SISTEM PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT
Menurut UU 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terdapat dua jenis Rumah Sakit (RS), yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik merupakan RS non for profit /nirlaba (milik pemerintah, pemerintah, pemerintah pemerintah daerah, badan hukum nirlaba) dengan sistem
manajemen menggunakan BLU atau BLUD. Sedangkan RS privat merupakan rumah sakit for profit , milik PT atau persero.
Menurut Sistem Kesehatan Nasional tahun 2004, penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin. 2) Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap. 5) Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu.
Ditetapkannya PP No 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU ini dilatarbelakangi oleh tingkat kebutuhan dana yang makin tinggi, sementara sumber dana yang tersedia tetap terbatas, beban pembiayaan pemerintahan yang bergantung pada pinjaman semakin dituntut pengurangannya demi keadilan antargenerasi. Paket reformasi di bidang keuangan negara sedang dalam pergeseran dari penganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja, sehingga penggunaan dana pemerintah pindah dari membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembayaran terhadap hasil (outputs). Maksud dari orientasi pada outputs adalah mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government), paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Ini disebut Badan Layanan Umum (BLU). Upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis ( business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Dalam BLU diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Keuangan dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Rumah sakit wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Dalam pertanggung jawabannya, RS harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. Tarif adalah harga jual yang memperhitungkan Unit Cost , Jasa Pelayanan (Medis, Paramedis dan Non Medis), Rencana Pengembangan dan Margin. Untuk menentukan pola tarif masing-masing produk di Rumah Sakit, sangat tergantung dengan jenis usaha masing-masing instalasi. Ada 3 macam jenis usaha, yaitu : 1. Usaha jasa Produk layanan yang ada di Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik), IRD, ICU, OK, Penunjang Medis dan lain-lain 2. Usaha perdagangan Produk penjualan yang ada di Apotek 3. Usaha pengolahan/industri Produk olahan yang ada Instalasi Gizi, jika instalasi tersebut sudah menjadi Revenue / Profit Centre.
Unsur tarif Rumah Sakit Pemerintah / non profit , terdapat dua bagian yaitu tarif yang dibebankan pemerintah dan yang dibebankan masyarakat. Biaya pemerintah seperti misalnya biaya gaji karyawan dan biaya investasi. Biaya yang dibebankan masyarakat untuk biaya operasionalnya.
RSUD Karanganyar saat ini berstatus BLUD. Tarifnya ditetapkan berdasarkan Perda no 7 tahun 2007. Pasien dibedakan menjadi 2 jenis: 1. Mandiri (umum) Pasien mandiri/umum membayar fee for service secara out of pocket . 2. Ada penjamin (asuransi). Pasien berdasar penjaminnya: a. Asuransi Pegawai Negri (PT ASKES). 1) Peserta ditanggung oleh PT ASKES 2) PT ASKES membayar kepada RSUD sesuai dengan tarif kesepakatan antara PT ASKES dengan RSUD Karanganyar 3) Sistem pembayaran: - Paket rawat jalan - Paket rawat inap - Pelayanan luar paket b. Asuransi swasta. Tarifnya merupakan fee for service. 1) Asuransi penanggung bekerja sama dengan RSUD Karanganyar 2) Penanggung menentukan kelas dimana peserta berhak dirawat 3) Tarif sesuai dengan kesepakatan antara penanggung dengan RSUD Karanganyar, sesuai dengan tarif yang berlaku 4) Apabila peserta menghendaki naik kelas, selisih biaya ditanggung oleh peserta c. Jamkesmas dan Jamkesda, diperuntukkan bagi warga miskin. Tarifnya berdasarkan sistem paket (INA-CBG). 1) Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) a) Peserta ditanggung oleh Departemen Kesehatan b) Depkes membayar RSUD Karanganyar dengan sistem paket 2) Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) a) Jamkesda adalah program bantuan social untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program JAMKESMAS. b) Dana diambil dari APBD II c) Peserta adalah masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam SK Bupati, namun benar-benar miskin yang dinyatakan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditandatangani camat.
Pendanaan Rumah Sakit Pemerintah
Alur pelayanan kesehatan ASKES