SISTEMATIKA FORMAT PENYUSUNAN LKPJ SESUAI PP NOMOR 3 TAHUN 2007 BAB.
I.
PENDAHULUAN
A.
DASAR DASAR HUKUM DIJE DIJELA LASK SKAN AN UNDA UNDANG NG-UN -UNDA DANG NG TENT TENTA ANG PEMB PEMBEN ENTU TUKA KAN N KOT KOTA KUPANG UNTUK PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG DIPERLUKAN (BAGIAN HUKUM). GAMBARAN UMUM DAERAH 1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH : BATAS ADMINISTRASI DAERAH, LUAS WILAYAH, TOPOGRAFIS, DLL YANG DIANGGAP PERLU (BAPPEDA, BPS, TATA PEM.). 2. GAMBA GAMBARAN RAN UMUM UMUM DEMOG DE MOGRAF RAFIS, IS, JUMLAH JUM LAH PEN DUDUK DUK, KOM POSISI ISII DEM OGRAF JUMLA H PENDU PENDUD UK,, KOMPOS KOMPO KO MPOSIS SISI PENDUDUK PENDUDUK MENURUT MENURUT JENIS JENI S KELAMINNY KELAMINNYA A, STRUKTUR STRUKTUR USIA, USIA JENIS JENIS USIA,, JENIS PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN (TATA PEM. DAN BPS). 3. KONDISI EKONOMI . POTENSI UNGGULAN DAERAH (BAPPEDA) PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN EKONOMI "PDRB (BAPPEDA, BPS, EKONOMI) !.
B.
BAB. II.
A. B. $.
BAB. III. II I.
A.
B.
BAB. IV IV. I V.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH
#ISI DAN MISI (BAPPEDA) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH SESUAI SESUAI RPJMD RPJMD (BAPPEDA) (BAPPEDA) PRIORITAS DAERAH (BAPPEDA)
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA, KEUANGAN) 1. INTERSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH 2. TARGET TARGET DAN REALISASI REALISAS PENDAPAT PENDAPATAN REALISASII PENDAPATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN PENGELOLAAN BELANJA BELANJA DAERAH DAERAH (BAGIAN KEUANGAN, EKONOMI) EKONOMI) 1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH 2. TARGET DAN REALISASI BELANJA 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH
A.
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN (SKPD) 1. PROGRAM DAN DAN KEGIATAN KEGI ATAN KEGIAT AN 2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
B.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN (SKPD) 1. PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATA N KEGIATAN 2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1
BAB. V.
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA (SKPD) 1. DASAR HUKUM 2. INSTANSI PEMBERI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN %. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DALAM PELAKSANAANNYA &. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN '. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
B.
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (SKPD YANG MEMBERI TUGAS) 1. DASAR HUKUM 2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN KOTA 3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN %. SARANA DAN PRASARANA
BAB. VI.
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH (SKPD YANG MELAKSANAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH) 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
B.
KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (SKPD YANG MELAKUKAN KERJASAMA) 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
$.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI INSTANSI #ERTIKAL DI DAERAH (SKPD YANG MELAKUKAN KOORDINASI) 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
D.
PEMBINAAN BATAS WILAYAH (BAPPEDA, TATA PEM.) 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
E.
PEN$EGAHAN DAN PENANGGULANGAN BEN$ANA (DINSOS, BAGIAN SOSIAL, DAN KESBANG LINMAS) 1. BEN$ANA YANG TERJADI TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA PENANGGULANGANNYA 2. STATUS BEN$ANA (NASIONAL DAN REGIONAL, LOKAL (KOTA)) 3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN %. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BEN$ANA &. POTENSI BEN$ANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI
2
F.
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS (SKPD YANG MENGELOLA KAWASAN KHUSUS) 1. JENIS KAWASAN KHUSUS YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 2. SUMBER ANGGARAN 3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI
G.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (KESBANGLINMAS, TATA PEM., POLRESTA) 1. GANGGUAN YANG TERJADI (KONFLIK BERBASIS SARA, ANARKISME, SEPARATISME, DLL) 2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN %. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN &. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA '. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN
BAB. VII. PENUTUP
3
