Sistem Hukum Dan Peradilan Internasional

Sistem Hukum dan Peradilan Internasional A.

MENDESKRIPSIKAN

SISTEM

HUKUM

DAN

PERADILAN

INTERNASIONAL

1. Pengertian Hukum a. Pengertian Sistem Hukum

-

Pengertian Sistem, Menurut Para Ahli :

1. Pamudji Sistem adalah suatu Kebulatan atas Keseluruhan yang Komplek dan Trorganisir  2. Poerwardaminta Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang berkerja bersamasama untuk melaksanakan suatu maksud 3. Sumantri Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud -

Jadi, Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk 

melakukan suatu maksud.

b. Pengertian Hukum 

a.

Menurut Para Ahli : Prof. Dr. Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi

kepentingan manusia di dalam Masyarakat.  b. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. c.

J. C. T Simorangkir Dan Woerjono Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat Oleh badan-

 badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku dalam lingkungan masyarakat.



a.

Unsur-unsur Hukum : Peraturan atas kaidah-kaidah kaidah-kaidah tingkah laku manusia

 b. Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya membuatnya c.

Peraturan bersifat memaksa

d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas 

a.

Ciri-ciri Hukum : Adanya perintah dan larangan

 b. Perintah dan Larangan Lara ngan harus ditaati oleh setiap orang 

a.

Isi Hukum, terdiri atas tiga macam yaitu : Gebod (Suruhan)

Adalah kaidah Hukum yang berisikan suruhan. Contoh : Pasal 45 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang pokok ³Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik putra-putrinya putra-putrinya (anak)´  b. Verbod (Larangan) Adalah kaidah Hukum yang berisikan Larangan Larangan Contoh : Pasal 8 UU No.1/1974, menyatakan bahwa perkawinan dilarang berhubungan darah dalam dala m garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. c.

Mogen (Kebolehan)

Adalah aidah Hukum yang berisikan Kebolehan Contoh : Pasal 1 UU No. 1/1974, menyatakan pihak yang menikah dapat mengadakan  perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. 

Tujuan Hukum, juga dapat dirinci yaitu :

1. Untuk mewujudkan keadilan 2. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai 3. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat 4. Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia 5. Untuk mengadakan pembaruan masyarakat 

Prinsip-prinsip kekuasaan Hukum, yaitu :

1. Adanya pengakuan dan Jaminan HAM 2. Adanya peradilan yang bebas tidak memihak  3. Adanya jaminan kepastian Hukum dalam semua bentuk persoalan. persoalan. 

Kepastian Hukum mangadung berberapa Pengertian, yaitu :

1. Pemahaman dan Pemakaian terhadap tertib Hukum yang ada 2. Keharusan Hukum menjadi Positif  3. Pemakaian terhadap tertib hukum yang ada

 b. Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya membuatnya c.

Peraturan bersifat memaksa

d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas 

a.

Ciri-ciri Hukum : Adanya perintah dan larangan

 b. Perintah dan Larangan Lara ngan harus ditaati oleh setiap orang 

a.

Isi Hukum, terdiri atas tiga macam yaitu : Gebod (Suruhan)

Adalah kaidah Hukum yang berisikan suruhan. Contoh : Pasal 45 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang pokok ³Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik putra-putrinya putra-putrinya (anak)´  b. Verbod (Larangan) Adalah kaidah Hukum yang berisikan Larangan Larangan Contoh : Pasal 8 UU No.1/1974, menyatakan bahwa perkawinan dilarang berhubungan darah dalam dala m garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. c.

Mogen (Kebolehan)

Adalah aidah Hukum yang berisikan Kebolehan Contoh : Pasal 1 UU No. 1/1974, menyatakan pihak yang menikah dapat mengadakan  perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. 

Tujuan Hukum, juga dapat dirinci yaitu :

1. Untuk mewujudkan keadilan 2. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai 3. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat 4. Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia 5. Untuk mengadakan pembaruan masyarakat 

Prinsip-prinsip kekuasaan Hukum, yaitu :

1. Adanya pengakuan dan Jaminan HAM 2. Adanya peradilan yang bebas tidak memihak  3. Adanya jaminan kepastian Hukum dalam semua bentuk persoalan. persoalan. 

Kepastian Hukum mangadung berberapa Pengertian, yaitu :

1. Pemahaman dan Pemakaian terhadap tertib Hukum yang ada 2. Keharusan Hukum menjadi Positif  3. Pemakaian terhadap tertib hukum yang ada



Fungsi Hukum :

1. Untuk menyelesaika pertikaian 2. Memberikan jaminan dan kepastian Hukum 3. Menata kehidupan masyarakat agar terib t erib dalam pergaulan hidup 4. Memelihara dan mempertahankan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat 5.

Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan  penguasa.

c. o

Pengertian Hukum Internasional

Menurut Para Ahli :

1. Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur  hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara-negara antara Negara dengan Negara; Negara dengan subjek Hukum lain bukan negra atau Subyek hukum  bukan Negara satu sama lain. 2. J.G. Strke Mendefenisikan Hukum Internasonal sebagai sekumpulan Hukum ( Body ( Body of Law) Law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan  Negara-negara satu sama lain. 3. Ivan A. Shearer  Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur  tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Negara-negara (Subjek  Hukum internasional) dan Hubungannya satu sama lain meliputi meliputi : a.

Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Fungsi-fungsi institusi atau Organisasi-organisasi, hubungan antara institusi dan Organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan Organisasi-organisasi tersebut dengan Negara dan Individu-individu.

 b.

Aturan-aturan Hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian Komunitas internasional selain entitas Negara.

o

Jadi, Hukum Internasional adalah Hukum Internasional merupakan Hukum yang mengatur Hubungan hukum antara Negara dan Negara, Negara dan Subjek hukum lain Bukan Negara, atau Subjek Hukum bukan Negara satu sama lain.

o

Tujuan Hukum Internasional Untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan di antara subjek-subjek hukum Internasional.

2.

Sumber Hukum Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam

 Hukum

Internasional   Humaniter 

(1980), Sumber Hukum Internasional dibedakan atas Sumber hukum dalam arti  For mal dan S umb umber  Hukum dalam arti

material .

Sumber Hukum Inernasional formal

diatur dalam Piagam PBB. Sedangkan Sumber Hukum Material membahas tentang dasar belakunya Hukum di suatu Negara.

 Sumber hukum

material

Terdiri dari dua aliran berikut : 1.

Aliran Naturalis, Nat uralis, Aliran Alira n ini bersandar pada Hak Ha k Asasi atau hak-hak -ha k alamiah yang yan g   bersumber dari Hukum Tuhan sehingga menempati Posisi yang lebih tinggi dari Hukum Nasional ( Grotiu s)  s)

2.

Aliran Positivisme, Aliran ini mendasarkan berlakunya hukum Internasional pada   persetujuan bersama dari Negara-negara ditambah dengan asas   pacta sunt servada (  H ans ans Kelsen)

 Sumber

Hukum Formal

Sumber Hukum Internasional dalam arti Formal merupakan sumber Hukum Internasional yang paling Utama dan memiliki Otoritas tertinggi serta otentik yang dapat dipergunakan oleh mahkamah internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian Internasional (Traktat) Perjanjian Internasional adalah suatu Ikatan Hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara Negara-negara sebagai anggota Organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan Hukum tertentu yang mempunyai akibat Hukum tertentu. Konvensi-konvensi atau perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi tersebut dapat berbentuk bilateral maupun Multilateral.

Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hokum Internasional adalah konvensi yang berbentuk    Law Mak ing treaties adalah perjajian-perjanjian Internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara Umum, yaitu sebagai berikut : a.

Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum perang dan  penyelesaian sangketa secara damai

 b. General treaty for t he renunciation of war, 27 agustus 1928 c. d.

Piagam perserikatan Bangsa-bangsa Konvensi-konvensi Wina mengenai Hubungan diplomatik 1961 dan Hubungan Konsuler 1963

e.

Konvensi PBB tentang hukum laut, 1982

2. Hukum kebiasaan Internasional Hukum Kebiasaan berasal dari prakti Negara-negara melalu sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Terbentuknya suatu Hukum kebiasaan didasari oleh Praktik yang sama, dijalankan secara Konstan tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak Negara.

3. Prinsip-prinsip Umum Hukum  Menur ut Sri Setianigsih S uwardi, S. H ., Fungsi dari prinsip-prinsip Hukum umum ini terdiri atas tiga hal berikut yaitu : 1. Sebagai pelengkap dari Hukum kebiasaan dan perjanjian Internasional 2. Sebagai penafsiran bagi perjanjian Internasional dan Hukum K ebiasaan 3. Sebagai pembatasan bagi perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan 4. Keputusan-keputusan peradilan Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum Internasional.

 Sumber

Umum Hukum Internasional yaitu :

Sumber Hukum Internasional dapat dikategorian dalam lima bentuk yaitu sebagai  berikut : a.

Kebiasaan Internasional

 b. Traktat (Treaty) : Perjanjian Internasional c.

Asas Hukum umum yang diakui bagi Negara-negara beradab

d. Doktrin : Ajaran Para ahli terkemuka e.

Yuri Prudensi : Keputusan hakim terahulu yang kemudian dujadikan sebagai dasar  Hukum Pengambilan keputusan Hakim

3.

a.

Makna Hukum Internasional Agar Pergaulan dan Hubungan antarbangsa dapat berjalan dengan baik, apabila masing-masing negara menghargai dan menaati Hukm Internasional

b.

Untuk mencegah dan mengatasi perselisihan atau kesalahpahaman Dallam Hubungan Internasional

c.

Membawa Dunia yang tertib dan Damai sehingga akan membawa kesejahteraan umat manusia.

4. Konsep Dasar Hukum Internasional Hukum internsional digolongkan menjadi dua, yaitu : a.

 Hukum

P ublik  Internasional , adalah Kumpulan peraturan Hukum tentang hubungan

antar Negara merdeka dan berdaulat b.

 Hukum

(Privat) Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum

antara seseorang dan Orang lain yang berlainan warga negaranya dalam sebuah Negara yang berkenaan dengan keperdataan. Kedua Hukum tersebut selalu mengandung unsur-unsur asing didalamnya,  yait u hubungan hukum yang terjadi berkenaan dengan sebuah Negara dan Negara lain atau warga Negara dengan Orang asing, atau Orang asing dengan orang asing dalam sebuah  Negara. Hukum Internasional bersifat hanya sebagai hukum Koorditif . Jika terjadi suatu  pelanggaran dari perikatan yang telah disepakati dan menimbulkan peselisihan, maka  penyelesaiannya dapat dilakukan Oleh Mahkamah Internasional.

5.

Asas Hukum Internasional

a.

Asas Teritorial Asas territorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini negra melaksanaan hukum bagi semua orang dan barang yang berada diwilayahnya berlaku Hukum Internasional.

 b. Asas Kebangsaan Asas kebangsaan adalah asas yang didasakan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini setiap warga Negara di mana pun ia berada tetap mendapat perlakuan Hukum dari negaranya.

c.

Asas kepentingan Umum Adalah asas yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur  kepentingan hidup masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan  peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dengan  batas-batas wilayah suatu Negara.

d. Asas Persamaan Derajat Adalah Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa Negara yang   berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Secara Formal memang Negara-negara didunia sudah lama derajatnya, tetapi secara Faktual dan Substansinya masih terjadi ketidaksamaan derajat, khusunya dalam bidang ekonomi.

e.

Asas Keterbukaan Dalam Hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanya kesediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalam menjalin Hubungan Internasional.

f.

 N e

Bis In Ide m

Maksud dari asas tersebut yaitu : 1)

Tidak seorang pun dapat diadili sehubungan dengan perbuatan kejahatan yang untuk  itu uang bersangkutan telah diputus bersalah atau dibebaskan

2)

Tidak seorangpun dapat diadili di pengadilan lain Untuk kejahatan dimana Orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh pengadilan pidana Internasional.

3)

Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan disuatu Negara mengenai   perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan pasal 8 boleh diadili  berkenaan dengan perbuatan yang sa ma.

g.  Pacta S unt Servanda

Merupakan asas yang dikenal dala m perjanjian Internasional. Asas ini menjadi kekuatan Hukum dan Moral bagi semua Negara yang mengikatkan diri dalam  perjanjian Internasional.

h.

 J u s Cogents

Dalam perjanjian Internasional pun dikenal asas Jus Congenst. Maksudnya ialah bahwa   perjajian Internasional dapat batal demi hukum jika pada pembentukannya   bertentangan dengan suatu kaidah dasar dari Hukum Internasional umum (Pasal 53 Konvensi Wina 1969).

i.  Inviolability dan I mmunity Dalam Hukum Diplomatik dan Konsuler dikenal asas  Inviolability dan  I mmunity. Dalam Pedoman tertib Diplomatik dan Prootokoler,

³Involability´ meruapak 

terjemahan dari istilah ³Inviolable´ yang artinya seorang penjabat diplomatic tidak  dapat ditangkap atau ditahan oleh alat perlengkapan Negara penerima dan sebaliknya   Negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pribadi penjabat diplomatik yang  bersangkutan.

6. Subjek Hukum Internasional Hal-hal yang menjadi Subjek hukum Internasional, antara lain Negara, Tahta Suci di Vatikan, palang merah Internasional, Organisasi-organisasi Internasional, Individu atu perorangan, dan pemberontak atau Pihak yang sedang bersangketa. Berikut  penjelasannya adalah sebagai berikut : a.  Negara   Negara adalah Subjek Hukum Internasional. Hal ini sejalan dengan lahirnya Hukum Internasional itu sendiri atau sesuai dengan Istilah lain dari Hukum Internasional (Hukum Antar Negara)

 b. Tahta Suci (Vatikan)

Merupakan suatu Contoh dari Subjek Hukum internasional selain Negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah dari sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma, melainkan memiliki kekuasaan duniawi.

c.

Palang Merah Internasional Palang merah Internasional berkeduduan di Jenewa Swiss. Palang merah Internasioanl dijadikan sebagai Subjek Hukum Internasional karena adanya berberapa perjanjian dan   berberapa Konvensi Palang merah (Konvesi Jenewa) tentang perlindungan korban  perang.

d. Organisasi Internasional Organisasi Internasional seperti PBB, ILO, GATT, WHO, dan FAO memiliki hak dan kewjiban, seperti telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi Internasional sebagai anggaran dasarnya.

e.

Orang perorangan (Individu) Dalam arti yang terbatas, orang perorangan dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum Internasional. Perjanjian Versailles pada 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang-orang mengajukan perkara ke hadapan mahkamah bitrasi internasional. Misalnya, ada penuntutan terhadap bekas   para pemimpin perang jerman dan jepang yng dituntut untuk orang perseorangan (Individu) dalam perebutan yang dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap   perdamaian kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang Oleh mahkamah Internasional. Selain itu, individu para perwakilan suatu Negara, para turis, pelajar, musisi atau wakil olahraga.

f.

Pemberontakan dan Pihak Sangketa Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai   pihak yang bersengketa dalam berberapa hal tertentu. Para pemberontak dianggap sebagai salah satu seubjek Hukum Internasional yang memiliki berberapa alasan, misalnya mereka pun memiliki hak yang sama untuk :

1) Menentukan nasib sendiri 2) Hak secara bebas memilih sistem ekonomi, Politik dan S osial sendiri 3) Hak menguasai sumber kekayaan ala m dari wilayah yang didudukinya.

7.

Lembaga Peradilan Internasional

a. Mahkamah Internasional y

Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag (Belanda). Sebagai peradilan Internasional, Mahkamah bertugas menyelesaikan perselisihan internasional dari   Negara-negara anggota PBB, sebab semua anggota PBB adalah Ipsofacto dari PBB. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa ³Negara yang bukan anggota PBB boleh menjadi peserta dari Piagam Mahkamah Internasonal sesuai Syarat-syarat yang ditetapkan oleh majelis Umum atas anjuran Dewa Keamanan´. Sebagai aparat   perlengkapan PBB, mahkamah Internasional beranggotakan 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan keamanan. Masa dipilih para hakim mahkamah Internasional adalah 9 tahun sekali dengan ketentuan dapat dipilih kembali.

y

Syarat-syarat untuk menjadi Hakim Internasional

1. Mempunyai Reputasi yang baik dan terhormat 2. Mempunyai Ilmu Pengetahuan yang luas di bidang hukum Internasional

y

1.

Tugas Hakim Internasional

Menerima Perkara-perkara dari Negara anggota yang telah ditentukan dewan keamanan

2. Menerima persengketaan hukum Internasional dari dewan keamanan 3.

Member nasehat tentang persoalan hukum kepada majelis Umum dan Dewan Kemanan.

b. Pengadilan Internasional

Dalam penyelenggaraan Pengadilan Internasional, setiap Negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke pengadilan, kecuali bagi Negara-negara yang telah menandatangai

O  ptional

Clau se. Ketentuan

tersebut dicantumkan dalam pasal 36 ayat 2 Piagam Mahkamah Inetrnasional yang menyatakan bahwa ³Negara-negara peserta Piagam Mahkamah Internasional dapat menerangkan bahwa mereka mengakui kekuasaan ahkamah Internasional sebagai kekuasaan yang mengikat berdasar hukum dan dapat tidak mengikat berdasarkan  perjanjian Istimewa´

Dalam hal ini, Hubungan internasional mengenai proses perkara berdasarkan surat gugatan. Dengan adanya O ptional Clau se menunjukkan langkah penting menuju suatu   pengadilan Internasional wajib, walaupun penandatanganan dari Negara-negara anggota hanya mengenai penyelesaian perselisihan Hukum saja. B.

SENGKETA INTERNASIONAL

1. Sebab ± Sebab Sengketa Internasional Sengketa adalah permasalahan antara Dua Negara atau lebih.

Tujuan hukum internasional ialah mengatur hubungan-hubungan antarnegara   berdasarkan keadilan, perikemanusiaan, dan kesusilaan, baik masa perang maupun masa damai. Hukum damai mengurus hubungan antarnegara walaupun dalam keadaan damai. Peranan hukum internasional, misalnya mengatur batas negara, mengatur  hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan, dan menghapus traktat. Selain mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum damai juga mengatur cara memecahkan perselisihan dengan jalan damai, seperti perundingan diplomatik dan mediasi dengan meminta pihak ketiga sebagai  perantara.  Hukum

dan

perang adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara yang berperan

menentukan

larangan-larangan

cara

berperang.

Dalam

konteks

hukum

internasional, sengketa internasional melibatkan hubungan antarnegara. Jika dilihat dari cakupannya, maka sengketa internasional mencakup sengketa antarnegara dan negara, negara dan individu, negara dan korporasi asing serta sengketa antarnegara dan kesatuan kenegaraan bukan negara. Dari beberapa permasalahan mengenai suatu tindakan yang dapat menimbulkan sengketa internasional dapat dibagi dalam  pelanggaran internasional.



a.

Macam-macam Pelanggaran Internasional, yaitu :

Pelanggaran traktat atau berkenan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual;   pengambilan hak milik. Prinsip hukum internasional adalah bahwa ³setiap  pelanggaran atas perjanjian

menimbul ka   n suat u k ewajiban unt uk  mengganti r u gi.´

 b. Pelanggaran-pelanggaran Internasional (kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban-kewajiban kontraktual) c.

Klaim-klaim



tindakan-tindakan yang membahayakan atau dapat membahayakan Perdamaian Internasional, seperti :

-

Agresi;

-

Gangguan terhadap kemerdekaan nasional;

-

Gangguan terhadap hubungan persahabatan negara-negara.



Pelanggaran internasional yang dapat menimbulkan sengketa, yaitu :

a.

Pelanggaran agresi;

 b.

Mempertahankan dominasi kolonial dengan kekuatan (yang bertentangan dengan  penentuan nasib sendiri);

c.

Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya serius terhadap larangan melakukan  perbudakan, genocide, apartheid serta pencemaran besar-besaran tehadap atmosfer dan udara.



a.

H. Kusnadi mengemukakan berberapa sebab t imbulnya Konflik yaitu :

Adanya kepribadian yang saling bertentangan

 b. Adanya system nilai yang saling bertentangan c.

Adanya yugas yang batasannya kurang jelas da n sering kali bersifat Tumpang Tindih

d. Adanya persaingan yang tidak  Fair  e.

Adanya persaingan yang diberi fasilitas yang sa ngat terbatas

f.

Prosese Komunikasi yang tidak t epat

g. Adanya tugas yang saling bergantung satu sama lain h. Kompleksitas Organisasi (Bisnis maupun Non Bisnis) yang cukup tinggi i.

Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan tidak da pat diterima secara rasional

 j.

Adanya berbagai tekakan yang cukup besar 

k.

Adanya keputusan yang dibuat berdasarkan kolektif. Dalam Hal ini pada Umumnya kelompok mayoritas yang dominan

l.

Adanya harapan ya ng sangat Sulit untuk Dipenuhi

m. Permasalahan dilematis yang sangat sulit untuk diselesaikan



a.

Faktor Yang menyebabkan terjadinya Sengketa Internasional, yaitu :

 Fak tor Ideologi, yaitu pertentangan atau sangketa Internasional yang dipicu Oleh  perbedaan Ideologi. Misalnya, pertentangan antara Negara pendukung Negara Liberal dan Negara pendukung Ideologi Sosialis-komunis

 b.   Factor Politik , yaitu pertentangan atau sangketa antarnegara yang dipicu Oleh adanya kepentingan Untuk menguasai bagian wilayah Negara atau perbatasan wilayah Negara. Misalnya,Sangketa antara Malaysia dan Indonesia mengenai Pulai Sipandang dan Ligitan.

c.

 Fak tor E ko   nomi, yaitu pertentangan atau sangketa antarnegara yang dipicu oleh adanya perebutan sumber daya alam (SDA). Misalnya, ketika amerika Serikat menyerang Irak, banyak pengamat politik yang menduga bahwa disamping faktor  Politik, Juga Faktor ekonomi, yaitu ingin mengusai Minyak Di Timur Tengah.

d.  Fak tor Sosial B udaya, yaitu petentangan atau sangketa yang terjadi karena pebedaan sosial budaya. Misalnya, Fanatisme Budaya Arab terhadap Dunia Non-Arab sehingga terjadi pemberontakan dan terror (Mesir, Iran, Aljazair, dan Libya)

e.

 Fak tor Pertahanan dan Kea manan, yaitu pertentangan atau sangketa yang terjadi karena masing-masing pihak mempertahankan daerahnya atau kekuasaannya. Misalnya, Saat Irak menduduki dan mempertahankan wilayah Kuwait, kemudian diserang oleh Pasukan Amerika Serikat dengan Pasukan Multinasional dari berbagai  Negara.

2.

Penyelesaian Sengketa Internasional

y

Cara Menyelesaikan sengketa Internasional, yaitu

a. Metode-metode Diplomatik  1. Negosiasi

Merupakan metode Penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam metode negosiasi, penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada Dasarnya negosiasi hana berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. 2.

Mediasi

Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di mana adanya keterlibatan atau ca mpur tangan sengketa atau   perselisihan dan menghasilkan penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak 

yang bersengketa. Mediasi merupakan Bentuk lain dari Negosiasi. Perbedaanya, Mediasi melibatkan Pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaku mediasi (Mediator). Seseorang mediator merupakan pihak ketiga memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait.

3.

Inquiry

Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah Komisi atau badan yang bersifat Internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relavan dengan permasalahan.

4. Konsiliasi

Pengertian konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang di bentuk oleh pihak-pihak, baik  yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada   pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk  menentukan batas penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak, atau memberi  pihak-pihak, pandangan untuk menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi konsiliasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyelidiki sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tugas komisi ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog, sambil memberi mereka bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan berhasil.

b. Metode-metode Legal

Metode ini merupakan cara penyelesaian sengketa internasional secara yudisial (Hukum) dalam hukum Interasional, yang tentu saja berbeda dengan system hukum nasional. Berikut Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara Legal yaitu : 1. Arbitrase

Arbitrasi berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Arbitrasi memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya tidak akan timbul masalah penafsiran, pembatalan dan sebagainya, keputusan arbitrasi akan memutuskan sengketa.  Merills menyatakan bahwa kelebihan dari arbitrasi adalah arbitrasi dapat

digunakan untuk menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilih dan   berlandaskan pada suatu dasar yang di setujui. Cara-cara penyelesaian perdamaian mempunyai kelebihan di samping juga adanya kekurangan. Tentu saja bagi setiap negara yang bersengketa menghendaki jalan keluar yang terbaik dan menghindari   penyelesaian dengan cara kekerasan, seperti peperangan. Karena cara kekerasan ini   justru akan mendatangkan malapetaka baru bagi kehidupan masyarakat dan mengganggu kedamaian masyarakat internasional s ecara umum.

2.

Mahkamah Internasional

Merupakan Pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus melalui persetujuan dari semua Pihak ya ng bersengketa.

3.

Pengadilan-pengadilan Lainnya

Salah satu Persoalan hukum yang acapkali timbul dalam era Globalisasi adalah Persengketaan dalam perdagangan internasional. WTO sebgai sebuah Organisasi   perdagangan dunia memiliki sistem peradiln tersendiri dalam kaitannya dengan Penyelesaian sengketa.

y

Penyelesaian Sengketa melalui Organisasi internasional

a. Organisasi Regional

Dalam Deklarasi manila (1982) tentan penyelesaian sangketa secara damai, dinyatakan bahwa sangketa dapat diselesaikan melalui Organisasi Regional. Contoh Organiasi Regional yaitu NATO, Uni Eropa, ASEAN, dan Liga Arab. Salah Satu Fungsi Utama Organisasi adalah menyediaan wadah yang terstruktur bagi pemerintah  Negara untuk melakukan Hubungan-hubungan diplomatik.

b. PBB

1. Latar Belakang terbentuknya PBB LBB didirikan pada tanggal 10 januari 1920 yang dipelopori oleh presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson. Gagasan ini muncul sebelum PD I. Dalam  pelaksanaan mewujudkan perdamaian dunia L BB tidak berhasil. -

Tujuan LBB

Untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia serta mewujudkan kerjasama dunia.

-

Isi  Atlantic Charter yaitu :

a.

Bangsa-bangsa dapat menentukan nasib sendiri

 b. Bangsa-bangsa dapat ikut daa m perdagangan atau ekonomi c.

Perdamaian dunia

d. Tolak jalannya kekerasan kekuasaan

-

Isi Dek larasi Mos k ow, yaitu : menghimbau untuk membentuk secepatnya organisasi internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

-

Berdirinya PBB yaitu :

a. Gagalnya LBB dalam mewujudkan perdamaian Dunia b. Pecahnya PD II

2. Tujuan PBB Sebagaimana Pasal 1 Piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah mempertahankan   perdamaian dan keamanan Internasional. Tujuan Tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian sangketa Internasional secara damai. o

Menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional

o

Memajukan Hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain

o

Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan internasional di  bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.

o

Menjadikan PBB sebagai pusat Usaha dala m merealisasikan tujuannya.

3. Asas-asas PBB (pasal 2 ayat 1 Piagam PBB), yaitu : y

PBB dibentuk atas dasar persamaan kedaulatan bagi anggota-anggotanya

y

Setiap anggota dalam memenuhi kewajibanya harus dengan itikad baik 

y

Setiap anggota dalam menyelesaikan pertikaian harus dengan jalan damai

y

Setiap anggota harus memberikan bantuan kepada PBB dengan cara-cara yang telah digariskan dalam piagam PBB

y

PBB tidak diperkenankan mencampuri urusan dalam negeri Negara a nggota

y

PBB menjamin supaya Negara-negara bukan anggota dapat bertindak selaras dengan asas-asas piagam PBB

4. Keaggotaan PBB terdiri dari : a. Anggota Asli ( Original Member)

Yaitu Negara yang ikut langsung menandatangani piagam PBB di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 b. Anggota Tambahan

Yaitu anggota yang masuk, kemudian dengan melalui Syarat-syarat tertentu ya itu : 1.  Negara merdeka dan cinta damai 2. Bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota PBB 3.

Telah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB serta disetujui oleh 2/3 dari Jumlah anggota Majelis umum PBB yang hadir dalam sidang.

5. Alat atau Perlengkapan PBB terdiri dari : a.

Badan

Pokok 

1. Majelis Umum (General Assembly) Melaksanakan sidang sekitar bulan September sampai Oktober tiap tahunnya. Bertugas merundingkan permasalahan yang ditetapkan dalam Piagam PBB termasuk  yang diajukan Dewan Keamanan, dan menyusun anggaran belanja PBB.

2. Dewan Keamanan (Security Council) Terdiri dari dua macam keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri atas lima negara (The Big Five), yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Cina. Anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto, artinya hak untuk  membatalkan suatu keputusan. Apabila dalam suatu persidangan salah satu anggota tetap memveto keputusan maka keputusan tersebut dibatalkan. Sedang anggota tidak  tetap terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun dalam sidang umum. Tugas Dewan Keamanan adalah membantu mencapai perdamaian dunia dan berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi antarnegara di dunia agar dapat terselesaikan secara damai.

3. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Bertugas mengawasi masa transisi suatu wilayah yang belum mempunyai  pemerintahan sendiri.

4. Mahkamah Internasional (International Court of J ustice) Bertugas memberi keputusan atas dasar hukum internasional mengenai perselisihan internasional. Berkedudukan di Den Haag, Belanda.

5. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Sekretariat PBB bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif PBB, membuat laporan tahunan untuk Majelis Umum mengenai kegiatan PBB, dan mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

b.

Badan

K husus :

1. ILO

: Organisasi Buruh Internasional

2. FAO

: Organsasi Pangan dan Pertanian

3. IMF

: Dana Keuangan Internasional

4. WHO

: Organisasi Kesehatan Sedunia

5. UNESCO : Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan 6. UNTAC 7.

UNCI

: Pasukan Perdamaian PBB untuk menyelesaikan sengketa di kamboja : Pasukan perdamaian PBB untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-

Belanda tahun 1947 8. UNHCR

3.

: Komisi tinggi PBB untuk urusan pengungsian

PERANAN MAHKAMAH INETRNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Sidang-sidang lengkap pada prinsipnya dihadiri oleh 15 anggota, tetapi kuorum dengan 9 anggota sudah cukup untuk mengadili suatu perkara. Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Mahkamah juga mengangkat  panitera dan pegawai-pegawai lain yang di anggap perlu. Adapun bahasa-bahasa resmi yang digunakan menurut Pasal 39 statuta, harus Prancis dan Inggris. Namun, atas

  permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa, mahkamah dapat mengizinkan  penggunaan bahasa lain. Berikut ini akan di jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan peranan mahkamah internasional (International Court of  J u stice). a. Wewenang Mahkamah

Wewenang mahkamah diatur dalam Bab II statute yang khusus mengenai wewenang mahkamah dengan ruang lingkup masalah-masalah mengenai sengketa. Untuk mempelajari wewenang ini harus di bedakan antara wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah dan wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. Ketentuan-ketentuan Prosedur dalam kegiatan Mahkamah Internasional sama sekali berada duluar kekuasaan Negara-negara yang bersangketa karena ketentuanketentuan yang dimaksud sudah ada sebelum sangketa sangketa-sangketa tersebut timbul. Bahkan Pasal 30 Statuta Mahkamah Internasional memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membuat peraturan tata tertib. Karenanya, ketentuan Prosedur tersebut merupakan tindakan sepihak Mahmakamah Internasional yang mengikat Negara-negara yang bersangketa. Pada Prinsipmya wewenang mahkamah Internasional bersifat Fakultatif, yang   berarti bila terjadi suatu sangketa antara dua Negara, Intervensi Mahkamah Internasional baru dapat terjadi bila Negara-negara yang bersangketa tersebut dengan  persetujuan bersama membawa perkaranya ke mahkamah Internasional. Tanpa adanya   persetujuan antarpihak yang bersangketa, wewenang mahkamah Internasional tidak   berlaku terhadap sangketa tersebut.   Namun Demikian, menurut pasal 36 ayat (2) Statuta mahkamah Internasional,   Negara-negara Pihak Statuta Mahkamah Internasional, dapat setiap saat menyatakan untuk menerim wewenang wajib Mahkamah Internasional tanpa persetujuan Khusus dalam Hubungannya dengan Negara lain yang menerima Kewajiban yang sama dalam sangketa Hukum mengenai Hal-hal berikut yaitu : 1. Penafsiran Suatu Perjanjian 2. Setiap Persoalan Hukum Internasional 3.

Adanya suatu Fakta yang bila terbukti akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Internasional

4. Jenis atau besarnya ganti Rugi yang harus dilaksanakan karena Pelanggaran dari suatu Kewajiban Internasional.

b. Hakim Dalam Mahkamah Internasional

MI terdiri dari 15 Hakim, yang masing-masing dipilih melalui Sistem Mayoritas Absolut Oleh Dewan Kemanan dan Majelis Umum, yang masing-masing mengambil Suara secara Independen. Para Hakim Dipilih untuk jangka waktu Sembilan tahun dan dapat dipilih kembali ; Tidak Boleh ada ada dua hakim MI dari Negara yang sama.

c.

Dukungan Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan S engketa Internasional.

Piagam PBB menciptakan mesin untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta menyelesaikan Konflik antarbangsa. Piagam PBB juga secara Khusus mengarahkan Majelis Umum untuk mendorong perkembangan berkelajutan dan Kodifikasi Hukum Internasional. Untuk menjalankan tugas ini, Majelis Umum menciptakan dua organ turunan yaitu Komisi Hukum Internasional (1947) dan Komisi Hukum Perdagangan Internasional

(1966).

Selama

bertahun-tahun

 Komisi

 Hukum

Internasional 

mempersiapkan draft Traktat untuk mengkodifikasi dan memodernsasi sejumlah topik  dalam Hukum Internasional termasuk Hukum Laut, Hubungan Diplomatik, hubungan Konsular, Hukum Traktat antarbangsa, hukum Traktat antar bangsa-bangsa dan Organisasi Internasional, kekebalan Negara dari yurisdiksi Negara lain, berkelanjutan suatu Negara dalam hal Traktt, serta Hukum perairan air tawar Internasional.  Komisi

 Hukum

Perdagangan

Interasional,

merumuskan

Hukum

tentang

 perdagangan Internasional dan perkembangan ekonomi. Setelah disetujui Oleh Majelis Umum, draf dari Komisi ini biasanya diajukan ke konferensi internssional yang diadakan oleh PBB untuk pelaksanaan Konvensi.

4. PROSEDUR

PENYELESAIAN

SENGKETA

INTERNASIONAL

MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL

Sangketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui Prosedur berikut : 1.

Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di suatu  Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain

2. Ada pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Huma niter lainnya. 3.

Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya

4.

Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter  dapat diajukan ke Mahkamah Internasional

5.

Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan   pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan palanggaran HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya  pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu. Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa.  Keput u  san Mahk amah Internasional  bersifat  mengi k at, final, dan tanpa

banding.

Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang

 bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketakan. Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan   pendapat terpisah atau Dissenting  O pinion (Pendapat seorang hakim yang tidak  menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut). 5. HIDUP

BERDAMPINGAN

SE CARA

DAMAI

BERDASARKAN

PERSAMAAN DERAJAT

Sudah selaknya umat manusia saling menghormati, hidup berdampingan dengan damai berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut pandang ilmu kewarganegaraan, yang juga merupakan hukum diplomatik, pronsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasaran persamaan derajat adalah menghormati kedaulatan negra lain, tidak  mencampuri urusan dalam Negara lain, dan saling berkerjasama dalam berbagai bidang kehidupan.

Bedasarkan Hukum Diplomatik, hukum internasional harus dapat diterapkan dalam  bidang-bidang kejahatan perang antarnegara, penjaminan terlaksananya hukum publik  internasional dan hukum privat Internasional di seluruh dunia, pengembangan hubungan persaudaraan antar bangsa, pemeliharan perdamaian, dan menjalin  persahabatan dalam Hukum Internasional Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu,  perusahaan multinasional dan individu. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaeda h dan asas yang mengatur  hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu : (1) Hukum Internasional regional : Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum. (2) Hukum Internasional Khusus : Hukum Internasional dalam   bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat da n merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun   pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek  sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari¶at Islam lebih banyak  terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga  berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Pengertian Sistem Peradilan Internasional Kata sistem dalam kaitannya dengan peradila n internasional adalah unsur-unsur  atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling   berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-kompenen tersebut terdiri dari mahkamah internasional, mahkamah pidana internasional dan panel khusus dan spesial pidana internasional. Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan,   proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum tersebut, menyangkut perangkat   peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. Dengan demikian tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyara kat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit   banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.

Perkembangan demikian ini

menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin komplek. Dengan diferensiasi

dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari   perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat   pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang  berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (common law), perubahan di dalam menafsirkan hukum perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik  umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik  yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung  jawab dari tuntutan ganti rugi ke ansuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain.

2.2 Mahkamah Internasional MI adalah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang kedudukan di Den Haag, Belanda. Mahakamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti MIP. Fungsi utama MI adalah untuk menjelaskan kasus-kasus persengkataan intersional yang subjeknya adalah negara. Stat uta adalah hukum-hukum yang ter k and ung.  Pasal 9 Stat uta MI  menjelas k an, komposisi MI terdiri dari 15 hakim. Ke-15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap dibidang hukum internasional, untuk memilih anggota mahkamah dilakukan pemungutan suara secara independen oleh majelis MU dan Dewan Keamanan (DK). Biasanya 5 hakim MI   berasal dari anggota tetap DK PBB, tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan  perkara yang disidangkan baik yang bersifat sengketa maupun yang bersikap nasihat. Yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh MI yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakan sebuah aturan hukum, meliputi:

memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberikan opini-opini yang bersifat nasihat. Beberapa kemungkinan cara penerimaan tersebut: 1.  perjanjian khusus 2. Penundukkan diri dalam perjanjian Internasional. 3. Pernyataan penundukan diri negara peserta statuta MI 4. Keputusan MI mengenai Yurisdiksinya 5. Penafsiran putusan 6. Perbaikan putusan

2.3 Mahkamah Pidana Internasional MPI adalah Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral, yang mewujudkan supremasi hukum internasional yang memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional di pidana. Jenis kejahatan berat pada pasal 5-8 statuta yaitu sebagai berikut: 1. Kejahatan genosida 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan 3. Kejahatan perang 4. Kejahatan agresi

2.4 Panel khusus dan spesial pidana internasional Panel khusus pidana internasional (PKPI) dan Panel spesial pidana internasional (PSPI) adalah lembaga peradilan internasional yangberwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen. Artinya selesai mengadili, peradilan ini dibubarkan. Perbedaan antara PKPI dan PSPI terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad  hoc-nya. Pada PSPI komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan

antara peradilan nasional dan internasional. Sedangkan pada PKPI komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional.

2.5 Proses Hukum yang Adil atau Layak  Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu ³due process of law´ yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil. Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap   batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk  didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk  disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap bat in penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dengan keberadaan UU No.8 Tahun 1981, kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan  perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab.

 Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan   pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didala mnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

A. Pengertian Sistem, Hukum, dan Peradilan Nasional 1. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan susunan, dimana masing ± masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. 2.

Hukum

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang akan dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa ´ definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan´. Karena itu, sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini : a. Prof. Mr. E.M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi  penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. a. Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya   penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai   jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. a. Drs. E. Utrecht, S.H Hukum adalah himpunan peratuan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

a. S.M. Amin, S.H Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. a. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dala m lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh ba dan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu. 1). Tujuan dan Penggolongan Hukum a. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukum dapat dilihat pada mariks di bawah ini: No.

1.

Toko h / Pakar Prof. Subekti, SH.

Pendapat yang Dikemukakan

Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran

2.

Van Apeeldoorn

3.

Teori Etis

4.

Oeny

dan kebahagiaan pada rakyatnya. Mengatur melindungi

pergaulan

oleh

hukum

dengan

kepentingan-kepentingan

hukum

manusia tertentu., (kehormatan, kemerdekaan jiwa, 5.

Bentham

(Teori

harta benda) dari pihak yang merugikan.

Utilitarianisme)

Hukum itu semaa-mata menghendaki ³ k eadilan´.

6. Prof. Y. Van Kant

7.

Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai ³apa yang adil dan

Geny

8. Tujuan Hukum Nasional Indonesia

apa yang tida k  adil´. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, sedangkan unsur-unsur keadilan ialah :

³Kepentingan dayaguna dan kemanfaaa nnya´. Tujuan

hukum

adalah

semata-mata

untuk 

mewujukan apa yang berfaedah bagi banyak  orang. Dengan kata lain, ³Menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang´. Tujuan

hukum

ialah

untuk

menjaga

agar 

kepentingan tiap-tiap manusia tidak diga nggu. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya g una dan k emanfaatan. Ingin

mengatur

secara

pasti

hak-hak

dan

kewajiban lembaga tertinggi negara, lembagalembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan nasional

bangsa

demi

terwujudnya

Indonesia,

yaitu

tujuan

terciptanya

masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. Dengan demikian, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat sera memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. b. Penggolongan hukum Berdasarkan

y

Wujudnya

- Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara.

- Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak  tertulis disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus) Berdasarkan

y

Ruang atau Wilaya h Berlakunya

- Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya. - Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya). - Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya). Berdasarkan

y

Waktu yang Diaturnya

- Hukum yang berlaku saat ini (iu s constit ut um ); disebut juga hukum positif  - Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (iu s constit uend um ). - Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang beraku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Berdasarkan

y

Pribadi yang Diaturnya

- Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja. - Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. - Hukum antargolongan yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. Berdasarkan Isi Masalah

y

yang Diaturnya

Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi: hukum  publik dan hukum privat. - Hukum Publik, yaitu hukum yang mengaur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik  mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, hukum Pidana dan Hukum Acara. a. Hukum Tata Negara

Hukum Taa Negara mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk   pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan sebagainya. Singkatnya mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar bagi negara. b. Hukum Administrasi Negara

Adalah

Seperangkat

peraturan

yang

mengatur

cara

bekerja

alat-alat

  perlengkapan negara termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya mempelajari hal-hal yang  bersifat teknis dari negara. c. Hukum Pidana

Aalah hukum yang mengatur pelangaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum yang diancam dengan sanksi piana tertentu. Dalam

KUHP

(Kitab

Undang-undang

Hukum

Pidana),

pelanggaran

( Ovrtredingen) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sedangkan kejahaan ( misdrijven) adalah perbuatan yang melanggar  (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. d. Hukum Acara

Disebut juga hukum formal (Pidana dan Perdata), hukum acara adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan atau mempertahankan hukum material. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) No.8/1981 diatur tata cara penangkapan, penahanan,   penyitaan dan penuntutan. Selain iu juga diatur siapa-siapa yang berhak  melakukan

penyitaan,

penyelidikan,

pengadilan

yang

berwenang,

dan

sebagainya. - Hukum Privat (  Hukum Perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok  hukum perdata adalah  Buergelijk  Wet boek  (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan hukum Adat. Hukum Perdata dapat dibagi sebagai berikut: a. Hukum Perorangan

Adalah himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT, CV, Firma, dan sebagainya) merupakan ³pembawa hak´ ata u sebagai ³subyek hukum´. b. Hukum Keluarga

Adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keuarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak). Hukum keluarga dapat dibagi sebagai berikut: a. a.  Kekuasaan Orangt ua, yaitu kewajiban membimbing anak sebelum cukup umur. Kekuasaan Orangtua putus ketika seorang anak telah dewasa (21 tahun), terlalu nakal putusnya perkawinan.  b.  Perwalian, yaitu seseorang/perkumpulan terenu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai cukup umur. Hal ini terjadi, misalnya, karena perkawina n kedua orangtuanya puus. Di Indonesia, wali pengawas dijala nkan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan. c.  Pengam puan, yaitu seseorang/perkumpulan tertentu yang ditunjuk hakim untuk menjadi kurator (pengampun) bagi orang dewasa yang diampuninya (kurandus) karena adanya kelainan; sakit ingatan, boros, lemah daya, tidak  sanggup mengurus diri, dan berkelakuan buruk. d.  Per ka   winan yaitu mengatur perbuaan-perbuatan hukum serta akibatakibatnya antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) dengan maksud hidup  bersama untuk jangka waku yang lama menurut undang-undang. Di Indonesia, diatur dengan UU No. 1/1974.

c. Hukum Kekayaan

Adalah peaturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala  barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau obyek hak milik) dan hakhak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup: a. a.

Benda, mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak (diakui dan dihormati setiap orang). Hukum bena terdiri dari: 1) Hukum Benda Bergerak: karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karena peneapan undang-undang (surat-surat berharga); 2) Hukum Benda idak Bergerak: karena sifatnya (tanah dan bangunan) karena tujuannya (mesin-mesin  pabrik) an karena peneapan unang-nang (hak opstal dan hipotik).  b.  Hukum Peri k atan, mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur)berhak atas suau prestasi (pemenuhan sesuau). Pihak lain (sebitur) wajib memberikan s esuau. Bila debitur tidak menepati perkataannya, hal itu inamakan wanpresasi. Obyeknya adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri dari: 1) memberikan sesuatu; yaitu membayar harga menyerahkan barang, dan sebagainya; 2) berbuat sesuatu; yaitu memperbaiki barang yang rusak, memboongkar bangunan, karena puusan pengadilan, dan sebagainya; 3) iak   berbua sesuatu; yaitu tidak mendirikan bangunan, tidak memakai merk  tertentu karena putusan pengadilan.  Hukum

d. Hukum Waris

Hukum yang mengaur kedudukan hukum harta kekayaan seserang seelah ia meninggal, eruama berpindahnya harta kekayaan iu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian hara peninggalan ahli waris, uruan penerimaan waris, hibah, sera wasiat. Pembagian waris dapat ila kukan engan cara: a. Menur ut Undang -undang, yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah erdekat. Contoh: jika seorang ayah meninggal, hartanya akan diwariskan kepada istri dan anaknya, tetapi apabila ia tiak  mempunyai keturunan pembagian warisannya diatur menurut undangundang. b.

Menur ut Wasiat, yaitu pembagian waris berdasarkan pesan atau kehendak  terakhir (wasiat) dari si pwaris yang harus inyaakan secara tertulis dalam

ake noaris. Penerimaan warisan disebu legaaris, an bagian warisan yang diterimannya disebu legaat. Dalam arti luas, hukum perdata mencakup pula Hukum agang an Hukum Adat. e. Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koope handel)

Hukum dagang aalah hukum yang mengaur soal-soal perdaganganperniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia (person) dalam perdagangan atau   perniagaan. Hal-hal yang diatur mencakup: Buku 1 (perniagaan pada umumnya), dan Buku II (hak an kewajiban yang timbul daam dunia  perniagaan). f. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang umbuh dan berkembang di dalam masyarakat terentu serta hanya dipatuhi dan diaai oleh masyaraka yang bersangkutan. Contoh: pernikahan menurut adat Manggarai-Flores, pernikahan daerahBugis,  pembagian waris di Batak. 2).

Unsur hukum :

y y y y

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan diadakan oleh badan ± badan resmi yang berwajib. Peraturan bersipat memaksa. Sanksi pelanggar peraturan tersebut adalah tegas.

III ) Sistem Hukum

Jadi, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling  berhubungan dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan t ertentu. B.

Peran Lembaga Hukum Lembaga hukum (lembaga peradilan) adalah lembaga yang mengatur segala sesuatu

tentang hukum. Peran lembaga hukum dalam menjalankan hukum adalah mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku.

C.

Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang mentaatii semua

hukum dan Norma yang berlaku.

y

Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum:

a. Di Keluarga - Mematuhi nasihat orangtua - Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga - Membersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan  b. Di Sekolah - Menghormati Guru - Mematuhi tata tertib sekolah - Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru - Tidak menyontek saat ulangan - Melaksanakan tugas piket a. Di Masyarakat - Ikut Melaksanakan ronda malam - Mengikuti kegiatan kerja bakti - Mentaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat a. Di Negara - Turut sertamembela negara - Mentaati hukum yang berlaku di Negara

D. Analisis Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia I. Pengertian KKN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah ³KKN´, KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi adalah merupakan salah satu  perbuatan yang melanggar hukum. Yaitu penyalahgunaan sesuatu yang berharga yang bisa merugikan orang lain, korupsi tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa korupsi waktu, dan intelektual. II. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Salah satu upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah Indonesia adalah   pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK bertugas menyelidiki para  pejabat-pejabat yang dicurigai melakukan tindakan korupsi. Upaya pemberantasn Korupsi sdiatur dala m TAP MPR No. 8 tahun 2001 mengenai   pemberantasan dan pencegahan korupsi. Tetapi, meskipin begitu, tingkat korupsi di Indonesia masih tetap tinggi, hal ini disebabkan karena kurangnya moral yang dimiliki  para pejabat kita.

E. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Peran kita sebagai pelajar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ada tiga, yaitu: 1. Sebagai Pelapor  Peran kita sebagai pelapor adalah melaporkan setiap kejadian korupsi yang kita ketahui kepada pihak yang berwenang. 1. Sebagai Saksi Peran kita sebagai saksi adalah bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya jika kita diminta untuk menjadi saksi pada sidang kasus korupsi

1. Sebagai Korban Jika kita menjadi korban tindak korupsi, maka sebaiknya kita melaporkan kejadian korupsi yang kita alami kepada pihak yang berwenang supaya ada tindakan hukum yang dilakukan untuk menangkap da n mengadili sipelaku korupsi Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu : 1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih  banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdata, dsb. 2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Soerojo Wigdjodipuro, 1995 : 13). 3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut seharahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia. Adanya pengakuan hukum Islam seperti Regeling Reglement, mulai tahun 1855, membuktikan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai salah s atu sumber hukum Indonesia nerdasarkan t eori ³Receptie´ (H. Muchsin, 2004) Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai ³suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan  perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan aga ma, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandanganm, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia´. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak   pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya ada lah adanya ³Perkara Koneksitas´. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehaki man. Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 15 UU Kekuasaan Keha kiman diatur mengenai Pengadilan Khusus sebagai berikut : 1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dala m salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang. 2. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Dar ussalam merupakan  pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan paradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai  berikut: A. MAHKAMAH AGUNG UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005 I. PERADILAN UMUM a. Pengadilan Anak (UU No. 3 Ta hun 1997)  b. Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989) c. Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) d. Pengadilan TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002) e. Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) f. Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Ta hun 2001) g. Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992) II. PERADILAN AGAMA Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama. III. PERADILAN MILITER  - Pengadilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat prajurit. - Pengadilan Militer Tinggi, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat perwira s.d kolonel - Pengadilan Militer Utama, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat Jenderal. - Pengadilan Militer Pertempuran, untuk mengadili anggota TNI ketika terjadi perang. IV. PERADILAN TATA USAHA NEGARA - Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002) V. PERADILAN LAIN-LAIN a. Mahkamah Pelayaran  b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

B. MAHKAMAH KONSTITUSI (UU No. 24 Tahun 2003) Tugas Mahkamah Konstitusi adalah : 1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945. 3. Memutus Pembubaran Partai Politik. 4. Memutus perselisihan tentang PEMILU. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR t entang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh  pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk  mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya Salah satu bidang hukum yang mengatur ha k dan kewajiban yang dimiliki pada subyek  hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintaha n sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara  penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang,  perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakantindakan yang bersifat perdata lainnya. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut  juga memengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum  Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan The Civil Code Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk  Wet boek  (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan a zas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: