BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pendidikan Pancasila termasuk matakuliah yang banyak terkena imbas proses reformasi.
Bukan hanya materinya yang banyak berubah, proses pendidikannya juga seharusnya mengalami perubahan mendasar. Perubahan materi pendidikan Pancasila menyakngkut a mandemen terhadap UUD 194 tentang tentang sistem sistem ketatanegara ketatanegaraan an !epublik !epublik "ndonesia "ndonesia berdasarkan berdasarkan Pancasila dan UUD 194. #egara "ndonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang$undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau UUD. pembagian kekuasaan, lembaga$lembaga tinggi negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam suatu Undang$Undang Dasar #egara. %al inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan !epublik "ndonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 194. B. 1. '. (. 4.
Topik Topik Pembahasan &pakah pengertian,kedudukan,sifat,dan fungsi UUD 194 Bagaimana pembukaan UUD 194 Bagaimana hubungan pembukaan dengan batang tubuh UUD 194 Bagaimana batang tubuh dan penjelasan UUD 194
C. 1. '. (. 4.
Tujuan )enjelaskan )enjelaskan Pengertia Pengertian, n, kedudukan, kedudukan, sifat dan fungsi fungsi UUD 194 194 )engidenfika )engidenfikasi si makna dan pokok pokok pikiran pikiran dalam pembukaan pembukaan UUD 194 )enjelaskan )enjelaskan hubungan hubungan pembukaan pembukaan dan batang batang tubuh tubuh UUD 194 )enjelaskan unsur$unsur utama yang diatur dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 194
BAB II PEBAHA!AN
&. PEN"E#TIAN$ %EDUDU%AN$ !I&AT$ DAN &UN"!I UUD '()* '. Pengertian Hukum Dasar 1
Dalam penjelasan Undang$Undang Dasar 194, dikenal ada hukum dasar tertulis yang la*im disebut undang$undang dasar dan hukum dasar tak tertulis yang disebut kon+ensi. ebagai hukum dasar, undang$undang dasar merupakan sumber hukum. -leh karena itu, setiap produk hukum
seperti
undang$undang,
peraturan,
bahkan
setiap
kebijakan
penyelenggaraan
pemerintahan haruslah berdasarkan dan bersumberkan peraturan yang lebih tinggi yang berpuncak pada undang$undang dasar. edangkan, yang dimaksud kon+ensi adalah aturan hukum kebiasaan mengenai hukum publik dan kela*iman$kela*iman dalam praktik hidup ketatanegaraan. +. Pengertian Un,ang-Un,ang Dasar '()* ang dimaksud dengan Undang$Undang Dasar 194 adalah keseluruhan naskah yang
terdiri atas/ 01 Pembukaan yang terdiri atas empat alinea, 0' Batang tubuh yang terdiri atas (2 pasal yang dikelompokkan dalam 13 bab, 4 pasal &turan Peralihan, dan ' ayat &turan ambahan, 0( Penjelasan yang terbagi dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan 5husus yaitu penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan, Batang ubuh, dan Penjelasan Undang$Undang Dasar 194 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. . %e,u,ukan Un,ang-Un,ang Dasar '()* 5edudukan Undang$Undang Dasar 194 merupakan norma hukum yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan !epublik "ndonesia, yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang$undangan. umber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. umber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang$Undang Dasar 194 yaitu 5etuhanan ang )aha 6sa, 5emanusiaan ang &dil dan Beradab, Persatuan "ndonesia,
dan
5erakyatan
yang
Dipimpin
oleh
%ikmat
5ebijaksanaan
dalam
Permusya7aratan8per7akilan, serta dengan me7ujudkan suatu 5eadilan osial Bagi eluruh !akyat "ndonesia, dan Batang ubuh Undang$Undang Dasar 194. edangkan, pasal ' 5etetapan )P! #o. """8)P!8' mengatur tentang tata urutan peraturan perundang$undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di ba7ahnya. &turan tersebut sebagai berikut. •
Undang$Undang Dasar 194 2
•
5etetapan )ajelis Permusya7aratan !akyat !epublik "ndonesia
•
Undang$Undang
•
Peraturan Pemerintah pengganti Undang$Undang 0Perpu
•
Peraturan Pemerintah
•
5eputusan Presiden
•
Peraturan Daerah
). !i/at Un,ang-Un,ang Dasar '()*
a.
UUD bersifat fleksibel 0lu7es uatu konstitusi disebut luwes apabila cara pembuatan dan perubahannya sama dengan pembuatan dan perubahan undang$undang biasa. 5onstitusi masih tetap mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat
b. UUD bersifat !igid atau 5aku uatu konstitusi disebut kaku apabila cara pembuatan dan perubahannya berbeda dengan cara pembuatan dan perubahan undang$undang biasa. 5onstitusi dikatakan bersifat kaku apabila tidak mampu mengikuti perkembangan *aman. *. &ungsi Un,ang-Un,ang Dasar '()*
ebagaimana fungsi konstitusi pada umumnya, fungsi Undang$Undang Dasar 194, pada umumnya, dapat disebutkan antara lain/ •
)embatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak se7enang$7enang
•
Untuk melindungi hak asasi manusia
•
ebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pemerintahan berjalan dengan tertib dan lancar.
B. PEBU%AAN UNDAN"-UNDAN" DA!A# '()* '. akna Pembukaan Un,ang-Un,ang Dasar '()* bagi perjuangan bangsa In,onesia •
umber dari moti+asi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa "ndonesia untuk mencapai tujuan nasional.
•
)erupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa$bangsa di dunia. 3
•
#ilai Uni+ersal karena mengandung nilai$nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa$bangsa beradab di seluruh muka bumi.
•
#ilai :estari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa "ndonesia tetap setia kepada negara proklamasi 12 &gustus 194.
+. akna Alinea-Alinea Pembukaan Un,ang-Un,ang Dasar '()* Alinea pertama Pembukaan Undang$Undang Dasar 194 yang berbunyi ;Bah7a sesungguhnya kemerdekaan
itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan< menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa "ndonesia menghadapi masalah kemerdekaan mela7an penjajah. Dengan pernyataan itu, bukan saja, bangsa "ndonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan dalam menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. &lasan bangsa "ndonesia menentang penjajahan karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. "ni berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa
"ndonesia. Alinea ke,ua Berbunyi, ;Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan "ndonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat "ndonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan "ndonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur< &linea tersebut me7ujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian seperti berikut. a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan di "ndonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. b. )omentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. c. 5emerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan
me7ujudkan negara "ndonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga Berbunyi, ;&tas berkat rahmat uhan ang )aha 5uasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat "ndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya<. &linea tersebut memuat moti+asi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan ketak7aan bangsa "ndonesia terhadap uhan ang )aha 6sa. Berkat rida$#ya, bangsa "ndonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya dan sekaligus negara yang ingin didirikannya ber7a7asan kebangsaan. 4
Alinea keempat
Berbunyi, ;5emudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara "ndonesia yang melindungi segenap bangsa "ndonesia dan seluruh tumpah darah "ndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan "ndonesia itu dalam suatu Undang$Undang Dasar negara "ndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara !epublik "ndonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada/ 5etuhanan ang )aha 6sa, 5emanusiaan ang &dil dan Beradab, Persatuan "ndonesia, dan 5erakyatan yang dipimpin oleh %ikmat 5ebijaksanaan dalam Permusya7aratan8Per7akilan, serta dengan me7ujudkan suatu 5eadilan osial bagi eluruh !akyat "ndonesia.< &linea itu merumuskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa "ndonesia telah menyatakan dirinya merdeka itu dengan padat sekali.
. Pokok-pokok pikiran ,alam pembukaan Un,ang-Un,ang Dasar '()*
Pembukaan UUD 194 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang ubuh UUD 194. %ubungan itu menyatakan bah7a pembukaan UUD 194 mengandung pokok$pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan kedalam Batang ubuh UUD 194, yaitu dalam pasal$pasalnya. &da 4 pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam, yaitu sebagai berikut / a.
Pokok pikiran pertama/ ;#egara$begitu bunyinya$; melindungi segenap bangsa "ndonesia dan seluruh tumpah darah "ndonesia dengan berdasar atas persatuan dengan me7ujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah "ndonesia. Dalam pembukaan itu diterima, diterima aliran pengertian #egara persatuan, #egara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. =adi, #egara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan. #egara menurut pengertian ;pembukaan< itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa "ndonesia seluruhnya. "nilah suatu dasar #egara yang tidak boleh dilupakan. !umusan tersebut menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang la*im, #egara, penyelenggara #egara, dan setiap 7arga #egara 7ajib mengutamakan kepentingan #egara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. 5
b.
Pokok pikiran kedua/ ;#egara hendak me7ujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat<. "ni merupakan pokok pikiran yang hendak di7ujudkan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak di7ujudkan oleh #egara bagi seluruh rakyat didasarkan kesadaran, bah7a manusia "ndonesia mempunyai hak dan ke7ajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam
kehidupan masyarakat. c. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 194/ ;#egara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusya7aratan8per7akilan. "ni adalah pokok pikiran di tangan rakyat dan dilakukan sepuhnya oleh )ajelis Permusya7aran !akyat. d. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 194/ ;#egara berdasar ata 5etuhanan ang )aha 6sa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. -leh karena itu UUD harus mengandung isi yang me7ajibkan pemerintah dan lain$lain penyelenggara #egara untuk memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur dan memegang teguh cita$cita moral rakyat yang luhur<. "ni menegaskan okok pikiran 5etuhanan ang )aha 6sa dan 5emanusiaan yang &dil dan Beradab.
>.
HUBUN"AN PEBU%AAN
UNDAN" DA!A#
DEN"AN BATAN" TUBUH UNDAN"-
'()*
Pembukaan UUD 194 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang ubuh UUD 194, karena pembukaan UUD 194 mengandung pokok$pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal$pasal di Batang ubuh. Dengan tetap menyadari akan keagungan nilai$nilai yang terkandung dalam pancasila dan dengan memperhatikan hubungan antara pembukaan dengan Batang ubuh UUD dapat disimpulkan, bah7a pembukaan UUD 194 yang memuat dasar falsafah pancasila dengan Batang ubuh UUD 194 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. 5eduanya, merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Batang ubuh UUD 194 terdiri atas rangkaian pasal$pasal yang merupakan per7ujudan dari pokok$pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 194, yang tidak lain adalah pokok$pokokpikiran / persatuan "ndonesia, keadilan sosial,kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusya7aratan8per7akilan, dan 5etuhanan ang )aha 6sa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab. Pokok$pokok pikiran tersebut tidal lain adalah pancaran dari pancasila, yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 194. 6
D. BATAN" TUBUH DAN PEN0ELA!AN UNDAN"-UNDAN" DA!A# '()* 1. Tujuh kun1i pokok sistem pemerintahan #I Undang$undang dasar 194 yang terdiri atas (2 pasal ditambah dengan empat pasal &turan Peralihan dan dua ayat &turan ambahan disamping mengandung semangat dan merupakan per7ujudan dari pokok$pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 194 juga merupakan rangkaian kesatuan pasal$pasal yang bulat dan terpad. Didalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut / a
Pasal$pasal yang berisi materi penguatan system pemerintahan #egara di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, 7e7enang, dan saling hubungannya dari kelembagaan
#egara. b Pasal$pasal yang berisi materi hubungan antara #egara dan 7arganegara dan penduduknya serta dengan dipertegas oleh pembukaan UUD 194 berisi konsepsi #egara di berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam kearah mana #egara bangsa dan rakyat "ndonesia akan bergerak mencapai cita$cita nasionalnya. c %al$hal lain. Dalam hal ini, sekali lagi perlu didasari bah7a ketiga materi itu merupakan kesatuan yang utuh yang tercakup secara bulat dalam Batang ubuh UUD 194. istem pemerintah #egara "ndonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 194. Di dalam penjelasan itu, dikenal tujuh buah kunci pokok, yaitu sebagai berikut. a. In,onesia ialah Negara 2ang ber,asarkan atas hukum 3re1htsstaat4 #egara "ndonesia berdasarkan atas hukum 0rechtsstaat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 0machtsstaat. "ni mengandung arti bah7a #egara, di dalamnya termasuk pemerintahan dan lembaga$lembaga #egara yang lain, dalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggung ja7abkan secara hukum. ekanan pada hukum 0recht disini dihadapkan sebagai la7an dari kekuasaan 0math. Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal$pasalnya jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan pokok$pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 194 yang di7ujudkan oleh cita hukum 0rechtsidee yang menji7ai UUD 194 dan hukum dasar yang tidak tertulis.
7
Pengertian negara hukum munurut UUD 194 dalam arti luas. &rtinya #egara hukum dalam arti material. #egara bukan saja melindungi segenap bangsa "ndonesia dan seluruh tumpah darah "ndonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. >iri$ciri #egara hukum adalah diakuinya hak asasi manusia, adanya asas legalitas dalam segala bentuknya/ adanya suatu peradilan yang bebas tidak memihak/ adanya pemisahan segala kekuasaan/ dan adanya peradilan administrasi #egara. b. !istem %onstitusional Pemerintah berdasar atas sistem konstitusional 0hukum dasar tidak bersifat absolutisme 0kekuasaan yang tidak terbatas. istem itu memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan #egara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Dengan sendirinya, juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti ?aris$?aris Besar %aluan #egara, undang$undang dan sebagainya. Dengan demikian, sistem itu memperkuat dan menegaskan lagi sistem #egara hukum seperti yang dikemukakan di depan. Dengan landasan kedua sistem itu, #egara hukum dan sistem konstitusional menciptakan mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga$lembaga #egara yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu. c. %ekuasaan Negara 2ang tertinggi ,i tangan ajelis Permus2a5aratan #ak2at 3Die gesamte staatge5alt Lietgt allein bei ,er ajelis4
;5edaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama )ajelis Permusya7aratan !akyat. )P! sebagai penjelman seluruh rakyat "ndonesia 0@ertretungsorgan des 7illens des staat+olkes. )ajelis tersebut menetapkan undang$undang dasardan ?aris$?aris Besar %aluan #egara. )ajelis itu mengangkat kepala #egara 0presiden dan 7akil kepala #egara 07akil presiden. )ajelis inilah yang memegang kekuasaan #egara tertinggi. edangkan presiden harus menjalankan haluan #egara menurut garis$garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. d. Presi,en ialah pen2elenggara pemerintah Negara 2ang tertinggi ,i ba5ah majelis )enurut sistem pemerintahan "ndonesia, presiden tidak bertanggung ja7ab kepada DP!. Dalam hal pembuatan undang$undang dan penetapan &PB#, presiden harus mendapatkan persetujuan DP!. Presiden tidak dapat membubarkan DP! seperti pada system parlementer. ebaliknya DP! pun tidak dapt menjatuhkan presiden karena presiden tidak bertanggung ja7ab kepada DP!. 8
e.
Presi,en ti,ak bertanggung ja5ab kepa,a De5an Per5akilan #ak2at Dalam penjelasan UUD 194 dijelaskan bah7a ;Disamping Presiden adalah De7an
Per7akilan !akyat. Presiden harus mendapat persetujuan DP! untuk membentuk undang$ undang 0?eset*gebung dan untuk menetapkan &PB# 0tatsbegrooting<. -leh karena itu, presiden tidak bertanggung ja7ab kepada de7an, artinya kedudukan presiden tidak bergantung kepada de7an. /. enteri Negara ialah pembantu presi,en$ menteri Negara ti,ak bertanggung ja5ab kepa,a DP# Penjelasan UUD 194 menyatakan ;Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri$
menteri negara. )enteri$menteri itu tidak bertanggung ja7ab kepada DP!. 5edudukannya tidak bergantung pada de7an, akan tetapi bergantung pada presiden. )ereka ialah pembantu presiden.<
g.
%ekuasaan kepala negara ti,ak tak terbatas Penjelasan UUD 194 menyatakan ;)eskipun kepala negara tidak bertanggung ja7ab
kepada DP!, ia bukan diktator< artinya kekuasaan tidak tak terbatas. 5unci system ini adalah kekuasaan presiden tidak tak terbatas ditekankan dalam pokok yang kedua sistem pemerintahan konstitusional, bukan bersifat absolute. Dengan fungsi8peranan DP! dan fungsi8peranan para menteri sebagai pembantu presiden, dapat mencegah kemungkinan kekuasaan pemerintahan presiden menjurus ke a rah kekuasaan mutlak 0absolutisme. Dengan uraian sestem pemerintahan seperti di atas, tampak jelas kerangka mekanisme penyelenggaraan pemerintahan #egara serta mekanisme hubungan kelembagaan antara )P! A presiden A DP!. Ditinjau dari kelembagaan #egara berdasarkan UUD 194, masih terdapat lembaga$lembaga #egara lainnya yang belum diuraikan dalam system pemerintahah tersebut ialah DP&, BP5, dan )ahkamah &gung.
6. !T#U%TU# %ELEBA"AAN NE"A#A #I 1. !ebelum Aman,emen
9
Deskripsi !ingkat !truktur %etatanegaraan #I !ebelum Aman,emen UUD '()*6
Undang$Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada )P! 0:embaga ertinggi. )P! mendistribusikan kekuasaannya 0distribution of power kepada :embaga inggi yang sejajar kedudukannya, yaitu )ahkamah &gung 0)&, Presiden, De7an Per7akilan !akyat 0DP!, De7an Pertimbangan &gung 0DP& dan Badan Pemeriksa 5euangan 0BP5. •
P#
ebagai :embaga ertinggi #egara diberi kekuasaan tak terbatas 0 super power karena ;kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh )P!< dan )P! adalah ;penjelmaan dari seluruh rakyat "ndonesia< yang ber7enang menetapkan UUD, ?B%#, mengangkat presiden dan 7akil presiden. Dalam praktek ketatanegaraan, )P! pernah menetapkan antara lain/
Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 2 0tujuh kali berturut turut.
)emberhentikan sebagai pejabat presiden.
)eminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
idak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.
:embaga #egara yang paling mungkin menandingi )P! adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di )P!. •
P#E!IDEN
10
Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris )P!, meskipun kedudukannya tidak ;neben< akan tetapi ;untergeordnet<.
Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi 0consentration of power and responsiblity upon the president).
Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif 0executive power , juga memegang kekuasaan legislati+e 0legislative power dan kekuasaan yudikatif 0 judicative power .
Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. •
DP#
)emberikan persetujuan atas !UU yang diusulkan presiden.
)emberikan persetujuan atas P6!PU.
)emberikan persetujuan atas &nggaran.
)eminta )P! untuk mengadakan sidang istime7a guna meminta pertanggungja7aban presiden.
•
DPA DAN BP%
Di samping itu, UUD 194 tidak banyak mengintrodusir lembaga$lembaga negara lain seperti DP& dan BP5 dengan memberikan ke7enangan yang sangat minim.
'. !esu,ah Aman,emen
11
Deskripsi !truktur %etatanegaraan #I 7!etelah8 Aman,emen UUD '()*6
Undang$Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan 0separation of power kepada 3 :embaga #egara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, )ajelis Permusya7aratan !akyat 0)P!, De7an Per7akilan !akyat 0DP!, De7an Per7akilan Daerah 0DPD, Badan Pemeriksa 5euangan 0BP5, )ahkamah &gung 0)&, dan )ahkamah 5onstitusi 0)5. Perubahan 3Aman,emen4 UUD '()*6 •
)empertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Pasal 1 ayat 0(C dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
•
)engatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti %akim.
•
istem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan 0check and balances yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang$undang berdasarkan fungsi masing$masing.
12
•
etiap lembaga negara sejajar kedudukannya di ba7ah UUD 194.
•
)enata kembali lembaga$lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
•
Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan ke7enangan maing$masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
•
P#
:embaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DP!, DPD, )&, )5, BP5.
)enghilangkan supremasi ke7enangannya.
)enghilangkan ke7enangannya menetapkan ?B%#.
)enghilangkan ke7enangannya mengangkat Presiden 0karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu.
etap ber7enang menetapkan dan mengubah UUD.
usunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota De7an Per7akilan !akyat dan angota De7an Per7akilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. •
DP#
Posisi dan ke7enangannya diperkuat. )empunyai kekuasan membentuk UU 0sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DP! hanya memberikan persetujuan saja sementara pemerintah berhak mengajukan !UU.
Proses dan mekanisme membentuk UU antara DP! dan Pemerintah. )empertegas fungsi DP!, yaitu/ fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi penga7asan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. •
DPD
:embaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keter7akilan kepentingan daerah dalam badan per7akilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota )P!. 13
5eberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan #egara !epublik "ndonesia.
Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
)empunyai ke7enangan mengajukan dan ikut membahas !UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, !UU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. •
BP%
&nggota BP5 dipilih DP! dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ber7enang menga7asi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara 0&PB# dan daerah 0&PBD serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DP! dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki per7akilan di setiap pro+insi.
)engintegrasi peran BP5P sebagai instansi penga7as internal departemen yang bersangkutan ke dalam BP5. •
P#E!IDEN
)embatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
5ekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DP!.
)embatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua p eriode saja.
5e7enangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DP!.
5e7enangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DP!.
)emperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan 7akil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
•
AH%AAH A"UN"
:embaga
negara
yang
melakukan
kekuasaan
kehakiman,
yaitu
kekuasaan
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan Pasal '4 ayat 01C.
14
yang
Ber7enang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang$undangan di ba7ah Undang$undang dan 7e7enang lain yang diberikan Undang$undang.
Di ba7ahnya terdapat badan$badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan &gama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan ata Usaha #egara 0PU#.
Badan$badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang$undang seperti / 5ejaksaan, 5epolisian, &d+okat8Pengacara dan lain$lain. •
AH%AAH %9N!TITU!I
5eberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi 0the guardian of the constitution.
)empunyai ke7enangan/ )enguji UU terhadap UUD, )emutus sengketa ke7enangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DP! mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau 7akil presiden menurut UUD.
%akim 5onstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing$masing oleh )ahkamah &gung, DP! dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan per7akilan dari ( cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
BAB III PENUTUP &. %esimpulan ang dimaksud dengan Undang$Undang Dasar 194 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas/ 1. pembukaan yang terdiri atas empat alinea, 2. Batang tubuh yang terdiri atas (2 pasal yang dikelompokkan dalam 13 bab, 4 pasal &turan Peralihan, dan ' ayat &turan ambahan,
15
.
Penjelasan yang terbagi dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan 5husus yaitu penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan, Batang ubuh, dan Penjelasan Undang$Undang Dasar 194 merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan.
)akna alenia$alenia pembukaan UUD 194/ •
&lenia pertama dari pembukaan UUD 194, menunjukan kuatnya pendirian bangsa "ndonesia menghadapi masalah .
•
&lenia kedua menunjukan kebanggaan dan peghargaan kita atas perjuangan bangsa "ndonesia selama ini.
•
&lenia yang ketiga menegaskan lagi apa yang menjadi moti+asi riil dan materil bangsa "ndonesia untuk menyatakan kemerdekaanya, tetapi juga menjadi keyakinan, moti+asi sepiritual , bah7a maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh &llah yang maha kuasa.
•
&lenia keempat merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip$ prinsip dasar untuk mencapai ttujuan bangsa "ndonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.
B. !aran &gar tercipta negara yang baik, setiap 7arga negara 7ajib mematuhi peraturan yang berlaku di #5!" dan UUD 194.
16