SOAL ESSAI 1.A
PENGAWASAN K3, KELEMBAGAAN, KEAHLIAN DAN SMK3
1. Jelaskan Regulasi berkaitan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri tenaga kerja tentang penerapan SMK3. Jelaskan dasar hukumnya bilamana keduanya berlaku atau salah satunya tidak berlaku A. PP No No 50 Tahun 2012
Pasal 5 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: a.
mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang;
atau b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. B. Dasar hukum SMK3: Sesuai UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Parafgraf 5 Pasal 87 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan 2) Ketentuan mengenai penerapan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
C. Permenaker No 5 Tahun 1996 BAB III PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 3 (1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga ke rja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajeme n K3. (2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.
2. Jelaskan ketentuan berkaitan dengan sertifikat SKP, Kartu Kewenangan, PN, Lencana bagi calon AK3. Jelaskan dasar hukumnya Permen No 2 Tahun 1992 BAB TATA CARA AHLI
KESELAMATAN
DAN
II
PE NUNJUK AN AN
ERJA KESEHATAN K ERJA
Pasal 7
Pasal 7
(1) Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (2) Keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan perpanjangan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan menurut prosedur dalam pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan: a. Semua lampiran sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (2); b. Salinan keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang lama; c. Surat pernyataan dari pengurus atau pimpinan instansi mengenai prestasi ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan; d. Rekapitulasi laporan kegiatan selama menjalankan tugas. (4) Dalam keputusan penunjukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Tim Penilai dapat melakukan pengujian kembali tentang kemampuan pengetahuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 4
(1) Penunjukan
ahli
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
ditetapkan
berdasarkan
permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan instansi kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan: a. Daftar riwayat hidup;
b. Surat keterangan pengalaman kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja; c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
d.
Surat
keterangan
pemeriksaan
psikologi
yang
menyatakan
sesuai
untuk
melaksanakan tugas sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja; e. Surat berkelakuan baik dari Polisi; f. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan; g. Foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir; h. Sertifikat pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan kerja, apabila yang bersangkutan memilikinya.
2.B
PENGAWASAN K3 LING, KERJA BAHAN BERBAHAYA DAN KESELAMATAN KERJA
3. Jelaskan pengetahuan akademik bagi lisensi teknis K3 pestisida ? dan jelaskan dasar hukumnya Tenaga Kerja adalah yang dipekerjakan mengelola pestisida harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas b. Telah menjalani pemeriksaan kesehatan dokter pemeriksa sesuai No.02/Men/1980 c. Telah mendapat penjelasan serta pengetahuan tentang bahaya-bahaya pencegahannya dan cara pemberian pertolongan pertama adaah terjadi keracunan Permen no 3 tahun 1986 Pasal 2
4. Jelaskan pembagian bidang ahli di bidang Hygiene, industri dan kesehatan kerja. Jelaskan dasar hukumnya. Permen No 1 Tahun 1979 Pasal 2 Yang dimaksud dengan tenaga paramedis ialah tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan atas petunjuk dan bimbingan dokter perusahaan
III.C PENGAWASAN K3 KONSTRUKSI, LISTRIK, DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 5. Jelaskan ketentuan pembuatan pemasangan dan atau perubahan instalasi penyalur petir? Jelaskan dasar hukumnya yang mengatur tersebut di atas Permen No 2 Tahun 1989
Pasal 2 (1) Instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan atau standard yang diakui; (2) Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kemampuan perlindungan secara teknis; b. ketahanan mekanis; c. ketahanan terhadap korosi,
(3) Bahan dan konstruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat; (4) Bagian-bagian instalasi penyalur petir harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau sertifikat yang diakui. Pasal 6 (1) Pemasangan instalasi penyalur petir harus dilakukan oleh Instalasi yang telah mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya; (2) Tata cara untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
6. Jelaskan ketentuan pembuatan pemasangan pemakaian dan atau perubahan lift. Jelaskan dasar hukumnya Permen No 3 Tahun 1999 B AB I I I PEMB UATAN, PEMASANGAN, PER BAI KAN, PE RAWATAN DAN PERUBAHAN LIF T Pasal 24 (1)
Pembuatan dan atau pemasangan lift harus sesuai dengan gambar rencana yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Gambar perencanaan pembuatan lift sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi antara lain : a. gambar konstruksi lengkap dengan detailnya; b. perhitungan kostruksi; c. spesifikasi dan sertifikasi material.
(3)
Pembuatan lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat syarat teknis
yang diatur
dalam Standar Nasional Indonesia
berlaku at au Standar Internasional yang diakui.
(SNI) yang
(4)
Gambar rencana pemasangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain harus meliputi : a. Denah ruang mesin dan peralatannya; b. Mesin serta penguatannya; c. Diagram instalasi listrik tenaga dan penerangan; d. Diagram pengendali; e. Rem pengaman; f. Bangunan ruang luncur dan pintu-pintunya; g. Rel pemandu dan penguatannya; h. Konstruksi kereta; i.
Governor dan peralatannya;
j.
Kapasitas angkut, kecepatan kereta dan tinggi kerja vertikal;
k. Perhitungan kekuatan tali baja penarik. (5)
Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan perubahan teknis atas gambar rencana yang diajukan.
Pasal 25 (1) pengurus yang menbuat, memasang,, memakai, meminta perubahan teknis dan atau administrasi lift terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2)
Pembuatan, pemasangan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh PJK3 yang memiliki surat keputusan penunjukan Menteri dan teknisi yang telah memiliki surat ijin operasi.
Pasal 26 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3)
dalam
melaksanakan
pembuatan, pemasangan dan perawatan lift harus terlebih dahulu memperoleh keputusan penunjukan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 27 (1)
teknisi yang mengerjakan pemasangan, perbaikan dan atau perawatan lift harus memperoleh surat ijin operasi dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2)
surat ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima)
tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya. (3) surat ijin operasi diberikan setelah lulus dari bimbingan teknis diselenggarakan
yang
perusahaan jasa Pembina keselamatan dan kesehatan kerja
atau Departemen Tenaga Kerja. (4)
Pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur ol eh Direktur.
Pasal 28 Pengurus harus merawat lift secara teratur sesuai dengan pedoman dan standar t eknis perawatan secara teratur.
Pasal 29 Pengurus harus memperhatikan kemudahan bagi penyandang cacat yang hendak memakai lift.
7. Jelaskan ketentuan penerbitan pengesahan pemakaian penggunaan instalasi listrik di tempat kerja?Jelaskan dasar hukumnya yang mengatur ketentuan tersebut di atas Permen No 12 Tahun 2015 BAB III PERENCANAAN , PEMASANGAN, PENGGUNAAN, PERUBAHAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 5 – Pasal 8 IV. D PENGAWASAN K3 PESAWAT UAP BEJANA TEKAN DAN MEKANIK 8. Jelaskan penggolongan bagi petugas pesawat angkat dan angkut dan pembagian klasifikasi bagi operator pita transport serta operator angkutan jalan rel?Jelaskan dasar hukumnya Permenaker No 9 Tahun 2010 Operator Peralatan Angkat Paragraf Kesatu Operator Peralatan Angkat
Pasal 6 (1) Operator peralatan angkat meliputi operator dongkrak mekanik (lier), takal, alat angkat listrikllift baranglpassenger hoist, pesawat hidrolik, pesawat pneumatik, gondola, keran mobil, keran kelabang, keran pedestal, keran menara, keran gantry, keran overhead, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar, dan mesin pancang.
(2) Operator peralatan angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut: a. operator kelas I; b. operator kelas II; dan
6
c. operator kelas III.
(3)Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi operator gondola, dongkrak mekanik (Iier), takal, dan mesin pancang.
Operator Pita Transport Operator Pita Transport Pasal 9
Operator pita transport meliputi operator eskalator, ban berjalan, dan rantai berjalan.
Pasal 10
Operator pita transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya sederajat;
berpendidikan
SLTP
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
berbadan sehat menurut keterangan c. dokter; d. umur sekurang-kurangnya 20 tahun; dan e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
Operator Angkutan Jalan Rel Paragraf Keempat Operator Alat Angkutan Jalan Rel
Pasal.16
Operator alat angkutan jalan rei meliputi operator lokomotif dan lori.
7
Pasal 17
Operator alat angkutan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di bidangnya; c. berbadan sehat menurut keterangan dokter; d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
Operator Forklift Pasal 14
(1) Operator forklift dan/atau lift truk kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut: a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLT Alsederajat; b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pelayanan di bidangnya; c. berbadan sehat menurut keterangan dokter; d. umur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
(2) Operator forklift dan/atau lift truk kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya berpendidikan SL TP/sederajat; b. berpengalaman sekurang-kurangny,i 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya; c. berbadan sehat menurut keterangan dokter; d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
9. Jelaskan pembagian klasifikasi bagi operator alat angkutan di atas landasan forklift?Jelaskan dasar hukumnya
8
Permenaker No 9 Tahun 2010
Pasal 12
Operator forklift dan /atau Iifttruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diklasifikasikan sebagai berikut: a. dan
operator kelas I;
operator kelas b. II.Pasal 13
Operator pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 kecuali operator forklift dan/atau lift truk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sekurang-kurangnya berpendidikan SL TP/sederajat; b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya; c. berbadan sehat menurut keterangan dokter; d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
10. Jelaskan pengetahuan akademik untuk lisensi K3 bagi operator dapur?Jelaskan dasar hukumnya
9
1. Sebutkan tugas kewajiban dan kewenangan ahli K3 beserta landasan hukumnya SESUAI DENGAN PERMENAKER NO. PER-02/MEN/1992 PASAL 9 1.1 KEWAJIBAN AK3 UMUM: MEMBANTU MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG K3 MEMBARIKAN LAPORAN KEPADA MENTERI TENAGA KERJA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MENGENAI HASIL PELAKSANAAN TUGAS SBB: UNTUK AK3 UMUM DITEMPAT KERJA SEKALI DALAM 3 BULAN UNTUK AK3 UMUM DI PJK3 SETIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN MERAHASIAKAN RAHASIA PERUSAHAAN
1.2 TEMBUSAN LAPORAN DISAMPAIKAN KEPADA KANTOR TENAGA SETEMPAT, KANTOR TENAGA KERJA WILAYAH DAN DIRJEND BINAWAS
KERJA
1.3 WEWENANG AK3 UMUM: MEMASUKI TEMPAT KERJA SESUAI SKP PENUNJUKAN MEMINTA KETERANGAN DAN ATAU INFORMASI MENGENAI PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT K3 DI TEMPAT KERJA SESUAI DENGAN PENUNJUKANYA MEMONITOR, MEMERIKSA, MENGUJI, MENGANALISA, MENGEVALUASI DAN MEMBERIKAN PERSYARATAN SERTA PEMBINAAN K3, MELIPUTI : KEADAAN DAN FASILITAS TENAGA KERJA KEADAAN MESIN-MESIN, PESAWAT, ALAT-ALAT KERJA, INSTALASI SERTA PERALATAN LAINNYA PENANGANAN BAHAN-BAHAN PROSES PRODUKSI SIFAT PEKERJAAN CARA KERJA LINGKUNGAN KERJA.
2. Sebutkan dan jelaskan 5 langkah penerapan SMK3 beserta landasan hukumnya a. b. c. d. e.
Sesuai PP 50 Tahun 2012 Pasal 6. Prinsip dasar SMK3 adalah: Penetapan kebijakan K3 Perencanaan K3 Pelaksanaan rencana K3 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
3. Sebutkan dan jelaskan kewajiban pengurus perusahaan untuk mencegah mengurangi memadamkan kebakran di tempat kerja. Jelaskan disertai landasan hukumnya. Sesuai Kepmenaker No. 186/Men/1999,Pasal 2 (1) dan (2) mewajibkan kepada pengurus/ pengusaha untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, melalui : a) Pengendalian setiap bentuk energi b) Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi c) Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas d) Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja e) Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala
1
f)
Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh )orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
4. Sebutkan hak dan kewajiban tenaga kerja sebagaimana diatur dalam undang undang No 1 Tahun 1970. Sesuai Kepmenaker No. 186/Men/1999,Pasal 2 (1) dan (2) mewajibkan kepada pengurus/ pengusaha untuk mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, melalui : g) Pengendalian setiap bentuk energi h) Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi i) Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas j) Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja k) Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala l) Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh )orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.
5. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup permenaker No Per 05/MEN/1985 Pasal 5 (1)
(2)
Peraturan ini berlaku untuk perencanaan, pembuatan, pemasangan, peredaran, pemakaian, perubahan dan atau perbaikan tehnis serta pemeliharaan pesawat angkat angkut. Pesawat angkat dan angkut dimaksud ayat (1) adalah : a. Peralatan angkat b. Pita transport c. Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan d. Alat Angkutan jalan riil
6. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tempat kerja. Sebutkan peraturannya Permen No 3/Men/1982 Pelayanan Kesehatan Kerja Pasal 4 (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehata Kerja dapat : a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja Pasal 5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetuji oleh direktur
1 7. Sebutkan dan jelaska kewajiban pengurus perusahaan dalam penerapan program P3K di tempat kerja disertai landasan hukumnya
Permenakertrans No. Per.15/Men/VIII/2008 ttg P3K Di Tempat Kerja Ps 2. Kewajiban pengurus/pengusaha : 1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. 2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.
8. Sebutkan ruang lingkup pengawasan K3 konstruksi bangunan dan sebutkan peraturan perundangan yang terkait
UUD 1945. UU No.01 Tahun1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenaker No.01/MEN/1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep.174/MEN/1986 dan No.104/Kpts/1986.
Permenaker No 01. Men 1980 Pasal (1) Pada setiap
pekerjaan konstruksi
3
bangunan harus
diusahakan pencegahan atau
dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya. (2) Sewaktu pekerjaan
dimulai
harus
segera disusun suatu
unit
keselamatan
dan
kesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja. (3) Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ayat (2) pasal ini meliputi usaha-usaha pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan.
9. PT Indonesia Abadi menggunakan bahan kimia sebagai berikut No Jenis Bahan Jumlah NAK 1 Ammonia 60.000 kg 100 ton 2 Chlorine 10,1 ton 10 ton 3 Elpigi 5 ton 50 ton 4 Solar 500.000 liter 200 ton Lakukanlah penetapan potensi bahaya perusahaan tersebut apakah termasuk perusahaan dengan potensi bahaya besar atau menengah dan sebutkan kewajiban perusahaan tersebut setelah ditentukan potensi bahayanya Potensi Bahaya Besar (Jumlah Bahan Kimia ada yang sudah melebihi NAK – Chlroine dan Solar) 1
Kewajiban :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mempekerjakan Petugas K3 Kimia : Sistem Kerja Non Shift min. 2 orang Sistem Kerja Shift min. 5 orang Mempekerjakan Ahli K3 Kimia min. 1 orang Membuat Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar Melaporkan Setiap Perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) 7. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Faktor Kimia min. 6 bulan sekali 8. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi min. 2 tahun sekali 9. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja min. 1 tahun sekali PERMENAKER 187 Tahun 1999
10.Berapa kebutuhan ahli K3 konstruksi berdasarkan jumlah pekerja dan lama pekerjaan proyek. Sebutkan landasan hukumnya. Kepdirjen Binwasnaker No.Kep.20/DJPPK/VI/2004 Tentang Sertifikasi Kompetensi K3 Bidang Konstruksi Bangunan 1. Setiap proyek konstruksi Bangunan yang mempekerjakan TK > 100 orang atau penyelenggaraan proyek diatas 6 bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya : -
1 (satu) orang Ahli Utama K3 Konstruksi
-
1 (satu) orang Ahli Madya K3 Konstruksi
-
2 (dua) orang ahli Muda k3 Konstruksi
2. Setiap proyek konstruksi Bangunan yang mempekerjakan TK < 100 orang atau penyelenggaraan proyek dibawah 6 bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya : -
1 (satu) orang Ahli Madya K3 Konstruksi
-
1 (satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi
3. Setiap proyek konstruksi Bangunan yang mempekerjakan TK < 25 orang atau penyelenggaraan proyek dibawah 3 bulan, harus memiliki sekurang-kurangnya : -
1 (satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi
1
PT Katiga Selamat bergerak di bidang manufacturing, mempunyai karyawan teta terdiri dari 59 orang laki-laki dan 42 orang wanita. Di perusahaan tersebut menggunakan bahan kimia sebagai bahan baku, diantaranya Sodium Picramate dengan kuantitas 110 ton per hari, belum ada P2K3 dab Ahli K3. Perusahaan memakai listrik untuk penerangan dan mengoperasikan mesin2 produksi dengan kapasitas 5 MW, menggunakan pesawat angkat angkut berupa 2 (dua) buah forklift dengan kapasitas 10 ton dan 1 (satu) buah overhead crane dengan kapasitas 20 ton, menggunakan 2 (dua) buah boiler yang terletak dalam satu ruangan dengan kapasitas masing-masing 15 ton/jam. Perusahaan juga sedang merenovasi gudang dengan menggunakan scaffolding setinggi 7,2 meter dengan mempekejakan 35 orang pekerja bangunan dengan lama waktu pekerjaan 5 bulan. Sebagai calon Ahli K3 Umum , bagaimana upaya anda dalam pemenuhan syaratsyarat K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perusahaan tersebut terkait : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kelembagaan/organisasi K3 dan keahlian K3 Pengendalian lingkungan kerja, bahan berbahaya dan beracun Pengendalian listrik dan penanggulangan kebakaran K3 konstruksi dan bangunan Penerapan kesehatan kerja bagi tenaga kerja Pemakaian boiler dan pesawat angkat angkut Apakah perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK3?Jelaskan!
Diket: Karyawan tetap : 59 orang laki2 + 42 orang wanita = 101 orang (total) Bahan Kimia : Sodium Picramate dg kuantitas 110 ton per hari Belum ada P2K3 dan Ahli K3 Mesin Produksi dg kapasitas 5 MW 2(dua) buah boiler =15 ton/jam 1 buah forklift 10 ton 1 overhead crane 15 ton Scaffolding 7,2 meter Pekerja konstruksi 35 orang Waktu pekerjaan 5 bulan 1.
Dalam hal Kelembagaan K3 ditempat kerja. Ahli K3 mengupayakan terbentuknya P2K3 ditempat kerja Sesuai dengan PERMENAKER No. 4 Tahun 1987 Pasal 2 Butir 1 bahwa pengusaha wajib membentuk P2K3 karena sudah mempekerjakan > 100 Orang. Harus ada ahli K3
2.
Dalam hal pengendalian bahan kimia ditempat kerja sesua KEPMENAKER 187 Tahun 1999 pasal 3 , sebagai Ahli K3 berkewajiban untuk membantu pengurus dalam hal:
1
a. b. c.
Penyediaan lembar data keselamatan bahan (LDKB) Menyarankan agar ditunjuknya petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia Menyesuaikan NAK untuk sodium picramate 50 T/hari sesuai dengan PERMENAKER 187 Tahun 1999 Karena sudah termasuk potensi bahaya besar. Jumlah Kuantitas sodium picramate lebih besar dari NAK, maka sudah bisa dikualifikasikan potensi bahaya besar perusahaan memiliki kewajiban sebagai berikut :
3.
Mempekerjakan Petugas K3 Kimia Sistem Kerja Non Shift min. 2 orang Sistem Kerja Shift min. 5 orang Mempekerjakan Ahli K3 Kimia min. 1 orang Membuat Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar Melaporkan Setiap Perubahan (bahan, kuantitas, proses dan modifikasi instalasi) Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Faktor Kimia min. 6 bulan sekali Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi min. 2 tahun sekali Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja min. 1 tahun sekali
Dalam hal penanggulangan kebakaran ditempat kerja sesuai KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999 pasal 2 dan 3; Ahli K3 wajib membantu pengurus dalam hal: a. Tersedianya sarana deteksi,alarm,pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap b. Menyiapkan buku penanggulangan keadaan darurat c. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran ditempat kerja d. Melakukan pelatihan tanggap darurat e. Mengevaluasi setiap pelatihan yang dilakukan untuk perbaikan kedepan
f.
Perusahaan harus memasang alat pemadam api ringan (APAR) dan diletakkan pada tempat yg mudah di lihat dan dijangkau, hal ini sesuai dengan Permanaker no 04/1980 pasal 4 ayat (1-6). g. Harus memiliki Ahli K3 Listrik (PUIL 2000, Kepmen 75 Tahun 2002)
h. Pasal 2 (NOMOR : KEP.75/MEN/2002) i. (1) Perencanaan, pemasangan, penggunaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik di tempat kerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. j.
(2) Pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya dan wajib melaksanakan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. 1
k. (3) Instalasi listrik yang telah terpasang sebelum diberlakukannya Keputusan ini, wajib disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 4. A. Pemasang Scaffolding harus pekerjayang memiliki sertifikasi khusus (Keputusan Dorjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kep No 20/2004- Sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi. B. Lantai perancah haris dipasang pagar pengaman nila ketinggiannya lebih dari 2 m (Permen No 1 tahun 1980, BAB 3 – Bab PERANCAH) C.Setiap Proyek yang memiliki TK < 100 dan kurang dari 6 bulan , harus memiliki 1 orang ahli madya k3 konstruksi & 1 orang ahli muda konstruksi – kep dirjen Binwasnaker No 20 Tahun 2004 – Sertifikasi K3 konstruksi
5. Dalam hal Kesehatan Kerja sesuai Permenaker No. :Per.02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja, wajib membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan badan yang meliputi pemeriksaan kesehatan awal,berkala maupun khusus. Sesuai pasal 8 ayat (1-3) UU no.1 tahun 1970, perusahaan wajib memeriksakan kesehatan badan secara berkala pada dokter yg telah mempunyai sertifikat hiperkes (higiene perusahaan kesehatan). 6.
Dalam hal pemakaian Pesawat Uap, sesuai dengan UU uap 1930,wajib membantu agar pesawat uap tersebut memiliki Akte Ijin dari Dinas setempat yang membidangi Ketenagakerjaan dan membantu supaya para operatornya memiliki lisensi/SIO,minimal 2 orang operator kelas II dan 2 orang operator kelas I tiap shift. Membantu untuk menjadwalkan pemeriksaan/pengujian secara berkala.
7. Perusahaan wajib menerapkan smk3, karena perusahaan tersebut termasuk perusahaan yg mempunyai sumber bahaya yg sangat tinggi, hal ini sesuai dengan pasal 87 ayat (1) UU no.13 tahun 2003 Jo: PP no.50 Tahun 2012. Karena jumlah tenaga kerjanya >100 orang dan mempunyai potensi bahaya yang tinggi, maka perusahaan tersebut wajib menerapakan SMK3, sebagai diatur dalam UU No. 13 tahun 2003, PP.No. 50 tahun 2012.
1
1
