SK Standar Pelayanan SMP N 1 Simo.doc

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SMP NEGERI 1 SIMO SEKOLAH STANDAR NASIONAL ( SSN ) TERAKREDITASI A Alamat : Jln. Singoprono Raya no. 464 Telp. ( 0276 ) 3294740 Simo Kode Pos 57377 e-mail smp_1_ simo@ yahoo.co.id KEPUTUSAN PIMPINAN SKPD/ PENYELENGGARA PELAYANAN NOMOR : 421.3/374.a/08/2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SMP N 1 SIMO KABUPATEN BOYOLALI PIMPINAN SKPD/ PENYELENGGARA PELAYANAN Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapan Standar Pelayanan pada ( sebutkan nama SKPD) Kabupaten Boyolali. dengan Keputusan Kepala SMP N 1 Simo;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9.

Nomor 76 Tahun 2014 Pengaduan Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden tentang Pengelolaan

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

14.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shoppyng Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 16.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

17.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 15); 21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 27; 22.

23.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Publik (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 13); 24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

:

Standar Pelayanan pada SMP N 1 Simo sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Standar Pelayanan pada SMP N 1 Simo meliputi jenis pelayanan : 1. Pelayanan Kurikulum 2. Pelaksanaan Sarana Prasarana 3. Pelayan Humas 4. Pelayanan Tata Usaha 5. Pelayanan Kesiswaan 6. Pelayanan Bimbingan Karir

KETIGA

:

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib di laksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Agustus 2015 Kepala Sekolah

Tri Joko Setiyono NIP. 196201141985011003 LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/374.a/08/2015 Tanggal : 10 Agustus 2015 A. PENDAHULUAN Sekolah

sebagai

bagian

dari

satuan

pendidikan

yang

mengemban tugas mulia untuk memberikan layanan pendidikan yang pada jalur formal mempenyai peran strategis dalam membentuk

generasi yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan tersebut bisa tercapai jika peserta didik sebagai pelanggan utama sekolah harus dipastikan mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Maka melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 ditetapkanlah Standar Pendidikan Nasional (SPN) menjadi pedoman baku sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu: a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan;dan h. standar penilaian pendidikan. Delapan standar ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi guna bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang baik kepada peserta didik. SMP N 1 Simo membagi 6 layanan pokok, yaitu Pelayanan Kurikulum, Pelaksanaan Sarana Prasarana, Pelayan Humas, Pelayanan Tata Usaha, Pelayanan Kesiswaan, Pelayanan Bimbingan Karir Dengan terbitnya standar pelayanan ini diharapkan bisa memberikan pedoman yang jelas dan lebih terukur bagi guru dan karyawan tata usaha dalam memberikan pelayanan terbaik.

B. STANDAR PELAYANAN 1. Jenis Pelayanan Kurikulum

a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar No A

1 2

Komponen Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan Sistem, mekanisme, dan prosedur

Uraian

a.

b. c. d. e. f. 3 4 5 6

Jangka waktu pelayanan Biaya/ tarif Produk pelayanan Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

a.

b.

c. B.

1

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum

Terdaftar Siswa SMP N 1 Simo Lima menit sebelum kegiatan berlangsung siswa sudah siap di ruang/tempat akan berlangsungnnya pembelajaran Sebelum jam pertama berlangsung siswa berdoa Mengikuti pembelajaran dengan aktif, sesuai scenario pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru. Setelah jam terakhir siswa berdoa Enam (6 hari) setiap minggu) mulai jam 07.30 sampai 14.00 WIB BOS Layanan Pembelajaran Menyampaikan langsung secara lisan/tertulis kepada waka kurikulum atau kepala sekolah, Kotak saran web sekolah

a. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan b. Penyelenggaraan Pendidikan; c. Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan; d. Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang StandarIsi, e. Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses f. Permendiknasno. 23 tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan, g. Permen no. 40 tahun 2008 tentang standar Sarana Prasarana 2

3

4

5 6

7

8

Sarana dan prasarana a. Ruang belajar sesuai dengan jumlah dan/atau fasilitas rombongan belajar b. Ruang Laboratorium IPA-Fisika c. Ruang Laboratorium IPA-Biologi d. Ruang TIK e. Ruang perpustakaan f. Ruang Laboratorium bahasa g. Masjid/Kapel h. Ruang Kesenian/Karawitan i. Lapangan terbuka j. Meja: 1 buah tiap 1 anak atau 1 buah tiap 2 anak dan 1 buah untuk guru k. Kursi: 1 buah tiap anak dan 1 buah untuk guru l. LCD Proyektor: 1 buah m. Papan tulis n. Alat tulis (spidol, penggaris, dsb) o. Dokumen adminstrasi pembelajaran (RPP, p. buku jurnal kelas, agenda guru, daftar hadir dan daftar nilai q. Kipas Kompetensi pelaksana a. Guru pendidikan minimal Sarjana b. Disiplin ilmu guru sesuai dengan bidang tugas Pengawasan internal a. Pengawasan dilakukan Kepala Sekolah atau guru b. senior yang ditunjuk. Jumlah pelaksana 42 Guru dan 10 tenaga tata Usaha Jaminan pelayanan a. Maklumat pelayanan pembelajaran b. Jadwal pelajaran c. Jadwal penggunaan ruang praktik d. RPP Jaminan keamanan dan a. Adanya petugas MR sekolah keselamatan pelayanan b. Petugas pengamanan sekolah (satpam) c. bertugas selama dan setelah pembelajaran berlangsung Evaluasi kinerja a. Rapat dinas minimal setiap bulan 1 sekali. pelaksana b. Evaluasi kegiatan akhir tahun.pelajaran

b. Pelaksanaan Evaluasi Belajar No A

Komponen Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian

Uraian

1

pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan

2

Sistem, mekanisme, prosedur

3

Jangka waktu pelayanan

4 5 6 B.

1

2

3

a. Struktur organisasi dan personalia penyelenggaraan bimbingan belajar dan try out Ujian Nasional b. Daftar penyusun materi bimbingan belajar dan naskah soal try out. dan a. Penyiapan Perlengkapan Administrasi Ujian. b. Penyiapan Sarana Prasarana Pendukung Ujian. c. Pelaksanaan ujian d. Koreksi hasil ujian.

a. Ulangan Tengah Semester dilaksanakan 6 hari b. Ulangan semester dilaksanakan selama 6 hari. c. Ujian Sekolah dilaksanakan selama 5 hari d. Ujian Nasional dilaksanakan selama 4 Biaya/ tarif BOS Produk pelayanan Siswa memperoleh hasil ujian dengan nilai minimal sesuai KKM Penanganan pengaduan, Pengaduan dilaksanakan melalui kotak saran, dan masukan saran yang disediakan oleh Humas Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan b. Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo tentang Penetapan Wakil Kepala Sekolah dan Pembantu Wakil Kepala Sekolah c. Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo tentang Pembagian Tugas Guru/ Beban Kerja Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling Serta Tugas Tambahan Lain pada Semester Ganjil Sarana dan prasarana a. Ruang ujian dan/atau fasilitas b. Lembar Soal c. Lembar Jawab d. LJUN Kompetensi pelaksana a. Penguji memiliki kualifikasi sesuai

dengan kompetensi yang diujikan

b. Pengawas ujian adalah guru yang mempunyai sikap adil dan jujur

4

Pengawasan internal

5 6

Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

7

Jaminan keamanan keselamatan pelayanan

8

Evaluasi kinerja pelaksana

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan panitia ujian 42 orang guru dan 10 orang tata usaha Menjaga situasi ujian agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan tenang, tertib, lancar, dan aman. dan a. Perlengkapan sekolah diatur dengan rapi di dalam kelas bagian depan, sehingga keamanan dan konsentrasi siswa terjaga b. Situasi ujian terjamin ketenangannya karena lokasi sekolah jauh dari keramaian kota Evaluasi pelaksanaan ujian dilaksanakan sebagi umpan balik kegiatan yang sudah terlaksana dan digunakan sabagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya

c. Bimbingan Belajar Persiapan Ujian No A

1

Komponen Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan

Uraian

Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo : a. Struktur organisasi dan personalia penyelenggaraan bimbingan belajar dan try out Ujian Nasional b. Daftar penyusun materi bimbingan belajar dan naskah soal try out. Persiapan administrasi a. Jadwal bimbingan belajar b. Jadwal try out ujian nasional c. Daftar pengawas try out ujian nasional d. Daftar hadir siswa dan pengajar bimbingan belajar e. Daftar hadir siswa dan pengawas try out ujian nasional f. Berita acara pelaksanaan try out

ujian nasional Penyediaan naskah : a. Penyusunan materi bimbingan belajar b. Penyusunan dan penggandaan naskah soal try out. Pelaksanaan bimbingan belajar Bimbingan belajar dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar pada siang hari sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan try out a. Try out dilaksanakan sebanyak: – 4 kali untuk try out sekolah – 4 kali try out tingkat pokja 04 – 1 kali untuk try out untuk try out sekolah tingkat kabupaten b. Dijadwalkan secara khusus. 2


3


4 5

Biaya/ tarif Produk pelayanan

6

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:

B.

dan

a. Koordinasi persiapan bimbingan belajar bersama guru mata pelajaran b. Persiapan administrasi bimbingan belajar dan try out c. Pelaksanaan bimbingan belajar d. Pelaksanaan try out e. Koreksi hasil try out f. Klasifikasi peserta bimbingan belajar berdasarkan hasil try out a. Bimbingan belajar dilaksanakan selama 9 bulan (mulai bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016) b. Try out ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari dengan durasi 120 menit untuk setiap mata pelajaran. BOS Lulus 100 % Peringkat III tingkat Kabupaten Rata-rata 4 mapel UN meningkat Siswa mempeoleh nilai 100 meningkat Pengaduan dilaksanakan melalui kotak saran yang disediakan oleh Humas

1

Dasar Hukum

d.

e.

f.

2

3

Sarana dan prasarana a. dan/atau fasilitas b. c. d. e. Kompetensi pelaksana a.

b.

4

Pengawasan internal

5

Jumlah pelaksana

a. b.

6

Jaminan pelayanan

a.

b. 7


dan a. b.

c. 8


Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo tentang Penetapan Wakil Kepala Sekolah dan Pembantu Wakil Kepala Sekolah Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo tentang Pembagian Tugas Guru/ Beban Kerja Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling Serta Tugas Tambahan Lain pada Semester Ganjil Ruang belajar Bahan ajar/ materi bimbingan belajar Soal try out LCD dan laptop Lembar Jawaban Komputer Pengajar bimbingan belajar memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang sesuai. Pengawas try out adalah guru yang mempunyai kemampuan sebagai pengawas try out Pengawasan internal dilaksanakan oleh Wakasek Ur. Kurikulum dan Kepala Sekolah Bimbingan belajar dilaksanakan oleh 10 orang guru pengajar materi UN. Try out dilaksanakan oleh 22 orang pengawas untuk setiap hari (selama 4 hari) Pengajar bimbingan belajar selalu datang tepat waktu sesuai dengan jadwal dan siswa selalu mendapatkan tambahan materi yang berkaitan dengan kisi-kisi Ujian Nasional Try out dapat berjalan dengan tenang, tertib, lancar, dan nyaman. Administrasi bimbingan belajar dan try out tersedia secara lengkap. Tersedia ruangan yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan belajar dan try out . Kondisi bimbingan belajar dan try out terjamin ketenangannya Evaluasi pelaksanaan bimbingan belajar dan try out dilaksanakan sebagai umpan balik kegiatan yang sudah terlaksana dan digunakan

sabagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya

2. Pelayanan Sarana Prasarana a. Pengelolaan Sarana Prasarana No A

1

2


3

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu pelayanan

4

Biaya/ tarif

5

Produk pelayanan

a. Terdapat personalia Struktur organisasi sekolah SMP M 1 Simo tahun pelajaran 2014/2015 untuk membantu dalam mengelola sarana maupun prasarana di lingkungan sekolah yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo mengenai struktur organisasi sekolah dan personalia. b. Mengangkat/menugaskan dan memberi wewenang kepada personil yang telah di tunjuk melalui surat keputusan c. Tenaga personalia yang dimaksud di antaranya mencakup teknisi yang kompeten secara teknis misalnya ahli komputer, instalator listrik dan bangunan.

a.

Secara administratif sudah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur b. Secara teknis sangat tergantung pada permasalahan yang ada terkait dengan sarana dan prasarana Biaya Operasional sekolah untuk pelaksanaan KBM a. Terselenggaranya proses Kegiatan Belajar Mengajar dengan lancar. b. Terwujudnya proses administrasi di lingkungan SMAN 4 Kota Tasikmalaya dengan lancar. c. Terpeliharanya sarana pendukung pendidikan, misalnya mushola, area parkir, toilet dan lain-lain.

6

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

B.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum a. Permenpan No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untukS ekolahDasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah MenengahAtas/Madrasah Aliyah. b. Permenpan No.13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat c. Permenpan No.36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan Sarana dan prasarana a. Komputer dan printer dan/atau fasilitas b. Ruang untuk personalia sarana dan prasarana c. Gudang

1

2

Pengaduan dari pihak eksternal dilakukan melalui Bidang HUMAS untuk dikoordinasikan dengan bidang sarana prasarana dan Kepala Sekolah.

3

Kompetensi pelaksana

a. Untuk tenaga administrasi non guru berpendidikan setingkat SLTA b. Untuk tenaga teknis harus sudah berpengalaman pada bidangnya atau berpendidikan setingkat diploma.

4

Pengawasan internal

a. Kepala Sekolah b. Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana

5 6


5 orang a. Selalu tersedianya sarana dan prasarana yang siap pakai b. Memenuhi kebutuhan/ permintaan unit-unit kerja sesuai standar waktu dalam Standar Operasional Prosedur

7


dan

8


Fasilitas yang digunakan pada setiap ruang kelas maupun sarana lainnya selalu dalam keadaan baik dan memenuhi standar keselamatan yang memadai. a. Laporan kinerja dari teknisi b. Tingkat keluhan dari unit-unit kerja kepada bagian sarana prasarana dan pihak eksternal yang dilakukan melalui bagian humas

c. Pengelolaan Laboratorium No

Komponen

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan

1

2

3 4 5 6 B.

a. Self service Peralatan praktek tersedia di ruang Lab.Pengguna mengambil sesuai kebutuhan dan jadwal penggunaan ruang Lab. b. by order Penggunaan ruang lab. disesuaikan dengan jadwal penggunaan yang telah disusun sesuai permintaan Sistem, mekanisme, dan a. Self service prosedur  Mengisi buku penggunaan ruang  Mengambil alat praktek sesuai kebutuhan  mengisi kartu peminjaman menggunakan ruang sesuai tata tertib mengembalikan alat prakte b. by order Penggunaan ruang lab. disesuaikan dengan jadwal penggunaan yang telah disusun sesuai permintaan Jangka waktu pelayanan 120 menit Biaya/ tarif Gratis Produk pelayanan a. Jadwal penggunaan ruang b. Penggunaan ruang Penanganan pengaduan, Melalui kotak saran yang disediakan dan saran, dan masukan ditanggapi segera Komponen Standar Pelayanan yang terkait

1

2 3 4 5 6 7

8

dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum

a. Permenpan No.13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat.

b. Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan prasarana Ruang Lab, peralatan dan perlengkapan

Sarana dan dan/atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan internal Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan

1 orang tamatan S1 Pengawasan oleh Ketua 1 orang Menjaga kebersihan, kerapian, kesesuaian jadwal ruang Jaminan keamanan dan Koordinator bertanggungjawab terhadap keselamatan pelayanan kesalahan dari pihak koordinator Lab, kesalahan pengguna bukan menjadi tanggungjawab koordinator lab. Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi terhadap pelayanan dievaluasi setiap semester sekali,

a. Pengelolaan Perpustakaan No A

1


Persyaratan Kartu Tanda Anggota : Mengisi formulir pendaftaran Foto Copy KTP/Kartu Pelajar/SIM 1 (satu) lembar Pas foto berwarna ukuran 3 x 3 sebanyak 2 lembar Persyaratan Peminjaman dan Pengembalian :  

  

Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Jumlah buku yang dipinjam maksimal 3 (tiga) eksemplar Jangka waktu pinjamam maksimal 3 (tiga) hari dan bisa diperpanjang

s.d 5 hari. Apabila buku yang dipinjam hilang harus diganti sesuai judul atau judul lain yang sejenis. Persyaratan Kerjasama Pinjam Pakai Buku : 

   

2


Memiliki gedung/ruang Perpustakaan sendiri; Menandatangani perjanjian kerjasama; Menjadi anggota perpustakaan minimal 25 orang; Rotasi peminjaman buku satu bulan maksimal 100 eksemplar

dan Layanan Kartu Tanda Anggota (KTA) Petugas pelayanan menyampaikan formulir pendaftaran anggota.  Pemustaka mengisi formulir dan dilampiri foto copy KTP/Kartu Pelajar/SIM/Identitas lain.  Petugas pelayanan memproses sesuai data yang telah diisi oleh pemustaka.  Petugas pelayanan meneliti dan memberi paraf.  Petugas Pengembangan Perpustakaan memberikan paraf.  Formulir yang telah diparaf diajukan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani disertai berkas secara lengkap Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) : 

a.

Peminjaman :  Pemustaka datang ke Perpustakan Umum.  Pemustaka memasukan tas dan jaket ke dalam loker yang telah disediakan.  Pemustaka mengisi buku daftar hadir pemustaka.  Pemustaka memilih sendiri buku yang diinginkan, bisa langsung menuju rak buku atau melalui katalog judul buku yang telah

disediakan di komputer maupun manual Katalognya.  Buku yang dipilih maximum 3 eksemplar ( kecuali buku referensi hanya baca di tempat ) dibawa ke petugas pelayanan untuk dicatat tanggal pinjam, judul buku, nama peminjam dan tanggal pengembalian.  Buku bisa dibawa pulang untuk dipinjam selama 3 hari bagi pemustaka yang sudah memiliki KTA  Bagi pemustaka yang belum mempunyai KTA cukup baca ditempat. b.Pengembalian : 





3


4 5

Biaya/ tarif Produk pelayanan

6

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

B.


1

Pemustaka datang ke petugas pelayanan untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Petugas pelayanan mencatat di buku peminjam dalam kolom tanggal pengembalian. Apabila pemustaka ingin meminjam lagi bisa langsung ke ruang baca untuk proses peminjaman kembali.

Setiap Hari Gratis Pengunaan ruang maksimal Layanan memuaskan Pengaduan dari pihak eksternal dilakukan melalui Bidang HUMAS untuk dikoordinasikan dengan bidang sarana prasarana dan Kepala Sekolah.

a. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. b. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. c. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Public d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per / 20 / M.PAN / 04 / 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Public. e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan a. Ruang baca b. Ruang Referensi c. Ruang Audio d. TV e. AC f. Ruang Tamu g. Kotak Saran h. Locker i. Media Cetak (leaflet, Brosur dll.) j. Meja dan kursi front office; k. Komputer; l. ATK; m. CD berisi koleksi buku n. Daftar Pinjaman; o. Telepon/Faximile; p. Almari Penyimpanan a. Ijazah SMA atau sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer c. Aktif, inovatif dan kreatif d. Ramah dan sopan e. Seragam khusus pelayanan f. Khusus untuk penyandang cacat , petugas harus membantu dalam pelayanannya

2

Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas

3


4

Pengawasan internal

Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah

5 6


3 orang Nyaman, tenang, koleksi lengkap

7


8

dan Koordinator bertanggungjawab terhadap kesalahan dari pihak koordinator perpustakaan kesalahan pengguna bukan menjadi tanggungjawab koordinator perpustakaan. Evaluasi kinerja pelaksana Menjaga kebersihan, kerapian, kesesuaian jadwal ruang

3. Pelayanan Humas No A

1

2

3 4 5 6

B.

1


Uraian

Menyampaikan pengaduan melalui sarana yang di sediakan dengan mencantumkan identitas yang jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Sistem, mekanisme, dan a. Pengadu menyampaikan pengaduan prosedur melalui : 1. Telephone 2. Surat 3. Website b. Pengaduan diproses untuk mendapat penyelesaian c. Hasil penyelesaian di sampaikan kepada pengadu Jangka waktu pelayanan 1 hari ( tergantung kasusnya ) Biaya/ tarif Gratis Produk pelayanan Tanggapan atas pengaduan atau keluhan Penanganan pengaduan, a. Langsung menyampaikan kepada saran, dan masukan pihak pengawas internal b. Tidak langsung dengan melalui kotak saran, surat, fax, c. email dan sebagainya. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum

a. UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas b. Permenpan No.13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat. c. Permenpan No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. d. Kalender Pendidikan di SMP N 1 Simo

e. Program Kerja bidang Humas SMP N 1 Simo a. Website /Blog b. Kotak Pengaduan c. Ruang pengaduan d. Komputer, e. Printer, f. ATK, g. Tilpon/Fax, h. lemari arsip Sarjana dan kompeten dalam melaksanakan job descriptionsebagai pemegang bidang layanan humas a. Kepala sekolah b. Waka Humas c. BK d. Guru

2


3


4

Pengawasan internal

5 6


7


8


dan

42 guru dan 10 orang tata usaha Peserta didik kompeten sesuai dengan program Melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan terjaga kerahasiaannya Presentase pengaduan diterima yang ditindak lanjuti.

4. Pelayanan Publik Ketatausahaan a. Legalisir Ijazah / Raport NO A.

1 2

KOMPONEN Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan Sistem, mekanisme, prosedur

URAIAN

Fc.SKHU/ Ijazah/Raport dan SKHU/Ijazah/Raport asli dan a. Petugas menerima fc SKHU / Ijazah / Raport

NO

3 4 5 6 B.

1 2

KOMPONEN

URAIAN

Jangka waktu pelayanan Biaya/ tarif Produk pelayanan

b. Petugas meneliti keaslian dari fc. SKHU / Ijazah / Raport c. Petugas menyetempel fc. SKHU/Ijazah/ Raport untuk ditandatangani Kepala Sekolah d. Pelanggan menerima berkas yang sudah di tanda tangani / legalisir Kepala Sekolah 15 menit

Gratis Fc . SKHU / Ijazah / Raport Yang sudah dilegalisir Kepala Sekolah Penanganan pengaduan, Apabila pelanggan kurang puas dengan pelayanan maka diarahkan kepada saran, dan masukan bagian pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas

SK Kepala Sekolah a. b. c. d. a.

Meja Buku Agenda Stempel Pulpen Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas b. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan Kepala Tata Usaha

3


4 5 6 7

Pengawasan internal 1 orang Jumlah pelaksana 1 hari tuntas Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan Apabila sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan ijasah/ Raport/ SKHU keselamatan pelayanan

8


b. Jenis Layanan NO A.

yang asli maka berkas sudah bisa di tanda tangani KS Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan

: Pengajuan Kenaikan Pangkat

KOMPONEN Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) ,

URAIAN

NO 1

KOMPONEN meliputi: Persayaratan Pelayanan

2


3 4 5


6

B.

1 2

3

4 5 6 7

8

URAIAN

dan

a. b. c. d. e. a.

Berkas penilaian dari kepala sekolah Fc. SK PAK terakhir Fc. SK terakhir Fc. Sertifikat selama masa penilaian Fc. Ijazah terakhir Petugas menerima berkas pengajuan dari pemohon yang sudah lengkap b. Petugas meneliti kelengkapan berkas dan menyetempel untuk ditanda tangani kepala sekolah c. Berkas sudah ditanda tangani Kepala Sekolah d. Berkas dikirim ke Dinas Dikpora

Berkas pengajuan yang telah disetujui oleh kepala sekolah Pendidikan Penanganan pengaduan, Apabila pelanggan kurang puas dengan saran, dan masukan pelayanan maka diarahkan kepada bagian pengaduan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum SK Kepala Sekolah Sarana dan prasarana a. Meja dan/atau fasilitas b. Buku Agenda c. Stempel d.Pulpen Kompetensi pelaksana a. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas b. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan Pengawasan internal Kepala Tata Usaha Jumlah pelaksana 1 orang Jaminan pelayanan 1 hari tuntas Jaminan keamanan dan Berkas lengkap dikirim ke Dinas Dikpora keselamatan pelayanan untuk mendapatkan surat pengantar ke BKD Kab. Boyolali Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan dan tindak lanjut

c. Jenis Layanan : Pengajuan Pensiun NO A.

1

2

3 4 5 6

B.

1 2

KOMPONEN Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan


dan

URAIAN

a.

Berkas penilaian dari Kepala Sekolah b. Fc. SK Pertama (Capeg ) c. Fc. SK pangkat terakhir d. Fc. SK Berkala terakhir e. Fc. Karpeg f. DP 3 (2 tahun terakhir ) g. Fc. Surat nikah dilegalisir ( KUA asal ) h. Fc. Kartu Keluarga dilegalisir i. Surat keterangan tidak pernah dihukum disiplin tingkat sedang/berat j. Daftar riwayat pekerjaan k. Daftar penerima calon l. pensiun ( DPCP ) m. Pas foto 4×6(6 lembar ) a. Petugas menerima berkas pengajuan dari pemohon yang sudah lengkap b. Petugas menyetempel berkas untuk dilegalisir Kepala sekolah

c. Petugas mengirim berkas ke Dinas Dikpora untuk di ajukan ke BKD Kab. Boyolali Jangka waktu pelayanan 15 menit Biaya/ tarif Produk pelayanan Berkas pengajuan yang telah disetujui oleh kepala sekolah Penanganan pengaduan, Apabila pelanggan kurang puas dengan saran, dan masukan pelayanan maka diarahkan kepada bagian pengaduan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum SK Kepala Sekolah Sarana dan prasarana a. Meja

NO

3

4 5 6 7

8

KOMPONEN dan/atau fasilitas

URAIAN b. c. d. a.

Buku Agenda Stempel Pulpen Kompetensi Pelaksana Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas b. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan Pengawasan internal Kepala Tata Usaha Jumlah pelaksana 1 orang Jaminan pelayanan 1 hari tuntas Jaminan keamanan dan Berkas yang sudah lengkap dari Dinas keselamatan pelayanan Dikpora dikirim ke BKD Kab.Boyolali untuk diproses penerbitan SK Pensiun Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan

d. Jenis Layanan : Pengajuan Mutasi Guru/ Pegawai NO A.

1

2

3 4 5 6

B.


URAIAN

a. Surat permohonan mutasi / surat usulan dari Kepala Sekolah b. Fc. SK PAK terakhir c. Fc. SK terakhir d. DP 3/ SKP e. Surat kesediaan menerima Sistem, mekanisme, dan a. Petugas menerima berkas pengajuan prosedur dari pemohon yang sudah lengkap b. Petugas mengajukan kepada kepala sekolah untuk ditanda tangani c. Berkas lengkap dikirim ke Dinas Dikpora Jangka waktu pelayanan 60 menit Biaya/ tarif Produk pelayanan Berkas pengajuan yang telah disetujui oleh kepala sekolah Penanganan pengaduan, Apabila pelanggan kurang puas dengan saran, dan masukan pelayanan maka diarahkan kepada bagian pengaduan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi

NO 1 2

3

4 5 6 7 8

KOMPONEN URAIAN (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum SK Kepala Sekolah Sarana dan prasarana Meja dan/atau fasilitas Buku Agenda Stempel Pulpen Kompetensi pelaksana a. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas b. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan Pengawasan internal Kepala Tata Usaha Jumlah pelaksana 1 orang Jaminan pelayanan 1 hari tuntas Jaminan keamanan dan Penerbitan SK dari BKD keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan

e. Jenis Layanan : Pengajuan Pengganti Ijazah hilang/ rusak NO A.

1

2

3


URAIAN

a. Surat permohonan b. Surat keterangan ijazah rusak dari Kepala Sekolah c. Surat keterangan hilang dari Polisi d. Fotocopy buku induk e. Fotocopy raport

f. Pas foto Sistem, mekanisme, dan a. Petugas menerima berkas pengajuan dari prosedur pemohon yang sudah lengkap b. Petugas meneliti ijazah yang rusak c. Petugas meneliti berkas pengajuan ijazah yang hilang d. Petugas menyetempel berkas dan minta tanda tangan kepada Kepala Sekolah e. Petugas memberikan berkas yang sudah ditanda tangani kepala sekolah kepada pemohon untuk dibawa ke Dinas Pendidikan Jangka waktu pelayanan 15 menit

NO 4 5 6

B.

1 2

3

4 5 6 7 8

KOMPONEN Biaya/ tarif Produk pelayanan

URAIAN

Berkas pengajuan yang telah disetujui oleh kepala sekolah Penanganan pengaduan, Apabila pelanggan kurang puas dengan saran, dan masukan pelayanan maka diarahkan kepada bagian pengaduan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum SK Kepala Sekolah Sarana dan prasarana a. Meja dan/atau fasilitas b. Buku Agenda c. Stempel d. Pulpen Kompetensi pelaksana a. Mempunyai kemampuan b. melaksanakan tugas c. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan Pengawasan internal Kepala Tata Usaha Jumlah pelaksana 1 orang Jaminan pelayanan 1 hari tuntas Jaminan keamanan dan Surat keterangan yang telah ditandatangani keselamatan pelayanan oleh Kepala Dinas Pendidikan Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan

f. Jenis Layanan : Pengajuan mutasi siswa masuk dan keluar NO A.

1


URAIAN

a. Surat permohonan b. Surat Keterangan kesediaan menerima dari sekolah yang dituju c. Fc. Raport d. Pas Foto

2


dan

a. Petugas menerima berkas pengajuan dari pemohon yang sudah lengkap b. Petugas membuatkan surat keterangan mutasi untuk ditanda tangani oleh kepala sekolah c. Pemohon menerima berkas dan surat

NO

3 4 5 6

B.

1 2

3

4 5 6 7

8

KOMPONEN

URAIAN keterangan untuk dibawa ke Dinas Pendidikan setempat dan Sekolah tujuan Jangka waktu pelayanan 30 menit Biaya/ tarif Produk pelayanan Berkas pengajuan yang telah disetujui oleh kepala sekolah Penanganan pengaduan, Apabila pelanggan kurang puas dengan saran, dan masukan pelayanan maka diarahkan kepada bagian pengaduan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum SK Kepala Sekolah Sarana dan prasarana a. Meja dan/atau fasilitas b. Buku Agenda c. Stempel d. Pulpen Kompetensi pelaksana a. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas b. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan Pengawasan internal Kepala Tata Usaha Jumlah pelaksana 1 orang Jaminan pelayanan 1 hari tuntas Jaminan keamanan dan Surat keterangan yang telah keselamatan pelayanan ditandatangani oleh Kepala Disdikpora Kab. Boyolali bagi siswa yang berasal dari sekolah di luar Kabupaten Boyolali Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan

f . Jenis Layanan : Pengajuan Observasi/ Izin Penelitian NO A.

1


2

Sistem, mekanisme, dan prosedur

URAIAN

Surat permohonan Surat izin penelitian/ observasi dari instansi terkait a. Petugas menerima surat pengajuan dari pemohon b. Kepala Sekolah memberikan ijin

NO

KOMPONEN

3 4 5


6

Penanganan masukan

B.

1 2

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas

3


4 5 6 7

Pengawasan internal Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan Jaminan keamanan pelayanan

8


pengaduan,

dan

saran,

dan

keselamatan

URAIAN penelitian / observasi c. Pemohon melaksanakan penelitian / observasi di sekolah selama waktu yang telah ditentukan d. Petugas membuat surat keterangan bahwa pemohon telah melakukan penelitian / observasi disekolah 30 menit Surat Keterangan yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah Apabila pelanggan kurang puas dengan pelayanan maka diarahkan kepada bagian pengaduan

SK Kepala Sekolah a. Meja b. Buku Agenda c. Stempel d. Pulpen a. Mempunyai kemampuan b. melaksanakan tugas c. Mempunyai sikap teliti, d. komunikatif, responsive dan sopan Kepala Tata Usaha 1 orang 1 hari tuntas Surat keterangan yang telah ditanda tangani oleh kepala sekolah untuk kepentingan pemohon didalam instansi terkait Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pelanggan

5. Pelayanan Kesiswaan a. Penerimaan Siswa Baru No A

Komponen Komponen Standar Pelayanan yang terkait

Uraian

1

dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan

a. Lulusan SD, Mi, Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat dan memiliki sertifikat Hasil Ujian Nasional(SHUN) b. Melampirkan surat keterangan lulus SD/MI/Program Kejar Paket A yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah. c. Melampirkan SHUN/ Surat Tanda Lulus Program Kejar Paket A Asli d. Mengisi dan melampirkan formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia PPDB e. Berusia setinggi tingginya 18 tahun. f. Melampirkan Pas foto berukuran 3x 4 sebanyak 2 lembar. g. Melampirkan Foto Copy Piagam kejuaraan tertinggi yang dimiliki dan menunjukkan Asli dengan ketentuan sbb : - Piagam kejuaraan yang dapat dilampirkan adalah kejuaraan yang diselenggarakan oleh institusi resmi Pemerintah atau Dinas Pendidikan. - Piagam kejuaraan tingkat Kabupaten dilegalisir/disyahka n oleh Dinas Pendidikan Kabupaten cq. Kepala Bidang terkait. - Piagam kejuaraan

tingkat Propinsi/Nasional/I nternasional dilegalisir/disyahka n oleh Dinas Pendidikan Kabupaten cq. Kepala Bidang terkait. 2


a. Pendaftar datang sendiri pada tempat pendaftaran b. Calon pendaftar membawa stopmap dengan ketentuan : c. Pendaftar Calon Peserta Didik Baru memasuki ruang pendaftaran yang telah ditentukan. d. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran pada ruang pendaftaran yang telah ditentukan yang dipandu oleh petugas pendaftaran. e. Masukkan semua berkas pendaftaran ke dalam stop map yang berupa : - Foto Copy SHU - Foto copy ijazah yang telah dilegalisir : 1 lembar - Foto copy piagam penghargaan kejuaraan yang tertinggi yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang ( jika memiliki ) - Formulir pendaftaran dan kartu pendaftaran yang telah diisi dan ditempeli foto f. Serahkan kepada panitia pendaftaran untuk diteliti dan diberi nomor pendaftaran g. Panitia pendaftaran

menyerahkan kartu pendaftaran kepada pendaftar h. Pendaftaran selesai dan ingat waktu pengumuman dan daftar ulang 1 tahun BOS

3 4 5 6

Jangka waktu pelayanan Biaya/ tarif Produk pelayanan Penanganan pengaduan, masukan

B.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas a. b. c. d. e. f.

1 2

saran,

dan

Memberikan layanan kepada pelanggan secara maksimal dan apabila ada ketidak puasan dari pelanggan dirahkan ke bagian Pengaduan

SK Kepala Sekolah Ruang Pendaftaran Meja pendaftaran Blanko isian Buku pendaftaran Pulpen Komputer

3


4

Pengawasan internal

a. Mempunyai kemampuan melaksanakan pendaftaran a. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsive dan sopan b. Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer a. Kepala Sekolah

5

Jumlah pelaksana

b. Wakasek Ur. Kesiswaan 10 orang panitia PPDB

6

Jaminan pelayanan

7

Jaminan keamanan pelayanan

Memenuhi dan

keselamatan


bisa

mendaftar Apabila sudah memenuhi syarat untuk pendaftaran maka

8

syarat,

sudah

bisa

mengikuti PPDB Kinerja

lebih

ditingkatkan

untuk

kepuasan pendaftar

b. Jenis Pelayanan Masa Orientasi Peserta Didik Baru ( MOPDB ) NO A.

1


2


3


4

Biaya/ tarif

5 6

Produk pelayanan Penanganan pengaduan, masukan

B.


1

saran,

dan

URAIAN

a. Lulus seleksi PPDB b.Melakukan pendafaran ulang a. Satu hari sebelum pelaksanaan calon peserta diberi pengarahan meknisme MOPDB b. Mengikuti diklat pengenalan pembelajaran dan lingkungan sekolah c. Setiap awal dan akhir kegiatan mengikuti apel kartu dan nomor pendaftaran a. Tiga hari b. Kegiatan berlangsung dari jam 07.00 sampai dengan jam 13.00 Sesuai ketentuan dan anggaran pada BOS Diklat Pengenalan Sekolah a.Menyampaikan langsung secara lisan/tertulis kepada bagian informasi atau ketua panitia, b. Kotak saran

PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

2


3


4

Pengawasan internal

5 6


7


8


dan

keselamatan

a. Meja b. Kursi c. LCD Proyektor d. Komputer dan Printer a. Guru pendidikan minimal Sarjana b. Siswa senior kelas VIII, IX c. Diklat MOPDB 3 hari a. Kepala Sekolah b. Pengawasan dilakukan oleh Ketua Panitia MOPDB orang a. Surat edaran ketentuan penyelenggaraan MOPDB b. Jadwal kegiatan dan bahan materi a.Guru pembimbing selalu memonitor kegiatan MOPDB yang dipandu siswa senior. b. Petugas pengamanan sekolah (satpam) bertugas selama MOPDB berlangsung c. MOPDB berlangsung di dalam sekolah a. Laporan kegiatan setelah MOPDB berakhir untuk melakukan pertanggungjawaban. b. Evaluasi kegiatan

c.Jenis Pelayanan Tata Tertib NO A.

1


2 3 4 5

Sistem, mekanisme, dan prosedur Jangka waktu pelayanan Biaya/ tarif Produk pelayanan

6

Penanganan

pengaduan,

saran,

dan

URAIAN

Siswa SMP N 1 Simo kelas VII,VIII dan IX Setiap hari jam kerja Gratis Siswa tertib dan tidak melakukan pelanggaran a. Menyampaikan langsung

masukan

B.

1

2 3

secara lisan/tertulis kepada wali kelas, tim kesiswaan,guru BP atau Kotak saran b. Web/Email Pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum a. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; b. Permendiknas no. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas a. Buku Tata Tertib b. komputer dan printer Kompetensi pelaksana a. Guru pendidikan minimal Sarjana b.Guru BP/BK

4

Pengawasan internal

c. WKS Kesiswaan d. Kepala Sekolah

5 6


7


8


29 orang Wali kelas, Guru BP dan Tim Kesiswaan selalu memantau buku saku tata tertib. dan

keselamatan

Sanksi dijatuhkan jika skor pelanggaran meenuhi sesuai yang tertuang dalam buku tata tertib Pelaksanaan ditingkatkan dan lebih baik

d.Kegiatan Ekstrakurikuler No A

1


a. Struktur organisasi dan personalia penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler

b. Daftar penyusun jadwal kegiatan ekstrakurikuler. c. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler d. Daftar pembina dan pelatih ektrakurikuler e. Daftar hadir siswa, pembina dan pelatih ektrakurikuler f. Jurnal pelaksanaan ekstrakurikuler g. Penyusunan materi kegiatan ekstrakurikuler h. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar pada siang hari sesuai dengan jadwal. 2


3 4

Jangka waktu pelayanan Biaya/ tarif

1 Tahun (2 semester @6 Bulan) Biaya Operasional Sekolah

Produk pelayanan

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Terselengaranya ekstrakurikuler dengan

5

dan a. Koordinasi persiapan kegiatan ekstrakurikuler bersama pembina dan pelatih b. Persiapan administrasi kegiatan ekstrakurikuler c. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

untuk

penuh prestasi baik akademik maupun 6 B.

1

2

non akademik Penanganan pengaduan, Pengaduan dilaksanakan melalui kotak saran, dan masukan saran yang disediakan oleh Humas Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Surat Keputusan Kepala SMP N 1 SIMO Kepala Sekolah 3. Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Simo tentang Pembagian Tugas Guru/ Beban Kerja Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling Sarana dan prasarana a. Ruang kelas dan/atau fasilitas b. Lapangan olahraga

a. Materi kegiatan ekstrakurikuler

3

4

5 6 7

8

b. Alat/media dan bahan untuk kegiatan ekstrakurikuler Kompetensi pelaksana Pembina dan pelatih kegiatan ekstrakurikuler memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang sesuai. Pengawasan internal Pengawasan internal dilaksanakan oleh Wakasek Ur. Kesiswaan dan Kepala Sekolah Jumlah pelaksana 30 orang pembina dan 1 orang pelatih Jaminan pelayanan Siswa memperoleh kompetensi sesuai dengan minat dan bakatnya Jaminan keamanan dan Fasilitas yang digunakan pada ruang keselamatan pelayanan kelas atau lapangan olahraga menggunakan standar SNI dan ramah lingkungan. Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan sebagai umpan balik kegiatan yang sudah terlaksana dan digunakan sabagai bahan masukan untuk kegiatan berikutnya

6. Pelayanan Bimbingan Karir No A

1

Komponen Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) , meliputi: Persayaratan Pelayanan dan

Uraian

Terdaftar sebagai siswa SMP N 1 Simo

2


a. Menemui guru BK di ruang b. Menyampaikan permasalahan c. Guru BK memberi bimbingan

3


4 5 6

Biaya/ tarif Tidak dipungut Biaya/Gratis Produk pelayanan Layanan bimbingan Penanganan pengaduan, a. Menyampaikan langsung secara

a. Lama penyelesaian tergantung permasalahan b. Pelayanan pada jam 7.15 s.d. 12.45

saran, dan masukan

B.

1

Komponen Standar a. Guru pendidikan minimal Sarjana BK Pelayanan yang terkait b. Disiplin ilmu guru/sertifikat pendidik dengan proses pelayanan di sesuai dengan bidang tugas internal organisasi (manufacturing), meliputi: Dasar Hukum a. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan; b. Permendiknas no.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan; c. Permendiknas no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, d. Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, e. Permendiknasno. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, f. Permen no.40 tahun 2008 tentang standar Sarana Prasarana

2


3


4 5 6 7

8

lisan/tertulis kepada unit BK atau kepala sekolah, b. Kotak saran c. web sekolah

a. b. c. d. e. f. g. h.

Ruang BP/BP disekat 2 ruang Meja Kursi Papan Pengumuman Perangkat Komputer Printer Kipas Angin Air minum Galon

a. Guru pendidikan minimal Sarjana BK b. Disiplin ilmu guru/sertifikat pendidik sesuai dengan bidang tugas Pengawasan internal Pengawasan dilakukan Kepala Sekolah Jumlah pelaksana 2 Orang Guru BP/BK Jaminan pelayanan Layanan bimbingan Jaminan keamanan dan a. Kode etik BK keselamatan pelayanan b. Ruang konsultasi yang menjamin privasi pesert didik Evaluasi kinerja pelaksana Rapat evaluasi pada akhir tahun pembelajaran

Kepala Sekolah

TRI JOKO SETIYONO NIP. 196201141985011003

SK Standar Pelayanan SMP N 1 Simo.doc

Recommend Documents