Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Negara dan Daerah. Sistem ini melibatkan SAPP SAPP (Sistem (Sistem Akunt Akuntansi ansi Pemerin Pemerintah tah Pusat) Pusat) dan SAPD SAPD (Sistem (Sistem Akunt Akuntans ansii Pemeri Pemerintah ntah Daerah). Daerah). Tujuan Tujuan SAPP dan SAPD adalah untuk menyediakan menyediakan inormasi keuangan keuangan yang dipe diper!l r!luk ukan an dalam dalam hal hal pere peren"a n"ana naan an## peng pengan angg ggar aran an## pelak pelaksan sanaan aan## pena penata taus usah ahaan aan##  pengendalian anggaran# perumusan kebijaksanaan# pengambil keputusan dan penilaian kinerja kinerja pernerintah# pernerintah# sebagai upaya upaya untuk untuk memper"epat memper"epat penyajian penyajian Perhitunga Perhitungan n Anggaran Anggaran  Negara (PAN) (PAN) dan Daerah# serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat penga$asan ungsional se"ara eekti "lan eisien. Adapun Adapun Proses Peren"anaan Peren"anaan Keuangan Keuangan Daerah dan Negara adalah proses pen"iptaan tujuan organisasi oganisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. %al ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan.

1.2 • • • •

Maksud dan Tu Tujuan juan

&enjelaskan SAPP dan SAPD &enjelaskan proses peren"anaan keuangan Daerah dan Negara &enjelaskan Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Negara &enjelaskan Pelaporan Keuangan Daerah dan Negara

1.3

Manfaat

&an &anaat aat peny penyus usun unan an maka makala lah h ini ini teru terutam tamaa kepa kepada da maha mahasis sis$a $a adal adalah ah untu untuk  k  mengata mengatahui hui Sistem Sistem Pengel Pengelola olaan an Lapora Laporan n Keuang Keuangan an Negara Negara dan Daerah Daerah## baik dari dari segi segi  prinsip# pelaksanaan anggaran# proses peren"anaan.

1.

Metode Pengum!ulan Data

'ntuk mempermudah mempermudah penyusunan penyusunan makalah ini# kami menerapkan menerapkan metode deskripti  deskripti  dan studi literatur yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan dengan memperoleh data data yang diperlukan dari literatur atau sumber ba"aan dan internet.

BAB II PEMBAHASAN

2.1

S"PP #Sistem "kuntansi Pemerintah Pusat$

SAPP adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan# aset# ke$ajiban# dan ekuitas dana pemerintah pusat# yang menghasilkan inormasi akuntansi da n laporan keuangan yang tepat $aktu dengan mutu yang dapat diandalkan# baik yang diperlukan oleh badanbadan di luar pemerintah pusat seperti DP# maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

*.+.+

Kerangka 'mum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Laporan

Keuangan

Pemerintah

Pusat

disampaikan

kepada

DP

sebagai

 pertanggungja$aban atas pelaksanaan AP,N. Sebelum disampaikan kepada DP# laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak ,PK. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri daria. Laporan ealisasi Anggaran Konsolidasi Laporan ealisasi Anggaran dari seluruh Kementerian NegaraLembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan inormasi realisasi pendapatan# belanja# transer# surplusdeisit dan pembiayaan# sisa lebihkurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.  b.  Nera"a Pemerintah  Nera"a Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Nera"a SA/ dan Nera"a SAK'N (Sistem Akuntansi Kas 'mum Negara). Laporan in menyajikan inormasi posisi keuangan  pemerintah pusat berkaitan dengan aset# utang dan ekuitas dana pada tanggaltahun anggaran tertentu. ".

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kan$il Ditjen P,N. Laporan ini menyajikan inormasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasiikasikan berdasarkan akti0itas operasi# in0estasi aset non keuangan# pembiayaan dan non anggaran.

d. 1atatan atas Laporan Keuangan &erupakan penjelasan atau perin"ian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan ealisasi Anggaran# Nera"a Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka  pengungkapan yang memadai.

*.+.*

Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Tujuan SAPP adalah untuk menyediakan inormasi keuangan yang diper lukan dalam

hal peren"anaan# penganggaran# pelaksanaan# penatausahaan# pengendalian anggaran#

 perumusan kebijaksanaan# pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah dan sebagai upaya untuk memper"epat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN)# serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat penga$asan ungsional se"ara eekti "lan eisien. Di samping itu# SAPP juga diran"ang untuk mendukung transparansi Laporan Keuangan

Pemerintah

 pemerintahan

yang

dan

Akuntabilitas

baik#

yang

Keuangan

meliputi

Pemerintah

Akuntabilitas#

dalam

men"apai

&anajerial

dan

Transparansi.Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas (pertanggungja$aban) pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dalam hal manajerial adalah menyediakan inormasi keuangan yang diperlukan untuk peren"anaan# penganggaran#  pelaksanaan#

penatausahaan#

pengendalian

anggaran#

perumusan

kebijaksanaan#

 pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan menyangkut transparansi adalah memberikan keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat untuk me$ujudkan pemerintahan yang baik.

*.+.2

1iri"iri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 1iri"iri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu-

+.

Sistem yang

terpadu. Dalam

penyusunan sistem digunakan

pendekatan bah$a

keseluruhan.Pernerintah Pusat merupakan kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. Presiden sebagai pengelola utama dan DP sebagai badan yang bertugas menelaah dan menge0aluasi pelaksanaannya. *. Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana. 'ndang'ndang Anggaran Pendapatan dan ,elanja Negara digunakan sebagai landasan operasional keuangan tahunan Pemerintah dan dengan disahkannya ''AP,N maka pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan 2. Sistem tata buku berpasangan 3. ,asis kas untuk pendapatan dan belanja. Penggunaan basis kas ini sesuai dengan 'ndang 'ndang Perbendarahaan /ndonesia dan Keppres Nomor +4 Tahun +553 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan ,elanja Negara. 6. Standard dan prinsip akuntansi. Standar dan prinsip akuntansi adalah norma atau aturan dalam praktek yang dapat

diterima oleh proesi# dunia usaha# dan departemenlembaga

 pemerintah yang berk"pentingan dengan laporan keuangan. 4. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Sistem diran"ang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan se"ara ber#jenjang dan dimulai pada sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unitunit akuntansi baik di tingkat $ilayah maupun tingkat pusat. 7. Perkiraan standar yang seragam. Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran  pada unit operasional anggaran dan pelaksanaan anggaran sama# baik klasiikasi maupun

istilahnya agar dapat memastikan bah$a anggaran dan laporan realisasinya menggunakan istilah yang sama# serta meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan inormasilaporan yang rele0an# berarti# dan dapat diandalkan. Selain itu dapat digunakan untuk memudahkan penga$asan atas ketaatan dengan pagu yang ditentukan dalam '' AP,N dan dalam dokumen

allotment

(D/KD/PSK8)# serta memungkinkan perbandingan

data laporan keuangan# baik dalam satu laporan maupun antarlaporan.

2.2

S"PD #Sistem "kuntansi Pemerintah Daerah$

Pedoman SAKD disusun dengan tujuan sebagai berikut+.

&enyediakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pen"atatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku de$asa ini# terutama dengan

diberlakukannya otonomi daerah yang baru. *. &enyediakan pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasiikasi rekening dan prosedur   pen"atatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang men"akup penganggaran# perbendaharaan# dan pelaporannya S"PD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data# pen"atatan#

 pengikhtisaran# sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungja$aban  pelaksanaan AP,D yang dapat dilakukan se"ara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

*.*.+

,asis akuntansi SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan ealisasi Anggaran (LA) dan basis

akrual untuk nera"a. Dengan basis kas# pendapatan diakui dan di"atat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan di"atat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Aset# ke$ajiban# dan ekuitas dana di"atat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

*.*.*

Sistem pembukuan berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi# yaitu- Aset 9 Ke$ajiban:&odal setiap transaksi dibukukan dengan mendebet suatu perkiraan dan mengkredit suatu perkiraan yang lain.

*.*.2 •

•

Subsistem

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah- dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang akan men"atat transaksitransaksi yang dilakukan oleh le0el pemda Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah- dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksitransaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja harus di"atat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

*.*.3

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Dalam konstruksi keuangan negara# terdapat dua jenis satuan kerja# yaitu SKPD dan

SKPKD. Dalam pelaksanaan anggaran# transaksi terjadi di SKPD dapat diklasiikasikan menjadi * yaitu+. Transaksitransaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja *. Transaksitransaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada le0el pemda

Satuan Kerja

Pendapatan Pendapatan pajak eteribusi

,elanja Pembiayaan ,elanja pega$ai ,elanja baran dan

 jasa Lainlain pendapatan ,elanja &odal Pemda

yang sah Dana perimbangan

,elanja

bunga#

Penerimaan

subsidi#

hibah#  pembiayaan

 bansos# bagi hasil#  bantuan keuangan Lainlain pendapatan ,elanja ridak   Pengeluaran yang sah Sistem akuntansi SKPD meliputi+. *. 2. 3.

terduga

Akuntansi pendapatan Akuntansi belanja Akuntansi aset Akuntansi selain kas

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah-

 pembiayaan

+. LA *.  Nera"a 2. 1atatan atas laporan keuangan

*.*.6

Akuntansi PPKD Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh ungsi

akuntansi di SKPD# yang men"atat transaksitransaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem akuntansi PPKD meliputi+. *. 2. 3. 6.

Akuntansi pendapatan PPKD Akuntansi belanja PPKD Akuntansi pembiayaan Akuntansi Aset (/n0estasi ;angka panjang) Akuntasi 'tang Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Laporan keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD sebagai satuan kerja akan mengeluarkan laporan keuangan SKPD seperti SKPD yang lain. Dengan demikian# yang akan mun"ul dalam laporan keuangan PPKD adalah transaksitransaksi pendapatan PPKD# belanja PPKD# dan pembiayaan.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari

laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan pemerintah pro0insikotakabupaten tediri atasa. LA  b.  Nera"a ". Laporan Arus Kas d. 1atatan atas laporan keuangan 2.3

Proses Peren%anaan Keuangan Daerah dan Negara

Peren"anaan adalah proses pen"iptaan tujuan organisasi. 8rganisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. %al ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan. Peren"anaan merupakan hal yang penting karena jenis# kuantitas dan kualitas kinerja jasa dan pengadaan pemerintah tidak die0aluasi dan disesuaikan melalui mekanisme  pasar terbuka dan mereka "ukup peka kepada kepentingan umum. Lebih lanjnut# peren"anaan

dan keputusan pemerintah merupakan proses gabungan yang melibatkan $arga negara# badan legislati dan eksekuti.

*.2.+

Proses Peren"anaan Keuangan Daerah Aspek peren"anaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan

AP,D semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum# skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Peren"anaan anggaran keuangan daerah se"ara keseluruhan men"akup penyusunan Kebijakan 'mum AP,D sampai dengan disusunnya an"angan AP,D terdiri dari beberapa tahapan proses peren"anaan anggaran daerah (6).,erdasarkan 'ndang'ndang No. +7 Tahun *==2 serta 'ndang'ndang No. 2* dan 22 Tahun *==3# tahapan tersebut adalah sebagai  berikut +)

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum AP,D tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan ran"angan AP,D paling lambat pada pertengahan bulan ;uni tahun berjalan. Kebijakan umum AP,D tersebut berpedoman pada KPD. Proses  penyusunan KPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musya$arah  peren"anaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh unsurunsur pemerintahan  juga mengikutsertakan danatau menyerap aspirasi masyarakat terkait# antara lain asosiasi  proesi# perguruan tinggi# lembaga s$adaya masyarakat (LS&)# pemuka adat# pemuka agama#

*)

dan kalangan dunia usaha. DPD kemudian membahas kebijakan umum AP,D yang disampaikan oleh pemerintah

2)

daerah dalam pembi"araan pendahuluan AP,D tahun anggaran berikutnya. ,erdasarkan Kebijakan 'mum AP,D yang telah disepakati dengan DPD# pemerintah daerah bersama DPD membahas prioritas dan plaon anggaran sementara untuk dijadikan

3)

a"uan bagi setiap SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun KASKPD tahun berikutnya dengan menga"u pada prioritas dan plaon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah

6)

daerah bersama DPD. KASKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPD untuk dibahas dalam

 pembi"araan pendahuluan AP,D. 4) %asil pembahasan KASKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah 7)

sebagai bahan penyusunan ran"angan perda tentang AP,D tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan ran"angan perda tentang AP,D disertai dengan penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPD pada minggu pertama bulan 8ktober  tahun sebelumnya.

>)

Pengambilan keputusan oleh DPD mengenai ran"angan perda tentang AP,D dilakukan selambatlambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

*.2.*

Proses Peren"anaan Keuangan Negara 'ntuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan eekti# eisien# dan bersasaran

maka diperlukan Peren"anaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang  berlaku guna ter"apainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar  $ilayah. Ketentuan mengenai sistem Peren"anaan Pembangunan Nasional# yang men"akup  penyelenggaraan peren"anaan makro atau peren"anaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua ungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan se"ara terpadu dalam ?ilayah Negara epublik /ndonesia diatur dalam '' No. *6 Tahun *==3 tentang Sistem Peren"anaan Pembangunan Nasional. Sistem Peren"anaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata "ara  peren"anaan pembangunan untuk menghasilkan ren"ana pembangunan dalam jangka  panjang# jangka menengah# dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara  pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat# yang mana antara lain  bertujuan untuk- mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan@ menjamin ter"iptanya integrasi# sinkronisasi# dan sinergi baik antar Daerah# antar ruang# antar $aktu# antar ungsi  pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah@ &enjamin keterkaitan dan konsistensi antara  peren"anaan# penganggaran# pelaksanaan# dan penga$asan@ &engoptimalkan partisipasi masyarakat@ dan &enjamin ter"apainya penggunaan sumber daya se"ara eisien# eekti#  berkeadilan# dan berkelanjutan. ,erkaitan dengan hal tersebut# dalam '' No. *6 Tahun *==3 dideenisikan bah$a Peren"anaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat# melalui urutan pilihan# dengan memperhitungkan sumber daya yang terse dia. Setidaknya terdapat dua arahan yang ter"akup dalam sistem peren"anaan pembangunan nasional# yaitu+. Arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk men"apai tujuan bernegara seperti ter"antum dalam Pembukaan ''D +536. Arahan ini dituangkan dalam ren"ana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkahlangkah untuk men"apai masyarakat yang terlindungi# sejahtera# "erdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidangbidang kehidupan bangsa politik# sosial# ekonomi# budaya# serta pertahanan dan keamanan. *. Arahan bagi pemerintah dalam menjalankan ungsinya untuk men"apai tujuan pembangunan nasional baik melalui inter0ensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakatpasar#

yang mana men"akup landasan hukum di bidang peren"anaan pembangunan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selain dua arahan yang ter"akup dalam sistem peren"anaan pembangunan nasional diatas# pada pasal > '' No. *6 Tahun *==3 juga dijelaskan empat tahapan peren"anaan  pembangunan# yaitu terdiri dari+. Penyusunan ren"ana Tahap penyusunan ren"ana dilaksanakan untuk menghasilkan ran"angan lengkap dari suatu ren"ana yang siap untuk ditetapkan# yang terdiri dari 3 (empat) langkah# yaitua)

Penyiapan ran"angan ren"ana pembangunan yang bersiat teknokratik# menyeluruh# dan

terukur.  b) &asingmasing instansi pemerintah menyiapkan ran"angan ren"ana kerja dengan  berpedoman pada ran"angan ren"ana pembangunan yang telah disiapkan. ") &elibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan ren"ana pembangunan yang dihasilkan

masingmasing

jenjang

pemerintahan

melalui

musya$arah

peren"anaan

 pembangunan. d) Penyusunan ran"angan akhir ren"ana pembangunan. *. Penetapan ren"ana Penetapan ren"ana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk  melaksanakannya. &enurut 'ndang'ndang ini# ren"ana pembangunan jangka panjang  NasionalDaerah ditetapkan sebagai 'ndang'ndangPeraturan Daerah# sedangkan ren"ana  pembangunan jangka menengah NasionalDaerah dan ren"ana pembangunan tahunan  Nasional Daerah ditetapkan sebagai Peraturan PresidenKepala Daerah. 2. Pengendalian pelaksanaan ren"ana Pengendalian pelaksanaan ren"ana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin ter"apainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam ren"ana melalui kegiatan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan ren"ana tersebut oleh pimpinan KementerianLembagaSatuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya &enteri Negara ,adan Peren"anaan dan Pembangunan Nasional (,APPNAS) dan Kepala ,adan Peren"anaan dan Pembangunan Daerah (,APPDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan  pelaksanaan

ren"ana

pembangunan

dari

masingmasing

pimpinan

KementerianLembagaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan ke$enangannya. 3. 0aluasi pelaksanaan ren"ana 0aluasi pelaksanaan ren"ana adalah bagian dari kegiatan peren"anaan pembangunan yang se"ara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inorrnasi untuk menilai

 pen"apaian sasaran# tujuan dan kinerja pembangunan. 0aluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang ter"antum dalam dokumen ren"ana pembangunan. /ndikator dan sasaran kinerja men"akup masukan (input)# keluaran (output)# hasil (result)# manaat (beneit) dan dampak (impa"t). Dalam rangka peren"anaan pembangunan#  pemerintah# baik Pusat maupun daerah# berke$ajiban untuk melaksanakan e0aluasi kinerja  pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan ungsi dan tanggungja$abnya. Dalam melaksanakan e0aluasi kinerja proyek pembangunan# mengikuti pedoman dan petunjuk   pelaksanaan e0aluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode# materi# dan ukuran yang sesuai untuk masingmasing jangka $aktu sebuah ren"ana. Keempat tahapan tersebut harus diselenggarakan se"ara sistematis# terarah# terpadu# menyeluruh# dan tanggap terhadap perubahan# sehingga dapat membentuk suatu siklus  peren"anaan pembangunan nasional yang utuh. Peren"anaan

Pembangunan

baik

tingkat

Nasional

maupun

tingkat

daerah

menghasilkan en"ana Pembangunan ;angka Panjang (P;P)# en"ana Pembangunan ;angka &enengah (P;&)# en"ana Strategis (enstra)# en"ana Kerja Pemerintah (KP) dan en"ana Kerja (enja). ,erdasarkan '' No. *6 tahun *==3# ruang lingkup peren"anaan  pembangunan Nasional dan Daerah tersebut dapat dibedakan sebagai berikut+. en"ana Pembangunan ;angka Panjang (P;P) P;P Nasional merupakan penjabaran tujuan Nasional kedalam Bisi# misi dan Arah  pembangunan Nasional. Sedangkan P;P Daerah menga"u pada P;P Nasional dan memuat tentang 0isi# misi dan arah dalam pembangunan Daerah. *. en"ana Pembangunan ;angka &enengah (P;&) P;& Nasional merupakan penjabaran dari 0isi# misi# dan program Presiden. Penyusunannya berpedoman pada P;P Nasional# yang memuat strategi pembangunan  Nasional#

kebijakan

umum#

program

KementerianLembaga

dan

lintas

KementerianLembaga# ke$ilayahan dan lintas ke$ilayahan# serta kerangka ekonomi makro yang men"akup gambaran perekonomian se"ara menyeluruh termasuk arah kebijakan iskal dalam ren"ana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersiat indikati. Sedangkan P;& Daerah merupakan penjabaran dari 0isi# misi# dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada P;P Daerah dan memperhatikan P;& Nasional# memuat arah kebijakan keuangan Daerah# strategi pembangunan Daerah# kebijakan umum# dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah# lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah# dan program ke$ilayahan disertai dengan ren"anaren"ana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersiat indikati.

2. en"ana Strategis (enstra) enstra KementerianLembaga pada tingkat nasional memuat 0isi# misi# tujuan# strategi# kebijakan# program# dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan ungsi KementerianLembaga yang disusun dengan berpedoman pada P;& Nasional dan bersiat indikati. Sedangkan enstraSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat daerah memuat 0isi# misi# tujuan# strategi# kebijakan# program# dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan ungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada P;& Daerah dan bersiat indikati. 3. en"ana Kerja Pemerintah (KP) KP merupakan penjabaran dari P;& Nasional# memuat prioritas pembangunan# ran"angan kerangka ekonomi makro yang men"akup gambaran perekonomian se"ara menyeluruh termasuk arah kebijakan iskal# serta program KementerianLembaga# lintas KementerianLembaga# ke$ilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka  pendanaan yang bersiat indikati. Sedangkan KP Daerah merupakan penjabaran dari P;& Daerah dan menga"u pada KP# memuat ran"angan kerangka ekonomi Daerah# prioritas  pembangunan Daerah# ren"ana kerja# dan pendanaannya# baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 6. en"ana Kerja (enja) enja KementerianLembaga pada tingkat nasional disusun dengan berpedoman pada enstra KementerianLembaga dan menga"u pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikati# serta memuat kebijakan# program# dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong  partisipasi masyarakat. Sedangkan enjaSKPD disusun dengan berpedoman kepada enstra SKPD dan menga"u kepada KP# memuat kebijakan# program# dan kegiatan pembangunan  baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peren"anaan pembangunan Nasional dan Daerah diatas harus dilakukan se"ara terpadu# dengan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan memanaatkan ketersediaan sumber  daya# inormasi# ilmu pengetahuan dan teknologi# serta perkembangan dunia global# yang sematamata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.

Pelaksanaan "nggaran Keuangan Daerah dan Negara

Setelah

AP,DN

ditetapkan

se"ara terperin"i

dengan

undangundang#maka

 pelaksanaan di atur lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman kementrian negaralembaga

bagi

dalam pelaksanaan anggaran.Pengaturan dalam keputusan

 presiden tersebut terutama dalam halhal yang belum di perin"idi dalam 'ndang'ndang AP,DN# seperti #alokasi anggaran untuk kantor daerah kementrian Negaralembaga#  pembayaran gaji dalam belanja pega$ai# pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian Negaralembaga# dan alokasi dana perimbangan untuk pro0insikabupatenkota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaanbadan yang menerima. Pemerintahan pusat dan pemerintah pusat dan pemirintah daerah menyampaikanl laporan realisi semester pertama kepada DPDPD pada akhir juli tahun anggran yang  bersangkutan untuk memberi inormasi mengenai perkembangan pelaksanaan AP,NAP,D. Laporan realisasi tersebut menjadi bahan e0aluasi pelaksanaan AP,NAP,D semester   pertama dan

penyesuainperubahan AP,NAP,D pada semester berikutnya.Ketentuan

megenai pegelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan AP,NAP,D ditetapkan tersendiri dalam 'ndang'ndang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih  banyak menyangkut hubung administrati0e antarkementerian negaralembaga di linkungan  pemerintah.

*.3.+

Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan ,elanja Daerah (AP,D)# adalah ren"ana keuangan tahunan

 pemerintah daerah di /ndonesia yang disetujui oleh De$an Per$akilan akyat Daerah. AP,D ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tata"ara tentang pertanggungja$aban pelaksanaan AP,D diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6> Tahun *==6 yang dijabarkan lebih rin"i dalam Permendagri Nomor +2 Tahun *==4 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun *==7 dan Permendagri Nomor *+ Tahun *=++. Dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut#  pemerintah daerah menyusun mekanisme dan prosedur pertanggungja$aban pelaksanaan AP,D yang ditetapkan dengan PeraturanKeputusan Kepala Daerah yang bersangkutan. Se"ara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungja$aban pelaksanaan AP,D men"akup- (a) Laporan ealisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan ,elanja@ (b) Laporan Tahunan@ (") Penetapan aperda Pertanggungja$aban Pelaksanaan AP,D@ dan (d)

0aluasi aperda tentang Pertanggungja$aban Pelaksanaan AP,D dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja$aban Pelaksanaan AP,D. Laporan realisasi semester pertama AP,D yang disertai dengan perkiraan realisasi semester berikutnya disiapkan oleh setiap pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk diteruskan kepada PPKD. Selanjutnya melalui Sekretaris daerah (selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah)# laporan ini disampaikan kepada kepala daerah untuk akhirnya dilakukan pembahasan  bersama DPD. Laporan tahunan merupakan penggabungan dari laporan semester pertama dan laporan semester kedua yang disiapkan oleh setiap SKPD kepada PPKD dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan tahunan tersebut terdiri dari- (a) laporan realisasi anggaran@ (b) nera"a@ (") laporan arus kas@ dan (d) "atatan atas laporan keuangan. Tahap akhir dari proses pertanggungja$aban pelaksanaan AP,D adalah menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada ,adan Pemeriksa Keuangan. Setelah mendapat persetujuan dari ,PK# kepala daerah menyusun aperda tentang  pertanggungja$aban AP,D dan mengirimkannya kepada DPD untuk proses pembahasan. Selanjutnya kepala daerah menyampaikan raperda tesebut kepada gubernur yang  bersangkutan untuk die0aluasi apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak   bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Persetujuan gubernur  tentang e0aluasi raperda merupakan aktor penentu bagi bupati$alikota untuk menetapkan raperda tersebut menjadi perda.

*.3.*

Pelaksanaan Anggaran Keuangan Negara Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal + ;anuari sampai dengan

2+ Desember tahun yang bersangkutan. AP,N dalam satu tahun anggaran me liputi+. %ak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih@ *. Ke$ajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih@ 2. Penerimaan yang perlu dibayar kembali danatau pengeluaran yang akan diterima kembali#  baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui ekening Kas 'mum Negara dengan menggunakan sistem giral. Se"ara garis besar# tahaptahap siklus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut+. Penyusunan AP,N oleh pemerintah@ *. Penyampaian AP,N kepada DPpengesahannya@ 2. Pelaksanaan AP,N oleh pemerintah@

3. Penga$asan pelaksanaan AP,N oleh ,PK@ 6. Pertanggungja$abanPerhitungan Anggaran Negara (PAN)@ 4. Persetujuan '' PAN menjadi '' PAN oleh DP. ,erdasarkan ungsinya# penganggaran pemerintah mempunyai tiga ungsi utama yaitu+. Stabilitas iskal makro# *. Alokasi sumber daya sesuai prioritas# dan 2. Pemanaatan anggaran se"ara eekti dan eisien. 'ntuk men"apai tujuan penganggaran ini# dilakukan dengan tiga pendekatan baru dalam penyusunan sistem penganggaran yaitu+. Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk men"apai disiplin iskal se"ara berkelanjutan. Kementerian negaralembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang diren"anakan dan menyampaikan prakiraan maju yang merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Prakiraan maju yang diusulkan kementerian negaralembaga disetujui oleh presiden dalam keputusan  presiden tentang rin"ian AP,N untuk menjadi dasar bagi penyusunan usulan anggaran kementerian negaralembaga pada tahun anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. *. Penerapan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses peren"anaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negaralembaga untuk menghasilkan dokumen en"ana Kerja dan Anggaran Kementerian  NegaraLembaga (KAKL) dengan klasiikasi anggaran belanja menurut organisasi# ungsi#  program# kegiatan# dan jenis belanja. 2. Penerapan penganggaran berbasis kinerja (A,K). Penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja menekankan pada ketersediaan ren"ana kerja yang benarbenar men"erminkan komitmen

kementerian

negaralembaga sebagai

bagian

dari

proses

penganggaran.

Penyusunan Anggaran ,erbasis Kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara  pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan# termasuk eisiensi dalam pen"apaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja# standar biaya# dan e0aluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang diren"anakan dan standar biaya yang ditetapkan pada a$al siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi dasar dalam menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang diren"anakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan. Standar   biaya# baik yang bersiat umum maupun yang bersiat khusus bagi pemerintah pusat# ditetapkan oleh menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian negaralembaga

terkait. Pengaturan mengenai pengukuran kinerja# e0aluasi kinerja kegiatan# dan e0aluasi kinerja program adalah sebagai berikuta. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja# kementerian negaralembaga melaksanakan pengukuran kinerja.  b. Kementerian negaralembaga melakukan e0aluasi kinerja kegiatan satuan kerja kementerian negaralembaga setiap tahun berdasarkan sasaran danatau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan KAKL tahun berikutnya. ". Kementerian negaralembaga melakukan e0aluasi kinerja program sekurangkurangnya sekali dalam 6 (lima) tahun berdasarkan sasaran danatau standar kinerja yang telah ditetapkan. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan se"ara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik# perlu dilakukan perubahan klasiikasi anggaran agar sesuai dengan klasiikasi yang digunakan se"ara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja# memberikan gambaran yang objekti dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah# menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik# dan memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

2.&

Pela!oran dan '(aluasi "nggaran

Setelah anggaran selesai disusun# organisasi sektor publik melaksanakan apa yang dianggarkan dalam kegiatankegiatan tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran kinerja tidak bisa dilepaskan dari proses pelaporan dan e0aluasi atas akti0itas yang telah dilaksanakan. %al ini menjadi sangat penting karena salah satu ukuran keberhasilan anggaran kinerja adalah kemampuannya untuk diukur dan die0aluasi guna mendapatkan umpan balik. 'ntuk itu# setiap organisasi sektor publik harus melaporkan pada tingkat di mana mereka telah men"apai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya# setiap organisasi harus menyediakan inormasi mengenai akti0itas yang telah dilakukan. /normasi ini seharusnya meliputi input# output# dan out"ome# dan berbagai indikator kualitati lainnya yang dirasakan  perlu. %al ini berbeda dengan pelaksanaan anggaran tradisional yang hanya menekankan  pada pelaporan kuantitati. Ser0i"e orts and A""omplisment (SA) mengukur keberhasilan organisasi dalam 2 indikator+. /ndikator usaha# yakni sumber daya yang digunakan untuk pelayanan (inpust)

*.

/ndikator pen"apaian# yakni pelayanan apa yang dapat disediakan dan di"apai dengan input

yang tersedia (output dan out"ome) 2. /ndikator yang menghubungkan usaha dan pen"apaian# indikator ini dibagi lagi menjadi *#  

yaitu/ndikator eisiensi# perbandingan input dan output /ndikator eekti0itas# perbandingan input dan out"ome Anggaran merupakan ren"ana operasional keuangan yang men"akup suatu estimasi  pengeluaran untuk suatu jangka $aktu tertentu dan ren"ana penerimaan pendapatan untuk  membiayai. Selain itu anggaran dapat juga dideinisikan sebagai proses alokasi sumber daya yang terbatas terhadap permintaan yang tidak terbatas dan satuan mata uang dalam  peren"anaan operasi untuk periode tertentu. Peren"anaan harus berisi inormasi mengenai  jenis dan jumlah pengeluaran yang diren"anakan# tujuan yang dibuat dan alat tujuan keuangan.

Pentingnya Anggaran Anggaran untuk organisasi sektor publik berasal se"ara umum dari penggunaan tingkat pajak atau jumlah yang digunakan untuk jasa. Peran peren"anaan di"apai dengan ukuran moneter (seperti materi# pekerja dan perlengkapan) diperlukan untuk men"apai akti0itas yang diren"anakan dalam periode anggaran. Peran pengendalian di"apai dengan mempersiapkan anggaran yang menunjukkan masukan dan ren"ana yang di"apai. Barian antara anggaran dan aktual menunjukkan di0ergensi sumber daya yang jelas dalam alokasi organisasi pemerintah untuk membolehkan melakukan tugas yang bertanggungja$ab. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil anggaran dengan aktual untuk  meyakinkan tingkat pengeluaran tidak melebihi dan akti0itas dari ren"ana yang terjadi. Ke"uali alasan untuk 0arian yang dianalisa dan langkah perbaikan menghantarkan anggaran dan kembali ke aktual sesuai garis# keseluruhan sistem akan diluar pengendalian. 8leh karena itu# kondisi rele0an# akurat dan laporan yang tepat $aktu posisi aktual dan anggaran diperlukan pada setiap le0el menajemen untuk dapat dimonitor sesuai anggaran.

 

0aluasi

Laporan keuangan yang membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran yang dianggarkan dan aktual utnuk periode tertentu sebagai basis untuk e0aluasi terhadap standar  yang ada. Anggaran juga menyediakan tujuan yang jelas untuk e0aluasi kinerja pada tiap le0el tanggung ja$ab.

BAB III PENUTUP

3.1 

Kesim!ulan

SAPP adalah sistem akuntansi yang meng!olah semua transaksi keuangan# aset# ke$ajiban# dan ekuitas dana pemerintah pusat# yang menghasilkan inormasi akuntansi da n laporan keuangan yang tepat $aktu dengan mutu yang dapat diandalkan# baik yang diperlukan oleh  badanbadan di luar pemerintah pusat seperti DP# maupun oleh berbagai tingkat manajemen

 pada pemerintah pusat.  SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data# pen"atatan#  pengikhtisaran# sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungja$aban  pelaksanaan AP,D yang dapat dilakukan se"ara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. Peren"anaan anggaran keuangan daerah se"ara keseluruhan men"akup penyusunan Kebijakan 'mum AP,D sampai dengan disusunnya an"angan AP,D terdiri dari beberapa tahapan

 proses peren"anaan anggaran daerah.  Se"ara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungja$aban pelaksanaan AP,D +. *. 2. 3.

men"akupLaporan ealisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan ,elanja Laporan Tahunan Penetapan aperda Pertanggungja$aban Pelaksanaan AP,D 0aluasi aperda tentang Pertanggungja$aban Pelaksanaan AP,D dan Peraturan Kepala



Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja$aban Pelaksanaan AP,D. Anggaran merupakan ren"ana operasional keuangan yang men"akup suatu estimasi  pengeluaran untuk suatu jangka $aktu tertentu dan ren"ana penerimaan pendapatan untuk  membiayai.