1. SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Indonesia menghadapi masalah serius terkait dengan hak dan kesejahteraan anak-anak. Hampir setengah dari anak-anak Indonesia berusia antara 13 dan 18 tahun putus sekolah; hampir tiga juta anak terlibat dalam perburuhan anak berpotensi berbahaya, dan sekitar 2,5 juta anak Indonesia menjadi korban kekerasan setiap tahun. Lebih dari 80% anak-anak sedang menjalani proses peradilan berakhir di belakang bar dan jumlah yang lebih besar adalah tanpa bantuan
hukum. Statistik
ini
menggarisbawahi
kebutuhan
untuk
mengintensifkan dan memperkuat upaya saat ini untuk meningkatkan perlindungan anak di Indonesia. 2008 review dari Pemerintah Program Negara Indonesia dan UNICEF Kerjasama menyoroti hubungan antara kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak dan pengembangan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.
Kesenjangan yang signifikan tetap dalam ketersediaan informasi pembangunan kerangka kebijakan di Indonesia dan aktual, on-the-tanah program di bidang hak-hak anak dan perlindungan anak. Ada kebutuhan mendesak untuk berpindah dari penyediaan ad-hoc, responsif, dan donor-driven upaya perlindungan anak ke sistem anak strategis dan komprehensif perlindungan.
Sistem seperti menggunakan proses standar untuk mengumpulkan data, menggunakan data tersebut untuk program-program desain, dan alamat keprihatinan perlindungan anak dalam yang lebih luas sosial, ekonomi, konteks politik dan hukum.
Dalam konteks ini bahwa Columbia University dan Universitas Indonesia, bekerja sama dengan UNICEF dan Departemen Perencanaan Bahasa Indonesia (BAPPENAS) mendirikan Universitas berbasis “Center of Excellence”, Pusat tentang Perlindungan Anak, yang akan berfungsi sebagai model dari akademisi, pemerintah dan keterlibatan masyarakat sipil yang memberikan kontribusi untuk sistematisasi dan profesionalisasi perlindungan anak di Indonesia melalui penelitian, analisis dan evaluasi.
Pusat ini difokuskan pada membangun kapasitas praktisi pemerintah, profesional muncul, para pemimpin masyarakat sipil dan akademisi. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan seragam, solusi berkelanjutan untuk masalah kompleks yang mempengaruhi anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, ia mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di kawasan Asia / Pasifik.
Negara Indonesia, saat ini sedang mengembangkan kesejahteraan anak dan keluarga yang fokus pada sistem untuk pencegahan dan merespon semua bentuk – bentuk kekerasan pada anak. Hal ini merupakan refleski pada pendekatan baru pada upaya perlindungan anak secara internasional.
Kendati negara Indonesia telah mengembangkan sebuah kerangka kerja progresif untuk hak-hak anak, hanya saja dalam pelaksanaannya kurang mampu berkembang untuk perlindungan anak. Disisi lain, belum ada mandat secara jelas bagi sebuah lembaga untuk mengelola pelayanan pencegahan dan merespon masalah-masalah anak terkait dengan kewenangan dan akuntabilitas untuk melindungi secara legal dan efektif.
Pendekatan dalam penyediaan layanan perlindungan anak berbasis sistem mulai dikembangkan berbeda dengan pendekatan tradisional yang dijalankan saat ini. Dimana, dalam pendekatan tradisional dilakukan berdasarkan respon yang berbasis kesejahteraan, lebih dipimpin oleh NGOs, berorientasi pada kedaruratan, berbasis pada issu (seperti perdagangan anak; peradilan anak), bekerja berdasarkan jaringan dan bukan sistem; dan hanya terfokus pada kelompok anak yang termarjinalkan dan rentan, serta layanan perlindungan anak lebih mengedepankan pada respon atau gejala saja.
Upaya untuk mengadopsi pendekatan ”membangun sistem” ini merupakan upaya untuk mengkerangkakan kembali sebuah pendekatan pada anak yang membutuhkan atau beresiko, memikirkan kembali bagaimana membangun strategi
untuk
perlindungan
persekutuan/kemitraan, memprogramkan kembali
anak,
bagaimana intervensi
mendifinisikan
peran,
apa
tanggungjawab,
dari masing
itu serta
masing stakeholder
diperlindungan anak.
Kerja–kerja yang dilakukan dalam membangun sistem merupakan kerja-kerja yang komprehensif yang saling terkait satu dengan lainnya atau saling berinteraksi dalam kondisi yang harmonis dan teratur. Komponen yang saling terkait antara lain adalah kerangka hukum dan kebijakan yang kuat untuk PA, tersedianya anggaran yang memadai, koordinasi multi sektoral, sistem layanan pencegahan yang ramah anak dan responsif, tenaga kerja PA yang profesional, pengawasan dan regulasi, serta data dan informasi yang kuat tentang isu isu PA.
Dalam sistem perlindungan anak meliputi: a. Pencegahan terhadap kekerasan, penelantaran, perlakukan salah dan eksploitasi yang direspon secara efektif ketika hal tersebut muncul serta menyediakan layanan yang dibutuhkan, rehabilitasi dan kompensasi terhadap para korban b. Memperoleh pengetahuan tentang akar penyebab kegagalan pada perlindungan anak dan sejauhmana mengetahui tentang kekerasan , penelantaran, eksploitasi dan perlakukan salah terhadap anak disemua kondisi. c. Mengembangkan kebijakan dan regulasi, yang mempengaruhi untuk tindakan pencegahan dan penanganan, dan bagiamana memastikan perkembangannya. d. Mendorong partisipasi anak baik laki dan perempuan, orang tua, wali dan masyarakat, international dan nasional NGO serta masyarakat sipil. Pendekatan Perlindungan Anak Berbasis Sistem Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai primary duty bearer dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak hak anak dan perlindungan anak
Negara mengakui anak sebagai pemegang hak dan berhak atas perlindungan, mempromosikan tanggungjawab dan akuntabilitas negara untuk kesejahteraan anak. Fokus pada pencegahan kekerasan disumber masalahnya, pengembangan sistem kesejahteraan yang dilaksanakan oleh negara yang komprehensif (bukan jejaring kerja/proyek), menjangkau semua anak dan fokus pada keluarga dan masyarakat.
Kerja kerja berbasis sistem lebih teroganisir dan bersungguh sungguh, dapat diprediksi, interaktif dan saling terkait satu sama lainnya.
Sistem perlindungan anak yang efektif mensyarakatkan adanya komponenkomponen yang saling terkait. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi: a. Layanan Kesejahteraan Sosial Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, yang kemudian dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat.
Kapasitas pekerja sosial provinsi, kabupaten, dan masyarakat perlu diperkuat. Tugas dan tanggung jawab yang baru ditetapkan dan akuntabilitas harus menentukan kapasitas yang diperlukan di setiap tingkatan.
b. Kerangka kerja legal/peraturan perundang-undangan Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan dan sesuai dengan standard inernasional.. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan ditingkat pusat. Kerangka hukum dan peraturan ditingkat
provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka hukum nasional. Meliputi kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. c. Perubahan sikap/ perilaku Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Meliputi, kampanye dan lobby; pemahaman media; ekspresi pendapat anak; debat nasional; membangun kapasitas, dan lain sebagainya.
Pelayanan Sosial Melalui Pendekatan Sistem Rangkaian dari layanan sosial perlindungan anak ditingkat masyarakat dimulai dari pelayanan pencegahan primer, sekunder sampai layanan penanganan tersier,
Mediasi Keluarga ; Identifikasi dini; Dukungan keuangan ‘ Asuhan petirahan (Respite care)
Kampanye
Kesadaran
;
Pendidikan,
media,
Kelompok
Pengasuhan
Pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka.
Meliputi kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat ketrampilan orangtua dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak.
Pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak anak yang beresiko dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak anak misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi.
Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif.
Semua rangkaian sistem baik tertier, sekunder dan primer harus saling terhubungkan dalam sebuah rangkaian kesatuan perlindungan bagi anak-anak.
Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Sebagai Pendekatan Berbasis Sistem Pada pendekatan berbasis sistem lebih mengedepankan porsi terbesar pada layanan primer (kampanye kesadaran, pendidikan, media, dll). Dimana, hal ini
lebih banyak dilakukan diranah masyarakat hingga menyentuh wilayah keluarga dan anak secara langsung. Anak dan keluargalah menjadi sasaran utama dalam layanan berbasis sistem ini.
Dalam menyediakan layanan primer, KPAD/KPAD sudah memposisikan diri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat khususnya di Desa/Kelurahan. KPAD/KPAK merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan
upaya
upaya
pencegahan
dengan
membangun
kesadaran
masyarakat dengan tujuan terjadinya perubahan sikap dan perilaku tentang dampak yang tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak. Selain itu, KPAD juga mengupayakan adanya kebijakan dan kertersediaan anggaran di tingkat desa, membangun peran serta aktif dari anak, masyarakat dan pemerintah secara bersama sama, serta membangun sistem rujukan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
KPAD/KPAK pun bekerja pada layanan sekunder, seperti melakukan mediasi dan konsultasi bagi masalah masalah anak yang terjadi dlingkungan mereka tinggal. Kepercayaan penuh masyarakat kepada KPAD, membuat KPAD harus bertindak demi kepentingan terbaik anak. Membangun jejaring untuk proses penanganan anak lebih lanjut kesistem rujukan baik di Tk Kecamatan/ kabupaten.
Sebagian KPAD/KPAK yang tebentuk saat ini sudah menjadi bagian dalam struktur layanan perlindungan anak di Kecamatan/Kabupaten, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam layanan perlindungan anak dari Desa/Kelurahan – Kecamatan dan Kabupaten.
Menilik peran dan fungsi KPAD dengan lebih mengedepankan pada pencegahan, sangatlah bersinergi pada pendekatan perlindungan anak masa kini dan merupakan bentuk nyata dari sebuah pendekatan yang berbasis sistem yang langsung menyentuh ranah anak dan keluarga.
2. Sistem Perlindungan Anak Di Indonesia Kedudukan Anak Menurut KUHPerdata a.
Pengertian Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah
b.
Ketentuan Pasal 250 KUHPerdata : Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan yang sah memperoleh suami ibu dari anak tersebut sebagai anaknya.
c.
Ada kemungkinan anak tersebut bukan dibenihkan oleh suami ibu dari anak tersebut.
d.
Dengan demikian suami ibu tersebut dapat menyangkal keabsahan status anak.
Penyangkalan Anak Oleh Suami Ibu Harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.
Selama 300 hari ditambah 180 hari sebelum kelahiran anak, suami tersebut dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami-istri.
b.
Jika kelahiran anak hasil hubungan zina si ibu tersebut disembunyikan dari suaminya, suami tersebut dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan bukan anaknya. Pasal 253 KUHPerdata
c.
Kelahiran anak setelah ada keputusan perpisahan meja dan tempat tidur melewati batas waktu 300 hari. Pasal 254 KUHPerdata
Pembuktian Anak
a.
Menurut ketentuan pasal 261 KUHPerdata keabsahana seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran.
b.
Selain dengan akta kelahiran, pembuktian keabsahan seorang anak adalah dengan akta perkawinan orang tuanya.
c.
Dalam hal akta perkawinan tidak ada atau hilang maka kedudukan anak sah tersebut tidak dapat dibantah jika orang tuanya hidup bersama sebagai layaknya suami istri.
Anak Alam dan Anak Sumbang a.
Pengertian anak alam : anak alam adalah anak yang dilahirkan dan dibenihkan di luar perkawinan oleh seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan dan bukan dilahirkan oleh mereka yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat.
b.
Pengertian anak sumbang : anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mempunyai hubungan darah.
Pengakuan Anak a.
Pengertian pengakuan anak adalah pengakuan anak luar kawin yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pengakuan anak dapat dibedakan menjadi : 1) Pengakuan anak sukarela 2) Pengakuan anak secara terpaksa
Pengakuan anak Secara Sukarela Ayah atau ibu membuat suatu pernyataan yang berisi pengakuan terhadap anak luar kawin, dengan demikian berarti ayah/ibu melakukan suatu tindakan pribadi untuk menerima suatu kewajiban sebagai ayah/ibu sebagai anaknya. Pengakuan Secara Terpaksa
Hal ini terjadi dengan satu keputusan hakim ditetapkan adanya keturunan dari seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dalam suatu proses mengenai penentuan kedudukan hukum seseorang. Akibat Hukum Pengakuan Anak Adalah : bahwa antara orang tua yang mengakui dan anak yang diakui timbul hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Pengesahan Anak Pengertian pengesahan anak adalah suatu upaya hukum dengan mana anak yang diakui mendapatkan hak yang sama dengan seorang anak yang sah. Cara Pengesahan Anak a.
Dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua tersebut
b.
Dengan
jalan
surat
pengesahan,
permohonan
pengesahan
anak
disampaikan kepada presiden dengan mendengar nasihat dari Mahkamah Agung.
Kedudukan anak Menurut UU Perkawinan UU perkawinan hanya mengenal 2 golongan anak : a. Anak sah dari kedua orang tuanya a. Pasal 42 UUP, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah b. Anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya. Penyangkalan Sahnya Anak a.
Menurut pasal 44 ayat 1 UUP, memberi hak kepada suami untuk mengajukan sangkalan atas keabsahan seorang anak yang lahir dari perkawinan, penyangkalan itu hanya dapat dilakukan dengan alasan zina.
b.
Cara Penyangkalan anak Tidak diatur secara terperinci dalam UUP maupun dalam PP No. 9 th 1975 hanya diserahkan kepada pengadilan untuk menentukan sah atau tidaknya anak.
c.
Penyangkalan Anak Dapat dilakukan oleh : 1. Oleh suami yang istrinya melahirkan anak yang disangkal 2. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah kerabat, kekeluargaan dari pihak suami yang mempunyai hubungan darah dengan suami.
2. KEDUDUKAN ANAK DI INDONESIA Berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang anak mengatakan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/sebagai akibat perkawinan yang sah. Masuk kepada substansi tentang nilai anak, ada beberapa substansi mengenai nilai anak di Indonesia, antara lain: a. Nilai anak dalam hubungannya dengan kebudayaan; Sangat menentukan dan terkait dengan apakah anak itu semata-mata sebagai pewaris, penerus nama keluarga, tenaga kerja murah, membantu ekonomi keluarga, jaminan di hari tua, atau dikehendaki untuk dikasihi orang tuanya sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. b. Arti atau nilai anak bagi orang tua; Menurut majalah dharma Wanita 1993 no. 92 halaman 65 menyebutkan bahwa anak adalah rahmat Allah, amanah Allah, barang gadaian, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, makhluk yang harus dididik. c. Arti lain tentang anak;
Nilai jenis kelamin, bahwa anak itu terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu lakilaki dan perempuan dimana anak laki-laki cenderung mempunyai nilai yang lebih menguntungkan daripada anak perempuan. d. Anak mempunyai nilai positif dan negatif Suatu contoh nilai positif anak: melanjutkan garis keturunan, pengikat suami istri, membina kebahagiaan. Suatu contoh nilai negatif anak: kenakalan anak, biaya menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Terkait dengan nilai anak tersebut di atas tentu tidak akan lepas dan akan saling terkait dengan angkastatistik dan masalah kependudukan di Indonesia. Beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesiaantara lain: a.
Jumlah penduduknya besar
b.
Pertumbuhan penduduk yang cepat
c.
Penyebaran penduduk yang tidak merata
d.
Komposisi penduduknya kurang menguntungkan
e.
Mobilitas penduduknya rendah
Indeks kependudukan merupakan sebuah gambaran mengenai kependudukan di suatu negara. Indeks kependudukan suatu negara dapat dipahami dengan menganalisis struktur penduduk dan komposisinya. Menurut strukturnya, penduduk dibagi ke dalam tiga (3) kelompok, yaitu sebagai berikut: a.
Anak-anak, yaitu struktur penduduk dengan rentang usia 0 – 14 tahun atau bisa disebut usia belum produktif
b.
Dewasa, yaitu struktur penduduk dengan rentang usia 15 – 64 tahun atau disebut dengan usia produktif
c.
Usia lanjut (manula), yaitu struktur penduduk dengan usia 65 tahun ke atas disebut usia tidak produktif
3. SISTEM
PEMBERIAN
PELAYANAN
KESEJAHTERAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa “orangtua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak”. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-Masyarakat-dan Orangtua untuk kepentingan
terbaik
bagi
anak
agar
meningkatnya
efektivitas
penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal. Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggug jawab
negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan. Permasalahan anak telah direspon oleh berbagai Kementerian/ Lembaga terkait, antara lain Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Pendidikan, Agama, Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Hukum dan HAM, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Lembaga donor dan lembaga kesejahteraan social di tingkat nasional maupun wilayah. Di lingkup Kementerian Sosial (selanjutnya disebut Kemensos) untuk
mempercepat penanganan masalah sosial anak, pada tahun 2009 Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui kegiatan uji coba penanganan anak jalanan di lima wilayah yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta. PKSA dikuatkan melalui kebijakan pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas
Pembangunan
Nasional,
dimana
diperlukan
penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selanjutnya PKSA dikuatkan lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menetapkan PKSA sebagai program prioritas nasional yang meliputi PKSA Balita, PKSA Terlantar, PKS-Anak Jalanan, PKS-Anak yang Berhadapan dengan Hukum, PKS-Anak Dengan Kecacatan, dan PKS-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan untuk operasionalisasi PKSA telah diterbitkan Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 29/RS-KSA/2011 Tentang Pedoman Operasional PKSA. Mulai tahun 2010, layanan PKSA telah diperluas jangkauan target sasaran maupun wilayahnya. PKSA dikembangkan dengan perspektif jangka panjang sekaligus untuk menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk merespon tantangan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial anak yang berbasis Perwujudan perubahan
dari
kesungguhan
paradigma
dalam
Kementerian
pengasuhan,
hak.
Sosial mendorong
peningkatan
kesadaran
masyarakat, penguatan tanggung jawab orangtua/ keluarga,
dan
perlindungan anak yang bertumpu pada keluarga dan masyarakat, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat merespon keberagaman kebutuhan melalui tabungan. PKSA merupakan respon sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada upaya pencegahan melalui lima komponen program yaitu: 1) pemenuhan kebutuhan
dasar, 2) aksesibilitas terhadap
pelayanan sosial dasar, 3) pengembangan potensi dan kreativitas anak, 4) penguatan tanggung
jawab orangtua, dan 5) penguatan lembaga
kesejahteraan sosial anak. Secara konseptual PKSA lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahuntahun sebelumnya karena sudah berdasarkan pendekatan kepada anak, orangtua atau keluarga (family base care), dan kepada masyarakat yaitu lembaga kesejahteraan sosial yang khusus menangani anak (LKSA). Sebelumnya, pengasuhan anak dan masalah-masalah perlindungan anak hanya difokuskan pada anak. Keluarga dan masyarakat belum banyak disentuh. Misalnya penanganan anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum lebih banyak diserahkan ke lembaga atau panti sosial dimana di dalam penanganannya orangtua atau keluarga pengganti kurang dilibatkan. Anak lebih banyak dicabut dari lingkungan keluarga. Isu ini dipertegas dengan banyaknya jumlah panti asuhan. Hasil penelitian Save the Children, Depsos RI dan Unicef, 2007, “memperkirakan terdapat 5.250 hingga 8.610 panti asuhan seluruh Indonesia atau terdapat 225.750 hingga 315.000 anak jika jumlah panti sebanyak 5.250 dan 370.230 hingga 516.600 anak jika jumlah panti 8.610”. Walaupun orangtua mereka masih lengkap, karena faktor kemiskinan dan agar anak dapat terpenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh layanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan) mereka memasukkan anaknya ke panti asuhan.
Tiga tahun terakhir ini (2010, 2011, dan 2012), jumlah anak yang telah dilayani melalui panti, luar panti, jumlah tenaga, dan jumlah lembaga yang telah diintervensi melalui PKSA adalah sebagai berikut: Tabel 1.
Jumlah anak melalui Panti dan Luar Panti, SDM dan
Lembaga yang telah di Intervensi melalui PKSA No Jenis Pelayanan 2010 2011 2012 1. Pelayanan dalam panti 2.575 2.470 2.460 2. Pelayanan luar panti 138.64 158.01 170.46 3. Sumber daya manusia (Pekerja 350 855 1.111 1 5 1 4 Lembaga kesejahteraan sosial 5.833 5.833 6.728 Sosial) Sumber: Direktorat Kesejahteraan Anak, 2013. Dari hasil evaluasi Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak dalam implementasi PKSA masih terdapat kendala antara lain : a. PKSA belum memiliki data prevalensi yang baik tentang masalah perlindungan anak dan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif, b. Ada beberapa kasus pemanfaatan bantuan yang digunakan tidak mendorong perubahan perilaku seperti digunakan untuk modal usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, membayar sewa rumah dan utang serta membeli hewan peliharaan, c. Belum
adanya
rumusan
indikator
tentang
orangtua/keluarga yang dapat merawat dan melindungi anak-anak dengan kecacatan, dan d. Terbatasnya lembaga pelayanan sosial masyarakat, sarana dan prasarananya dalam menangani masalah sosial anak dengan kecacatan. Pada
tahun
2011
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(BAPPENAS) bekerjasama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia, dan Bank Dunia telah melakukan
kajian yang
berfokus pada PKSA yaitu menganalisis proses pelaksanaan program serta kontribusinya terhadap pengembangan pendekatan perlindungan. Hasil kajian tersebut menunjukkan antara lain : “PKSA memberikan manfaat yang sangat berharga kepada mereka yang membutuhkan, meskipun pelaksanaan program tersebut masih memiliki banyak kekurangan”. Dari hasil penelitian ini juga terungkap bahwa pelaksana PKSA belum memiliki data dasar untuk mengukur keberhasilannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu: a. Jumlah anak terlantar (termasuk anak balita), anak jalanan, anak- anak berhadapan dengan hukum, anak-anak penyandang cacat, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mampu mengakses layanan dasar meningkat. b. Persentase orangtua atau keluarga yang bertanggung jawab dalam perawatan dan perlindungan anak meningkat. c. Jumlah anak yang mengalami masalah sosial menurun. d. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan jasa perlindungan bagi anak-anak meningkat. e. Jumlah pelayanan yang diberikan LKSA (Lembaga Pelaksana PKSA) meningkat. f. Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial di bidang kesejahteraan sosial meningkat. g. Jumlah kerangka hukum yang mengatur perawatan dan perlindungan anak sebagai dasar hukum PKSA bertambah. Hasil penelitian ini mengharapkan KEMENSOS dan BAPPENAS harus bekerja dengan lebih terstruktur untuk mempromosikan integrasi perlindungan anak dalam kebijakan Negara di bidang sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian dan bukti yang dapat membantu pengembangan sistem kesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan anak.
Sehubungan dengan masih adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan kesejahteraan, pengasuhan, danperlindungan anak khususnya dalam pelaksanaan PKSA, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial memandang perlu melakukan penelitian kebijakan ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti terbaik dalam mendukung pengembangan kebijakan, memperjuangkan penyusunan peraturan yang memadai, berpusat pada anak, keluarga, dan masyarakat serta non diskriminatif. Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak mulai dari UndangUndang Dasar, Undang-Undang, Presiden
sampai
dengan
Peraturan Pemerintah,
Keputusan
Menteri,
Instruksi
namun
dalam
implementasinya belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana serta sistem yang memadai, sehingga masih banyak bermunculan permasalahan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Pada 2011 jumlah Anak Balita Terlantar 1.224.168 jiwa atau sekitar 5,77 persen dari 21,22 juta jiwa anak Balita, Anak Terlantar 3.115.777 jiwa atau 5,36 persen dari 58,17 juta jiwa anak usia 5-17 tahun (Kementerian Sosial RI Dalam Angka 2012), dan anak dengan disabilitas pada tahun 2009 berjumlah 438,39 ribu jiwa atau 0,55 persen dari jumlah seluruh anak (Profil PMKS, 2011). Disamping permasalahan
konvensional
permasalahan
kontemporer
HIV/AIDS
yang
belum
tersebut, seperti
saat
anak
terakomodir
ini
banyak
dengan
dalam
muncul
narkoba
substasi
atau
peraturan
perundang-undangan. Jumlahnyapun belum terdata secara regular oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi tergantung dari pelaporan keluarga ataupun masyarakat. Kesejahteran, Pengasuhan, Dan Perlindungan Anak Kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak adalah tiga konsep
yang tidak terpisahkan dimana untuk mencapai kesejahteraan, anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Bab ini menguraikan tentang
ketiga
konsep
tersebut
dan
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya. A. Kesejahteraan Anak Sebagaimana diuraikan dalam Child and Family Services Review process, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan
dalam
kerangka
berikut
yaitu
:
Pertama,
kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak- anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Dalam hal ini kunjungan pekerja sosial dengan anak-anak dan orangtua merupakan hal yang penting, karena hasil penelitian pada 52 negara bagian dan teritori telah menemukan hubungan yang kuat dan positif yang signifikan secara statistik antara kunjungan petugas sosial dengan anak-anak dan hasil keselamatan dan/kesejahteraan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biro Anak, ada nilai "kekuatan" untuk kunjungan petugas sosial dengan anak yang berkaitan “pencapaian
secara
bermakna
dengan
nilai
substansial” untuk peringkat kelima dari tujuh hasil
(www.acf.hhs.gov/program/ cb, diambil September 28, 2004). Kedua, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai
untuk
memenuhi
kebutuhan pendidikan
mereka.
Ketiga,
kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka. (CHILD WELFARE, For The Twenty-First Century, 2005) Dalam kenyataannya, yang pertama adalah yang paling umum dan paling luas cakupannya.
Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan
bahwa
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. B. Pengasuhan Anak Pengasuhan adalah sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan
lainnya.
Sebesar
apa sense of giving pelaku
pengasuhan menjadi kunci yang akan menentukan kualitas proses pengasuhan yang didapatkan anak (Goldenline, STIF in Padang, 10_12_2013). Anak merupakan anugerah yang tidak dapat dinilai oleh apapun bagi pasangan suami isteri yang membentuk dalam suatu keluarga. Karena tidak setiap pasangan suami isteri diberikan keturunan berupa anak. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini harus mendapatkan kehidupan yang layak. Sampai seorang Aristoteles, mengatakan bahwa “anak layaknya bagian tubuh orangtuanya, oleh sebab itu orangtua memiliki hak atas pengasuhan anaknya”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh John Lock, yang mengatakan “anak diproduksi atas jerih payah orangtua, oleh sebab itu orangtua punya hak
atas
pengasuhan
anaknya”. Bahkan menurut teori property
dikatakan, bahwa anak adalah milik orangtua. Oleh karena itu, anak wajib diasuh dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Menurut Mohamad Afrizal, pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada masa kritis yaitu usia 0-8 tahun. Kehilangan pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orangtua, baik untuk sementara maupun selamanya, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis lainnya sangat mempengaruhi kesehatan
fisik dan psikologisnya. Dengan demikian, kehilangan atau berpisah dari keluarga ini akan meningkatkan risiko kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Risiko ini akan meningkat, apabila kehilangan ini terjadi dalam masa kritis pertumbuhan anak, yaitu masa awal kanak-kanak. Akibat bencana alam, perang, perceraian, kematian orangtua dan anggota keluarga lainnya,
dan
mengalami
kelahiran
kesulitan
tak dikehendaki berkembang
seorang
menjadi
anak
manusia
dapat dewasa
seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan dengan mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang, maka secara konseptual pengasuhan adalah upaya dari lingkungan agar kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) terpenuhi dengan baik dan benar, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Akan tetapi, praktiknya tidaklah sesederhana itu karena praktik ini berjalan secara informal, sering dibumbui dengan hal-hal yang tanpa disadari dan tanpa disengaja serta lebih diwujudkan oleh suasana emosi rumah tangga sehari-hari yang terjadi dalam bentuk interaksi antara orangtua dan anaknya serta anggota keluarga lainnya. Dengan demikian hubungan inter dan intra personal orang-orang di sekitar anak tersebut dan anak itu sendiri sangat memberi warna pada praktik pengasuhan anak. Menurut Sunarwati dalam Mohamad Afrizal (2007), pengasuhan anak oleh substitusi ibu, baik yang paruh waktu (misalnya di tempat penitipan anak) maupun
yang punya waktu (misalnya
oleh
pramusiwi) harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut di atas yaitu pada dasarnya agar prinsip asah, asih, dan asuh didapatkan anak dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dalam pengasuhan anak ada empat
hal
yang
harus
dipenuhi,
yaitu
bahwa
setiap
anak
membutuhkan orangtua, dan tumbuh secara alamiah dengan saudara kandung yang dimilikinya, di dalam rumah mereka sendiri, dan di dalam lingkungan yang mendukungnya (http://mohamadafrizal. wordpress.com/paud/pengasuhan-anak/, diunduh 10_12_2013). C. Perlindungan Anak Di Indonesia, Perlindungan Anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi
secara
diperdagangkan,
anak
ekonomi yang
dan/atau menjadi
seksual,
korban
anak
yang
penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Azas dan Tujuan Perlindungan Anak Penyelenggaraan
perlindungan
anak
berazaskan
Pancasila
dan
berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak;
hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat
anak.
Perlindungan
anak
bertujuan
untuk
menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat
perlindungan
dari
kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakekat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita- cita dan tujuan bangsa Indonesia. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 4.
STANDAR PELAYANAN LEMBAGA PENGASUHAN ANAK Layanan Perlindungan Anak (Child Protective Services/ CPS) Program layanan perlindungan anak ( CPS) merupakan program inti di semua lembaga kesejahteraan anak yang mengupayakan keselamatan anak bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Lebih luas,
CPS
“mengacu pada perangkat hukum yang sangat khusus, mekanisme pendanaan, respon lembaga bersama pemerintah untuk melaporkan penyalahgunaan dan penelantaran anak” (Waldfogel, 1999). Dasar program CPS berasal dari hukum yang dibentuk di setiap negara yang mendefinisikan kekerasan dan
penelantaran anak serta menentukan
bagaimana lembaga CPS harus menanggapi laporan penganiayaan anak. Pekerja sosial di lembaga-lembaga CPS memiliki tanggung jawab untuk mengatasi efek dari penganiayaan, menerapkan respon layanan yang akan
menjaga
anak-anak dan remaja aman dari penyalahgunaan dan
penelantaran, serta bekerjasama dengan keluarga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penganiayaan di masa yang akan datang (Depanfilis & Salus 2003, Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia US, 1988). Dalam mendukung kesejahteraan anak dan remaja para penulis (Altman;
Cohen, Hornsby, and Priester; Kemp, Allen- Eckard, Ackroyd, Becker, and Burke; and Chahine and Higgins) dalam tulisannya Systemic Issues in Child Welfare, fokus pada beberapa faktor kunci dalam bekerja dengan keluarga yaitu melibatkan anak dan remaja, keluarga dan masyarakat dalam proses asesmen melalui konfrensi tim. Filosofi layanan perlindungan anak menurut De Panfilis dan Salus 2003, Lembaga Layanan Perlindungan Anak bekerja berdasarkan keyakinan filosofis bahwa setiap anak memiliki hak untuk pengasuhan dan pengawasan yang memadai dan bebas dari penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Hukum melindungi anak-anak dan remaja, menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab orangtua untuk memperhatikan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan kesehatan anak-anak mereka terpenuhi secara memadai. Asumsi lainnya adalah bahwa Layanan Perlindungan Anak harus campur tangan ketika orangtua meminta bantuan atau gagal, atau lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka dan menjaga mereka agar aman dari penyalahgunaan atau penelantaran, seperti yang didefinisikan oleh undang-undang negara sipil (Gerald P. Mallon and Peg Mc Cartt Hess, 2005). Penyalahgunaan dan Penelantaran Anak Penelantaran dapat didefinisikan sebagai kelalaian dalam pengasuhan oleh orang yang bertanggung jawab (misalnya, orangtua atau pengasuh lainnya), yang mengakibatkan kerugians ignifikan atau risiko bahaya yang
signifikan
terhadap
anak
dan
remaja
(Dubowitz,
2000).
Penelantaran lebih lanjut dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi pengawasan, kesehatan.
kebutuhan dan
dasar
anak-anak
perlindungan,
dalam
pemeliharaan,
perawatan pendidikan,
fisik, dan
Kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang ditimbulkan oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak atau remaja itu, yang mengakibatkan cedera fisik yang signifikan atau risiko cedera tersebut (Dubowitz, 2000). Contoh tindakan yang ditimbulkan termasuk meninju, memukul, menendang, menggigit, mengguncangkan, melempar, menusuk, mencekik, membakar, atau memukul dengan tangan, tongkat, tali, atau benda lain (Goldman & Salus, 2003). Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual tanpa kesepakatan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak dan remaja, atau eksploitasi seksual terhadap anak (Berliner, 2000) oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Pelecehan seksual anak termasuk perilaku yang lebih luas, seperti oral, anal penetrasi penis, atau alat kelamin, digital anal atau genital atau penetrasi lain, kontak kelamin dengan non intrusi, cumbuan payudara anak atau pantat, penampilan senonoh, supervisi yang tidak memadai atau tidak dari kegiatan sukarela seksual anak, dan penggunaan anak atau remaja dalam prostitusi, pornografi, kejahatan internet, atau kegiatan seksual eksploitatif lainnya (Goldman & Salus, 2003). Penganiayaan psikologis dapat didefinisikan sebagai pola berulang dari perilaku atau kejadian ekstrim oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak yang menyampaikan kepada anak bahwa ia tidak berharga, cacat, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam, atau hanya bernilai jika menemukan orang lain yang membutuhkan, oleh orang yang
bertanggung
profesional
Amerika
jawab tentang
atas pengasuhan anak (Masyarakat Penyalahgunaan
Anak,
1995).
Penganiayaan psikologis meliputi baik tindakan pelecehan terhadap anak atau remaja dan kelalaian dalam pengasuhan. Bentuk penganiayaan psikologis termasuk penolakan secara angkuh (misalnya, perilaku
bermusuhan menolak dan merendahkan); teror (misalnya, ancaman untuk
menyakiti
anak atau seseorang yang penting untuk
anak),
mengeksploitasi atau merusak (misalnya, mendorong anak atau remaja untuk berpartisipasi dalam merusak diri sendiri atau perilaku kriminal); menyangkal respon emosional (misalnya, mengabaikan atau gagal untuk mengekspresikan kasih sayang), dan mengisolasi (misalnya, membatasi anak mendapatkan pengalaman sesuai dengan tahapan perkembangan) (Brassard & Hart, 2000). Tahapan proses Layanan Perlindungan Anak Untuk memenuhi tujuan perlindungan anak, CPS menerima laporan penganiayaan
anak
yang
dicurigai,
menilai risiko dan keamanan
anak-anak dan remaja, dan menyediakan atau mengatur layanan untuk meningkatkan keamanan, kestabilan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja yang telah disalahgunakan atau diabaikan atau yang beresiko disalahgunakan
atau
ditelantarkan.
Setiap
penanganan
masalah
dilakukan melalui satu atau lebih rangkaian tahapan proses CPS yaitu: (1) penerimaan, (2) asesmen awal/investigasi, (3) penilaian keluarga, (4) perencanaan intervensi, (5) penyediaan layanan, (6) Evaluasi kemajuan kasus, dan (7) penutupan kasus. Keputusan kunci bervariasi pada masing-masing tahapan proses (De Panfilis & Salus, 2003).
Intake (penerimaan) CPS bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi laporan pelecehan dan penelantaran anak yang dicurigai. Keputusan kunci pada tahap ini adalah: (1) menentukan apakah informasi yang dilaporkan sesuai kriteria yang ada dalam pedoman lembaga untuk penganiayaan anak yang didasarkan hasil kontak tatap-muka dengan anak atau remaja dan keluarganya dan (2) untuk menentukan
urgensinya, lembaga harus menanggapi laporan tersebut. Petugas penerimaan mewawancarai orang yang menelepon tentang laporan pelecehan atau penelantaran anak yang dicurigai untuk membuat keputusan. Asesmen awal Setelah
menerima
laporan,
CPS
melakukan
penilaian
awal/
penyelidikan dengan mewawancarai anak atau remaja, saudara, orangtua atau pengasuh lainnya, dan individu lain yang mungkin memiliki informasi mengenai dugaan penganiayaan. Jika informasi menunjukkan bahwa kejahatan mungkin telah dilakukan, kontakkontak dengan CPS biasanya dikoordinasikan dengan penegak hukum. Dua penilaian utama yang dilakukan pada tahap ini adalah penilaian terhadap keselamatan anak (misalnya, apakah ada risiko besar akan kerusakan parah) dan penilaian risiko
penganiayaan
(yaitu, kemungkinan penganiayaan anak di masa depan). Keputusan kunci pada tahap ini adalah untuk menentukan: (1) apakah penganiayaan anak terjadi seperti yang didefinisikan oleh hukum negara, (2) apakah kelangsungan keselamatran anak atau pemuda mengkhawatirkan dan, jika demikian, intervensi yang akan dilakukan untuk
menjamin
perlindungan
anak,
(3)
apakah
ada
risiko
penganiayaan masa depan dan tingkat resikonya, dan (4) apakah jasa keagenan terus diperlukan untuk membantu keluarga menjaga keamanan anak, mengurangi risiko penganiayaan di masa depan, dan mengatasi efek penganiayaan anak. Beberapa kasus ditutup pada tahap ini jika tidak ada dasar untuk memberikan layanan kepada anak atau remaja dan keluarga. Asesmen keluarga Asesmen keluarga adalah suatu proses yang
komprehensif
untuk
mengidentifikasi, mengingat, dan mencari faktor yang mempengaruhi keselamatan, kestabilan dan kesejahteraan anak atau remaja. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengembangkan kemitraan dengan keluarga,
rencana
pelayanan
yang
diperlukan
untuk
menjamin
keselamatan, kestabilan, dan kesejahteraan anak (Department Kesehatan dan Layanan Manusia US, 2000). Pada tahap ini, pekerja CPS melibatkan anggota keluarga dalam proses untuk memahami kekuatan, risiko, dan kebutuhan intervensi. Keputusan kunci pada tahap ini adalah untuk menentukan: (1) faktor risiko yang menyebabkan kekhawatiran bahwa anak dapat dianiaya di masa depan, (2) faktor-faktorprotektif atau kekuatanyang dapat mengurangi kemungkinan penganiayaan masa depan, (3) efek penganiayaan yang diamati pada anak dan/atau anggota keluarga lainnya, dan (4) tingkat motivasi atau kesiapan anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam intervensi yang akan mengurangi risiko penganiayaan dan mengatasi efek penganiayaan. Rencana Intervensi Untuk mencapai hasil program CPS yaitu, keselamatan, kestabilan, dan kesejahteraan anak, serta keluarga, intervensi harus direncanakan dan bertujuan. Hasil ini dicapai melalui tiga jenis rencana: (1) rencana keselamatan, yang dikembangkan berdasarkan bahwa anak berada pada risiko kerusakan parah dalam waktu dekat, (2) rencana kasus, yang mengikuti asesmen keluarga dan menetapkan hasil dan tujuan dan menjelaskan bagaimana keluarga bekerja menuju hasil tersebut, dan (3) jika seorang anak atau remaja telah ditempatkan dalam pengasuhan luar rumah (out-of- home care), dalam waktu bersamaan disusun rencana kasus dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk alternatif bagaimana penyatuan kembali atau keajekan dengan orangtua baru dapat tercapai jika usaha untuk menyatukan kembali gagal.
Keputusan penting pada tahap perencanaan kasus adalah untuk menentukan: (1) hasil kasus yang menjadi target intervensi (misalnya, fungsi keluarga ditingkatkan, mengontrol perilaku emosi, meningkatkan harga diri, meningkatkan interaksi orangtua-anak), (2) tujuan kasus yang akan membantu anggota keluarga berhasil, (3) intervensi terbaik yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan hasil, dan (4) penyedia terbaik intervensi. Penyediaan layanan Tahap di mana rencana kasus diimplementasikan. Pada tahap ini peran pekerja CPS adalah untuk mengatur, memberikan, dan/atau mengkoordinasikan pelayanan kepada anak-anak yang teraniaya, orangtua atau pengasuh lainnya, serta keluarga. Pelayanan selektif untuk membantu keluarga mencapai manfaat dan tujuan berdasarkan kesesuaian pelayanan dengan tujuan dan prinsip-prinsip praktak terbaik. Keputusan penting pada tahap ini meliputi: a.mengidentifikasi
layanan
khusus
yang
akan
diberikan dan intensitas serta durasi pelayanan, b.menentukan siapa yang erbaik diposisikan untuk memberikan layanan ini, c.menentukan
interval
yang
tepat
untuk
mengevaluasi kemajuan keluarga
d.
menetapkan mengkoordinasikan
mekanisme para
penyedia
untuk layanan
(misalnya, mengembangkan berbagi informasi, jadwal pertemuan tim). Evaluasi kemajuan
Penilaian adalah proses yang berkelanjutan yang dimulai dengan kontak dengan klien dan berlanjut sepanjang penanganan kasus. Kemajuan pencapaian hasil dan tujuan harus dievaluasi secara resmi setidaknya setiap 3 bulan. Keputusan kunci yang harus dibuat selama tahap proses ini mencakup penilaian: a. status keamanan anak atau remaja saat ini, b.
tingkat pencapaian manfaat keluarga,
c. tingkat pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas sesuai rencana kasus, d.
perubahan risiko dan faktor perlindungan yang telah diidentifikasi, dan
e.tingkat keberhasilan dalam mengatasi salah satu dari efek penganiayaan pada anak atau remaja dan anggota keluarga lainnya. Penutupan kasus Proses mengakhiri hubungan antara pekerja CPS dan keluarga dengan melibatkannya dalam proses penilaian kemajuan kasus sejak dari awal, tengah, dan akhir. Secara optimal kasus ditutup ketika keluarga telah mencapai manfaat dan tujuan mereka, yaitu anak- anak atau remaja aman, dan risiko penganiayaan telah dikurangi atau dihilangkan. Kasus kadang-kadang ditutup, namun keluarga masih membutuhkan bantuan. Bila kebutuhan masih jelas, upaya lain dilakukan untuk membantu keluarga menerima layanan melalui lembaga masyarakat yang sesuai. Untuk mengukur keberhasilan perlindungan anak menurut ASFA (1997) lembaga CPS merancang pengukuran pencapaian hasil program perlindungan anak yaitu: a. anak dan remaja dalam keadaan aman, b. anak dan remaja stabil hidup dalam keluarga, c. anak dan remaja sejahtera, dan d. keluarga sejahtera (Courtney, 2000).
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan, Pengasuhan dan Perlindungan Anak Faktor-faktor
yang
dapat
mempengaruhi
kesejahteraan,
pengasuhan dan perlindungan anak antara lain : pelaksanaan peran dan fungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberfungsian lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku perlakuan salah terhadap anak. Setiap keluarga memiliki sejumlah peranan yang mesti dilaksanakan.
Menurut
Jhonson
(1988),
peranan
keluarga
menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut: a. Ayah sebagai suami dan ayah dari anak-anak, berperan sebagai pencari naThah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. b. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anakanaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu ibu juga dapat berperan sebagai pencari naThah tambahan dalam keluarganya. c. Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selain memiliki peranan, setiap keluarga juga memiliki sejumlah fungsi yang mesti dilaksanakan. Menurut Zastrow (1999), beberapa fungsi keluarga, yaitu: a. Replacement of the population. Replacement yang berarti
adanya fungsi regenerasi. b. Care of the young, yang berarti pengasuhan dan perawatan, sampai anak memasuki usia remaja. Dalam posisi seperti ini keluarga merupakan meta institusi di dalam kehidupan anak. c. Sosialization
of
mensosialisasikan
new
members,
fungsi
untuk
budaya,
norma,
bahasa,
nilai-nilai
dan lain-lain kepada anggota keluarga. d. Regulation of Sosial behavior, fungsi pengaturan perilaku sosial.
Kegagalan
menghasilkan
pengaturan
ketidakcocokan
perilaku dengan
sosial
akan
harapan
yang
diinginkan. e. Source of affection. Fungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana hal ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis. Berdasarkan uraian tentang konsep kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak dan remaja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam merumuskankan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
kesejahteraan,
pengasuhan
dan
perlindungan
anak
seyogyanya memperhatikan kaidah-kaidah dari konsep tersebut. Kebutuhan Balita a. Kebutuhan Fasilitas Balita Pelayanan sosial yang harus diberikan oleh sebuah Dinas Sosial anak dan balita adalah pelayanan pengasuhan di dinas tersebut. Menurut salah seorang ahli psikologi perkembangan yaitu Erik Erikson (2001: 76), kebutuhan dasar anak pada masa bayi (baru lahir) sampai dengan kurang lebih 1 tahun adalah kebutuhan yang bersifat biologis dan psikologis. Kebutuhan biologis, seperti makan, minum, pakaian, dan segala urusan pencernaan. Kebutuhan psikologis
seperti kebutuhan akan rasa aman, merasa diri dicintai dan diperhatikan, dan kebutuhan untuk dilindungi. Untuk itu lanjut Erikson, diperlukan figur orang tua dan pola pengasuhan yang konstan dan stabil sehingga sang anak bisa mempercayai dan meyakini bahwa orang tuanya selalu siap menanggapi kebutuhannya.Untuk itu, Dinas sosial harus memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fasilitas makanan, pakaian, dan perlengkapan bermain untuk menunjang perkembangan harus maksimal pemenuhannya. Termasuk dalam pelayanan perlindungan seperti fasilitas ruang tidur, ruang bermain, fasilitas
perkembangan anak, dan akses
mendapatkan pendidikan, serta kesehatan. b. Kebutuhan Makanan Balita Kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Menurut Aziz A. Hidayat, 2005, terpenuhinya kebutuhan nutrisi pada bayi adan anak diharapkan anak dapat tumbuh dengan cepat sesuai dengan usia tumbuh kembang dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan menurut Marzuki Iskandar (2005: 119) seoarang ahli gizi balita, kunci asupan zat gizi balita yang baik adalah makanan yang sehat dan bervariasi, mengandung karbohidrat, protein,vitamin, dan mineral. Jadi, dalam mendukung tumbuh kembang balita, makanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan balita. Makanan dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang berhubungan dengan kesehatan balita adalah: 1. Makanan bayi usia 0-4 bln Pertumbuhan dan perkembangan bayi masih berlangsung sampai dewasa.Makanan yang paling sesuai untuk bayi adalah Air Susu Ibu, karena ASI memang diperuntukkan bayi-bayi yang khasiatnya sebagai makanan pokok untuk bayi. 2. Mengatur makanan anak usia 1-5 tahun.
Dalam memenuhi kebutuhan gizi usia 1-5 thn hendaknya digunakan kebutuhan prinsip sebagai berikut: a. Bahan makanan sumber kalori harus dipenuhi baik
berasal dari
makanan pokok, minyak dan zat lemak serta gula. b.
Berikan sumber protein nabati dan hewani.
c. Jangan memaksa anak makan makanan yang tidak disenangi, berikan makanan lain yang diterima anak. d. Berilah makanan selingan (makanan ringan) misalnya, biscuit dan semacamnya, diberikan antara waktu makan pagi, siang dan malam. Makanan anak usia 1 tahun belum banyak berbeda dengan makanan waktu usia kurang dari 1 thn, sebagaimana dijelaskan bahwa anak disapih lebih baik pada umur 2 tahun sehimngga pada umum diatas 1 thn ASI masih diberikan pada anak. Pada umumnya makanan masih berbentuk lemak baik nasi, sayur dan lauk pauk seperti daging hendaknya dimasak sedemikian rupa sehingga anak mudah mengunyahnya dan mudah dicerna, anak mulai diajak makan bersama-sama keluarga yaitu makan pagi, siang dan malam. c. Kebutuhan Kesehatan balita Menurut UU no.23 tahun 1992 kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Menurut pernyataan dari WHO kesehatan adalah kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar tidak mengidap penyakit atau kelemahan. Dengan demikian jelaslah bahwa sehat adalah kondisi yang prima meliputi tidak hanya fisik, mental maupun sosial, melainkan diartikan pula bebas dari sakit atau cacat. Kesehatan perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini karena kesehatan merupakan gambaran kesejahteraan dan kekuatan seluruh bangsa yang tercermin dari kesehatan suatu keluarga. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan dimana manusia dan lingkungan
tidak ada gangguan keseimbangan, maka seseorang dapat dikatakan secara rohani jasmani maupun sosial. Seorang
anak
dapat
dikatakan
sehat
apabila
mempunyai
kriteria
perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai (Sunarti, 1994) : 1. Kesehatan fisik, seoarang anak harus dikontrol kesehatan fisiknya dengan melihat berat dan tinggi badan normalnya 2. Kesehatan mental (psikis), kesehatan mental usia 0-6 bulan dapat dilihat dengan perkembangannya contohnya bayi yang berumur 1 bulan menggerakkan anggota badan secara aktif, bereaksi terhadap bunyi, menatap wajah pengasuh, berdiri berpegangan, memukul mainan dengan kedua tangan dan memasukkan biscuit kemulut. Perkembangan tersebut adalah hal- hal yang berkaitan dengan fungsi organ tubuh seperti kepandaian, intelegensia, emosi, perilaku dan panca indra. Selain itu perkembangan anak bisa diperiksa atau dikontrol dengan imunisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas sosial harus mendukung anak untuk memperoleh akses kesehatan yang diperlukan balita. Lembaga harus mengontrol kesehatan masing-masing balita seperti pemberian gizi, vitamin, imunisasi dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur untuk merespon keluhan kesehatan anak jika sakit. d. Kebutuhan Pendidikan Dalam hal pendidikan, dinas sosial wajib memberikan dukungan pendidkan baik secara moral maupun informal. Dalam UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang hak pendidikan seorang anak dijelaksan bahwa balita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tinkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selain itu juga disebutkan bahwa anak yang menderita cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Beberapa kegiatan pendidikan yang bisa dilakukan adalah pendirian PAUD, taman kanan-kanak/kelompok bermain, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk balita penyandang cacat. Menurut John H. Pestalozzi (1988), Pendidikan sosial akan berkembang jika dimulai dengan pendidikan lingkungan yang baik. Selain itu, Pestalozzi juga memaparkan bahwa pembelajaran pada anak harus berjalan secara teratur setingkat demi setingkat dan bertahap. Menurut Friederich W. Frobel (1840), anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan (pekerjaan) yang produktif. Aktivitas anak akan tumbuh dan berkembang jika pada anak diberikan susasana bebas sehingga anak mampu mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. 5. ANTICIPATORY GUIDANCE a. Pengertian Anticipatory Guidance merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Pemberian bimbingan kepada orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Memberitahukan/upaya bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan usia anak.
1. Tahapan Usia Anticipatory Guidance
Anticipatory Guidance Pada Masa Bayi (0-12 Bulan) a. Usia 6 (enam) bulan pertama 1. Memahami adanya proses penyesuaian antara orang tua dengan bayinya, terutama pada ibu yang membutuhkan bimbingan/asuhan pada masa setelah melahirkan. 2. Membantu orang tua untuk memahami bayinya sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan untuk memahami bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkan melalui tangisan. 3. Menentramkan orang tua bahwa bayinya tidak akan menjadi manja dengan adanya perhatian yang penuh selama 4-6 bulan pertama. 4. Menganjurkan orang tua untuk membuat jadwal kebutuhan bayi dan orang tuanya. 5. Membantu orang tua untuk memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi lingkungan. 6. Menyokong kesenangan orang tua dalam melihat petumbuhan dan perkembangan bayinya, yaitu dengan bersahabat dan mengamati respon social anak misalnya dengan tertawa/tersenyum. 7. Menyiapkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan kesehatan bagi bayi misalnya imunisasi. 8. Menyiapkan orang tua untuk mengenalkan dan memberikan makanan padat. b. Usia 6 (enam) bulan kedua 1. Menyiapkan orang tua akan danya ketakutan bayi terhadap orang yang belum dikenal (stranger anxiety). 2. Menganjurkan orang tua untuk mengizinkan anaknya dekat dengan ayah dan ibunya serta menghindarkan perpisahan yang terlalu lama dengan anak tersebut. 3. Membimbing orang tua untuk mengetahui disiplin sehubungan dengan semakin meningkatnya mobilitas (pergerakan si bayi). 4. Menganjurkan untuk mengguanakan suara yang negative dan kontak mata daripada hukuman badan sebagai suatu disiplin. Apabila tidak berhasil, gunakan 1 pukulan pada kaki atau tangannya. 5. Menganjurkan orang tua untuk memberikan lebih banyak perhatian ketika bayinya berkelakuan baik dari pada ketika ia menangis.
6. Mengajrkan mengenai pencegahan kecelakaan karena ketrampilan motorik dan rasa ingin tahu bayi meningkat. 7. Menganjurkan orang tua untuk meninggalkan bayinya beberapa saat dengan pengganti ibu yang menyusui. 8. Mendiskusikan mengenai kesiapan untuk penyapihan. 9. Menggali perasaan ornag tua sehubungan dengan pola tidur bayinya. 2. Anticipatory Guidance Pada Masa Toddler (1-3 Tahun) a. Usia 12-18 bulan 1. Menyiapkan orang tua untuk antisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toodler terutama negativism. 2. Mengkaji kebiasaan makan dan secara bertahap penyapihan dari botol serta peningkatan asupan makanan padat. 3. Menyediakan makanan selingan antara 2 waktu makan dengan rasa yang disukai. 4. Mengkaji pola tidur malam, kebiasaan memakai botol yang merupakan penyebab utama gigi berlubang. 5. Mencegah bahaya yang dapat terjadi di rumah. 6. Perlu ketentuan-ketentuan/disiplin dengan
lembut
untuk
meminimalkan negativism, tempertantrum serta penekanan akan kebutuhan yang positif dan disiplin yang sesuai. 7. Perlunya mainan yang dapat meningkatkan
berbagai
aspek
perkembangan anak.
b. Usia 18-24 bulan 1. Menekankan pentingnya persahabatan dalam bermain. 2. Menggali kebutuhan untuk menyiapkan kehadiran adik baru. 3. Menekankan kebutuhan akan pengawasan terhadap kesehatan gigi dan 4. 5. 6. 7.
kebiasaan-kebiasaan pencetus gigi berlubang. Mendiskusikan metode disiplin yang ada. Mendiskusikan kesiapan psikis dan fisik anak untuk toilet training. Mendiskusikan berkembangnya rasa takut anak. Menyiapkan orang tua akan adanya tanda regresi pada waktu
mengalami stress. 8. Mengkaji kemampuan anak untuk berpisah dengan orang tua.
9. Memberi kesempatan orang tua untuk mengekspresikan kelelahan, frustasi dan kejengkelan dalam merawat anak usia toodler. c. Usia 24-36 bulan 1. Mendiskusikan pentingnya meniru dan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan. 2. Mendiskusikan pendekatan yang dilakuakan dalm toilet training. 3. Menekankan keunikan dari proses berfikir toodler terutama untuk bahasa yang diungkapkan. 4. Menekankan disiplin harus tetap terstruktur dengan benar dan nyata, hindari kebingungan dan salah pengertian. 5. Mendiskusikan adanya taman kanak-kanak atau play group. 3. Anticipatory Guidance Pada Masa Preschool (3-5 Tahun) Pada masa ini petunjuk bimbingan tetap diperlukan walaupun kesulitannya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pencegahan kecelakaan dipusatkan pada pengamatan lingkungan terdekat, dan kurang menekankan pada alas an-alasannya. Sekarang proteksi pagar, penutup stop kontak disertai dengan penjelasan secara verbal dengan alas an yang tepat dan dapat dimengerti. Masuk sekolah adalah bentuk perpisahan dari rumah baik bagi orang tua maupun anak. Oleh karena itu, orang tua memerlukan bantuan dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan ini, terutama bagi Ibu yang tinggal di rumah/tidak bekerja. Ketika anak mulai masuk taman kanakkanak, maka ibu mulai memerlukan kegiatan-kegiatan di luar keluarga, seperti keterlibatannya dalam masyarakat atau mengembangkan karier. Bimbingan terhadap orang tua pada masa ini dapat dilakukan pada anak umur 3, 4, 5 tahun. a. Usia 3 tahun 1. Menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas. 2. Menekankan pentingnya batas-batas / peraturan-peraturan.
3. Mengantisipasi perubahan perilaku agresif. 4. Menganjurkan orang tua menawarkan anaknya alternative-alternatif pilihan pada saat anak bimbang. 5. Perlunya perhatian ekstra b. Usia 4 tahun 1. Menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktifitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. 2. Menyiapkan orang tua menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan orang tua. 3. Kaji perasaan orang tua sehubungan dengan tingkah laku anak. 4. Menganjurkan beberapa macam istirahat dari pengasuh utama, seperti menempatkan anak pad ataman kanak-kanak selama setengah hari. 5. Menyiapkan orang tua untuk menghadapi meningkatnya rasa ingin tahu seksual pada anak. 6. Menekankan pentingnya batas-batas yang realistic dari tingkah laku. 7. Mendiskusikan disiplin. 8. Menyiapkan orang tua untuk meningkatkan imajinasi di usia 4 tahun, dimana anak mengikuti kata hatinya dalam “ketinggian bicaranya” (bedakan dengan kebohongan) dan kemahiran anak dalam permainan yang membutuhkan imajinasi. 9. Menyarankan pelajaran berenang. 10. Menjelaskan perasaan-perasaan Oedipus dan reaksi-reaksinya. Anak laki-laki biasanya lebih dekat dengan ibunya dan anak perempuan dengan ayahnya. Oleh karena itu, anak perlu dibiasakan tidur terpisah dengan orang tuanya. 11. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi mimpi buruk anak dan menganjurkan mereka agar tidak lupa untuk membangunkan anak dari mimpi yang menakutkan. c. Usia 5 tahun 1. Memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun merupakan periode yang relative lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya. 2. Menyiapkan dan membantu anak memasuki lingkungan sekolah. 3. Mengingatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah. 4. Meyakinkan bahwa usia tersebut adalah periode tenang pada anak.
4. Anticipatory Guidance Pada Masa Usia Sekolah (6-12 Tahun) a. Usia 6 tahun 1. Bantu orang tua memahami kebutuhan mendorong anak berinteraksi dengan teman. 2. Ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan terutama naik sepeda. 3. Siapkan orang tua akan peningkatan interst anak ke luar rumah. 4. Dorong orang tua untuk respek terhadap kebutuhan anak akan privacy dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda.
b. Usia 7-10 tahun 1. Menakankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian. 2. Tertarik beraktifitas diluar rumah. 3. Siapkan orang tua untuk perubahan pada wanita pubertas. c. Usia 11-12 tahun 1. Bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh pubertas. 2. Anak wanita pertumbuhan cepat. 3. Sex education yang adekuat dan informasi yang adekuat. Pencegahan Terhadap Kecelakaan Pada Anak Kecelakaan merupakan kejadian yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Kepribadian adalah factor pendukung terjadinya kecelakaan. Orang tua bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak, menyadari karakteristik perilaku yang
menimbulkan
kecelakaan waspada terhadap
factor-faktor
lingkungan yang mengancam keamanan anak. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan : 1.
Jenis kelamin, biasanya lebih banyak pada laki-laki karena lebih aktif di
rumah. 2. Usia, pada kemampuan fisik dan kognitif, semakin besar akan semakin tahu mana yang bahaya.
3.
Lingkungan, adanya penjaga atau pengasuh.
Cara Pencegahan : 1. 2. 3.
Pemahaman tingkat perkembangan dan tingkahlaku anak. Kualitas asuhan meningkat. Lingkungan aman.
Bahaya umum yang harus diperhatikan ortu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Lantai rumah yang basah atau licin Rumah dengan tangga yang curam 7 tidak ada pegangan Alat makan dari bahan pecah belah Penyimpanan zat berbahaya yang terbuka & dapat dijangkau anak Adanya sumur yang terbuka Adanya parit di depan/samping rumah Rumah yang letaknya di pinggir jalan raya Kompor/alat memasak yang dijangkau anak Kabel listrik yang berantakan Stop kontak yang tidak tertutup
Upaya yang dapat dilakukan ortu di rumah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Benda tajam disimpan di tempat yang aman Benda kecil disimpan dalam laci yang tertutup Zat yang berbahaya disimpan dalam almari terkunci Amankan kompor dan berikan penutup yang aman Jaga lantai rumah selalu bersih dan kering Apabila ada tangga, pasang pintu di bagian bawah atau atas tangga Sekring listrik harus tertutup Apabila ada parit, tutup dengan papan atau semen Bagi yang rumahnya di tepi jalan raya, sebaiknya da pintu pagar yang
tertutup rapat 10. Apabila ada sumur, tutup sehingga tidak bisa dibuka anak 11. Bila bayi tidur, berikan p[engaman di pinggir tempat tidur Pencegahan Terhadap Kecelakaan: 1. Masa Bayi Jenis kecelakaan : Aspirasi benda, jatuh, luka baker, keracunan, kurang O2. Pencegahan a. Aspirasi : bedak, kancing, permen (hati-hati). b. Kurang O2 : plastic, sarung bantal.
c. Jatuh : tempat tidur ditutup, pengaman (restraint), tidak pakai kursi tinggi. d. Luka bakar : cek air mandi sebelum dipakai. e. Keracunan : simpan bahan toxic dilemari. 2. Masa Toddler Jenis kecelakaan : a. Jatuh/luka akibat mengendarai sepeda. b. Tenggelam. c. Keracunan atau terbakar. d. Tertabrak karena lari mengejar bola/balon. e. Aspirasi dan asfiksia. Pencegahan : a. Awasi jika dekat sumber air. b. Ajarkan berenang. c. Simpan korek api, hati-hati terhadap kompor masak dan strika. d. Tempatkan bahan kimia/toxic di lemari. e. Jangan biarkan anak main tanpa pengawasan. f. Cek air mandi sebelum dipakai. g. Tempatkan barang-barang berbahaya ditempat yang aman. h. Jangan biarkan kabel listrik menggantung mudah ditarik. i. Hindari makan ikan yang ada tulang dan makan permen yang keras. j. Awasi pada saat memanjat, lari, lompat karena sense of balance. 3. Pra Sekolah Kecelakaan terjadi karena anak kurang menyadari potensial bahaya : obyek panas, benda tajam, akibat naik sepeda misalnya main di jalan, lari mengambil bola/layangan, menyeberang jalan. Pencegahan ada 2 cara ; 1. Mengontrol lingkungan. 2. Mendidik anak terhadap keamanan dan potensial bahaya. a. Jauhkan korek api dari jangkauan.
b. Mengamankan
tempat-tempat
yang
secara
potensial
dapat
membahayakan anak. c. Mendidik anak : Cara menyeberang jalan, arti rambu-rambu lalulintas, cara mengendarai peran orang tua = perlu belajar mengontrolàsepeda yang aman lingkungan. 4. Usia Sekolah a. Anak sudah berpikir sebelum bertindak. b. Aktif dalam kegiatan : mengendarai sepeda, mendaki gunung, berenang. c. Perawat mengajarkan keamanan: 1) Aturan lalu-lintas bagi pengendara sepeda. 2) Aturan yang aman dalam berenang 3) Mengawasi pada saat anak menggunakan alat berbahaya : gergaji, alat listrik. 4) Mengajarkan agar tidak menggunakan alat yang bisa meledak/terbakar. 5. Remaja a. Penggunaan kendaraan bermotor bila jatuh dapat : fraktur, luka pada kepala. b. Kecelakaan karena olah raga. Pencegahan: a. Perlu petunjuk dalam penggunaan kendaraan bermotor sebelumnya ada negosiasi antara orang tua dengan remaja. b. Menggunakan alat pengaman yang sesuai. b. Melakukan latihan fisik yang sesuai sebelum melakukan olah raga. 5. Pendidikan Kesehatan Untuk Orang Tua a. Upaya pencegahan kecelakaan pada anak b. c. d. e.
orang tua harus diberikan
bimbingan dan antisipasi pendidikan kesehatan. Prinsip pendidikan kesehatan: Diberikan berdasarkan kebutuhan spesifik klien. Pendidikan kesehatan yang diberikan harus bersifat menyeluruh Hanya terjadi interaksi timbal balik antara perawat dan orang tua dan bukan
hanya perawat sefihak yang aktif memberikan materi pendidikan kesehatan f. Pendidikan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan usia klien yang menerimanya.
g. Proses pendidikan kesdehatan harus memperhatikan prinsip belajar dan mengajar. h. Perubahan perilaku pada orang tua menjadi tujuan utama pendidikan kesehatan yang diberikan.
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan: Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai HakUUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2. Buku-buku: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI bekerjasama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia dan Bank Dunia. (2011). Membangun Sistem Perlindungan Anak di Indonesia, Sebuah Kajian Pelaksanaan PKSA Kementerian Sosial RI dan Kontribusinya terhadap Sistem Perlindungan Anak. Hikmat, Hari. (2006). Pedoman Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Pada Tgl 05 Maret 2008 Disampaikan dalam Kegiatan Finalisasi Pedoman Analsis Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Kementerian Sosial RI, Badan Pusat Statistik. (2012). Profil PMKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, INDONESIA 2011. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Mallon, Gerald P and Peg McCartt Hess. (2005). Child Welfare For The Twenty-First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program. Columbia University Press.
