PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BESIQ
JLN.SASIN NANER RT. RT. IV KAMPUNG BESIQ BESIQ KECAMATAN DAMAI KODE POS 75577
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BESIQ NOMOR: SK/
/AK/PKM-BSQ/2018
TENTANG KEBIJAKAN PENUNJANGPELAYANAN KLINIS PUSKESMAS BESIQ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS BESIQ,
Menimbang : a. bahwa
pelayanan
penunjang
klinis
Puskesmas
dilaksanakan
berdasarkan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan penunjang klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan penunjang klinis dilaksanakan s esuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan penunjang pelayanan klinis di Puskesmas BESIQ; d. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis dibutuhkan
jenis – jenis
pemeriksaan laboratorium; e. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis diperlukan permintaan pemeriksaan, penerimaan, pengambilan dan penyimpanan penyimpanan spesimen; f.
bahwa untuk menunjang pelayanan klinis dibutuhkan pelayanan 24 jam terhadap pelayanan laboratorium dan obat;
g. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu ditetapkan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium termasuk untuk pasien urgen / cito; h. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu disediakan reagensia essensial dan bahan lain yang dibutuhkan serta batas buffer stock untuk melakukan pemesanan; i.
bahwa untuk menunjang diperlukan nilai rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium; j.
bahwa untuk menunjang pelayanan klinis diperlukan pengendalian mutu laboratorium serta pemantapan mutu eksternal (PME);
k. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis diperlukan inventarisasi, penanganan, pengendalian, penyimpanan, pembuangan limbah dan bahan berbahaya; l.
bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu ditetapkan penanggung jawab pelayanan dan penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat;
m. bahwa untuk menunjang pelayanan
klinis perlu dibentuk tim
formularium obat; n. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis ditetapkan syarat – syarat petugas yang berhak memberi resep dan menyediakan obat serta diberikan kewenangan menyediakan obat yang belum memenuhi persyaratan; o. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis ditetapkan langkah – langkah peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat termasuk psikotropika dan narkotika; p. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien / keluarga harus dipantau; q. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis diperlukan penanganan obat kadaluarsa / rusak sesuai dengan peraturan yang berlaku; r.
bahwa untuk menunjang pelayanan klinis ditetapkan penanggung jawab tindak lanjut pelaporan efek samping obat;
s. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu disediakan obat – obat emergency di unit kerja; t.
bahwa untuk menunjang pelayanan klinis diperlukan standarisasi, kode klasifikasi diagnosis enterminologi;
u. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu ditetapkan yang dapat melakukan akses terhadap rekam medis; v. bahwa
untuk
menunjang
pelayanan
klinis
diperlukan
metode
identifikasi, sistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi isi rekam medik; w. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu dilakukan pemantauan,
pemeliharaan, perbaikan sarana peralatan; x. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu ditetapkan penanggung jawab pengelolaan keamanan lingkungan petugas pemantau serta penanggung jawab pengelolaan peralatan; y. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis diperlukan keterlibatan petugas pemberi layananan klinis dalam peningkatan mutu klinis z. bahwa untuk menunjang pelayanan klinis perlu diberikan kewenangan jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan;
Mengingat
: 1.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
2.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3.
Undang – Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4.
Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemeriksaan Laboratorium Yang Tersedia Publik;
7.
PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentangPuskesmas;
8.
PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentangAkreditasiFasilitasKesehatan Tingkat Pertama;
9.
KeputusanMenteriKesehatanRepublik 1457/MENKES/SK/X/2003
Indonesia
tentangStandarPelayanan
Nomor Minimal
BidangKesehatan di Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik; 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/PER/III/2010
tentang Pengendalian Vektor; 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika; 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota; 20. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
161/MENKES/PER/I/2010
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pensiunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 22. R.Gandasoebrata, Penuntun Laboratorium Klinik, Cetakan Kesebelas, P.T. Dian Rakyat, 2004.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BESIQ TENTANG KEBIJAKAN PENUNJANG PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS BESIQ Kebijakan penunjang pelayananklinis di Puskesmas BESIQ sebagaimana Kesatu
: tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
Kedua
: apabila
dikemudian
hari
terdapat
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
kekeliruan
akan
diadakan
Ditetapkan di : BESIQ Pada Tanggal :
2018
KEPALA PUSKESMAS BESIQ,
SUSI
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BESIQ
NOMOR
: SK/
TENTANG
: KEBIJAKAN PENUNJANG
/AK/PKM-BSQ/2017
PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS BESIQ
A. PELAYANAN LABORATORIUM: 1. Jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan di Puskesmas meliputi; NO
SPESIMEN
1
Darah
JENIS PEMERIKSAAN
2
4
Urine
Sputum
Hematologi :
Hb Sahli
Golongan Darah
Kimia Darah :
Gula darah
Cholesterol
Asam urat
Serologi :
Widal
HIV
Malaria
Urine lengkap
Tes Kehamilan
BTA (Basil Tahan Asam)
2. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh petugas yang kompetens, yaitu: analis kesehatan dan petugas dengan minimal lulusan Sekolah Analis Kesehatan dan telah mendapat pelatihan tentang Laboratorium 3. Hasil pemeriksaan harus diinterpertasi oleh petugas yang terlatih 4. Pemeriksaan laboratorium untuk tiap-tiap jenis pemeriksaan harus dipandu dengan prosedur mulai dari permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen,
pengambilan dan penyimapanan spesimen, pemeriksaan sampai penyerahan hasil 5. Jika ada permintaan pemeriksaan di luar jam kerja maka petugas datang diluar jam kerja atau 24 Jam 6. Petugas pemeriksa laboratorium wajib menggunakan APD 7. Bahan-bahan berbahaya beracun harus disimpan secara aman menurut ketentuan yang berlaku 8. Limbah laboratorium sebagai akibat pemeriksaan laboratorium harus dikelola sebagai limbah infeksius 9. Reagensia harus tersedia sesuai dengan jenis pemeriksaan yang disediakan 10. Reagensia harus disimpan dengan pelabelan yang jelas dan pada tempat dan suhu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 11. Ketersediaan reagen wajib dievaluasi paling lambat setiap bulan sekali 12. Hasil pemeriksaan laboratorium harus diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai berikut:
NO 1
JENIS PEMERIKSAAN
WAKTU PEMERIKSAAN
Pemeriksaan darah (Hematoliogi,
1 Jam
Serologi,Malaria,Widal) 2
Pemeriksaan urine
30 Menit
3
Pemeriksaan Kimia Darah (Gula Darah,
15 Menit
Asam urat, dan Cholesterol) 4
Pemeriksaan Sputum
1 Jam
5
Pemeriksaan Tes Kehamilan
15 Menit
6
Pemeriksaan Golongan Darah
15 Menit
7
Pemeriksaan Feses (Tinja)
30 Menit
Sumber :www.Spritia.or.id 13. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium harus dilengkapi dengan nilai normal 14. Hasil pemeriksaan laboratorium kritis harus disampaikan segera kepada tenaga kesehatan yang meminta dalam batas waktu paling lambat satu jam setelah hasil diperoleh dengan acuan sebagai berikut: NO
PEMERIKSAAN
KURANG
LEBIH DARI
DARI 1
Hemoglobin
< 8 g/dl
21 g/dl
2
Hematokrit
<21 %
>65%
3
Trombosit
< 100.000/ul
>1.000.000/ul
4
Leukosit
<4000/ul
>10.000/ul
5
Cholesterol total
-
HI
6
Asam urat
-
HI
7
Glukosa
<60 mg/dl
>500 mg/dl
Sumber : adult and Children, Pre analytic Considerationa,Roche Diagnostics 15. Harus dilakukan kendali mutu pelayanan laboratorium dengan pemantapan mutu internal dan pemantaban mutu eksternal 16. Program peningkatan mutu pelayanan laboratorium harus disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien 17. Risiko dalam pelayanan lobaratorium harus diidentifikasi dan ditindak lanjuti 18. Jenis pemeriksaan laboratorium beresiko tinggi No.
Jenis Pemeriksaan
1.
Pemeriksaan Sputum/BTA
2.
Pemeriksaan HIV
KET
19. Rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium No. 1.
Jenis Pemeriksaan
Jenis kelamin
Nilai rujukan
Glukosa : Puasa
70-110 mg/dl
Sewaktu
90-200 mg/dl
2.
Kolesterol
< 200 mg/dl
3.
Asam urat
4.
5.
Hemoglobin
Malaria
Perempuan
2,4-5,7 mg/dl
Laki-laki
3,4-7,0 mg/dl
Perempuan
12-16 g%
Laki-laki
14-18 g% Negative
6.
Protein urin
Negative
7.
Plano test
Positif
8.
Widal
Negative
B. PENGELOLAAN OBAT: 1. Obat harus tersedia di puskesmas sesuai dengan formularium puskesmas 2. Obat harus tersedia dalam seminggu dan 24 jam 3. Yang berhak menulis resep adalah Dokter dan Dokter Gigi 4. Yang berhak menyiapkan obat adalah Apoteker dan Asisten Apoteker 5. Pelatihan bagi petugas yang diberi wewenang menyediakan obat tetapi belum sesuai persyaratan 6. Yang berhak terlibat dalam proses peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat adalah Apoteker Penanggung Jawab dan Asisten Apoteker. 7. Ketersedian obat wajib dievaluasi paling lambat tiap tiga bulan sekali 8. Obat kadaluwarsa tidak boleh diberikan pada pasien 9. Pemberian Obat narkotika dan psikotropika , diatur sebagai berikut: a. Peresepan obat narkotika dan psikotropikan hanya boleh dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi b. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus dilakukan dalam lemari Khusus yang berkunci dua dan dipegang oleh dua orang yang berbeda 10. jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dokter 11. Penyediaan obat dilakukan oleh tanga farmasi atau tenaga tehnis kefarmasian dengan memperhatikan higiene dan kebersihan 12. Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat 13. Penyampaian obat pada pasien harus disertai label yang berisi minimal: nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, aturan pakai, cara pemakaian, waktu menggunakan obat. 14. Dalam pemberian obat harus memperhatikan ada tidaknya riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat 15. Efek samping obat harus dilaporkan dan ditindak lanjuti, dan dicatat dalam rekam medis
16. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka harus dilaporkan dan ditindak lanjuti 17. Penanganan Obat Kadaluarsa dilakukan sesuai bentuk sediaan dan golongan obat. 18. Obat-obat emergensi harus tersedia di tempat pelayanan untuk mengatasi jika terjadi kedaruratan dalam pelayanan kesehatan 19. Obat emergensi harus disegel, dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan dan disegel kembali oleh petugas farmasi C. PENGELOLAAN INFORMASI DAN REKAM MEDIS 1. Kode klasifikasi diagnosis menggunakan ICD X 2. Kode klasifikasi tindakan menggunakan ICD IX/CM 3. Singkatan yang boleh digunakan dalam pelayanan di puskesmas sebagai mana pada lampiran 4. Petugas puskesmas yang boleh mengakses rekam medis adalah: a. Penanggung Jawab Rekam Medis b. Petugas Rekam Medis c. Pembantu Petugas Rekam Medis d. Dokter setempat bila memerlukan data pasien 5. Jika ada mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan akses terhadap rekam medis harus mendapat persetujuan dari Kepala Puskesmas, sesuai prosedur yang berlaku dan wajib menjaga kerahasiaan. 6. Rekam medis pasien diidentifikasi dengan cara penomoran sebagai berikut: a. Alphabet b. Numeral 7. Rekam medis disimpan dalam rak tersusun rapi sesuai dengan Alphabet dan Numeral 8. Masa retensi rekam medis adalah 5 Tahun 9. Isi rekam medis mencakup: Nama, KK, Umur, Alamat, Nomor RM, Tempat Tanggal Lahir, Nomor Handphone 10. Kelengkapan isi rekam medis harus dievaluasi dan diti ndak lanjuti D. MANAJEMEN LINGKUNGAN 1. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan puskesmas wajib dipantau secara rutin
2. Prasarana puskesmas, yang meliputi air, linstrik, gas harus dipantau secara periodik, dipelihara, dan diperbaiki dan dipastikan berfungsi 3. Hasil pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan harus didokumentasikan 4. Bahan dan limbah berbahaya harus diidentifikasi, disimpan dengan benar, dimonitor penyimpanan dan penggunaannya, dan ditindak lanjuti 5. Harus disusun program menjamin lingkungan puskesmas yang aman meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi 6. Harus disusun program pemeliharaan peralatan, meliputi perencanaan, pelaksanaaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut 7. Peralatan yang perlu dikalibrasi harus dikalibrasi tepat waktu 8. Peralatan steril harus disterilkan dengan prosedur yang benar
E. MANAJEMEN SDM YANG BEKERJA DALAM PELAYANAN KLINIS 1. Pola ketenagaan sdm klinis harus disusun berdasar analisis kebutuhan sdm 2. Kredensial harus dilakukan untuk setiap tenaga klinis 3. Tenaga klinis yang bekerja di puskesmas harus mempunyai surat ijin yang berlaku 4. Evaluasi kinerja tenaga klinis harus dilakukan secara berkala paling lambat satu tahun sekali 5. Peluang untuk melakukan pendidikan dan pelatihan harus diinformasikan kepada tenaga klinis 6. Tiap tenaga klinis harus mempunyai uraian tugas dengan kejelasan kewenangan klini untuk masing-masing petugas 7. Pelaksanaan uraian tugas dan wewenangan setiap tenaga klinis harus dievaluasi dan ditindak lanjuti
KEPALA PUSKESMAS BESIQ
MUHAMMAD SYUKUR