber dari pemerintah maupun swasta dg tetap menjaga stabilitas nasional. Arah kebijakannya a/ bahwa stabilitas ekonomi juga dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yg berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiscal yg mengarah pd kesinambungan fiscal.  Kebijakan di bidang fiscal diarahkan pd :

1) Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dg upaya u/ memantapkan kesinambungan fiscal; 2) Peningkatan penerimaan Negara; 3) Peningkatan efisiensi & efektivitas pengeluaran Negara; 4) Peningkatan pengelolaan pinjaman luar negeri.  Kebijakan di bidang moneter diarahkan pd percepatan fungsi intermediasi & penyaluran dana masyarakat.  Peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui implementasi sistem keuangan yg sehat, mantap serta efisien guna

mendukung stabilitas ekonomi makro.  Kebijakan dlm rangka pengembangan ekspor yg akan ditempuh dlm jangka menengah al meliputi peningkatan daya saing,

diversifikasi baik produk maupun Negara tujuan ekspor, peningkatan nilai tambah serta peningkatan kerja sama perdagangan internasional. REFORMASI EKONOMI  Erani Yustika, format pembangunan Indonesia meletakkan bidang ekonomi sbg prioritas yg harus dicapai, shg bidang-

bidang lain (khususnya politik) harus diposisikan sbg pendukung bagi upaya tsb. >> paradigm stabilitas politik menjadi


sumber utama dari keberhasilan pembangunan ekonomi, ini berarti seluruh potensi konflik di bidang politik yg mungkin akan muncul harus dimandulkan sejak dini.  Erani Yustika, reformasi ekonomi di Indonesia perlu dilakukan dlm butir-butir sbb :

1) Perlu adanya pergeseran kegiatan & asset ekonomi yg tersentralisasi di Jakarta menuju daerah-daerah; 2) Privatisasi BUMN secara selektif; 3) Pengurangan ketimpangan pendapatan & asset produktif yg hanya dipeg ang oleh segelintir org; 4) Pergeseran manajemen bank sentral dari kendali pemerintah menjadi independen; 5) Pengurangan/penghapusan utang luar negeri; 6) Desentralisasi kebijakan ekonomi; 7) Penanganan sektor pertanian secara serius; dll.


MODUL 8 Kebijakan Pemerintah dlm Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan KEGIATAN BELAJAR 1 Beberapa Persoalan yg Timbul dlm Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan  Ekonomi kerakyatan dpt diartikan sbg suatu perekonomian di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan, & hasil-

hasil dari kegiatan ekonomi dinikmati oleh seluruh rakyat.  Ekonomi kerakyatan bukan suatu pemikiran baru, sebab konsep ini didasarkan pd Pancasila & UUD45 & telah menjadi cita-

cita para pendiri bangsa.  Kerapuhan sendi perekonomian Indonesia salah satunya disebabkan krn strategi pembangunan ekonomi lebih banyak

berorientasi pd pertumbuhan dg model “tetesan ke bawah” (trickle down effect) >> yg mendptkan prioritas dlm pembangunan a/ sektor modern spt industri besar & menengah, sektor jasa spt keuangan.  Dlm perekonomian Indonesia peranan sektor industri kecil & kerajinan rakyat dlm menyerap tenaga kerja lebih besar

dibandingkan industri besar & menengah. >> Upaya yg nyata dari pemerintah u/ melindungi industri kecil dan kerajinan nyaris tidak ada.  Upaya-upaya pembinaan usaha mikro & kecil telah lama dilaksanakan oleh pemerintah orba. Th 1995 diterbitkan UU No.

9/1995 ttg Usaha Kecil >> Usaha Kecil a/ usaha yg memiliki kekayaan bersih, paling banyak Rp 200 juta, tdk termasuk nilai tanah & bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan maksimal Rp 1 M per tahun, bersifat mandiri, bukan merupakan cabang/memiliki afiliasi dg perusahaan lain, berbentuk badan usaha perseorangan/badan usaha tak berbadan hukum.  Usaha Kecil terdiri atas :

1) Usaha informal, usaha yg belum terdaftar, belum tercatat & belum berbadan hukum. Contohnya petani penggarap, pedagang asongan dll; 2) Usaha Kecil Tradisional, usaha kecil yg menggunakan alat produksi sederhana yg telah digunakan secara turun-menurun, atau berkaitan dg seni budaya.  Pemberdayaan usaha kecil dilakukan dlm bentuk penumbuhan iklim usaha serta pembinaan & pengembangan usaha shg

mampu tumbuh & memperkuat dirinya menjadi usaha yg tangguh & mandiri.  Tujuan pemberdayaan usaha kecil secara mikro a/ agar mereka dpt berkembang menjadi usaha menengah, sedang tujuan

makronya a/

meningkatkan peranan usaha kecil dlm pembentukan pendptn nasional, perluasan kesempatan kerja &

berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan pendptn, agar usaha kecil mampu mewujudkan dirinya sbg tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.  Dlm RPJM 2005-2009 kebijakan ttg pengembangan UMKM juga tetap memperoleh perhatian. Kegiatan-kegiatan pokok yg

berkaitan dg program-program penciptaan iklim usaha meliputi : 1) Penyempurnaan peraturan perundangan; 2) Fasilitasi & penyediaan kemudahan dlm fomalisasi badan usaha; 3) Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk; 4) Peningkatan kemampuan aparat dlm melakukan perencanaan & penilaian regulasi, kebijakan & program; 5) Pengembangan pelayanan perijinan yg mudah, murah & cepat; 6) Penilaian dampak regulasi nasional & daerah trhdp p erkembangan & kinerja UMKM; 7) Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dlm perencanaan kebijakan & program UMKM; 8) Peningkatan penyebarluasan & kualitas informasi UMKM.  Penyebab UKM & koperasi dpt bertahan di saat krisis ekonomi, menurut Faisal Basri ada beberapa faktor :

1) Sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi, khususnya yg tdk tahan lama, kelompok barang yg dicirikan oleh permintaan trhdp perubahan pendptn yg relatif kecil; 2) Mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking financing dlm aspek permodalan; 3) Pd umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produk yg ketat; 4) Terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal, sbg akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal akibat krisis yg berkepanjangan.

KEGIATAN BELAJAR 2 Kemitraan Usaha Antarpelaku Ekonomi  Kemitraan usaha antara usaha besar, menengah & kecil merupakan salah satu kunci sukses upaya pengembangan ekonomi

kerakyatan.  Pd dunia pemasaran global di mana persaingan semakin tajam, justru perusahaan-perusahaan multinasional melakukan

kerja sama usaha yg dinamakan “kemitraan strategis glo bal”, alasan perlunya kemitraan : 1. u/ mengatasi tantangan sewaktu memasuki & memperluas usaha; 2. kerja sama dimaksudkan u/ menghindari persaingan yg k eras shg masing-masing dpt memperoleh keuntungan dari kerja sama tsb.  Kemitraan a/ salah satu cara y g paling cepat & murah u/ mengembangkan strategi pemasaran global. Contohnya pemakaian

jaringan ATM bersama oleh beberapa bank.  Kemitraan identic dg saling memberi & saling menerima. Khusus u/ mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia,

kemitraan yg diharapkan terjadi a/ atas dasar keterkaitan usaha, baik yg bersifat kaitan ke depan (usaha kecil dpt memanfaatkan output usaha menengah & besar sbg faktor input) atau kaitan ke belakang.


 Dlm UU No. 9/1995, bentuk kemitraan yg dpt dilaksanakan oleh usaha menengah & besar dg usaha kecil dpt berupa :

1) Inti-plasma; 2) Sub-kontrak; 3) Dagang umum; 4) Waralaba; 5) Keagenan; 6) Bentuk-bentuk lain.  Keberhasilan suatu kemitraan bergantung pd dua hal yaitu tujuan yg ditetapkan & perilaku atau sifat pihak yg terlibat dlm

kemitraan tsb.  Mark Weaver , faktor yg menentukan keberhasilan kemitraan ada 4 :

1) Perilaku yg bertujuan tdk ingin untung sendir; 2) Perilaku percaya pd mitra usaha; 3) Perilaku timbal balik; 4) Perilaku mampu menahan diri & sabar.


MODUL 9 Sistem Ekonomi Indonesia dlm Era Global KEGIATAN BELAJAR 1 Tantangan Perekonomian Dunia & Regional  Pola perdagangan global telah memasuki tahap baru yakni dg semakin berkurangnya hambatan perdagangan (barrier to

entry) di antara Negara-negara anggota.  Pd tingkat regional, Indonesia telah mengikat kesepakatan dg AFTA yg telah diterapkan sejak tahun 2003. Sedangkan di

kawasan Asia Pasifik, kesepakatan yg dicapai dlm APEC mengharuskan Negara-negara berkembang u/ memasuki era perdagangan bebas dunia pd tahun 2020.  Prijono Tjiptoherijanto, beberapa kecenderungan perekonomian dunia yg perlu dicermati krn berdampak langsung

maupun tdk pd perekonomian Indonesia : 1. Pertumbuhan ekonomi dunia mulai memperlihatkan kecenderungan yg membaik setelah mengalami resesi pd pertengahan dasawarsa 1980-an; 2. Globalisasi ekonomi & berkembangnya perdagangan bebas, dg keberhasilan Putaran Uruguay th 1986, sampai terbentuknya WTO tahun 1994; 3. Makin berkembangnya regionalisasi perekonomian dunia. Beberapa blok perdagangan bebas telah muncul, spt Pasar Tunggal Eropa, NAFTA (north atlantic free trade area), AFTA & APEC; 4. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik; 5. Makin meningkatnya isu demokratisasi ekonomi & politik, termasuk di dlmnya isu lingkungan hidup. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA & REGIONAL  Kelompok Negara “high income economies” (HIE), kelompok Negara dg pendapatan perkapitanya di atas US$ 12.000 

Jepang, USA, Singapura, Hongkong & Selendia Baru;  Kelompok Negara ”middle income economies” (MIE)  Malaysia, Thailand, Philipina dll;  Kelompok Negara “low income economies” (LIE)  Indonesia dll.  Pertumbuhan ekonomi merupakan cermin semakin besarnya angka GDP. Dg program pengendalian penduduk &

peningkatan SDM, GNP Negara berkembang akan semakin tinggi. PERDAGANGAN BEBAS  Keinginan Negara-negara maju u/ menerapkan perdagangan bebas muncul ketika pd awal dasawarsa 1970 -an sampai medio

dasawarsa 1980-an, gejala proteksionisme dlm perdagangan internasional mulai muncul & cenderung terus meningkat.  Dg latar belakang perekonomian dunia yg tdk menguntungkan, GATT yg ditandatangani pd tgl 30 Oktober 1947 oleh 23

negara, menyelenggarakan siding tingkat menteri di Punta del Este , Uruguay, pd September 1986 >> Putaran Uruguay >> sampai 8 th perundingan Putaran Uruguay berlangsung dg a lot & dinyatakan selesai dlm siding di Marakesh, Maroko, pd tgl 15 April 1994 >> ditandatangani hasil-hasil Putaran Uruguay, termasuk pembentukan WTO yg merupakan pengganti GATT.  Dlm bidang kelembagaan, terbentuknya WTO dimaksudkan u/ menciptakan kerangka kelembagaan GATT yg tunggal, yg

akan menangani seluruh persetujuan & peraturan yg telah ditandatangi dlm perundingan.  Fungsi WTO al : memudahkan pelaksanaan & tujuan perundingan multilateral, menyediakan forum bagi negosiasi

perdagangan multilateral, mengatur & menyelenggarakan pelaksanaan penyelesaian sengketa dagang dll.  Kewibawaan WTO pernah diuji ketika terjadi pertikaian perdagangan otomotif antara Jepang & AS >> AS menyesalkan

Jepang yg tdk mau membuka pasar otomotifnya. IMPLIKASI PERDAGANGAN BEBAS  Gagasan liberalisasi perdagangan (yg merupakan turunan dari liberalisasi ekonomi) memiliki inti u/ mempercepat interaksi

ekonomi antarnegara, yg salah satunya bias dicapai bila seluruh Negara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional, spt kebijakan kuota, bea masuk maupun proteksi pasar domestik.  Ide liberalisasi perdagangan ini sejak awal didukung oleh neraga-negara maju (kapitalis) krn secara ekonomi sangat

menguntungkan mereka.  Setidaknya trdpt lima karakteristik penting dari globalisasi ekonomi :

1. Pertumbuhan transaksi keuangan internasional yg cepat; 2. Pertumbuhan perdagangan yg cepat, terutama di antara perusahaan transnasional; 3. Gelombang investasi asing langsung yg mendpt dukungan lu as dari kalangan perusahaan transnasional; 4. Timbulnya pasar global; 5. Penyebaran teknologi & berbagai pemikiran sbg akibat dari ekspansi sistem transportasi & komunikasi yg cepat & mendunia.  Persoalan paling serius dg adanya globalisasi ekonomi a/ munculnya pihak yg kalah akibat persaingan bebas dg Negara-

negara yg telah mapan ekonominya >> dlm proses globalisasi ekonomi berlaku hukum zero sum game, Negara yg perekonomiannya tdk efisien akan mati dilindas oleh Negara yg sdh menjalankan proses produksi yg efisien. ANTISIPASI TRHDP LIBERALISASI PERDAGANGAN  Menghadapi kondisi masa mendatang yg penuh persaingan, cara terbaik bagi Indonesia sbg Negara berkembang yg

umumnya memiliki bargaining power yg lemah a/ mempersiapkan diri dg mengantisipasi segala hasil yg telah disepakati dlm persetujuan Putaran Uruguay, mempersiapkan landasan ekonomi yg kuat, perlu disiapkan SDM yg memadai.


 Suseno , beberapa langkah penting yg merupakan tindakan antisipatif t rhdp liberalisasi perdagangan, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing produk Indonesia, bukan hanya komoditas ekspor saja, tetapi juga u/ pasar dlm negeri. >> dilakukan melalui iklim usaha yg kompetitif melalui penghapusan praktek monopoli & oligopoly; penghapusan proteksi yg berlebihan dll; 2. Mengantisipasi perkembangan pasar dunia dg mempelajari perilaku konsumen luar negeri (sisi permintaan) & juga mengikuti perkembangan Negara eksportir pesaing (sisi penawaran); 3. Meningkatkan kualitas SDM sbg pemain utama dlm mengelola & menghasilkan produk barang & jasa yg bermutu; 4. Kegiatan ekonomi akan dpt tumbuh & berkembang dg intensitas tinggi apabila didukung oleh iklim usaha yg baik & sehat.

KEGIATAN BELAJAR 2 Sistem Perekonomian Indonesia dlm Era Global  SEI a/ sistem ekonomi campuran yg mengandung ciri-ciri positif dari kedua sistem ektrem yg dikenal, yaitu kapitalis-liberalis

& sosialis-komunis.  Proses adaptasi SEI dlm era global tdk perlu harus mengorbankan nilai-nilai dasar yg dimiliki, spt asas kebersamaan.  Prijono Tjiptoherijanto , sistem perekonomian yg ideal bagi Indonesia a/ perekonomian yg berdasarkan pd usaha bersama

dari masyarakat secara keseluruhan, dg tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat (dg meningkatkan pendptn perkapita) & pembagian yg seimbang dari hasil yg berasal dari usaha bersama tsb, dg Negara memainkan peran aktif u/ mengarahkan & melaksanakan pembangunan ekonomi.  Menghadapi era global, perekonomian kerakyatan diharapkan akan lebih tahan terhdp gejolak yg terjadi, krn pd dasarnya

kekuatan tsb berakar dari bawah. U/ itu diperlukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan baik dari segi moral maupun material, agar dpt bersaing dlm konstelasi global. MEKANISME PASAR  Konsep perdagangan bebas yg merupakan salah satu gejala dlm era global, didasarkan pd teori klasik yg menyatakan bahwa

bentuk perdagangan yg terbaik a/ apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan apa yg terbaik & kemudian menjual dlm iklim persaingan yg bebas & merdeka. >> tingkat keberhasilan persaingan bukan lagi tergantung pd keunggulan komparatif barang/jasa, namun lebih tergantung pd daya saing suatu barang/jasa.  Salah satu ciri SEI menurut Mubyarto a/ adanya rangsangan ekonomi, sosial & moral. SEI mengakui adanya mekanisme

pasar, dg sekali-kali ada pengawasan oleh masy arakat serta berpedoman pd moral bangsa.  Dlm SEI, mekanisme pasar diperbolehkan tetapi hrs dikendalikan oleh perencanaan yg bekerja aktif. >> diwujudkan dlm

bentuk rencana makro yg berisi bidang-bidang yg perlu dikembangkan.  Prijono Tjiptoherijanto , perekonomian Indonesia pd era global akan bertumpu pd ekonomi pasar yg terkendali >> ciri

utama dari sistem ini a/ trdptnya persaingan & keterbukaan >> peran pemerintah akan bersifat pelayanan & pengaturan atas barang-barang masyarakat serta pembinaannya. DEMOKRASI EKONOMI  Dlm demokrasi ekonomi, semua pelaku ekonomi, baik Negara, koperasi maupun swasta, harus dpt bergerak di semua

bidang sesuai dg peran & hakikat m asing-masing.  Dlm sistem demokrasi ekonomi Pancasila, aspek pertumbuhan, pemerataan & keadilan baik antargolongan, daerah maupun

sektor usaha, menjadi landasan utama.  Secara konseptual, dlm menghadapi globalisasi ekonomi, SEI akan mampu u/ melaksanakan adaptasi, krn secara prinsip tdk

bertentangan, bahkan SEI memiliki kelebihan-kelebihan konsep, al aspek kerakyatan, kebebasan yg terkendali, demokrasi ekonomi dsb.

Sistem Ekonomi Indonesia

Recommend Documents