SISTEM PERPAJAKAN KOREA SELATAN I.
Tentang Korea Selatan
Republik Korea (bahasa Korea: Daehan Minguk (Hangul: 대한민국; Hanja: 大韓民); bahasa ); bahasa Inggris: Republic of Korea /ROK) atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan atau Korsel adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan dengan Korea Utara, Utara, dimana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang barat, Jepang berada berada di seberang Laut seberang Laut Jepang (disebut "Laut Timur" oleh orang-orang Korea) dan Selat dan Selat Korea berada Korea berada di bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama Hanguk ( (한국; 韓國) oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchosŏn (남조선; 南朝鮮; "Chosŏn Selatan") di Korea di Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul adalah Seoul (서울). Korea Selatan terdiri dari 1 kota khusus (Teukbyeolsi; 특별시; 特別市), 6 Kota Metropolitan (Gwangyeoksi; 광역시; 廣域市), dan 9 Provinsi (do; 도; 道).
1|Page
Kota Istimewa/Khusus Seoul (Seoul Teukbyeolsi; 서울특별시; --特別市)
Kota Metropolitan
II.
-
Kota Metropolitan Busan ( Busan Gwangyeoksi; 부산광역시; 釜山廣域市)
-
Kota Metropolitan Daegu ( Daegu Gwangyeoksi; 대구광역시; 大邱廣域市)
-
Kota Metropolitan Incheon ( Incheon Gwangyeoksi; 인천광역시; 仁川廣域市)
-
Kota Metropolitan Gwangju (Gwangju Gwangyeoksi; 광주광역시; 光州廣域市)
-
Kota Metropolitan Daejeon ( Daejeon Gwangyeoksi; 대전광역시; 大田廣域市)
-
Kota Metropolitan Ulsan (Ulsan Gwangyeoksi; 울산광역시; 蔚山廣域市)
Provinsi
-
Provinsi Gyeonggi (Gyeonggi-do; 경기도; 京畿道)
-
Provinsi Gangwon (Gangwon-do; 강원도; 江原道)
-
Provinsi Chungcheong Utara (Chungcheongbuk-do; 충청북도; 忠淸北道)
-
Provinsi Chungcheong Selatan (Chungcheongnam-do; 충청남도; 忠淸南道)
-
Provinsi Jeolla Utara ( Jeollabuk-do; 전라 북도; 全羅北道)
-
Provinsi Jeolla Selatan ( Jeollanam-do; 전라 남도; 全羅南道)
-
Provinsi Gyeongsang Utara (Gyeongsangbuk-do; 경상 북도; 慶尙北道)
-
Provinsi Gyeongsang Selatan (Gyeongsangnam-do; 경상 남도; 慶尙南道)
-
Provinsi Jeju ( Jeju-do; 제주도; 濟州道) Ekonomi
2|Page
Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan kelima belas berdasarkan PDB. Sebagai salah satu dari empat Macan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau, nilai ekspornya merupakan terbesar kedelapan di dunia. Sementara, nilai impornya terbesar kesebelas. Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980-an ketika PDB berkembang dari rata - rata 8% per tahun (US$2,7 miliar) pada tahun 1962 menjadi US$230 miliar pada 1989. Jumlah ini kira - kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi - ekonomi menengah di Uni Eropa. Kemajuan ekonomi ini dikenal dengan nama Keajaiban di Sungai Han. Krisis Finansial Asia 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan, termasuk rasio utang/ persamaan yang besar, pinjaman luar yang besar, dan sektor finansial yang tidak disiplin. Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada 1998, kemudian pulih dengan cepat ke 10,8% pada 1999 dan 9,2% pada 2000. Pertumbuhan kembali jatuh ke 3,3% pada 2001 karena perlambatan ekonomi dunia, ekspor yang menurun, dan persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, ekonomi Korea Selatan mulai bangkit pada 2002 dengan pertumbuhan sebesar 5,8%. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 15% pada tahun 2003. Indeks gini menunjukkan perbaikan, dari angka 35.8 menjadi 31.3 pada tahun 2007. Nilai investasinya sebesar 29.3% dari PDB dan menempati urutan ke dua puluh satu. Pada 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam dalam baja. Negara ini juga menempati peringkat ketiga puluh enam dalam hal tingkat pengangguran, kesembilan belas dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dan ketiga puluh satu dari 179 negara dalam Indeks Kebebasan Ekonomi berdasarkan data tahun 2010. Ekspor bergerak dalam bidang semi konduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal dan petrokimia dengan mitra ekspor utama RRT 21.5%, Amerika Serikat 10.9%, Jepang 6.6% dan Hongkong 4.6%. Korea Selatan mengimpor plastik, elektronik dan peralatannya, minyak, baja dan bahan kimia organik dari RRT 17.7%, Jepang 14%, Amerika Serikat 8.9%, Arab Saudi 7.8%, Uni Emirat Arab 4.4% dan Australia 4.1%. Ekonomi Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan chaebol . Beberapa chaebol yang terbesar antara lain: Samsung Electronics, POSCO, Hyundai 3|Page
Motor Company, KB Financial Group, Korea Electric Company, Samsung Life Insurance, Shinhan Financial Group, LG Electronics, Hyundai dan LG Chem.
III.
Perpajakan
Negara yang dijuluki sebagai negeri gingseng ini dulunya sempat mengalami sebutan negara paling miskin sedunia pada tahun 1950-an. Namun dalam kurun waktu empat dekade, Korea Selatan berubah menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Saat ini ekonominya menjadi yang terbesar ke-12 berdasarkan data PDB. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini sering dijuluki dengan istilah 'Keajaiban di Sungai Han'. Selain itu, ekspor di Korea Selatan juga menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat ke-10 terbesar di dunia. Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi. Ketiganya menjadi industri andalan di Korea Selatan. Korean Wave adalah sebuah fenomena yang saat ini sedang terjadi diberbagai negara.
Banyak negara-negara yang kini menggemari kebudayaan Korea Selatan, mulai dari busana, kuliner, style artis Korea, musik K-pop, drama, hingga operasi plastik. Otoritas pajak di Korea Selatan bernama National Tax Service (NTS) yang didirikan pada tanggal 3 Maret 1966. Saat ini NTS sudah memiliki enam kantor wilayah pajak dan 111 kantor pajak. Institusi eksekusi pajak terpisah dengan policy maker -nya. Policy maker pajak merupakan wewenang Ministry of Finance and Economy (MOFE), termasuk keberatan dan banding. Sedangkan enforcement atau eksekusi peraturan pajak ditangani oleh National Tax Services (NTS). MOFE dan NTS terpisah secara struktural dan independent , tidak dapat saling mempengaruhi. Di Korea ada 16 jenis pajak pusat: pajak langsung dan tidak langsung, customs, ditambah ‘earmarked
taxes’ .
Mereka telah mengenakan pajak atas warisan sbg pajak langsung.
Earmarked taxes adl pajak khusus yg dikenakan atas pendidikan, transportasi, dan 4|Page
pembangunan di rural area. Contoh earmarked taxes di Indonesia adl iuran yg ditarik pemegang HPH utk dana reboisasi pd era Soeharto. Di Korea salah satu bidang yg mendapat dana dari earmarked taxes adalah pendidikan, jd disebut ‘education t ax’ . Bidang lainnya adalah transportasi-energy-environment dan rural development . Bisa salah paham dengan istilah ‘ education
tax’ ,
seolah – olah pajak yg
dikenakan atas jasa pendidikan. Special Tax for Rural Development bisa salah diartikan sebagai pajak yg dikenakan terhadap Wajib Pajak di daerah terpencil. Padahal maksudnya adalah pajak yang penerimaannya dijamin UU untuk tujuan pendidikan atau pengembangan daerah terpencil. Education tax di Korea dikenakan terhadap Wajib Pajak bank dan asuransi, manufaktur/
importir, penjual barang mewah seperti berlian, operator pacuan kuda, lapangan golf, produsen BBM, minuman keras. Tarif education tax untuk bank dan asuransi adalah 0,5% dari omzet bruto atau Rp. 5 juta untuk setiap Rp 1 M omset. Tentu ada yg pro dan kontra dgn earmarked taxes ini. Pada negara - negara berkembang earmarked taxes merupakan promo pajak bahwa peruntukkan pajak sudah jelas dan tidak
hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek- proyek yang tiadk bermanfaat bagi masyarakat banyak. Earmarked taxes juga menjamin proyek yg mendapat dana earmarked taxes akan ‘aman’
tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak, karena biasanya obyek earmarked taxes cenderung tidak fluktuatif (inelastic). Bila tidak ada earmarked taxes, bisa saja sebuah proyek tertunda atau dibatalkan dengan alasan penerimaan pajak menurun. Yang kontra berpendapat earmarked taxes hanya akan menguntungkan proyek tertentu yang biasanya mendapat perhatian media massa dan diisi expert- expert yang ahli membuat laporan tentang proyek- proyek mereka. Masyarakat bisanya tidak peduli terhadap proyek atau kegiatan yg meskipun berhubungan dengan kesejahteraan orang banyak namun tidak mendapat perhatian media massa. Earmarked taxes akan membatasi penerimaan pajak untuk sektor lainnya. Ada sektor yang sebenarnya penting tapi luput dari perhatian sehingga kurang mendapat dana pajak dan tidak berjalan baik,
sudah terlambat ketika masyarakat
mengetahuinya. Di Indonesia earmarked taxes merupakan ide yg baik untuk pengembangan daerah terpencil/ tertinggal yang dikenakan terhadap perusahaan pertambangan atau perkebunan di wilayah tersebut. Entah untuk pembangunan pendidikan atau infrastruktur. Bila ada earmarked taxes ini tentu tidak terlihat kesejangan sosial di daerah pertambangan Timika misalkan.
5|Page
Dapat juga diterapkan earmarked taxes untuk program pencegahan polusi udara oleh industri manufaktur atau angkutan umum non gas dan earmarked taxes untuk program kesehatan oleh perusahaan rokok atau minuman keras. Porsi penerimaan pajak yg relatif sama utk tiap jenis pajak : PPh OP, PPh Badan, PPN, dan other taxes.
Hak pemajakan dalam UU PPh Korea atas non resident sama dengan domestic rule negara lainnya termasuk Indonesia, yaitu dikenakan secara world wide income bila ada ‘ place of business’ .
Perlakuan pajak yg sama dgn WP resident. Dlm Pasal 5 (1) UU PPh kita juga
diatur obyek PPh BUT dengan prinsip atributtable income, force of attraction rule, dan effectively connected income. Utk passive income yang tidak effectively connected dengan
perusahaan asing di Korea akan dikenakan withholding tax final sebesar 25%, lebih besar dibandingkan dgn tarif PPh Pasal 26 yg hanya sebesar 20%. VAT Korea sama dgn PPN kita, dikenakan atas penyerahan barang atau jasa dan impor barang dengan mekanisme pajak keluaran – pajak masukan. Tarif normalnya jg 10%. Tarif VAT 0% selain utk ekspor juga utk penyerah jasa di luar daerah pabean, shipping dan aircraft di jalur internasional. Di Indonesia tidak mengenal ekspor jasa, penyerahan jasa di
luar daerah pabean maka tidak terutang PPN, bukan PPN 0%. Jadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukan. Sedangkan aircraft jalur internasional bukan jasa kena pajak berdasarkan PP 144/2000. Juga tidak dapat mengkreditkan pajak masukan. Utk shipping jalur internasional tetap masih dikenakan PPN 10% karena tidak termasuk negative list jasa PP 144/2000. VAT untuk UKM juga mendapat fasilitas yaitu menggunakan DPP dgn nilai lain dgn rasio yg ditetapkan pemerintah. Tarif PPN tetap sama 10%. Penggunaan kartu kredit dan cash receipt didorong penggunaannya dalam setiap transaksi. Transaksi dengan kartu kredit akan mendapat potongan 1% dr sales utk perhitungan DPP VAT. Pengguna kartu juga diberikan voucher lotre. Maksudnya adalah agar transaksi terecord dengan baik dan by sistem akan masuk ke database kantor pajak. Konsep ini akan
berjalan dengan baik bila telah terbangun network database yang baik dan adanya single identification number untuk setiap pelaku ekonomi. Wacana Single Identification Number
(SIN) sudah lama diangkat oleh DJP. Dengan SIN maka No. KTP, NPWP, No. Askes, No. SIM, dll akan sama. Bila dibuka database dengan SIN maka akan tampak data harta, transaksi, bahkan mungkin medical or criminal record seseorang. Tapi sayang proyek SIN ini tidak berjalan karena berhubungan dengan instansi pemerintah lainnya yg tampaknya mempunyai kepentingan sendiri.
6|Page
Uniknya, sebagai negara yang sangat menghargai sejarah bangsanya, Korea Selatan membuat sebuah musem yang menyediakan informasi lengkap mengenai pajak di Korea Selatan. Museum pajak ini dibuka pada 5 Oktober 2002 yang mengoleksi dan memamerkan berbagai hal yang berkaitan dengan pajak, serta pengoperasian berbagai program pajak. Di museum ini juga diabadikan foto-foto dari pembayar pajak yang memperoleh penghargaan. Sudah empat tahun terakhir ini, NTS memberikan penghargaan kepada 33 para pembayar pajak setiap tahunnya. Penghargaan itu diberikan bukan hanya kepada pembayar pajak besar, tetapi karena mereka telah tulus membayar kewajiban perpajakannya dengan baik. Tarif pajak yang dikenakan kepada individu maupun perusahaan yang tercantum dalam tabel di bawah ini sudah ditambahkan dengan pajak penghasilan lokal sebesar 10%. Selain itu, untuk PPN ekspor dikenakan tarif 0%. Adapun atas minuman keras atau alkohol dikenakan pajak sebesar ₩57.000 per kl (600 ₩ ditambahkan untuk setiap tambahan 1% yang melebihi kadar 95% dari kandungan alkohol), beberapa jenis alkohol lainnya dikenakan tarif pajak 5% - 72%. (Sumber: World Bank & IMF)
Data Perpajakan Korea Selatan Uraian
Keterangan
Sistem pemerintahan, politik
Republik Presidensial
PDB nominal
US$ 1378 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi
2,6% (2015)
Populasi
51,4 juta jiwa (2015)
Tax ratio
14,4% (2011)
Otoritas pajak
National Tax Sevice (NTS)
Sistem Perpajakan
Self Assessment System
Tarif PPh Badan
11% untuk ₩0 - ₩200 juta 22% untuk ₩200 juta - ₩20 miliar 24,2% untuk di atas ₩20 miliar
Tarif PPh Orang Pribadi
6,6% untuk ₩0 - ₩12 juta 16,5% untuk ₩12 juta - ₩46 juta 26,4% untuk ₩46 - ₩88 juta
7|Page
38,5% untuk ₩88 - ₩150 juta 41,8% untuk di atas ₩150 juta Tarif PPN
10%
Tarif pajak dividen
22%
Tarif pajak royalti
22%
Tarif bunga
22%
Tax treaty
85 Negara
Negara Korea Selatan berhasil menjadikan dirinya sebagai negara dengan praktik e government terbaik di dunia. Segala aspek pelayanan hampir tersentuk dengan elektronik.
Tak berbeda juga dengan pelayanan pajak di negara tersebut. Melalui Nation Tax Service, Korea berhasil membuat inovasi baru didalam hal pajak, dengan menciptakan Home Tax Service (HTS). Menggunakan kecanggihan teknologi dewasa ini, Korea mencoba menerapkan prinsip e-government dibidang pelayanan pajak, yang dapat diakses melalui www.hometax.go.kr. Melalui pelayanan yang dijadikan satu layar ternyata membawa
dampak positif dan terasa bagi seluruh kalangan masyarakat di Korea. Pelayanan yang memiliki tujuan dengan berorientasi negara dan administrasi yang demokratis berhasil untuk di realisasikan. Dahulu masyarakat Korea khususnya, malas untuk membayar pajak karena bentuk keterbukaan informasi tidak ada dan harus menuju ke kantor pajak untuk menghadapi proses yang panjang dan berbelit. Namun aplikasi HTS ini bisa membuat perspektif itu berubah. Seluruh pertanyaan mengenai pajak dan fasilitas tentang pajak tersedia. Menu HTS yang ada menjawab seluruh permasalahan pajak. Mulai dari e-filing , berguna untuk konsultasi pajak dan mengurangi penyelewengan pembayaran pajak. Penerapannya mudah dan dimengerti masyarakatnya. Nilai lebih bagi pemerintah Korea yang memberikan keterbukaan untuk memberikan pelayanan pajak dalam bentuk online. Sistem online ini memiliki kelebihan juga, sebagai salah satu cara mencegah tejadinya praktek korupsi. Maka tidak akan ada penyelewengan baik dari pihak pekerja pajak dan masyarakat yang wajib membayar pajak. E-Notification yang memberikan fasilitas bagi masyarakatnya dalam memberikan peringatan untuk membayar pajak melaui SMS. Kerja ini dirasa cukup ampuh untuk memberikan peringatan agar angka telat bayar pajak menurun. Ini akan mendorong tercapainya pembangunan di Korea semakin cepat dan tepat. Kesadaran akan wajib pajak akan tertanam di masyarakatnya. E-Payment akan meringankan masyarakat dalam hal membayar pajak. Karena hanya dengan memasukan nomor rekening ke dalam HTS,
8|Page
pembayaran akan berlangsung dengan sendirinya. Ini akan mengberikan dampak baik bagi pekerja pajak yang meringankan pekerjaannya dan masyarakat yang tidak perlu antri panjang di kantor pajak atau bank. Permintaan dan informasi akan berjalan dengan mudah dan dapat diakses oleh pembayar pajak. Jumlah tagihan, memeriksa transkip pajak, dan ruang untuk meminta informasi atau pengajuan akan mudah diakses. Ini membuat demokrasi dalam pelayanan publik semakin terlihat. Dengan demikian semangat akan membayar pajak akan semakin meingkat dan ketertiban akan tercipta, karena masyarakat tidak menyimpan pertanyaan besar atau berfikiran negatif mengenai sistem pelayanan pajak di negaranya. HTS ini juga memberikan pelayanan di E-Civil Service, segala bentuk pajak yang wajib di bayar akan dipaparkan secara jelas dan terperinci. Keterbukaan informasi sebagai landasan good governance bisa tercipta melalui program ini. Seluruh layanan yang tersedia di HTS
memberikan pengaruh yang sangat besar.
9|Page
REFERENSI
http://www.kompasiana.com/dinilarasati92/pelayanan-pajak-full-electronic-darikorea_552c32026ea8343e128b457b
https://rusdiyanis.wordpress.com/tag/pajak-korea/
http://news.ddtc.co.id/artikel/7010/profil-perpajakan-korea-selatan-ada-museum-pajak-dikorea-selatan/
PAJAK INTERNASIONAL | KOREA SELATAN
Disusun Oleh :
Clarinta Wida. S
15919057
Nanda Ladepi
15919038
Oky Dwi Setyani
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2016
