SK POKJA II

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG RENCANA KEGIATAN PROGRAM

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat di Puskesmas Waepana dan untuk mencapai target Kegiatan yang telah di tentukan maka semua pengelola program diwajibkan membuat rencana kegiatan program b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana Menetapkan Rencana kegiatan program melalaui Surat Keputusan Kepala Puskesmas. II.Mengingat : • Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan • Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Nomor .  Surat keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor, nomor

836/Menkes/SK/VI/2005

tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan

•

• •

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2) Peraturan daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah kabupaten Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3) Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN :

PERTAMA KEDUA

:KEWAJIBAN MENGIKUTI ORIENTASI : kegiatan orientasi di wajibkan bagi pengelola Program yang baru dan Pelaksana program yang baru.

KETIGA

: Kegiatan orientasi dilakukan selama 1( satu) bulan atau sekurang-kurangnya 2 ( dua)minggu di sesuaikan dengan program masing-masing.

. KEEMPAT

: Keputusan ini akan di tinjau kembali jika ditemukan kekeliruan atau jika ada perubahan dan keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 8 Juli 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG MEDIA KOMUNIKASI UNTUK MENANGKAP KELUHAN MASYARAKAT ATAU SASARAN PROGRAM

.Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat di Puskesmas Waepana dan melibatkan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan di bidang kesehatan,maka di perlukan masukan atau saran perbaikan pelayanan dari masyarakat atau sasaran Program melalui media komunikasi yang di siapkan oleh Puskesmas Waepana untuk menangkap keluhan masyarakat. b.bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana Menetapkan media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program melalui Surat Keputusan Kepal Puskesmas Waepana.

II.Mengingat : • Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan • Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; • Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014, tentang. Puskesmas • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 008 Tahun 2012,tentang. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 741/ menkes/PER/VII/2008 tentang. Standart Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota • Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

•

Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada

MEMUTUSKAN : PERTAMA

: Media Komunikasi Untuk Menangkap Keluhan Masyarakat Atau Sasaran Program

KEDUA

: Media Komunikasi yang di sediakan oleh Puskesmas Waepana adalah: Telepon Seluler melalui no HP Kepala Puskesmas dan semua Staf Puskesmas,Melalui Kotak saran yanmg di Siapkan di Puskesmas dan jaringannya, melalui Angket Kepuasan pasien atau Pelanggan dan juga melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

KETIGA

: dalam menangkap keluhah Masyarakat maka Kepala Puskesmas,Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU),pengelola Program dan semua staf Wajib memiliki buku harapan Pelanggan.

KEEMPAT

: di setiap Unit Pelayanan Wajib menyiapkan buku harapan pelanggan di Unit kerjanya masing-masing.

KELIMA .

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 28 Januari 2015 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005


KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA UNTUK MEFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT.

. Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat diperlukan satu aturan yang diacu oleh penanggung jawab program dan pelaksana program agar terjadi keharmonisan gerakan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kewajiban penanggung jawab program dan pelaksana untuk mefasilitasi peran serta masyarakat.

Mengingat

:l. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 3.Keputusan Menteri Kehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 4.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor:544/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standart Prosedur Operasional Pelayanan Publik di lingkungan Departemen Kesehatan. 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; 9.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2) 10.Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERTAMA

:

: KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA

UNTUK

MEFASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT.

KEDUA

: Kegiatan fasilitasi peran serta Masyarakat dapat dilakukan pada saat Survey Mawas Diri,pembinaan Desa Siaga ,Musrembangdes ataupun kegiatan melibatkan peran serta Masyarakat di desa.

KETIGA : Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakkan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai peluang yang sebesarbesarnya untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan kesehatan. : Peningkatan upaya advokasi yang mendukung masyarakat memperjuangkan kepentingannya melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan. KEEMPAT

lain yang

KELIMA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat di Puskesmas Waepana dan untuk mencapai target Kegiatan yang telah di tentukan maka semua pengelola program dan pelaksana wajib membuat uraian tugas sesuai profesinya masing-masing. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana memutuskan kajian ulang uraian tugas melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. Mengingat

:

1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 2.Surat keputusan

Menteri

. Kesehatan

RepublikIndonesianomor

836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 4.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2) 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. . 6.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah kabupaten Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3) 7.Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN : PERTAMA

: KAJIAN ULANG URAIAN TUGAS

KEDUA

: Semua penanggung jawab Program dan pelaksana Program berkewajiban membuat uraian Tugas sesuai dengan peraturan Kepegawaian yang terbaru.

KETIGA

: Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian berkewajiban melakukan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pengelola Program maupun pelaksana Program sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

. KEEMPAT




KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA

NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG HASIL REVISI URAIAN TUGAS

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat di Puskesmas Waepana dan untuk mencapai target Kegiatan yang telah di tentukan maka perlu dilakukan revisi terhadap penerapan uraian tugas staf oleh Kepala Puskesmas Waepana. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana berkewajiban membuat hasil revisi uraian tugas melalui surat keputusan kepala Puskesmas Waepana. Mengingat

:

1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 2.Surat keputusan

Menteri

. Kesehatan

RepublikIndonesianomor

836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 4.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten Ngada ( Lembaran Daerah kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2) 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. . 6.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah kabupaten Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3) 7.Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN : PERTAMA KEDUA

: HASIL REVISI URAIAN TUGAS : Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian berkewajiban melakukan Monitoring Pelaksanaan Tugas Pengelola Program maupun pelaksana Program sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

KETIGA

: hasil monitoring Uraian tugas digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi uraian tugas bagi semua staf Puskesmas.

. KEEMPAT




KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG MEKANISME KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PROGRAM

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat di Puskesmas Waepana dan untuk mencapai target Kegiatan yang telah di tentukan maka perlu adanya kerjasama lintas program di Puskesmas Waepana dan diatur Mekanisme Komunikasi dan koordinasi Program. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana berkewajiban mengatur Mekanisme Komunikasi dan koordinasi antar Program di Puskesmas Waepana melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. Mengingat

:

1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 3.Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 4.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Masyarakat.

Kesehatan

. 5.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3)

kabupaten

6.Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN : PERTAMA KEDUA

: MEKANISME KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PROGRAM : Semua unit Pelayanan wajib melakukan komunikasi dan koordinasi antar Program baik pada saat pelayanan klinik maupun untuk kepentingan Administrasi sehingga memberikan kepuasan pada pelanggan dan tertib administrasi di Puskesmas.

KETIGA

: Komunikasi dan Koordinasi dapat dilakukan setiap saat tergantung situasi dan kondisi setiap program,baik melalui kepala puskesmas maupun langsung di lakukan antar Penanggung Jawab Program.

. KEEMPAT




KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat di Puskesmas Waepana dan untuk mencapai target Kegiatan yang telah di tentukan maka perlu adanya pengelolaan dan pelaksanaan Program secara terpadu di Puskesmas Waepana untuk tercapainya Kinerja Puskesmas. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana berkewajiban mengatur Mekanisme Pengelolaan dan pelaksanaan Program m di Puskesmas Waepana melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. Mengingat

:

1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 3.Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 4.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Masyarakat.

Kesehatan

. 5.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3)

kabupaten


: PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM : Semua unit Pelayanan wajib melaksanakan Pengelolaan dan pelaksanaan program sesuai rencana kerja yang telah di susun untuk tercapainya kinerja dan cakupan Program yang di harapkan.

KETIGA

: Pengelolaan dan pelaksanaan Program berpedoman pada program yang di turunkan oleh Dinas kesehatan dan juga mengembangkan Program dan upaya Inovatif lain untuk tercapainya peningkatan Kinerja.

KEEMPAT

: Dalam Pengelolaan dan pelaksanaan Program setiap penanggung jawab Program selalu menciptakan suasana kerja sama yang kondusif baik dengan pelaksana program maupun lintas program dan selalu bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Waepana.

. KELIMA


Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 08 Januari 2015 Kepala UPTD Puskesmas Waepana

= Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005


KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan program di Puskesmas Waepana dan untuk mencapai target Kegiatan yang telah di tentukan maka perlu adanya monitoring terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Program secara terpadu di Puskesmas Waepana untuk tercapainya Kinerja Puskesmas. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana berkewajiban mengatur Mekanisme Pengelolaan dan pelaksanaan Program m di Puskesmas Waepana melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. Mengingat

:

1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 3.Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 4.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/VII/2008 tentang Standart Pencapaian Minimal bidang Kesehatan di kabupaten Kota. 5.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

.

5.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3)

kabupaten


: MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM : Monitoring Pengelolaan dan Pelaksanaan Program di lakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag UP) Puskesmas Waepana.

KETIGA

:Monitoring Pengolaan dan pelaksanaan program dilakukan secara

langsung dan setiap bulan melalui laporan bulanan Program. KEEMPAT

: Jika dari hasil monitoring perlu dilakukan perbaikan maka Kepala puskesmas dan pengelola program mencari solusi perbaiakan.

. KELIMA




KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2014 TENTANG EVALUASI KINERJA PROGRAM

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan program di Puskesmas Waepana dan untuk tercapainya Kinerja Program yang telah di tentukan maka perlu dilaksanakan evaluasi kinerja program bagi semua pengelola program di Puskesmas Waepana untuk tercapainya Kinerja Puskesmas. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana berkewajiban melakukan Evaluasi Kinerja Program di Puskesmas Waepana yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. Mengingat

:

1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 3.Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 4.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/VII/2008 tentang Standart Pencapaian Minimal bidang Kesehatan di kabupaten Kota. 5.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

.

5.Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3)

kabupaten

6.Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN : PERTAMA

:

KEDUA

: Evaluasi di lakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

EVALUASI KINERJA PROGRAM

(Kasubag UP) Puskesmas Waepana. KETIGA

:Evaluasi Kinerja Program di lakukan langsung setiap bulan melalui laporan

bulanan Program dan Laporan Evaluasi Kinerja Setiap 6 bulan. KEEMPAT

: Jika dari hasil Evaluasi perlu dilakukan perbaikan Kinerja maka Kepala puskesmas dan pengelola program mencari solusi perbaiakan.

. KELIMA




KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2015 TENTANG ATURAN, TATA NILAI,BUDAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM.

.Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan di Puskesmas Waepana di perlukan Aturan,Tata Nilai,Budaya dalam Pelaksanaan Program. b.Bahwa untuk maksud pada huruf a. Maka Kepala Puskesmas Waepana berkewajiban menentukan Aturan,Tata Nilai,Budaya dalam Pelaksanaan Program. Mengingat : 1.Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 3.Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentangpedoman Pengembangan manajemen kinerja perawat dan bidan 4.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

5.Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6.Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; . 8.Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada

MEMUTUSKAN : PERTAMA

: ATURAN, TATA NILAI,BUDAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

KEDUA

: Aturan,Tata Nilai,Budaya dalam keputusan ini merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.lampiran keputusan ini.

KETIGA

:Semua Pegawai pada puskesmas Waepana berkewajiban mentaati Aturan,Tata Nilai,Budaya dalam pelaksanaan tugas sehari hari.

KEEMPAT.

: Keputusan ini akan di tinjau kembali jika ditemukan kekeliruan atau jika ada perubahan dan keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Di

tetapkan di Waepana Pada tanggal 08 Januari 2015 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032


KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2015 TENTANG

INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN PROGRAM

I.

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menilai apakah pelaksana program mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran program maka diperlukan targetpencapaian program berdasarkan acuan pedoman program

b.

bahwa untuk maksud huruf an maka kepala UPTD Puskesmas waepana menetapkan indikator dan target pencapaian program

II.

Mengingat

:

1. 2.

dengan surat Ketetapan Kepala UPTD Puskesmas Waepana Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun

3.

2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang pedoman Pengembangan

4.

manajemen kinerja perawat dan bidan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/VII/2008 tentang Standart Pencapaian Minimal

5.

bidang Kesehatan di kabupaten Kota. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun

6.

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas – Dinas daerah

7.

kabupaten Ngada(Lembaran Daerah Kabupaten

Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3) Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan ,Pemuda dan Olah raga

dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN KESATU

:

INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN PROGRAM

KEDUA

:

Para Penanggung jawab program atau pengelola program dan pelaksana program mengumpulkan data berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

KETIGA

:

Data yang telah dikumpulkan dianalisa apakah mencapai target sesuai dengan target pecapaian program dan ditindaklanjuti untuk melakukan

KEEMPAT

:

upaya perbaikan Keputusan ini akan di tinjau kembali jika ditemukan kekeliruan atau jika ada perubahan dan keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapka Di Waepana pada tanggal, Februari 2015 Kepala UPTD Waepana Margareta Uang Kromen,Amd.Keb NIP: 19690628 198903 2 005


KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2015 TENTANG KOMUNIKASI INTERNAL I Menimbang

: a.bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien di Puskesmas Waepana dan untuk menjalin koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan di butuhkan komuniksai Internal antar Unit. b.bahwa untuk maksud huruf a maka perlu di tetapkan mekanisme komunikasi Internal di

Puskesmas Waepana dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. 2.Mengingat

:

1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang 4.

Sistem Kesehatan Nasional; Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang pedoman Pengembangan manajemen kinerja

5.

perawat dan bidan; Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang pedoman Pengembangan manajemen kinerja; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/VII/2008 tentang Standart Pencapaian Minimal bidang Kesehatan di kabupaten Kota; 7. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ; 8. Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan

Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada MEMUTUSKAN KESATU

: KOMUNIKASI INTERNAL

KEDUA

: Komunikasi internal dilakukan untuk komunikasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan pelaksanaan program : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

KETIGA

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Waepana;12 Pebruari 2015 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005


KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2015 TENTANG KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS I Menimbang

: a.bahwa untuk menjamin capaian kinerja Puskesmas dalam kegiatan Program maka di

butuhkan data dan informasi yang di perlukan b.bahwa untuk maksud huruf a maka perlu di tetapkan ketrsediaan data dan informasi di Puskesmas Waepana dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. 2.Mengingat

:



5.

perawat dan bidan; Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

836/Menkes/SK/VI/2005 tentang pedoman Pengembangan manajemen kinerja; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/VII/2008 tentang Standart Pencapaian Minimal bidang Kesehatan di kabupaten Kota; 7. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ; 8. Peraturan Bupati Ngada No 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



: KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI DI PUSKESMAS

KEDUA

: Data dan informasi yang tersedia di Puskesmas Waepana dapat di peroleh melalui laporan Program,laporan Triwulan,Laporan Semester,laporan tahunan maupun data Profil Puskesmas dan dapat di lihat di data Dinding setiap Program. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

KETIGA



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2015 TENTANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA I Menimbang

: a.bahwa untuk menigkatkan mutu pelayanan kepada pasien dan memberikan kepuasan

kepada Pasien dan keluarga maka semua tenaga pelayanan klinis di Puskesmas Waepana berkewajiban memenuhi Hak dan Kewajiban Pengguna. b.bahwa untuk maksud huruf a Memenuhi Hak dan Keawjiabn pengguna di Puskesmas Waepana di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. 2.Mengingat

:



5.



Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada

MEMUTUSKAN KESATU

: MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

KEDUA

: Semua Petugas layanan Klinis di wajibkan memenuhi Hak dan Kewajiban pengguna layanan klinis di Puskesmas Waepana.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ / /2015

TENTANG PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN I Menimbang

2.Mengingat

: a.bahwa untuk menigkatkan mutu pelayanan kepada pasien di perlukan kendaraan

opererasional kegiatan yang diberikan kepada Staf Puskesmas untuk di gunakan dan di rawat serta memenuhi semua persyaratan yang diperlukan,perlu di tetapkan penanggung jawab kendaraan. b.bahwa untuk maksud huruf a penanggung jawab kendaraan di Puskesmas Waepana di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana. : 1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang 4.


5.




: PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN

KEDUA

: Semua penanggung Jawab kendaraan berkewajiban merawat kendaraan sebaik-baiknya dan memenuhi semua aturan yang berlaku.

KETIGA.

: Nama penanggung jawab kendaraan terlampir dan merupakan bagian yang tak terisahkan dari surat keputusan ini. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

KETIGA

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Waepana;12 Pebruari 2015 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA PERSYARATAN PERALATAN KLINIS DI PUSKESMAS DAN DAFTAR INVENTARIS PERALATAN KLINIS DI PUSKESMAS.

SK POKJA II

Recommend Documents