Sk Penugasan Tim Audit

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM Jl. KH. Khoer Afandi No. 121 Kel.Kotabaru Kec.Cibeureum Kota Tasikmalaya - Jawa Barat Phone : (0265) – 341055

Email : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM Nomor :009/KAPUS/IV/2017 :009/KAPUS/IV/2017 TENTANG KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN DI UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM KEPALA UPTD UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM Menimbang

: a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman; b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di UPTD UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM perlu disusun kebijakan mutu dan keselamatan pasien;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2004, tentang Puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM TENTANG KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS DAN KESELAMATAN PASIEN DI UPTD UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM.

Kesatu

: Kebijakan mutu dan keselamatan pasien Puskesmas



Cibeureum sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Tasikmalaya Pada tanggal : 1 April 2017 KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM,

drg. Titin Hajari NIP:197711222003122006



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED NOMOR……. TENTANG : KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

KEBIJAKAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM

1. Kepala Puskesmas dan seluruh penanggung jawab UKP dan penanggung jawab UKM wajib berpartisipasi dalam program mutu/kinerja Puskesmas dan keselamatan pasien mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 2. Para pimpinan wajib melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan Program mutu dan keselamatan pasien yang diselenggarakan di seluruh jajaran puskesmas. 3. Tata nilai dalam menyediakan pelayanan baik UKP maupun UKM disepakati bersama dan menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 4. Tata nilai tersebut adalah:................ .................................... 5. Kebijakan mutu dan tata nilai puskesmas dalam memberikan pelayanan disusun secara bersama dan dituangkan dalam pedoman mutu dan kinerja 6. Pedoman mutu dan perencanaan mutu/kinerja disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan Puskesmas 7. Perencanaan mutu disusun oleh seluruh jajaran UPTD PUSKESMAS DTP MAMPU PONED CIBEUREUM dengan pendekatan multidisiplin, dan dikoordinasikan oleh Penanggung jawab Manajemen Mutu. 8. Perencanaan mutu/kinerja meliputi perencanaan mutu/kinerja manajemen, perencanaan mutu/kinerja UKM, dan perencanaan mutu pelayanan klinis 9. Perencanaan mutu/kinerja manajemen meliputi paling tidak; a. Penilaian kinerja manajemen b. Pelaksanaan audit internal c. Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen d. Kajibanding kinerja dengan puskesmas lain e. Penilaian perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga



10. Perencanaan mutu/kinerja UKM meliputi paling tidak: a. Penilaian kinerja UKM dan tindak lanjutnya 11. Perencanaan mutu/kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien berisi paling tidak: a. Area prioritas berdasarkan data dan informasi, baik dari hasil monitoring dan evaluasi indikator, maupun keluhan pasien/keluarga/staf dengan mempertimbangan kekritisan, risiko tinggi dan kecenderungan terjadinya masalah. b. Salah satu area prioritas adalah sasaran keselamatan pasien c. Kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengendalian mutu dan keselamatan pasien yang terkoordinasi dari semua unit kerja dan unit pelayanan. d. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan pemilihan indikator, pengumpulan data, untuk kemudian dianalisis dan ditindak lanjuti dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. e. Indikator meliputi indikator manajerial, indikator kinerja UKM, dan indikator klinis, yang meliputi indikator struktur, proses, dan outcome. f. Upaya-upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien melalui standarisasi, perancangan sistem, rancang ulang sistem untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. g. Penerapan manajemen risiko pada semua lini pelayanan baik pelayanan klinis maupun penyelenggaraan UKM. h. Manajemen risiko klinis untuk mencegah terjadinya kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, dan keadaan potensial cedera. i. Program dan Kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, termasuk di dalamnya program peningkatan mutu laboratorium dan program peningkatan mutu pelayanan obat. j. Program pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. k. Rencana pertemuan sosialisasi dan koordinasi untuk menyampaikan permasalahan, tindak lanjut, dan kemajuan tindak lanjut yang dilakukan. l. Rencana monitoring dan evaluasi program mutu dan keselamatan pasien. 12. Dalam upaya perbaikan mutu/kinerja puskesmas dan keselamatan pasien melibatkan/memberdayakan lintas sektor, lintas program, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan untuk berperan mulai dari


13.

14. 15.

16.


perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut program-program kegiatan mutu/kinerja puskesmas dan keselamatan pasien. Perancangan sistem/proses pelayanan memperhatikan butir-butir di bawah ini: a. Konsisten dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas, dan perencanaan Puskesmas, b. Memenuhi kebutuhan pasien, keluarga, masyarakat, dan staf, c. Menggunakan pedoman penyelenggaraan UKM, pedoman praktik klinis, standar pelayanan klinis, kepustakaan ilmiah dan berbagai panduan dari profesi maupun panduan dari Kementerian Kesehatan, d. Sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, e. Mempertimbangkan informasi dari manajemen risiko, f. Dibangun sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang ada di Puskesmas, g. Dibangun berbasis praktik klinis yang baik, h. Menggunakan informasi dari kegiatan peningkatan yang terkait, i. Mengintegrasikan serta menggabungkan berbagai proses dan sistem pelayanan. Seluruh kegiatan mutu/kinerja puskesmas dan keselamatan pasien harus didokumentasikan. Penanggung jawab Manajemen Mutu wajib melaporkan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepada Kepala Puskesmas tiap tribulan. Berdasarkan pertimbangan hasil keluhan pasien/keluarga dan staf, serta mempertimbangkan kekritisan, risiko tinggi, dan potensial bermasalah, maka area prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan mutu/kinerja pelayanan klinis dan keselamatan pasien adalah: a. Pencapaian 6 sasaran keselamatan pasien. b. Pelayanan rawat jalan c. Pelayanan Farmasi d. Pelayanan Gawat Darurat



Sk Penugasan Tim Audit

Recommend Documents