SK Pokja Admen, UKM Dan UKP Serta MRDeskripsi lengkap
xxxxxxxxxxxxxx
list sk
contoh SK POkja KLHS Kota Bandar LampungFull description
contoh SKFull description
dgfkghjbfj
SK TIM POKJA TBFull description
123Full description
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TENTANG KELOMPOK KERJA KAMPANYE IMUNISASI MEASLES RUBELLA (MR) TAHUN 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi dan pengendalian penyakit rubella/kecacatan bawaan akibat rubela (Congenital Ribella Syndrome/CRS) tahun 2020, perlu ,melakukan berbagai strategi berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerjasama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella (MR) di Provinsi Jawa Tengah ; Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Kelompok Kerja Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measless rubella (MR) Provinsi Jawa Tengah;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.
Peraturan Peratura n Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5.
Peraturan Peratura n Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);