Sistem Informasi Manajemen
Category: Uncategorised Published on Tuesday, 25 March 2014 Written by Ronny Loekito
Sistem informasi manajemen ( manajemen (SIM SIM)) (bahasa Inggris: Inggris: management information system, MIS ) adalah sistem perencanaan
bagian
dari pengendalian
pemanfaatan manusia manusia,, dokumen dokumen,, teknologi teknologi,,
internal suatu
bisnis
yang
dan prosedur prosedur oleh oleh akuntansi
meliputi
manajemen untuk
memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, produk , layanan, atau suatu strategi bisnis. bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi
atau
dukungan
terhadap pengambilan
keputusan manusia,
misalnya sistem
pendukung
keputusan,, sistem pakar , dan sistem informasi eksekutif . keputusan
Tujuan
Umum
Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).
Proses
Manajemen
Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas:
Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari peretempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan
rencana
tersebut
berjalan
sebagaimana
mestinya. Aktivitas manajerial
pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif korektif sesuai sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.
untuk
memonitor
Pengambilan Keputusan, proses pemilihan di antara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian.
Menurut Francisco Proses Manajemen adalah suatu proses Penukaran terhadap nilai dan jasa
Bagian SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi:
Sistem informasi akuntansi (accounting information systems), systems) , menyediakan informasi dan transaksi keuangan.
Sistem informasi akademik (academic information systems), systems) , menyediakan informasi tentang proses pendidikan yang sedang berjalan di suatu akademi/sekolah/perguruan.
Sistem informasi pemasaran (marketing information systems), systems) , menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.
Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management information systems). systems) .
Sistem informasi personalia (personal information systems). systems) .
Sistem informasi distribusi (distribution information systems). systems).
Sistem informasi pembelian (purchasing information systems). systems) .
Sistem informasi kekayaan (treasury information systems). systems) .
Sistem informasi analisis kredit (credit analysis information systems). systems) .
Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and development information systems) .
Sistem informasi analisis software analisis software
Sistem informasi teknik (engineering information systems). systems) .
Sistem informasi Rumah Sakit (Hospital information systems). systems).
Pengambilan Keputusan, proses pemilihan di antara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian.
Menurut Francisco Proses Manajemen adalah suatu proses Penukaran terhadap nilai dan jasa
Bagian SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi:
Sistem informasi akuntansi (accounting information systems), systems) , menyediakan informasi dan transaksi keuangan.
Sistem informasi akademik (academic information systems), systems) , menyediakan informasi tentang proses pendidikan yang sedang berjalan di suatu akademi/sekolah/perguruan.
Sistem informasi pemasaran (marketing information systems), systems) , menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.
Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management information systems). systems) .
Sistem informasi personalia (personal information systems). systems) .
Sistem informasi distribusi (distribution information systems). systems).
Sistem informasi pembelian (purchasing information systems). systems) .
Sistem informasi kekayaan (treasury information systems). systems) .
Sistem informasi analisis kredit (credit analysis information systems). systems) .
Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and development information systems) .
Sistem informasi analisis software analisis software
Sistem informasi teknik (engineering information systems). systems) .
Sistem informasi Rumah Sakit (Hospital information systems). systems).
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK
NOMOR 445/1817/2.1/IV/2012 NOMOR 41/NK/X-XIII.2/4/2012
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DALAM RA NGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUA NGAN NEGARA
Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Perwakilan Badan Pemeriksa Pemer iksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Emir M. Noor Nomor 11B, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Novy G.A. Pelenkahu selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK P ERTAMA.
II. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, y ang berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/605/B/V/HK/2009 tentang Pe netapan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi P emerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berkedudukan di Bandar Lampung dan beralamat di Jalan Dr. Rivai No. 6 Penengahan Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Torry Duet Irianto, selaku Direktur Utama, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara ber sama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Selanjutnya, dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bawah ini: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Per usahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemer iksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PI HAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1
Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Data PIHAK KEDUA adalah data milik RSUD D r. H. Abdul Moeloek yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara. 3. Akses Data PIHAK KEDUA adalah suatu c ara atau metode untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data PIHAK KEDUA dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 4. Sistem Informasi untuk Akses Data PI HAK KEDUA adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur yang
digunakan untuk mengakses Data PIHAK KEDUA.
Bagian Kedua Tujuan
Pasal 2
Mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BAB II RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini m eliputi pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA, yang terdiri dari: a. sistem aplikasi komputer; b. infrastruktur jaringan komunikasi; dan c. prosedur Akses Data.
Pasal 4
Data PIHAK KEDUA yang diperlukan dalam Sistem I nformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Dr . H. Abdul Moeloek; b. data selain huruf a yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan PIHAK KEDUA; dan d. hasil pengawasan internal.
Bagian Kedua Pelaksanaan
Pasal 5
Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA, kewajiban PARA PIHAK diatur sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA menyediakan sistem jaringan komunikasi internal sampai dengan Gateway PIHAK PERTAMA; b. PIHAK PERTAMA menyediakan sistem jaringan komunikasi antara Gateway PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; c. PIHAK KEDUA menyediakan server untuk menampung Data P IHAK KEDUA agar dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA; d. PIHAK PERTAMA menyediakan server untuk menampung Data PIHAK KEDUA yang diakses dari PIHAK KEDUA; dan e. PARA PI HAK memasang/menyediakan aplikasi miliknya atau yang berada di
bawah penguasaannya, yang diperlukan agar bisa terjadi Akses Data antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal 6
(1) PIHAK PERTAMA melaksanakan Akses Data PIHAK KEDUA sec ara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (2) PIHAK KEDUA mengupayakan keberlangsungan aplikasi dan ketersediaan data dalam Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA.
Pasal 7
Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA, PARA PIHAK melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyusun rancangan makro sistem Akses Data PIHAK KEDUA; b. menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung Akses Data PIHAK KEDUA; c. menyiapkan jenis dan format Data PIHAK KEDUA; d. membangun aplikasi Akses Data PIHAK KEDUA; e. melakukan uji coba Akses Data P IHAK KEDUA secara online; f. menyusun tata cara dan keamanan sarana Akses Data PIHAK KEDUA; g. melakukan implementasi Akses Data PIHAK KEDUA; h. melakukan pengawasan; i. melakukan evaluasi dan penyelesaian masalah; dan j. melakukan kegiatan lain dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Akses
Data PIHAK KEDUA.
Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan dengan Petunjuk Teknis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Kerahasiaan
Pasal 9
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Data PIHAK KEDUA yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA me rupakan data yang lengkap sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi PIHAK KEDUA. (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data PIHAK KEDUA digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pasal 10
(1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PARA PIHAK membentuk Tim Kerja. (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan masing-masing PIHAK.
BAB III RAPAT KOORDINASI
Pasal 11
(1) Dalam rangka evaluasi, pengembangan, dan penyelesaian masalah dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi. (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi.
BAB IV PEMBIAYAAN
Pasal 12
Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK. BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13
Perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK. (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum), yang mer upakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
NOVY G.A. PELENKAHU TORRY DUET IRIANTO
ODE RS
1801017
TGL REGISTRASI
27/12/2013
RUMAH SAKIT
RSU Dr H Abdul Moeloek
JENIS
RSU
KLS RS
B
DIREKTUR RS
dr. Hj. Reihana,M.Kes
PENYELENGGARA
Pemprop
ALAMAT LOKASI RS
ALAMAT
Jl. Dr. Rivai 6,Penengahan B.Lampung
KAB/KOTA
Kota Bandar Lampung
KODE POS
35112
TELEPON
0721 - 703312
FAX
703952
EMAIL
-
TELEPON HUMAS
-
WEBSITE
-
LUAS RUMAH SAKIT
LUAS TANAH
81486 m2
LUAS BANGUNAN
39043 m2
NO SURAT IJIN
HK.03.05/1/2603/08
TANGGAL SURAT IJIN
31/07/2008
SURAT IJIN DARI
Menkes RI
SIFAT SURAT IJIN
Sementara
MASA BERLAKU SURAT IJIN
2015
STATUS PENYELENGGARA
Pemda Propinsi
SWASTA PENTAHAPAN AKREDITASI
Pentahapan III (16 Pelayanan)
STATUS AKREDITASI
Lulus
TGL AKREDITAS
27/02/2012
TEMPAT TIDUR
VVIP
0 Tempat Tidur
VIP
47 Tempat Tidur
KELAS I
58 Tempat Tidur
KELAS II
115 Tempat Tidur
KELAS III
318 Tempat Tidur
ICU
10 Tempat Tidur
PICU
3 Tempat Tidur
NICU
4 Tempat Tidur
TT Bayi Baru Lahir
29 Tempat Tidur
HCU
0 Tempat Tidur
ICCU
6 Tempat Tidur
TT di Kamar Bersalin
0 Tempat Tidur
TT di Ruang Operasi
10 Tempat Tidur
TT di Ruang Isolasi
3 Tempat Tidur
TENAGA MEDIS
DOKTER UMUM DAN SPESIALIS Dr Umum
55 Orang
Dokter Sp A
5
Dokter Sp Og
3 Orang
Dokter Sp Okupasi
0
Dokter Sp Pd
6 Orang
Dokter Sp Urologi
2
Dokter Sp B
5 Orang
Dokter Sp Orthopedi
0
Dokter Sp Rad
2 Orang
Dokter Sp Kulit dan Kelamin
Dokter Sp RM
0 Orang
Dokter Sp Forensik
0
Dokter Sp An
5 Orang
Dokter Sp Psikiatri
0
Dokter Sp Jp
1 Orang
Dokter Sp Ofthalmologi
0
Dokter Sp M
3 Orang
Dokter Sp Patologi Anatomi
2
Dokter Sp THT
2 Orang
Dokter Sp Kes. Jiwa
0
Dokter SP PK
3 Orang
Dokter Sp Saraf
4
Dokter SP Paru
3 Orang
Dokter Sp Lainnya
2
Dokter SP Bedah Thoraks
0 Orang
Dokter SP Bedah Saraf
2
Dokter SP Bedah Anak
0 Orang
Dokter SP Bedah Plastik
1
Dokter SP Bedah Orthopedi
1 Orang
Dokter Sub Spesialis
1
DOKTER Gigi DAN SPESIALIS Dokter Gigi
5 Orang
Dokter Gigi Sp Karang Gigi
0
Dokter Gigi Sp Bedah Mulut
0 Orang
Dokter Gigi Sp Anak
0
Dokter Gigi Sp Konservasi
0 Orang
Dokter Gigi Sp Gigi Tiruan
0
Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut
0 Orang
Dokter Gigi Sp Periodonsia
0
Dokter Gigi Sp Radiologi
0 Orang
Dokter Gigi Sp Lainnya
0
PERAWAT DAN SPESIALISNYA Ners
22 Orang
Perawat gigi
11
Perawat Bedah
10 Orang
Perawat Maternitas
Orang
Perawat Komunitas
0 Orang
Perawat Anestesi
0
Perawat Anak
0
Perawat Lainnya
0
Bidan
Bidan Pendidik
0 Orang
Apoteker
10
Bidan Klinik
42 Orang
Analis Farmasi
0
Keteknisian Medis
Keseh
Radiografer
0 Orang
Epidemiologi
0
Radioterapis
12 Orang
Promosi Kesehatan
0
Elektromedis
2 Orang
Perilaku
0
Teknisi Gigi
0 Orang
Kesja
0
Analis Kesehatan
43 Orang
Administrasi Kesehatan
0
Refraksionis
1 Orang
Biostatistik
0
Rekam Medik
4 Orang
Reproduksi
0
Ortotik
0 Orang
Informasi Kesehatan
0
Teknisi Transfusi Darah
0 Orang
Kesmas Lainnya
0
Teknisi Kardiovaskular
0 Orang Tenaga Kesehatan Lainnya
Sanitasi
6 Orang
Nutrisionis
0
Entomologi
0 Orang
Dietisien
11
Mikrobiologi
0 Orang
Fisioterapi
8
Kesehatan Lingkungan
3 Orang
Terapi Okupasi
3
Terapi Wicara
2 Orang
Akupunturis
0
Tenaga Non Kesehatan
Program Kesehatan
0 Orang
Pelaporan
0
Administrasi Keuangan
0 Orang
Informasi Teknologi
0
Humas
0 orang
Hukum
4
Perencanaan
0 Orang
Pekarya
0
Jaminan Kesehatan
0 Orang
Perpustakaan
0
Dosen
0 Orang
Widyaiswara
0
Tenaga Non Kes
0
Psikologi
Orang
Data Peralatan di Rumah Sakit
Meja Operasi
: Ada-Berfungsi
Indikator Pelayanan RS Tahun sebelumnya
Lain-Lain
Rawat Jalan : 176765
Layanan Unggulan :
Mesin Anestesi : Ada-Berfungsi
Rawat Inap : 209131
SIMRS Ada-Berfungsi
Ventilator
: Ada-Berfungsi
IGD
: 31742
Ambulan Ada-Berfungsi
:
Inkubator
: Ada-Berfungsi
BOR
: 94.5
Bank Darah
:
:
Ada-Berfungsi Blue Light
: Ada-Berfungsi
ALOS
: 4.6
USG
: Ada-Berfungsi
TOI
: 0.25
X-Ray
: Ada-Berfungsi
NDR
: 31
CT Scan
: Ada-Berfungsi
GDR
: 66
MRI
:
EEG
: Ada-Berfungsi
EKG
: Ada-Berfungsi
Defibrilator
: Ada-Berfungsi
Autoclav
: Ada-Berfungsi
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG I. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pada saat ini dunia medis memerlukan informasi yang tepat, cepat dan relevan. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentunya harus menggunakan sistem informasi. Sistem informasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan pelayanan sekaligus penghematan bagi rumah sakit dan kini telah menjadi salah satu standar mutu sebuah rumah sakit. Informasi yang berkualitas sangatlah penting dalam proses pengelolaan rumah sakit. Kegiatan yang menggunakan system informasi pada rumah sakit salah satun ya SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT. Yang menyangkut dari pendaftaran pasien,penggunaan bahan habis pakai
(obat),data farmasi,pendaftaran rawat inap,kasir 24 jam.Mengingat pentingnya sistem komputerisasi yang canggih dan efisien sangat membantu dan mempercepat dalam penyediaan informasi dan mampu menampilkan informasi secara lengkap,cepat dan akurat yang berguna bagi pengguna informasi pada rumah sakit. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan proposal pengembangan system dengan judulSISTEM INFORMASI PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG
1.2 RUMUSAN MASALAH 1. Pelayanan data pasien yang sudah terkomputerisasi tapi masih belum cukup efektip penggunaannya oleh pegawai pada rumah sakit terutama pendaftaran pasien deng an jaminan jamkesmas yang tidak tepat pemiliknya (Sistem Belum Ada) 2. Perlunya Pengawasan terhadap penggunaan kartu jaminan kesehatan pada semua golongan baik askes ataupun jamkesmas yang termonitoring melalui internet dan rumah sakit bisa mendapatkan data pengguna kartu jaminan kesehatan baik jamkesmas maupun askes atau astek secara sah sebagai pengguna yang terdaftar di lampung (Sistem Belum Ada) 1.3 BATASAN MASALAH 1. Penyediaan laporan pelayanan/data pasien yang datang secara komputerisasi baik yang sudah keluar ataupun masih dirawat .
2. Pendataan untuk kartu jaminan kesehatan seperti jamkesmas,askes pns,astek, secara terkomputerisasi dan berdasarkan realtime system. 1.4 TUJUAN 1. Di bangunnya system informasi pelayanan rumah sakit untuk mempermudah memenegement data pelayanan pasien pada rumah sakit. 2. Mengetahui berapa jumlah penggunaan kartu jaminan kesehatan secara terkomputerisasi yang online 2.1 PROSEDUR PELAYANAN PASIEN UMUM,ASKES,JAMKESMAS PADA IGD 1. Pasien datang ke IGD dan pasien/keluarganya melakukan pendaftaran 2. Bagian medical record (MR) melakukan input data social pasien. Lalu bagian MR mencetak dan memberikan joblist pasien serta nomer mr (no regristrasi) ke pada pasien / keluarga pasien.
BERANDA PROFIL
Warunge mas yanuuu
HOME BUSINESS DOWNLOADS PARENT CATEGORY ABOUT ME
FACEBOOK Yanuar Nugroho
Create Your Badge<\center>
Kinerja Rumah Sakit Pemerintah (Aplikasi Balanced Scorecard) 21.24
Yanuar Nugroho
1. Pendahuluan
No comments
Organisasi nirlaba atau organisasi non profit merupakan suatu organisasi yang memiliki misi pokok untuk mendukung suatu isu publik yang tidak memiliki tujuan komersil atau mencari laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pihak pemilik entitas tersebut. Dalam organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan seperti pada organisasi bisnis, karena kepemilikannya tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, sehingga kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya e ntitas pada saat likuiditas. Rumah sakit sebagai organisasi nirlaba memiliki peran dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu serta terjangkau semua lapisan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai kelas rumah sakit dan standar yang telah ditetapkan. Sehingga, keberadaan rumah sakit merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas kinerja pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Dessler dan Gary (1994) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu institusi ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja dan sarana dan prasarana pendukung atau fasilitas kerja. Dari kedua faktor utama tersebut sumber daya manusia lebih penting daripada sarana dan prasarana pendukung. Secanggih dan sele ngkap apapun fasilitas pendukung yang dimiliki oleh suatu organisasi, tanpa adanya sumber daya yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, maka organisasi tersebut tidak dapat berhasil mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasinya. Kualitas sumber daya manusia tersebut diukur dari kinerja karyawan ( performance) atau produktifitasnya. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal
(Hendrawan, 2011). Tuntutan eksternal antara lain adalah dari para stakeholder bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya professional dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu. Kinerja rumah sakit merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk menghadapi tuntutan lingkungan tersebut. Kinerja dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sistem kinerja yang sesuai dan cocok untuk organisasi sangat diperlukan agar suatu organisasi mampu bersaing dan berkembang. Kinerja organisasi dapat diketahui melalui pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). Sedangkan Stout (1993) dalam Bastian (2001), mendefinisikan pengukuran/penilaian kinerja sebagai proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalan arah pencapaian misi ( mission accomplishment ) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.
Menurut Mardiasmo (2009), diperlukan adanya pengukuran kinerja sektor publik untuk memenuhi tiga maksud yaitu (1) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik; (2) ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; serta (3) ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost of service ) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus-menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, namun hasilnya belum optimal. Menurut Gunawan (2010), faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan pemerintah adalah role ambiguity , ketidak tahuan pegawai negeri sipil mengenai apa yang menjadi harapan pimpinan akan pelayanan yang disediakan dan bagaimana cara memenuhi harapan tersebut; poor employee job fit , ketidak sesuaian antara kemampuan yang dimiliki pegawai dengan pekerjaan yang harus dilakukan; poor technology job fit , terlalu minim peralatan serta teknologi yang dipergunakan akan berakibat pelayanan yang diberikan tidak dapat sesuai dengan diharapkan; inappropriate supervisory control system, tidak adanya sistem evaluasi dan penghargaan dalam instansi pemerintah; lack of perceived control , ketidakmampuan pegawai dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pemberian pelayanan yang disebabkan wewenang yang tidak mereka miliki sehingga mereka juga tidak terlatih untuk mengatasi permasalahan yang muncul dengan lebih baik; lack of team work, tidak adanya kerjasama antara pegawai dan pimpinan organisasi dalam memberikan pelayanan akan berakibat buruk terhadap kinerja yang dihasilkan. Permasalahan juga bisa diakibatkan kurang adanya dukungan pegawai. Penyebab belum optimalnya kinerja organisasi pemerintah yang telah disebutkan diatas umumnya terjadi hampir diberbagai organisasi pemerintah termasuk rumah sakit (Gunawan, 2010).
Pemerintah daerah sebagai pemilik RSUD dan sekaligus manajemen perusahaan, setiap tahun harus mengevaluasi kinerja dan melakukan analisis yang cermat agar dapat mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan RSUD sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memperbaiki kekurangan –kekurangan yang ada sekaligus membuat strategi yang dapat meningkatkan keberhasilan di masa depan atau sering juga disebut dengan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2007). Kata kinerja sering dipakai sebagai indikator keberhasilan. Kinerja dapat dinilai seandainya organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah dirumuskan. Kriteria keberhasilan berupa pernyataan visi dan misi organisasi yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan program yang diharapkan akan dicapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tanpa adanya visi dan misi, kinerja organisasi tidak akan dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Penelitian Ferdinand (1997) dalam Prasetyono dan Nurul (2007), ditemukan bahwa te rdapat tiga kriteria keberhasilan RSU yang dapat digunakan sebagai tolok ukur, (1) mampu tetap bertahan (survival ), yaitu kemampuan organisasi untuk mencari alternatif untuk mempelopori bentuk pelayanan kesehatan yang profesional; (2) pertumbuhan ( growth), yaitu kemampuan organisasi untuk mengembangkan usahanya bertahan dalam persaingan dan peningkatan mutu pelayanan; (3) keuntungan ( profitability ), yaitu kemampuan usaha organisasi untuk mendukung peningkatan ke sejahteraan para karyawan.
Menurut Atkinson, dkk (1995), sistem penilaian kinerja sebaiknya mengandung indikator kinerja yaitu (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi mengenai permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan. Dari deskripsi di atas, penilaian kinerja pada rumah sakit sebagai organisasi nirlaba tidak hanya berfokus pada pencapaian internal organisasi saja, namun juga mencakup berbagai aspek penting yang perlu banyak mendapat perhatian bagi setiap stakeholder rumah sakit. Tujuan dari paper ini adalah untuk mereview beberapa penelitian tentang studi kinerja rumah sakit sebagai organisasi nirlaba di Indonesia.
2. Pembahasan
Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi sebuah perusahaan.
Pengukuran
tersebut,
dapat
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan
perusahaan. Selama ini pengukuran kinerja secara tradisional hanya menitikberatkan pada sisi keuangan. Manajer yang berhasil mencapai tingkat keuntungan yang tinggi akan dinilai berhasil dan memperoleh imbalan yang baik dari perusahaan. Untuk mengukur kinerja organisasi, maka diperlukan suatu sistem berbasis kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang baik diperlukan sebagai instrumen dalam mengukur kinerja yang handal dan berkualitas. Pengukuran kinerja yang menitikberatkan pada sektor keuangan saja
kurang mampu mengukur kinerja harta-harta tidak berwujud (intangible assets) dan hartaharta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan. Selain itu pengukuran kinerja dengan cara ini juga kurang mampu bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan, kurang memperhatikan sektor eksternal, serta tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik (Gunawan, 2010). Hal ini mendorong Kaplan dan Norton (2000) untuk merancang suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif yang disebut denganBalanced Scorecard . Konsep Balanced Scorecard merupakan
salah
satu
metode
pengukuran
kinerja
yang
berusaha
untuk
menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan dengan aspek non keuangan dengan memasukkan empat aspek/perspektif di dalamnya yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Saat ini banyak rumah sakit telah mengadopsi sistem kinerja yang multidimensional untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan misinya (Zelman dkk., 2003). Beberapa peneliti dari Michigan University telah mampu menentukan validitas, reliabilitas, dan sensitivitas dari metode
Balanced Scorecard yang berorientasi pada pembandingan indikator yang digunakan rumah sakit untuk mengukur kinerjanya dibandingkan dengan kinerja para kompetitornya (Griffith dkk., 2002). Konseptual Balanced Scorecard tidak hanya mencakup indikator kinerja rumah sakit tetapi juga untuk membantu dalam membandingkan kinerja rumah sakit. Sehingga metode BSC akan bermanfaat untuk mengidentifikasi kesempatan dalam peningkatan kinerja akibat dari adanya hasil pengukuran kinerja yang nilainya masih rendah (Chen dkk., 2006).
Menurut Pramadhany (2011), pada awalnya Balanced Scorecard dirancang untuk digunakan pada organisasi yang bersifat mencari laba, namun kemudian berkembang dan diterapkan pada organisasi nirlaba. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penggunaan pada organisasi laba dengan organisasi nirlaba, diantaranya: pada organisasi laba perspektif finansial adalah tujuan utama dari perspektif yang ada, sedangkan pada organisasi nirlaba perspektif konsumen merupakan tujuan utama dari perspektif yang ada. Perspektif finansial dalam organisasi laba adalah berupa finansial atau keuntungan, sedangkan dalam organisasi nirlaba perspektif finansial adalah pertanggungjawaban keuangan mengenai penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tentang pentingnya peran metode Balanced Scorecard dalam mengukur kinerja organisasi, maka beberapa peneliti menggunakan metode tersebut untuk menilai kinerja rumah sakit sebagai organisasi nirlaba. Maskur (2004) mengukur kinerja Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang dengan pendekatan Balanced Scorecard dengan hasil masing-masing pada perspektif keuangan menunjukkan kinerja belum mencapai maksimal, perspektif konsumen menunjukkan kinerja belum mencapai maksimal, perspektif proses bisnis internal menunjukkan kinerja jauh dari skor maksimal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan kinerja belum mencapai maksimal. Namun, secara keseluruhan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang termasuk dalam kategori bagus walaupun kinerja masing-masing perspektif belum maskimal yaitu mencapai skor 71,3 dari skala hingga 100. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari penelitian Maskur (2004), indikator kepuasan konsumen atau pasien atas pelayanan untuk mendapatkan pemeriksaan di Rumah Sakit Dr. Kariadi
merasa tidak puas atas suasana ketenangan rumah sakit dan waktu tunggu. Sedangkan pada indikator kepuasan karyawan selama bekerja di Rumah Sakit Dr. Kariadi karyawan merasa tidak puas atas indikator motivasi. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Dr. Kariadi untuk memperbaiki indikator ketenangan rumah sakit serta waktu tunggu untuk mendapatkan pemeriksaan dari perpektif konsumen dan perlunya perbaikan terhadap motivasi karyawan oleh manajemen rumah sakit. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan motivasi kerja karyawan maka akan meningkatkan kinerja atau produktivitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit Dr. Kariadi. Nany dkk. (2008) juga menerapkan metode Balanced Scorecard sebagai pengukur kinerja manajemen pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Indramayu. Hasil pengukuran kinerja manajemen RSUD Indramayu menunjukkan bahwa pada perspektif keuangan menunjukkan bahwa ROI yang digunakan sebagai tolok ukur variabel perspektif keuangan cenderung meningkat, namun pertumbuhan pendapatan cenderung menurun. Penurunan pendapatan yang tidak dengan segera ditangani pada akhirnya akan menurunkan jumlah laba bersih dan ROI. Hasil pengukuran perspektif pelanggan menunjukkan bahwa retensi pasien cenderung menurun dan akuisisi pasien cenderung meningkat, namun para pasien merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Indramayu. Apabila ketidakpuasan para pasien ini tidak dengan segera ditangani, pada akhirnya jumlah pasien yang berobat, jumlah pendapatan, jumlah laba bersih dan ROI akan menurun. Hasil pengukuran
perspektif
proses
bisnis
intern
menunjukkan
bahwa
produktivas
dan profit
margin cenderung meningkat. Peningkatan produktivitas dan profit margin pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit. Hasil pengukuran perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan bahwa produktivitas karyawan cenderung meningkat, namun retensi karyawan cenderung meningkat pula serta para karyawan merasa belum puas selama bekerja di RSUD Indramayu. Apabila ketidakpuasan para karyawan ini tidak dengan segera ditangani, pada akhirnya jumlah karyawan yang keluar akan meningkat, produktivitas karyawan, kinerja rumah sakit, jumlah pasien, jumlah laba bersih dan ROI akan menurun. Nany dkk (2008) menyimpulkan dari hasil pengukuran kinerja RSUD Indramayu dengan Balanced Scorecard menunjukkan bahwa kinerja manajemen cenderung meningkat, yang terlihat dari peningkatan ROI, penurunan retensi pasien, peningkatan akuisisi pasien, peningkatan
produktivitas, peningkatan profit margin serta peningkatan produktivitas karyawan. Hasil pengukuran kinerja manajemen dengan Balanced Scorecard juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang apabila tidak segera ditangani secara serius dapat menjadi ancaman yang serius bagi kinerja manajemen. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah penurunan pertumbuhan pendapatan, para pasien belum puas terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit, peningkatan retensi karyawan serta para karyawan belum puas selama bekerja di rumah sakit. Kinerja keuangan yang buruk seringkali merupakan akibat dari kinerja non keuangan yang buruk. Kinerja non keuangan yang buruk seringkali merupakan tanda-tanda awal memburuknya kinerja keuangan. Pramadhany (2011) menerapkan metode Balanced Scorecard sebagai tolok ukur penilaian kinerja Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sebagai organisasi nirlaba karena merupakan rumah sakit milik Polda Jawa Tengah. Untuk penerapan variabel perspektif keuangan, Pramadhany (2011) menggunakan instrumen value for money yang terdiri dari rasio ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Pada variabel perspektif pelanggan, digunakan pengukuran akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Perspektif proses bisnis internal, meliputi proses inovasi dan kualitas pelayanan. Untuk tingkat pelayanan diukur dengan menggunakan standar
kinerja
pelayanan
rumah
sakit
yaitu Bed
Occupancy
Rate (BOR), Bed
Turn
Over (BTO), Turn Over Interval (TOI), Average Leangth of Stay (ALOS),Gross Death Rate (GDR), dan net Death Rate (NDR). Pada variabel perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, digunakan tolok ukur retensi karyawan, dan pelatihan karyawan. Penelitian pada Rumah Sakit Bhayangkan Semarang dilakukan dengan membandingkan antara kinerja internal rumah sakit dengan kinerja menurut Balanced Scorecard dari tahun 20082010. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan nilai rata-rata untuk masing-masing perspektif yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan adalah cukup baik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Rumah Sakit Bhayangkara Semarang termasuk dalam kriteria cukup baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Woro Wijayanti (2010), dalam penelitiannya “Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Balanced Scorecard Sebagai Alternatif (Studi Pada RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang)” Menyebutkan bahwa dalam perspektif keuangan, tingkat rasio ekonomi dalam 3 tahun terakhir cukup baik karena terdapat selisih antara anggaran belanja
yang ditetapkan PEMDA terhadap realisasi anggarannya. Dalam perspektif konsumen, terdapat penurunan pada tingkat kepuasan konsumen yaitu ALOS (Average Length of Stay) tahun 2006 sebesar 23,08 hari menurun menjadi 21 hari di tahun 2007. Penurunan juga terjadi pada tingkat profitabilitas konsumen di tahun 2007. Dalam perspektif proses bisnis internal, kunjungan rawat jalan di tahun 2007 meningkat. Tingkat kunjungan rawat inap yang diukur dari tingkat BOR (Bed Occupancy Rate) , TOI (Turn Over Internal), BTO (Bed Turn Over Rate), GDR (Gross Death rate), dan NDR (Net Death Rate) dinilai baik. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur melalui tingkat produktifitas mengalami peningkatan, retensi karyawan yang turun, dan tingkat kepuasan karyawan yang belum cukup. Prasetyono dan Nurul (2007) menganalisa kinerja rumah sakit daerah di Jawa Timur dengan pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kinerja rumah sakit daerah di Jawa Timur berdasarkan balanced scorecard dapat optimal apabila didukung oleh komitmen organisasi baik dari individu, karyawan, maupun manajer dalam rumah sakit daerah dan pengendalian internal yang baik. Dengan adanya pengendalian internal yang baik maka akan dapat direalisasikan good corporate governance. Disamping itu, secara teoritis dikatakan bahwa komitmen mempengaruhi perilaku seseorang dalam mendorong efektivitas organisasi. Bharata (2011) menerapkan Balanced Scorecard dalam mengukur kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tahun 2008-2010. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tahun 2008-2010
diukur
dari
perspektif
dalam penelitian ini diukur dengan
pelanggan
menggunakan
sudah lima
baik.
Perspektif
indikator
yaitu:
pelanggan kepuasan
pelanggan, customer retention, customer acquistion, rata-rata pasien rawat jalan dan darurat, dan rata-rata pasien rawat inap. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tahun 2008-2010 diukur dari perspektif finansial sudah baik. Perspektif finansial dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan sepuluh indikator rasio keuangan yaitu: return on asset, return on equity , rasio lancar, rasio efisiensi, rasio perputaran aset, rasio perputaran aset tetap, rata-rata umur piutang, rasio belanja terhadap pendapatan, rasio ekuitas terhadap aset, dan rasio kewajiban terhadap aset. Hal ini dapat dilihat dari ROA dan ROE yang mempunyai nilai negatif dan berfluktuatif karena
RSUD
Wonosari
pada
tahun
2010
sedang
membangun
poliklinik
terpadu
dan
ruang
perawatan. KinerjaRumah Sakit Umum Daerah Wonosari tahun 2008-2010 diukur dari perspektif proses
bisnis
internal
sudah
baik. Perspektif
proses
bisnis
internal
dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu: kualitas pelayanan, BTO, BOR, TOI, AvLos. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tahun 2008-2010 diukur dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah baik. Perspektif pertumbuhan dan perkembangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima indikator yaitu: kepuasan pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, komitmen pegawai, motivasi kerja pegawai, disiplin pegawai. Penelitian yang dilakukan Putu Wirasata (2010) menguji metodeBalanced Scorecard pada RSUD Tg. Uban. Pada variabel keuangan, digunakan tolok ukur neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan analisis rasio keuangan untuk mengukur indikator kinerja keuangan rumah sakit berdasarkan pengukuran value for money . Dari hasil pengukuran tolok ukur tersebut menunjukkan hasil kinerja perspektif keuangan yang cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,80 dari kesimpulan kinerja keuangan yang sangat efektif (nilai 5), cukup ekonomis (nilai 3), sangat tidak efisien (nilai 1), sangat likuid (nilai 5), dan sangat solven (nilai 5). Untuk perspektif kepuasan pelanggan digunakan tolok ukur aspek wujud fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Berdasarkan pengukuran tiap aspek tolok ukur tersebut tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan dikategorikan cukup baik untuk RSUD Tg. Uban. Perspektif bisnis internal, digunakan tolok ukur aspek sarana dan prasarana rumah sakit, proses, dan kepuasan bekerja. Berdasarkan penilaian terhadap masing-masing aspek tersebut, sebagian besar responden menyatakan cukup puas atas upaya pegawai rumah sakit dalam mendukung tujuan manajemen. Pada variabel perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, peneliti menggunakan aspek motivasi ( reward and punishment ), kesempatan mengembangkan diri, inovasi, dan suasana dalam bekerja. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum pegawai rumah sakit menyatakan setuju atas kebijakan manajemen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal pada masyarakat. Sehingga pengukuran variabel pertumbuhan dan pembelajaran pada RSUD Tg. Uban dikategorikan baik. Dari keseluruhan aspek Balanced Scorecard menunjukkan nilai kinerja tertinggi terletak pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dan nilai kinerja terendah pada perspektif kepuasan pelanggan. Sedangkan secara keseluruhan nilai capai akhir kinerja RSUD Tg. Uban termasuk dalam kategori cukup baik.
Sudarti (2011) mengukur kinerja RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan metode Balanced Scorecard . Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa RSUD Dr. H. Abdul Moeloek belum mampu menghasilkan surplus yang stabil karena rumah sakit ini merupakan badan layanan umum yang tidak berorientasi pada profit. Pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Kinerja proses bisnis internal secara umum dapat dikatakan baik. Retensi pegawai rendah, namun kurang didukung oleh kondisi kerja yang memuaskan dan rendahnya produktivitas. Penelitian Rasmini dkk. (2009) menilai kinerja Badan Rumah Sakit Umum Tabanan berdasarkan Balanced Scorecard . Badan Rumah Sakit Umum Tabanan merupakan lembaga
teknis daerah dengan sistem Badan Layanan Umum (BLUD). Sebagai rumah sakit pemerintah yang dikelola secara sosioekonomis, maka misi sosial menjadi prioritas utama. Namun,
dalam
pengelolaannya
tidak
meninggalkan
prinsip-prinsip
bisnis
dalam
mengembangkan produk layanan. Penilaian kinerja perspektif keuangan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Value For Money, yaitu mengukur tingkat ekonomi, tingkat efisiensi,
dan
tingkat
pengukuran Value
For
efektivitas
BRSU
Money adalah
Tabanan.
anggaran
Data
yang
pendapatan,
digunakan
realisasi
dalam
pendapatan,
anggaran belanja, realisasi belanja pada BRSU Tabanan tahun 2004 sam pai dengan 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan BRSU Tabanan dari tahun 2004 sampai dengan 2007 sudah ekonomis, sedangkan tahun 2008 tidak ekonomis. Kondisi tersebut terjadi karena realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja, khususnya pada belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa pada belanja langsung. Ekonomis berkaitan dengan meminimalkan biaya untuk memperoleh sumber daya pada tingkat kualitas tertentu (spending less). Untuk tingkat efisiensi, keuangan BRSU Tabanan belum efisien. Hal itu disebabkan oleh realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Kegiatan operasional dikatakan belum efisien karena hasil (output ) tertentu belum dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well ). Sebaliknya, tingkat efektivitas keuangan BRSU Tabanan tahun 2004 sampai dengan 2008 sudah efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan
operasional efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely ). Dalam mengukur variabel kepuasan pelanggan, didapatkan nilai nyata rata-rata kepuasan pelanggan untuk dimensi bukti langsung dengan predikat puas, keandalan dengan predikat puas, daya tanggap dengan predikat sangat puas, jaminan dengan predikat puas, dan empati dengan predikat puas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan BRSU Tabanan dapat memenuhi harapan pasien dan memuaskan mereka karena terpenuhinya kepentingan (importance) dengan kenyataan yang dirasakan ( performance). Kualitas pelayanan harus mengacu pada pandangan pelanggan, bukan pada pihak penyedia jasa. Pelanggan layak menentukan pelayanan itu berkualitas atau tidak. Kinerja BRSU Tabanan dari perspektif pelanggan adalah baik. Pada penilaian kinerja dari perspektif proses bisnis internal pada BRSU Tabanan menunjukkan terjadinya penambahan infrastruktur untuk mendukung operasional BRSU Tabanan sehingga terjadi peningkatan mutu proses atau mutu layanan. Dengan demikian kinerja BRSU Tabanan dari perspektif proses bisnis internal adalah baik. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka kematian umum (GDR) pada BRSU Tabanan tahun 2004 sampai dengan 2008 adalah di bawah 45 persen per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BRSU Tabanan dari perspektif proses bisnis internal adalah baik. Sesuai dengan standar Departemen Kesehatan RI bahwa angka Gross Death Rate (GDR) maksimal 45 persen per 1.000 pasien per tahun kualitas pelayanan dinilai baik. Penilaian kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, pada tahun 2005 mengalami penurunan produktivitas karyawan BRSU Tabanan sebesar 24,36% dari tahun 2004. Pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan dari tahun 2005 terjadi penurunan produktivitas 15,78% dan pada tahun 2007 produktivitas karyawan menurun 10,68%. Sebaliknya, pada tahun 2008 terjadi peningkatan produktivitas yang sangat tinggi, untuk aspek kepuasan karyawan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan nilai nyata rata-rata untuk kelima unsur dimensi, yaitu kerja secara mental, ganjaran, kondisi kerja, rekan kerja, dan kesesuaian dengan kepribadian menunjukkan predikat puas.
Ini berarti bahwa para karyawan puas terhadap pekerjaan yang mereka lakukan di BRSU Tabanan. Sedangkan dalam menanggapi fenomena otonomi daerah tentang pentingnya rumah sakit pemerintah menjadi badan layanan umum (BLU), Mustafa dkk (2009) melakukan penelitian model pengukuran kinerja rumah sakit swasta dan pemerintah dalam era otonomi daerah. Studi ini dilakukan pada rumah sakit tipe C/kelas III di kabupaten Banyumas yaitu dengan objek penelitian RS Islam Purwokerto sebagai rumah sakit swasta dan RSUD Ajibarang sebagai rumah sakit pemerintah yang telah menjadi BLUD. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan pengukuran Balanced Scorecard pada kedua rumah sakit tersebut sebagai pembanding apakah rumah sakit pemerintah yang menjadi BLUD sudah mampu bersaing dengan rumah sakit swasta dengan tipe rumah sakit yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perspektif keuangan pada rumah sakit pemerintah (RSUD Ajibarang) dan rumah sakit swasta (RS Islam Purwokerto). Kedua kelompok menunjukkan hasil kinerja keuangan rumah sakit swasta lebih baik daripada rumah sakit pemerintah (RSS > RSP) dengan perbedaan rata-rata sebesar 2,957. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kinerja rumah sakit swasta masih lebih baik dari rumah sakit pemerintah (RSS > RSP) dengan perbedaan rata-rata 3,649. Terdapat perbedaan kinerja pada perspektif pelanggan (pasien) pada rumah sakit swasta lebih baik daripada rumah sakit pemerintah (RSS > RSP) dengan perbedaan rata-rata 1,791. Pada perspektif kinerja pelayanan dan administrasi rumah sakit swasta juga lebih baik daripada rumah sakit pemerintah (RSS > RSP) dengan perbedaan rata-rata 2,287. Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa untuk perspektif kinerja proses pelayanan terhadap pelanggan rumah sakit pemerintah (RSUD Ajibarang) sudah mampu bersaing dengan RSS (RS Islam Purwokerto) karena tingkat nilai rata-rata perbedaan yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan nilai pada perspektif yang lain. Akan tetapi, kinerja RSP perlu ditingkatkan agar lebih bersaing dengan RSS dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang ada.
Mustafa dan Anton (2009), menggunakan Balanced Scorecard untuk menilai kinerja dan perbandingannya dari delapan rumah sakit yang dijadikan objek penelitian. Delapan rumah sakit tersebut dikelompokan berdasarkan tipe/kelasnya yaitu RS Cilacap, RS Banyumas, dan RS Purworejo sebagai rumah sakit tipe B; dan RS Purbalingga, RS Ajibarang, RS Kebumen, RS Majenang, dan RS Banjarnegara sebagai rumah sakit tipe C. Pada rumah sakit tipe B, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan RSUD Banyumas kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan RSUD Purworejo dan RSUD Cilacap (Banyumas > Purworejo > Cilacap). Terdapat perbedaan dalam perspektif keuangan pada RS Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. Untuk perspektif kinerja keuangan RSUD Purworejo lebih baik dibandingkan RSUD Banyumas dan RSUD Cilacap (Purworejo > Banyumas > Cilacap). Terdapat perbedaan perspektif pelanggan pada RS Cilacap, Banyumas, dan Purworejo. Menunjukkan kinerja RSUD Cilacap dari perspektif pelanggan lebih baik dibandingkan dengan RSUD Purworejo dan RSUD Banyumas (Cilacap > Purworejo > Banyumas). Pada perspektif pelayanan dan administrasi pada RS Cilacap, Banyumas, dan Purworejo menunjukkan RSUD Cilacap memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan RSUD Banyumas dan RSUD Purworejo (Cilacap > Banyumas > Purworejo). Pada rumah sakit tipe C, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan RSUD Purbalingga
kinerja
pada
perspektif
pertumbuhan
dan
pembelajaran
lebih
baik
dibandingkan dengan RSUD Majenang, RSUD Ajibarang, RSUD Kebumen, dan RSUD Banjarnegara (Purbalingga > Majenang > Ajibarang > Kebumen > Banjarnegara). Untuk perspektif kinerja keuangan RSUD Majenang lebih baik dibandingkan RSUD Purbalingga, RSUD Ajibarang, RSUD Kebumen dan RSUD Banjarnegara (Majenang > Purbalingga > Ajibarang > Kebumen > Banjarnegara). Pada pengukuran kinerja perspektif pelanggan menunjukkan kinerja RSUD Ajibarang dari perspektif pelanggan lebih baik dibandingkan dengan RSUD Kebumen, RSUD Purbalingga, RSUD Majenang, dan RSUD Banjarnegara (Ajibarang > Kebumen > Purbalinggan > Majenang > Banjarnegara). Pada perspektif pelayanan dan administrasi menunjukkan RSUD Ajibarang memiliki kinerja yang lebih baik
dibandingkan dengan RSUD Purbalingga, RSUD Kebumen, RSUD Majenang dan RSUD Banjarnegara (Ajibarang > Purbalingga > Kebumen > Majenang > Banjarnegara).
3. Kesimpulan
Rumah sakit pemerintah sebagai organisasi nirlaba telah mengalami dinamisasi perubahan seiring banyaknya tuntutan dari lingkungan eskternal dan internal. Rumah sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat maupun daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut yang menilai rumah sakit untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Rumah sakit pemerintah perlu diukur kinerjanya karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi serta untuk melakukan penyusunan strategi-strategi yang sesuai. Beberapa peneliti mencoba menilai kelayakan kinerja rumah sakit di Indonesia dengan menggunakan metodeBalanced Scorecard . Tujuannya adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian kinerja yang tidak sesuai disebabkan oleh faktor input yang kurang mendukung atau kegagalan pihak manajamen. Penggunaan metode ini dianggap cukup handal karena selain mampu mengukur aspek internal organisasi juga dapat mengukur aspek hubungan dengan pihak eksternal, serta dapat menilai kinerja yang ekonomis, efisiensi, dan efektif dari sumber data laporan keuangan rumah sakit. Dari hasil penelitian mengindikasikan hasil penilaian kinerja rumah sakit yang bervariasi pada tiap rumah sakit di Indonesia yaitu masih adanya hasil kinerja yang belum maksimal, sehingga rumah sakit sebagai organisasi milik pemerintah dinilai kinerjanya kurang baik dari hasil pengukuran masingmasing perspektif tersebut. Secara umum, pada perspektif keuangan kinerja rumah sakit dapat diukur dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan analisis rasio keuangan sebagai tolok ukur sesuai indikator value for money dalam menguji hasil kinerja keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk perspektif kinerja kepuasan pelanggan digunakan tolok ukur aspek wujud fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap pelanggan (pasien rumah sakit). Untuk kinerja perspektif bisnis internal, digunakan aspek sarana dan prasarana rumah sakit, proses, dan kepuasan bekerja. Pada variabel perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, peneliti menggunakan aspek motivasi ( reward and punishment ), kesempatan mengembangkan diri, inovasi, dan suasana dalam bekerja.
Berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja rumah sakit yang masih memerlukan perhatian dan aspek perbaikan, rumah sakit pemerintah tampaknya harus didukung oleh birokrasi yang responsif untuk segera melakukan kebijakan perbaikan dalam mengantisipasi perubahan di lapangan untuk meningkatkan kinerja internal rumah sakit. Sehingga rumah sakit sebagai organisasi publik dapat memberikan kepuasan kepada pasiennya; lebih efisien, ekonomis, dan efektif dalam mengelola keuangan rumah sakit; memiliki proses bisnis internal yang baik untuk mencapai kepuasan dalam bekerja; serta pegawai rumah sakit berkesempatan dan berani dalam mengembangkan diri, berinovasi, dan menciptakan budaya organisasi yang baik.
Daftar Pustaka
Atkinson, Anthony A, dkk. 1995. Management Accounting. Second Edition. Prentice Hill. Richard D Irwin, Inc. Pillipines.
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Bharata, Risma W. 2011. “Penerapan Balance Scorecard dalam Mengukur Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah
Wonosari Tahun 2008-2010”,Skripsi , Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Chen, Xiao Yun., dkk. (2006), “Using the Balanced Scorecard to Measure Chinese and Japanase Hospital Performance”, International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 19 No. 4. Pp. 339-350.
th
Dessler, Gary. 1994. Human Resources Management . 6 Edition. Pearson. Upper Saddle River. New Jersey
Griffith, J.R., Alexander, J.A. dan Jelinek, R.C. (2002), “Measuring comparative hospital performance”, Journal of Healthcare Management , Vol. 47 No. 1, pp. 41-57.
Gunawan, Indri. 2010. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern terhadap
Penerepan Good Corporate Governance(GCG) serta Dampaknya pada Kinerja Rumah Sakit”, Skripsi , Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman.
Hendrawan, Ronny. 2011. “Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum”, Skripsi , Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Mahsun, Mohamad. 2007. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: C.V Andi Offset.
Pramadhany, W.E.Y. 2011. “Penerapan Metode Balanced Scorecard sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja pada Organisasi Nirlaba”, Skripsi , Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Prasetyono, Nurul Kompyurini. 2007. “Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah dengan Pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern, dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance”. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar .
Rasmini, Ni Luh Supadmi, Ni Luh Putu H.C. 2009. “Penilaian Kinerja Badan Rumah Sakit Umum Tabanan”, Ejournal , Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Robertson, Gordon. (2002). Review Kinerja, Lokakarya Review Kinerja: BPKP dan Excecutive Education.
Maskur. 2004. “Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard ”,Tesis, Program Studi Magister
Manajemen Universitas Diponegoro.
Mustafa, Anton B.D. 2009. “Model Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam Era Otonomi
Daerah (Studi pada 6 Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas dan Sekitarnya”, Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional , Universitas Jenderal Soedirman.
Mustafa, Icuk R.B. dan Yanuar Nugroho, 2009. “Model Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Swasta dan Pemerintah dalam Era Otonomi Daerah”,Penelitian DIPA, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman.
Nany, Lyna R., Kartika W.H. 2008. “Penerapan Balanced Scorecard sebagai Pengukur Kinerja Manajemen pada Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu”, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 No 1, Hal. 48-58.
Wirasata, Putu. 2010. “Analisis Pengukuran Kinerja RSUD Tg. Uban Provinsi Kepulauan Riau dengan Metode Balanced Scorecard”, Tesis, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
Zelman, W.N., Pink, G.H. dan Mathias, C.B. (2003), “Use of the balance scorecard in health care”, Journal of Health Care Finance, Vol. 29 No. 4, pp. 1-16. Posted in:
II. Metodologi
SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk
menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dan lain-lain) yang
menggunakan keyword tertentu. SMS Gateway adalah komunikasi SMS dua arah. SMS
Gateway merupakan salah satu perkembangan fungsi yang dimiliki SMS.
Pada awalnya, SMS Gateway dibutuhkan untuk menjembatani antar SMSC. Hal ini
dikarenakan SMSC yang dibangun oleh perusahaan yang berbeda memiliki protokol
komunikasi sendiri, dan protokol tersebut bersifat pribadi. SMS Gateway ini kemudian
ditampatkan di antara kedua SMSC yang berbeda protokol tersebut, yang akan
menerjemahkan data dari protokol SMSC satu ke protokol SMSC lainnya yang dituju.
Gambar 1 menunjukkan ilustrasi SMS Gateway:
Gambar 1 Ilustrasi SMS Gateway
Namun seiring perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi
komunikasi, SMS Gateway tidak lagi dimaksudkan sebagaimana yang tampak pada gambar
1.Dewasa ini, masyarakat lebih mengartikan SMS Gateway sebagai suatu jembatan
komunikasi yang menghubungkan perangkat komunikasi (dalam hal ini ponsel) dengan
perangkat komputer. Gambar 2 menunjukkan ilust rasi aplikasi SMS Gateway.
Gambar 2 Ilustrasi SMS Gateway
SMS Gateway kemudian lebih mengarah kepada sebuah program yang
mengkomunikasikan sistem operasi komputer dengan perangkat komunikasi yang terpasang
untuk mengirim atau menerima SMS.
Model yang digunakan dalam membangun aplikasi ini adalah Model Waterfall.
Model proses ini sering disebut sebagai Waterfall atau Classic Life Cycle Model. Model
Waterfall ini merupakan model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun
perangkat lunak. Pada model ini menyarankan pendekatan yang sistematis dan sekuensial
dalam pengembangan perangkat lunak yang dimulai pada level sist em dan bergerak maju
mulai tahap analisis, desain, coding, testing, operation, dan maintenance. Model Waterfall
yang digunakan dalam membuat aplikasi adalah jenis M odel Waterfall menurut referensi
Sommerville (Proboyekti, 2008).
Gambar 3 : Model Waterfall Referensi Sommerville
(Sumber : Software Process Model I, Umi Proboyekti)
Rancangan sistem dari Aplikasi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway ini
dapat digambarkan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Hubungan antara
sistem dengan entitas luar pada aplikasi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway ini
dapat digambarkan dengan diagram konteks sebagai berikut.
Gambar 4 : Diagram Konteks Aplikasi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway
Perancangan struktur data perangkat lunak terdiri dari sebelas tabel, yaitu tabel user,
tabel pasien, tabel dokter, t abel absensi dokter, tabel program pemerintah, tabel
pengumuman, tabel registrasi pasien, tabel poliklinik, tabel bangsal, tabel kritik, dan tabel
periksa kembali pasien. Berikut adalah salah satu contoh tabel rancangan struktur data
perangkat lunak yaitu tabel dokter.
Tabel 1: Rancangan Tabel Dokter
Rancangan antarmuka merupakan rancangan awal dari pembuatan form-form yang
ada pada Aplikasi Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway. Salah satunya adalah
form utama. Form ini berisi menu-menu utama yang akan digunakan untuk mengolah data
pelayanan rumah sakit. Berikut adalah contoh rancangan antarmuka form utama dari Aplikasi
Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SMS Gateway.
Gambar 5: Rancangan Antarmuka Form Utama
http://www.carialamat.com/rumah-sakit-umum-dr-h-abdul-moeloek-bandarlampung-73860.html http://doktersehat.com/rumah-sakit-umum-abdul-moeloek/ http://fiastri-k.blogspot.com/2009/01/sistem-informasi-manajemen-rumah-sakit.html http://www.ipmg-online.com/index.php?modul=berita&cat=BMedia&textid=281064846414
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Latar Belakang Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi suatu rumah sakit merupakan hal yang sangat penting untuk segera diterapkan. Hal ini mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam data medik pasien maupun data-data administrasi yang ada di rumah sakit. Namun menyediakan SIM bukanlah hal yang mudah, terutama jika dikaitkan dengan biaya pengadaan SIM yang relatif sangat besar. Penerapan sistem informasi pada suatu rumah sakit memerlukan suatu perencanaan yang matang. Bila dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu dikha watirkan akan memakan biaya yang mahal, kemungkinan ada biaya baru baik untuk riset kelayakan dan lain-lain akan menambah biaya selanjutnya. Dalam penerapan sistem informasi maka masalah finansial merupakan faktor yang sangat penting. Analisa Sistem Informasi Manajemen terdiri dari tiga kata yaitu sistem, informasi dan manajeme n. Sistem adalah suatu himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunkannya untuk membuat keputusan. Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakatbakat manusia dan sumber-sumber daya. Sehingga Sistem Informasi Manajemen berarti suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Jika lebih spesifik lagi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah suatu prosedur pemrosesan data-data baik data-data umum Rumah Sakit maupun data-data medik pasien sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sistem Informasi Manajemen yang dimaksudkan adalah suatu sistem yang telah berbasiskan komputer untuk mengolah data-data medik pasien maupun data-data administrasi yang dimiliki rumah sakit. Selama ini jika kita bicara tentang rumah sakit, yang paling mudah diingat adalah pelayanannya yang tidak memuaskan ketika melakukan administrasi atau waktu yang terlalu yang dibutuhkan oleh perawat untuk mencari data-data medik pasien. Beberapa hambatan-hambatan yang sering dialami oleh pihak Rumah Sakit yang disebabkan oleh system informasi yang belum dikelola dengan baik adalah pencatatan yang berulang yang menyebabkan penduplikasian data, data yang belum terintegrasi atau masih tersebar, pencatatan data masih dilakukan secara manual sehingga banyak terdapat kesalahan dan informasi terlambat disebarkan. Oleh karena system informasi manajemen untuk Rumah Sakit sangat perlu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dapat menyajikan laporan akurat sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sebelum menerapkan suatu system informasi manajemen untuk Rumah Sakit, k ita harus mengetahui kelas dan status dari Rumah Sakit tersebut. Dimana masing-masing Rumah Sakit memiliki kebutuhan system informasi berbeda-beda. Status dan kelas Rumah Sakit dapat di bagi menjadi empat (4), yaitu : • Rumah Sakit Vertikal • Rumah Sakit Umum Daerah • Rumah Sakit Umum Swasta • Rumah Sakit specialist