A. RASIONAL 1. Latar Belakang Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang di maksud adalah Staf Tata Laksana Administrasi, Staf Teknis Pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan Guru, Komite Sekolah sebagai badan independent yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan “simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi kebutuhan anak didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaanya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan
1
sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya. Berkenaan dengan dana keuangan yang diterima oleh sekolah, pada praktiknya sekolah perlu melakukan pengawasan tingkat sekolah, yaitu untuk mengetahui (1) tentang kesesuaian antara alokasi dana dan penggunaannya pada setiap kegiatan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta (2) kecocokan antara administrasi keuangan dan pelaporan. Salah satu sumber keuangan sekolah yang saat ini digulirkan oleh pemerintah khususnya untuk Lembaga Pendidikan Dasar (SD/SDLB) dan Menengah (SMP/SMPLB) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tentu saja bagi sekolah-sekolah tertentu selain dana BOS ada sumber keuangan lain selain dari pemerintah diantaranya dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, dana dari sumbangan alumni, dana dari peserta sebuah kegiatan yang diadakan sekolah, dana dari kegiatan wirausaha sekolah dan lain-lain. Sebagai institusi pengguna langsung dana BOS, Lembaga Pendidikan Dasar (SD/SDLB) dan Menengah (SMP/SMPLB), khususnya sekolah-sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS, wajib mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan di sekolahnya sesuai Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
2
Seluruh kegiatan belanja/pengadaan barang dan jasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu semua transaksi pembelanjaan dan atau pengadaan mesti dilampirkan sebagai bukti pelaporan/pertanggungjawaban. Dilatarbelakangi oleh permasalahan tersebut di atas, penulis menyusun sebuah makalah yang membahas tentang bagaimana mekanisme atau Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah, khususnya yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 2. Tujuan Tujuan penulisan makalah ini, diantaranya : a. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan dan operasionalisasinya
dalam sistem pendidikan di persekolahan. b. Memiliki pengetahuan atau konsep tentang hal-hal yang harus ditempuh
(prosedural) dalam menyusun pelaporan yang harus dilakukan oleh sekolah. c. Memahami masalah perpajakan yang merupakan bagian integral dari sistem
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah secara formal. d. Memahami pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah sehingga
memiliki pengalaman empirik dalam menemukenali masalah-masalah esensial dalam implementasi manajemen keuangan pendidikan di tingkat sekolah, disertai kajian terhadap faktor pendukung dan penghambatnya. 3. Sistematika Makalah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : A. Rasional 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3
3. Sistematika B. Kajian Teori 1. Definisi 2. Mekanisme 3. Karanteristik C. Pembahasan D. Kesimpulan Referensi
4
B. KAJIAN TEORI 1. Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu manajemen terhadap fungsifungsi keuangan. Menurut Jones (1985), manajemen keuangan meliputi: 1. Perencanaan financial, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. 2. Pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 3.
Evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. 2. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan
instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Dalam hal ini kepala sekolah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai
5
baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efesien dan efektif, dan (d) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna. Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar: (a) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan, (b) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, (c) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidaktidaknya dapat dikurangi, dan (d) pelaksanaan tugas berjalan efesien, efektif dan tepat pada waktunya. 2.1. Langkah-langkah Pengawasan Sebagaimana telah dikatakan bahwa pengawasan itu terdiri dari berbagai aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi sesuai dengan rencana. Dengan demikian pengawasan itu merupakan proses, yaitu kegiatan yang berlangsung secara berurutan. Menurut Pigawahi (1985), proses pengawasan mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai penyelenggaraan,
menganalisis
dan
menentukan
sebab
penyimpangan,
menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau evaluasi. Sedangkan Kadarman dan Udaya (1992), Manullang (1990) maupun Swastha (1985) menyebutkan langkah pengawasan itu meliputi: menetapkan standar, mengukur prestasi kerja dan membetulkan penyimpangan. Dilakukannya penetapan standar,
6
mengingat perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang pengawasan, maka hal itu berarti bahwa langkah pertama dalam pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi perencanaan memiliki tingkat yang berbeda dan pimpinan tidak mengawasi segalanya, maka ditentukan adanya standar khusus. Selanjutnya mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan dan membetulkan penyimpangan yang terjadi. Jika ada penyimpangan dapat segera dan cepat dilakukan pembetulan. 2.2. Sasaran dan Jenis Pengawasan Sasaran pengawasan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi berikut ini. a)
Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
b) Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana. c)
Dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.
d) Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat. 2.3. Jenis Pengawasan Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu: a. Berdasarkan subyeknya, meliputi:
7
1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi. 2) Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi. b. Berdasarkan waktunya, meliputi: 1) Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan kegiatan pengawasan rutin. 2) Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum. 3) Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak di luar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan. 2.4. Perangkat Aparat Pengawasan Negara a. Aparat pengawasan fungsional konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. BPK memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kedudukan pemerintah sebagai penguasa dalam pengurusan keuangan negara. b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah 1) Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) 2) Inspektorat Jenderal Departemen/ Lembaga Pemerintahan Non-departemen (ITJEN). Instansi ini bertugas: a) melakukan pemeriksaan terhadap semua unsur/instansi di lingkungan departemen. b) melakukan pengujian serta penilaian atas laporan berkala atau sewaktu-waktu
8
dari setiap unsur/ instansi di lingkungan departemen. c) melakukan pengusutan
mengenai
kebenaran
laporan
atau
tentang
hambatan,
penyimpangan, penyalahgunaan wewenang di bidang administrasi atau keuangan yang dilakukan oleh unsur/ instansi di lingkungan departemen. d) melakukan pemeriksaan dalam rangka opstib. 2.5. Aparat Pengawasan Lainnya a) Aparat Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan/ atasan langsung dari unit/ satuan organisasi kerja terhadap bawahan. b) Aparat Pengawasan Proyek Sektoral Tugas aparat ini antara lain: (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang meliputi proyek-proyek dalam rangka program sektoral (2) melakukan penelitian
dan
peninjauan
pada
proyek-proyek
tersebut
diatas
dan
menyampaikan laporan atas hasil tugasnya. Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakkan, belum tentu tujuan dapat tercapai, sehingga masih perlu ada pengawasan. Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungki apakah pelaksananya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat, apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi. Kalau terdapat kesalahan dan penyimpangan, maka segera diperbaiki. Oleh sebab itu setiap manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan. Untuk melakukan pengawasan yang tepat, kepala sekolah dituntut untuk
9
memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan, memahami
peraturan
pemerintah
yang
mengatur
penggunaan
dan
pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara, yang antara lain: (1) kelengkapan administrasi keuangan (DIK/DIP/DIPA, buku kas umum, buku register SPM, buku pembantu, (2) cara menghitung pajak, batas pembelian kena pajak, PPh, PPN. Pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi yang bermaksud untuk menjaga agar segala kegiatan pelaksanaan senantiasa sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan harus disesuaikan dengan: (a) ketentuan atau peraturan yang berlaku, (b) kebijakan pimpinan dan (c) kondisi setempat. Pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan, yaitu tindakan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.. Pemeriksaan kas adalah suatu tindakan membandingkan antara saldo kas baik berupa uang tunai, kertas berharga maupun giral yang berada dalam pengurusan pemegang kas dengan tata usahanya. Petugas pemeriksaan
harus
mempunyai
persyaratan
antara
lain:
penyimpangan
pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. 1) Integritas, yaitu kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. 2) Objektivitas, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. 3) Keahlian, yaitu suatu kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang diakui
mampu dalam teori dan praktek untuk melaksanakan tugas.
10
4) Kemampuan teknis, yaitu kesanggupan dan kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas. 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Bendaharawan Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen keuangan apakah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan kas: a. Pemeriksa memperlihatkan Surat Tugas dan Tanda Bukti Diri yang
diperlihatkan kepada Bendaharawan yang bersangkutan. b. Melaksanakan penghitungan semua isi brankas di hadapan Bendaharawan(kas
tunai dan surat berharga yang diizinkan), serta bukti dokumen mengenai uang yang ada di bank yang dilengkapi dengan Bukti Saldo Rekening Koran c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum untuk menetapkan Saldo Kas d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang merupakan hasil Kas opname
dan penjelasan jika ditemukan perbedaan Kas yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Bendaharawan. e. Mengisi Daftar Pemeriksaan Kas pada halaman terakhir Buku Kas Umum.
4. Pemeriksaan Tatausaha Keuangan Bendaharawan a. Prosedur Pemeriksaan: 1) Memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat ke dalam Buku Kas Umum maupunke dalam Buku Kas Pembantu secara tepat jumlah dan tepat waktu. 2) Meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah dan lengkap
11
3) Memeriksa apakah dokumen/ data yang berhubungan dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat secara tertib. b. Langkah kerja pemeriksaan organisasi 1) Pemeriksa meminta fotokopi SK Pengangkatan bendaharawan Belanja Rutin dan atasan langsung Bendaharawan Belanja Rutin. 2) Periksa apakah Bendaharawan merangkap jabatan yang dilarang dalam pasal 78 ICW 3) Dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan, serta teliti apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. c. Langkah kerja pemeriksaan bukti/ data keuangan 1) Meneliti kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang/ pekerjaan pemeliharaan dengan rencana dan kebutuhan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas 2) Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/ pekerjaan pemeliharaan untuk memeriksa kebenaran prosedur. 3) Meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelelangan. 4) Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan pemeliharaan telah memenuhi syarat untuk pekerjaan yang dilaksanakan. 5) Memeriksa apakah SPK/ kontrak telah memenuhi syarat
12
6) Memeriksa
apakah
dalam
setiap
pengadaan
barang/
pekerjaan
pemeliharaan telah menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi dalam negeri. 7) Memeriksa apakah harga barang/ pekerjaan sudah merupakan harga yang paling rendah dan menguntungkan bagi negara. 8) Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian pekerjaan dibuatkan berita acara penerimaan penerimaan barang/penyelesaian pekerjaan 9) Memeriksa apakah bukti pembayaran/ kuitansi telah memenuhi syarat. d. Langkah Kerja Pemeriksaan Fisik: 1) Memeriksa apakah pelaksanaan pengadaan barang/ pekerjaan telah sesuai dengan SPK/ kontrak yang bersangkutan, yaitu dari segi kuantitas, kualtas, jenis, spesifikasi, waktu penyerahan barang/ penyelesaian pekerjaan. 2) Jika dari temuan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka tentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. 3) Jika terjadi kelambatan penyerahan barang/ pekerjaan, periksalah apakah telah dipungut dendanya sesuai dengan SPK yang bersangkutan e. Langkah kerja Pemeriksaan Pungutan Pajak 1) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut PPh pasal 21 atas honorarium yang dikeluarkan. 2) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut PPh pasal 22 atas penyerahan barang/ jasa yang dilakukan. 3) Meneliti apakah Bendaharawan telah melakukan kewajibannya memungut PPN dari pengusaha Kena Pajak 13
4) Meneliti apakah Bendaharawan telah menyetorkan hasil pungutan tersebut ke kas negara secara tepat waktu. f. Langkah kerja Pemeriksaan Pengawasan Atasan Langsung 1) Memeriksa apakah atasan Langsung Bendaharawan telah melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan sedikitnya tiga bulan sekali. 2) Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perlengkapan
telah
melakukan
pemeriksaan
penyimpanan
barang
inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik barangnya maupun melalui pembukuannya. Pemeriksaan kas sewaktu-waktu dan penutupan buku kas umum secara bulanan merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Pemeriksaan kas ini didasarkan pada buku kas umum yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat transaksi kas yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Adapunbeberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kas adalah: (1) periksa bukti-bukti pengeluaran. (2) sisa kas apakah sama dengan sisa di buku kas umum. Sisa kas terdiri dari uang tunai, saldo di bank, surat berharga lainnya. (3) setelah selesai pemeriksaan kas maka perlu dibuat Register Penutupan Kas. (4) Buku Kas Umum ditutup dan ditandatangani oleh Bendaharawan dan Kepala Sekolah.
14
C. PEMBAHASAN 1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) kepada Walikota/ Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. 2) Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh Bagian KeuanganSekretariat Daerah maka tanggal 11 dikirimkan Surat Peringatan I. 3) Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, maka dibuatkan Surat Peringatan II. 4) Kelengkapan Lampiran SPJ: a. Surat pengantar b. Sobekan BKU lembar 2 dan 3 c. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran per pasal/komponen d. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP
15
e. Laporan Keadaan Kas Rutin/ Pembangunan (LKKR/LKKP) Tabel I dan II f.
Register penutupan Kas setiap 3 bulan sekali.
g. Fotokopi SPMU Beban Tetap dan Beban Sementara h. Fotokopi Rekening Koran dari bank yang ditunjuk. i.
Daftar Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Pajak(Bend.15)
j.
Bukti Setor PPN/PPh 21,22,23 (fotokopi SSP)
k. Daftar Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak l.
Bukti Pengeluaran /kuitansi asli dan lembar II beserta dengan bukti pendukung lainnya, disusun per digit/ komponen.
5. Bukti Pendukung/ Lampiran SPJ a. Biaya perjalanan dinas dilampiri 1) Kuitansi/ bukti pengeluaran uang 2) Surat Perintah Tugas(SPT) 3) Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) lembar I dan II b. Penunjukan langsung barang dan jasa 4) Sampai dengan Rp 1.000.000,- dilampiri kuitansi dan faktur pajak 5) Pembelian diatas Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,dilampiri: Surat penawaran, Surat Pesanan, Kuitansi, faktur pajak, berita acara serah terima/ penyelesaian pekerjaan. 6) Diatas Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 15.000.000,- dilampiri: Surat penawaran, Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Perintah Kerja(SPK), Berita acara Pemeriksaan Barang, kuitansi, faktur/nota, berita acara serah terima/ penyelesaian pekerjaan. Pemimpin proyek/
16
Atasan Langsung Bendaharawan diwajibkan menyusun/ melampirkan OE/ HPS sebagai acuan melakukan negosiasi baik harga maupun kualitas barang/ jasa yang dibutuhkan. 2. Komponen Pelaporan Tingkat Sekolah No. 1.
2.
Komponen Laporan Sekolah
Sekolah, Kab/Kota dan Provinsi
Uraian Komponen laporan Nama siswa miskin yang gratis Jumlah dana dan penggunaannya Lembar Kritik Lembar Pengaduan Daftar buku yang dibeli Rekapitulasi Kab/Kota tantang buku yang dibeli Rekapitulasi provinsi tentang buku yang dibeli
3. Pemungutan Perpajakan No 1
2
3
Jenis Kegiata Penggunaan Dana Seluruh kegiatan penerimaan siswa baru/Pendaftaran ulang siswa lama : •Alat tulis, konsumsi, pengadaan formulir •Honor panitia
Buku Perpustakaan : • Buku teks pelajaran • Buku referensi Kagiatan pembelajaran bahan ulangan harian , olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja • Alat tulis, bahan dan pengadaan materi • Honor panitia dan guru pengajar, remedial /pengayaan
17
Jenis Pajak (%) PPN PPh
10 %
1,5 % 15 % (PNS Gol.III A ke atas atau 5 % (Non PNS)
………………
1,5 %
10 %
1,5 % 15 % (PNS Gol.III A ke atas atau 5 % (Non PNS)
No
Jenis Kegiata Penggunaan Dana
4
Pengelolaan kegiatan penulisan bahan ulangan harian/umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa ; • ATK • Penggandaan soal ulangan/ujian/laporan • Penulisan soal : ulangan/ujian sekolah • Honorarium : penulis soal ujian, pengawas ulangan/ujian, pemeriksa ujian, pembuatan laporan evaluasi siswa
5
6
7
8
9
Membeli bahan habis pakai/pendukung proses belajar mengajar : • Buku : tulis, induk siswa, inventaris, stensil, bahan praktikum • Langganan Koran, makan minum sekolah sehari-hari Membayar daya langganan dan jasa • Listrik, air, dan telepon • Pasangan baru listrik, air dan telepon bila ada jaringan • Membeli genset jika tidak ada jaringan listrik untuk KBM
Membayar biaya perawatan ringan sekolah secara swakelola • Pengecatan, kebocoran, pintu jendela, mebelair rusak, KM atau WC : • Pengadaan bahan • Honor atau ongkos tukang Membayar honorarium guru/tenaga kependidikan honorer Pengembangan propesi guru : KKG, MGMP, KKKS, MKKS : • ATK, bahan penggandaan • Honor : Bulanan dan penulis naskah materi paparan, narasumber, peserta
18
Jenis Pajak (%) PPN PPh
10 % 10 % -
1,5 1,5 15 % (PNS Gol.III A ke atas atau 5 % (Non PNS)
10 %
1,5 %
10 %
1,5 %
10 %
1,5 %
Non PPN
5%
10 % ……
1,5 % 15 % (PNS Gol. IIIA ke atas/ 5 % (non PNS)
Jenis Pajak (%) PPN PPh Non PPn Non PPh
No
Jenis Kegiata Penggunaan Dana
10
Biaya transportasi siswa miskin atau membeli sepeda
11
Biaya kegiatan penelolaan BOS • ATK dan Penggandaan laporan • Honor penyusunan laporan
10 % ……
12
Pembelian komputer
10 %
1,5 % 15 % (PNS Gol. IIIA ke atas/ 5 % (non PNS) 1,5 5
13
Dana BOS yang masih sisa dapat dibelikan mesin Tik, alat peraga, media pembelajaran, dan mebelair
10 %
1,5 %
14
SMP terbuka : • Honor guru : bina, pamong, TU dan pesuruh • Dana BOS Buku sama dengan penjelasan untuk SD/SMP reguler
…………….
15 %15 % (PNS Gol. IIIA ke atas/ 5 % (non PNS)
Pedoman Pembayaran Honorarium Tenaga Lepas sekolah Negeri/Swasta Besarnya Upah harian No 1
Tidak lebih dari Rp. 110.000
2
Rp. 110.000
Lebih dari
3
Rp. 110.000
4
Rp. 110.000
Besarnya Upah Bulan Berjalan Tidak lebih Lebih dari dari Rp. 1.100.000 Rp. 1.100.000 Rp. 1.100.000 Rp. 1.100.000
19
% PPh
Tidak dikenakan 5% 5% 5%
Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat
Tugas & Tanggung jawab 1.Menyusun RAPBS • Dana BOS & BOS Buku • Jenis Penggunaan & Pengeluaran 2.Pedoman pengelolaan dana BOS & BOS Buku 3.Pembukuan : • Buku Kas Umum • Buku Pembantu Kas Tunai • Buku Pembantu Bank • Buku Pembantu Pajak
Rujukan Pda Ketentuan/Format • Format BOS K.1 • Format BOS K.2
Sama seperti butir 1-4 propinsi/Kab/Kota • Format BOS K-3 • Format BOS K-4 • Format BOS K-5 • Format BOS K-6
4.Bukti Pengeluaran : Semua transaksi harus disertai Kwitasni sbb : • Besar transaksi Rp. 250.000 • Rp. 250.000 s/d Rp. 100.000 • Lebih besar dari Rp. 1.000.000 5. Pelaporan : laporkan/simpan/tata • setiap pelaksanaan kegiatan • Arsip dan data keuangan • Ditata dengan rapih sesuai dewngan nomor dan tanggal pelaksanaan kegiatan • Kirimkan laporan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten • Simpan di tempat yang aman dan mudah ditemukan format lainnya dan dokumen pendukung 6. Kirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap :
20
•Tanpa materai • Dengan materai seharga Rp. 3.000 • Dengan materai seharga Rp. 6.000
• Format BOS K-2 • Format BOS K-3, K-4, K-5 dan K-6
• Triwulan • Semester dan Tahunan
D. KESIMPULAN Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yangdigunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Untuk dana yang bersumber dari pemerintah khususnya Bantuan Operasional
Sekolah
(BOS),
sekolah
harus
melaporkan
dan
memper-
tanggungjawabkannya ke Tim Manajemen Kab/Kota. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan
penerimaan
dan
pengeluaran
uang
serta
pelaporan
dan
pertanggungjawaban keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Hal-hal yang harus diperhatikan atau dijadikan pedoman dalam laporan dan pertanggungjawaban BOS ini antara lain : 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS 2. Buku petunjuk penggunaan Dana BOS dan BOS Buku 3. Pembukuan (yang berisi format-format yang digunakan dalam setiap pos kegiatan) 4. Bukti-bukti pengeluaran
21
Hal terpenting dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah harus memenuhi unsur-unsur : a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya b. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Waktu
yang
dipergunakan
atau
ditentukan
untuk
laporan
dan
pertanggungjawaban keuangan disampikan setiap triwulan, semester dan tahunan.
22
REFERENSI
Buku Pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2009. Jakarta : Depdiknas Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Manullang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta : Depdiknas Surya Dharma (2007) Manajemen Keuangan Sekolah. Jakarta : Depdiknas. Swastha, Basu. 1985. Azas-azas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: CV Tamita Utama
23
