PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE
Jalan Wairklau . No.Telp. (0382) 2426133 Fax. (0382) 2426132
www.rsudtchillers.net
[email protected]
Call Center: 085239132220 M A U M E R E
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE NOMOR : RSUD/SK/ /VIII/2016 T E N TAN G KEBIJAKAN PENOMORAN SPO PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T.C. HILLERS MAUMERE DIREKTUR RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 40 ayat (1) UU Nomor
:
24 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa
a
Rumah
Sakit
wajib
dilakukan
Akreditasi.
Dalam
pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit sangatlah diperlukan berbagai dokumen Rumah Sakit; b. bahwa untuk dapat terjadinya kesamaan persepsi yang terkait dengan penyusunan dokumen SPO di Rumah Sakit maka disusunlah Kebijakan Penomoran SPO; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Penomoran SPO pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere; Mengingat
:
1. Undang-undang
Nomor
69
tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063); 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
50,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor:
269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 9. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor:
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 58); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 10); 14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layaanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 Nomor 13); 15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016; 16. Keputusan Bupati Sikka Nomor: 495/HK/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; 17. Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKD.821.23/03/2014 Tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
Eselon III-a Lingkup Pemerintah Kabupaten
Sikka Tahun 2014;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE TENTANG KEBIJAKAN PENOMORAN SPO PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T.C.
KESATU
:
HILLERS MAUMERE. Memberlakukan Kebijakan Penomoran SPO di Rumah Sakit
Umum
Daerah
dr.
T.C.
Hillers
Maumere,
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak KEDUA
:
terpisahkan dari keputusan ini. Kebijakan Penomoran SPO ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan SPO di Rumah Sakit Umum Daerah
KETIGA
:
dr. T.C. Hillers Maumere. Dengan berlakunya keputusan Direktur tentang Kebijakan Penomoran SPO ini, maka Keputusan Direktur tentang tata
cara pemberian nomor berkas SPO tanggal 03 Desember 2015 dengan Nomor: RSUD/SK/43.a/XII/2015, dicabut KEEMPAT
:
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RBA BLUD RSUD
KELIMA
:
dr. T.C. Hillers
Maumere. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan
kekeliruan
dalam
apabila
dikemudian
keputusan
ini,
hari
akan
terdapat diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Maumere pada tanggal 19 Agustus 2016 DIREKTUR RSUD dr. T.C. HILLES MAUMERE
JUNAEDI R.S. SINAGA NIP. 19650814 199803 1 007
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE NOMOR : RSUD/SK/ /VIII/2016 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2016 TENTANG : KEBIJAKAN PENOMORAN SPO DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. T.C. HILLERS MAUMERE
I.
TATA CARA PENOMORAN SPO 1. Semua SPO harus diberi nomor.
2. Pemberian nomor dilakukan secara sentral pada sekretariat akreditasi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere. 3. Pemberian nomor mengikuti ketentuan penomoran yang khusus untuk SPO. Kode yang dipergunakan untuk pemberian nomor sbb: KODE UNIT KERJA, KODE SPO, NOMOR URUT SPO. II.
CARA PENOMORAN Kode yang dipergunakan untuk pemberian nomor terdiri dari 3 (tiga) bagian penomoran yaitu : A. KODE UNIT KERJA Penomoran untuk jenis kelompok tugas tertentu sesuai unit kerja berdasarkan struktur organisasi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere (PERDA No. 6 Tahun 2011) terdiri atas : 1) Untuk Bagian/Bidang 2) 3) 4) 5) 6) 7)
: 1 Bagian 3 Bidang (Jajaran
Struktural RS) Untuk Komite : 2 Komite Untuk Instalasi/Ruangan : 12 Instalasi/6 Ruangan Untuk SMF : 5 SMF Unit Penanggumg Jawab/Pengelola : 12 PJ/4 Unit Untuk Panitia Klinis/Non Klinis Untuk Tim Klinis/Non Klinis (diluar yang dibentuk komite) : ………..
Penomoran sesuai kode unit kerja tersusun atas: -
No. Kelompok (1 digit), No. Jenis atau nama kelompok (2 digit), No. Sub atau seksi atau Tim/Panitia (1 digit) pada kelompok tersebut, Nomor kelompok tugas atau SMF ini terdiri atas 4 (empat) digit, Setelah nomor kelompok tugas atau SMF diberi titik (.) antara kemudian diikuti nomor urut SPO nya.
Ditetapkan penomorannya sbb: Kepala I untuk nomor Bagian/Bidang 101 = Bagian Tata Usaha 1011 = Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 1012 = Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1013 = Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan 102 = Bidang Pelayanan 1021 = Seksi Pelayanan Medis 1022 = Seksi Pelayanan Keperawatan 103 = Bidang Penunjang 1031 = Seksi Penunjang Medik 1032 = Seksi Penunjang Non Medik
104 = Bidang Pengendalian Mutu dan Sim 1041 = Seksi Mutu dan Sertifikasi 1042 = Seksi Rekam Medis, SIM dan Humas Kepala 2 untuk nomor Komite 201 = Komite Medik terdiri atas Sub Komite : 2011 = Sub Komite Mutu 2012 = Sub Komite Kredensial 2013 = Sub Komite Etik 202 = Komite Keperawatan terdiri atas Sub Komite : 2021 = Sub Komite Mutu dan Profesi 2022 = Sub Komite Kredensial 2023 = Sub Komite Etik Kepala 3 untuk nomor Instalasi/Ruangan 301 = Instalasi 302 = Ruangan Kepala 4 untuk nomor SMF 401 = SMF Bedah 402 = SMF Penyakit Dalam 403 = SMF Obgin dan Kandungan 404 = SMF Anak 405 = SMF Penunjang Kepala 5 untuk nomor unit Penanggung Jawab/Pengelola 501 = Unit Penanggung Jawab 502 = Pengelola Kepala 6 untuk nomor Panitia 601 = Panitia Klinis 602 = Panitia Non Klinis Kepala 7 untuk nomor Tim 701 = Tim Klinis 702 = Tim Non Klinis B. KODE SPO
Penomoran untuk kelompok kerja (Pokja) atau jenis pelayanan sesuai dalam Akreditasi versi 2012. Jenis Pokja pada Akreditasi RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tahun 2016 ada 15 jenis, maka kode SPO ini terdiri dari 2 digit. Kode SPO untuk 15 jenis Pokja tersebut adalah: 1 2 3 4 5 6 7 8
Kode SPO untuk Pokja Akses dan Kontinuitas Pelayanan (APK); Kode SPO untuk Pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK); Kode SPO untuk Pokja Assesmen Pasien (AP); Kode SPO untuk Pokja Pelayanan pasien (PP); Kode SPO untuk Pokja Pelayanan Anestesi Bedah (PAB); Kode SPO untuk Pokja Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI); Kode SPO untuk Pokja Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK); Kode SPO untuk Pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
9
(PMKP); Kode SPO untuk Pokja Tata Kelola Kepemimpinan dan Penghargaan
(TKP); 10 Kode SPO untuk Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Pasien 11 12 13 14 15
(MFK); Kode SPO untuk Pokja Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS); Kode SPO untuk Pokja Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI); Kode SPO untuk Pokja Majemen dan Penggunaan Obat (MPO); Kode SPO untuk Pokja Sasaran Keselamatan Pasien (SKP); Kode SPO untuk Pokja Milennium Development Goals (MDGs).
C. NOMOR URUT SPO Nomor urut SPO adalah urutan nomor SPO di dalam unit kerja. Karena setiap standar dan beberapa element pada tiap pokja dalam Akreditasi versi 2012 ada kaitan dengan unit kerja maka Akreditasi versi 2012 RSUD dr. T.C. Hillers Maumere setelah standar diikuti, untuk nomor urut SPO yang jumlahnya kurang dari 100 terdiri dari 2 digit dan nomor urut SPO yang jumlahnyan lebih dari 100 terdiri dari 3 digit. III.
CONTOH PENOMORAN SPO 1. SPO yang disusun oleh kelompok standar bidang manajemen bagian tata usaha tentang SPO penerbitan surat keputusan Direktur RSUD dr. T.C. Hillers Maumere akan memiliki contoh nomor sebagai berikut : 101
.
09
.
01
A
B
C
D
E
Keterangan : A : Kode nomor unit kerja bagian Tata Usaha B : Titik Antara C : Kode nomor urut standar tata kelola kepemimpinan dan penghargaan (TKP)
D : Titik Antara E : Kode nomor urut untuk SPO yang ke – 01 Contoh penomoran SPO dibagian tata usaha diatas 101.09.01 (artinya SPO dari bagian tata usaha yang dikerjakan oleh POKJA TKP dengan nomor urut SPO = 01). 2. SPO yang disusun oleh Kelompok Komite Medis tentang Prosedur Seleksi dan Penempatan Staf Medis di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere akan memiliki contoh nomor sebagai berikut : 2012
.
11
.
01
A
B
C
D
E
Keterangan : A B C D E
: Kode nomor unit kerja panitia kredensial Komite Medik : Titik Antara : Kode nomor untuk Standar Kualifikasi dan Pendidikan Staf : Titik Antara : Kode nomor untuk SPO yang ke – 01
Contoh penomoran SPO oleh panitia kredensial komite medik diatas 2012.11.01 (artinya SPO dari Komite Medik yang dikerjakan oleh panitia kredensial pada POKJA Standar Kualifikasi dan Pendidikan Staf dengan nomor urut ke – 01). 3. SPO yang disusun oleh Kelompok Kerja Seksi Pelayanan Keperawatan tentang Prosedur Asuhan Keperawatan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere akan memiliki contoh nomor sebagai berikut : 1022
.
04
.
001
A
B
C
D
E
Keterangan : A B C D E
: : : : :
Kode nomor unit kerja seksi pelayanan keperawatan Titik Antara Kode nomor untuk POKJA standar Pelayanan Pasien Titik Antara Kode nomor untuk SPO yang ke – 001
Contoh penomoran SPO oleh Seksi Pelayanan Keperawatan diatas 1022.04.001 (artinya SPO dari Seksi Pelayanan Keperawatan yang dikerjakan oleh POKJA PP dengan nomor urut ke – 001).
DIREKTUR RSUD dr. T.C. HILLES MAUMERE
JUNAEDI R.S. SINAGA NIP. 19650814 199803 1 007
