1. Apa yang harus dilakukan seorang wanita kawin terkait dengan kewajiban NPWP yang memiliki penghasilan sendiri, jika a. Telah memiliki NPWP sebelum kawin; Jawaban: Terhadap NPWP Wanita Kawin tersebut, harus diajukan penghapusan. b. Belum memilikin NPWP tetapi hidup terpisah berdasarkan putusan hakim; Jawaban: Wanita Kawin tersebut harus mengajukan permohonan NPWP, dimana hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. c. Belum memiliki NPWP tetapi mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;Jawaban: Wanita Kawin tersebut harus mengajukan permohonan NPWP, dimana hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. d. Belum memiliki NPWP, tidak hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, tidak mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta tetapi ingin melaksanakan hak & kewajiban perpajakan sendiri (terpisah dari suami); Jawaban: Wanita Kawin tersebut harus mengajukan permohonan NPWP, dimana hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dengan suami. e. Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, atau mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau ingin melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakan sendiri (terpisah dari suami) tetapi telah memiliki NPWP sebelum kawin. Jawaban: Wanita Kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan lagi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak), dan wajib melaporkan pajaknya sendiri, terpisah dari suami. 2. Tanggal berapa SPT-SPT dibawah ini paling lambat harus dilaporkan dan sanksi apa/ berapa jika terlambat? a. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak = 30 April 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 1.000.000,b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak = 31 Maret 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 100.000,c. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2013; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya = 20 Februari 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 100.000,d. SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari 2013; Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya = 20 Februari 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 100.000,e. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013. Jawaban: Batas waktu pelaporan adalah akhir bulan berikutnya = 28 Februari 2013, apabila terlambat dikenakan denda/ sanksi administrasi Rp 500.000,3. Produk hukum apa yang akan Wajib Pajak terima dan apa sanksi (jika ada) atas kasuskasus dibawah ini: a. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; Jawaban: Diterbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), terhadap kasus ini tidak ada sanksi yang diberikan >> Pasal 17 ayat 1 UU KUP. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; Jawaban: Diterbitkan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), terhadap kasus ini tidak ada sanksi yang diberikan >> Pasal 17A UU KUP. c. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar atas SPT Masa PPN yang disampaikan lewat jangka waktu yang ditentukan dalam surat tegoran; Jawaban: Diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), terhadap kasus ini dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % sebulan (maksimal 24 bulan) dari jangka waktu yang telah lewat berdasarkan surat tegoran >> Pasal 13 ayat 2 UU KUP. d. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 dan 29 KUP) atas SPT PPh Badan; Jawaban: Diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), terhadap kasus ini dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100 % >> Pasal 13 ayat 3c UU KUP. e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat Faktur Pajak;
Jawaban: Diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak), terhadap kasus ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) >> Pasal 14 ayat 4 UU KUP. f. Dilakukan pemeriksaan ulang karena Data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Jawaban: Diterbitkan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), terhadap kasus ini: - Apabila dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, maka dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100%. - Apabila melalui keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri dengan syarat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT, tidak akan dikenakan sanksi kenaikan. >> umumnya hal ini yang dilakukan dalam praktik. 4. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Wajib Pajak dan kemana ditujukan, apabila terdapat sengketa dengan pihak fiskus terhadap penerbitan surat-surat berikut: a. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); Jawaban: Upaya hukum berupa Pengajuan Surat Sanggahan >> ditujukan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak). b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Jawaban: Upaya hukum berupa Pengajuan Surat Keberatan >> ditujukan kepada Kanwil (bagian diatas yang mengeluarkan SKP), apabila Kanwil yang menerbitkan SKP maka surat keberatan ditujukan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang terdapat salah hitung; Jawaban: Upaya hukum berupa Pembetulan Ketetapan Pajak >> ditujukan kepada KPP (instansi yang mengeluarkan SKP), dimana hanya instansi yang mengeluarkan SKP yang dapat melakukan pembetulan. [Pasal 16 ayat 1 UU KUP] d. Surat Tagihan Pajak yang dikarenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak; Jawaban: Upaya hukum berupa Pengurangan/ Penghapusan Ketetapan Pajak berupa STP (Surat Tagihan Pajak) >> ditujukan ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). [Pasal 36 ayat 1a UU KUP] e. Surat Keputusan Keberatan; Jawaban: Upaya hukum berupa Pengajuan Surat Banding >> ditujukan kepada Peradilan Pajak. f. Surat Keputusan Banding; Jawaban: Upaya hukum berupa Peninjauan Kembali >> ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). g. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak sesuai prosedur. Jawaban: Upaya hukum berupa Gugatan >> ditujukan kepada Peradilan Pajak. 5. Terhadap wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 750.000.000,- jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp 200.000.000. Wajib Pajak membayar Rp 500.000.000,- kemudian mengajukan keberatan. SK Keberatan menjadi Rp 600.000.000. a. Berapa jumlah yang harus dibayar/ diterima wajib pajak jika tidak mengajukan banding? Jawaban: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp 750.000.000,Setuju hasil pemeriksaan = Rp 200.000.000,Yang dibayar oleh Wajib Pajak = Rp 500.000.000,Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 600.000.000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pajak Kurang Dibayar (Rp 600.000.000 – Rp 500.000.000) = Rp 100.000.000,Sanksi Denda (50 % x Rp 100.000.000) = Rp 50.000.000,- (+) Yang harus dilunasi apabila tidak mengajukan banding = Rp 150.000.000,b. Jika kemudian wajib pajak mengajukan banding dan keputusan banding menjadi Rp 400.000.000, berapa jumlah yang harus dibayar/ diterima wajib pajak? Jawaban: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp 750.000.000,Setuju hasil pemeriksaan = Rp 200.000.000,-
Yang dibayar oleh Wajib Pajak = Rp 500.000.000,Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 600.000.000,Keputusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 400.000.000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pajak Lebih Dibayar (Rp 500.000.000 – Rp 400.000.000) = Rp 100.000.000,Bunga atas kelebihan pembayaran tidak dibayar, dimana diatur dalam PP No.46. Oleh karena itu Jumlah pajak yang harus diterima Wajib Pajak adalah sebesar Rp 100.000.000,-. Posted by Endry Lee at 21:49 Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookS
Kamis, 26 September 2013 Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Brevet A 2012 Mata Ujian : KUP, PP, PPSP Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Periode November 2012 1. Ian Antono, seorang Sarjana Ekonomi yang lulus kuliah S1 pada tahun 2011. Mulai bulan
Maret 2012, Ian Antono diterima bekerja pada PT.Komat Kamit dengan gaji dan tunjangan tiap bulan Rp 1.500.000. Tanggal 1 April 2012 Ian Antono melangsungkan pernikahan dengan pujaan hatinya. Kapankah Ian Antono paling lambat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ? A. 31 Maret 2012 B. 30 April 2012 C. 31 Desember 2012 D. 31 Januari 2012 Jawaban ( B ) Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (5) PMK – 73/PMK.03/2012 “ Jika jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan Usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, Wajib Pajak tersebut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya”. Pasal 7 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 : “Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak”. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas dapat diberikan pengembalian pendahuluan Kelebihan Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan berikut, kecuali……………………………… A. Jumlah peredaran Usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp 4.800.000.000 B. Jumlah Lebih Bayar menurut SPT Tahunan PPh Kurang dari Rp 1.000.000 C. Jumlah Lebih Bayar menurut SPT Tahunan PPh paling banyak 0.5% dari peredaran usaha. D. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sekurang-kurangnya 2 Tahun. Jawaban (D) Dasar Hukum : Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 : “ Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan : a) Jumlah peredaraan usaha yang tercantum dalan SPT Tahunan PPh paling banyak sama dengan batasan peredaraan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto b) Jumlah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh : Kurang dari Rp 1.000.000,- atau paling banyak 0.5% dari jumlah peredaraan usaha sebagaiman dimaksud huruf a)
Pasal 14Ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 : “ Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaraan brutonyadalam 1 tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto……” 3. Yang bukan merupakan tugas dari Jurusita Pajak adalah ………. A. Memberitahukan Surat Paksa B. Melaksanakan Penyitaan C. Melaksanakan Penyanderaan D. Mengusulkan Pencegahan Jawaban (D) Dasar Hukum : Pasal 5 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2000 Juru Sita Pajak Bertugas : Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus Memberitahukan Surat Paksa Melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. 4. CV. Urak Arik menerima Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 10 Juli 2012. Tanggal berapakah paling lambat CV.Urak Arik masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ? A. 9 Agustus 2012 B. 10 September 2012 C. 9 Oktober 2012 D. 10 Januari 2013 Jawaban (C) Dasar Hukum : Pasal 27 ayat (3) UU No.16 Tahun 2009 : “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”. 5. Surat Keputusan Pembetulan ditertibkan dalam hal-hal sebagai berikut, kecuali……….. A. Membetulkan kesalahan tulis B. Membetulkan kesalahan hitung C. Membetulkan putusan banding yang salah tulis D. Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. Jawaban (C) Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1) UU No.16 Tahun 2009 : “ Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan………yang dalam penerbitanya terdapat kessalahan tulis, kesalahan hitung , dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-perundang perpajakan. 6. Untuk Kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat Permintaan. Penghentian Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan tersebut hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan dengan syarat………………………… A. Perkara Pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan B. Perkara Pidana tersebut belum diputuskan oleh pengadilan C. Perkara Pidana tersebut belum disidangkan oleh pengadilan D. Perkara Pidana tersebut disidak oleh PPNS dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jawaban (A)
Penjelasan pasal 44b ayat 1 UU No.16 Tahun 2009 :” Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan. 7. Dalam hal dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak Patuh ( Golden Taxpayers) yang memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar , maka kekurangan pembayaran pajak ditambahkan dengan…… A. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari kekurangan pajak B. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. C. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak D. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Jawaban (B) Dasar Hukum : Pasal 17C ayat (5) : “ Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambahka dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. 8. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan : A. Tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. B. Wajib Pajak menolak untuk diperiksa C. Wajib Pajak menolak memberikan dokumen yang diminta D. Semua Jawaban salah Jawaban ( A ) Dasar Hukum : Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 : “ Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau karena permohonan Wajib Pajak dapat :………Membatalkan hasil pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa Penyampaian surat pemberitahukan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. 9. Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp 20.400.000,- yang diterbitkan tanggal 5 Januari 2012 dengan batas akhir pelunasan tanggal 4 Februari 2012. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp 3.400.000 setiap bulan.Sanksi adnministrasi berupa bunga untuk setiap angsurang dihitung sebagai berikut : A. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,- dan angsuran ke-2 : 2% X Rp 3.400.000 B. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,-dan angsuran ke-2 : 2% X Rp 18.000.000 C. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,-dan angsuran ke-2 : 4% X Rp 17.000.000 D. Angsuran ke-1 : 2% X 20.400.000,-dan angsuran ke-3 : 2% X Rp 13.600.000 Jawaban ( D ) Dasar Hukum : Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU No.16 Tahun 2009 : Angsuran ke-1 : 2% X Rp 20.400.000 = 408.000 Angsuran ke-2 : 2% X (Rp 20.400.000-3.400.000)= 340.000 Angsuran ke-3 : 2% X ( Rp 17.000.000 – 3.400.000) = 272.000 10. Diketahui harga lelang atas barang sitaan berupa mobil yang dilakukan oleh Jurusita berhasil dijual oleh Juru Lelang seharga Rp 120.000.000 , Berapakah Utang Pajak yang dapat dikurangkan dari hasil lelang tersebut ?....Untuk diketahui setiap penjualan secara lelang , bagi penjual maupun pembeli dikenakan bea lelang masing-nasing 1 % dari hasil lelang, biaya pelaksanaan surat paksa Rp 50.000,-, biaya surat perintah melakukan penyitaan Rp 100.000,- biaya iklan Rp 2.500.000,- , Insentif jurusita 1% dari hasil lelang, biaya lain-lain Rp 200.000,- Tunggakan pajak yang dapat dikurangkan adalah sebesar : A. Rp 114.750.000 B. Rp 115.950.000 C. Rp 116.150.000 D. Rp 116.300.000 Jawaban ( A )
Dasar Hukum Pasal 1 angka 13 UU PPSP : Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Hasil Lelang Rp 120.000.000 Biaya Penagihan Pajak Bea lelang (1%) Rp 1.200.000 Surat Paksa Rp 50.000 SPMP Rp 100.000 Iklan Rp 2.500.000 Insentif Rp 1.200.000 Lain-lain Rp 200.000 Total Rp 5.250.000 Utang Pajak Rp 114.750.000 11. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa yang disampaikan adalah : A. Memaksa Wajib Pajak untuk menerima Surat Paksa B. Membawa Kembali Surat Paksa ke Kantor Pelayanan Pajak C. Menempelkan Surat Paksa di papan pengumuman KPP D. Meninggalkan Surat Paksa tersebut ditempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak Jawaban ( D ) Dasar Hukum : Pasal 10 Angka 11 UU PPSP : Dalam hal Penanggung Pajak yang dimaksud ayat (3) dan (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan. 12. Pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak adalah : A. Kepala Kantor Pelayanan Pajak B. Direktur Jenderal Pajak C. Menteri Keuangan D. Kepala Kantor Imigrasi Jawaban ( C ) Dasar Hukum : Pasal 30 ayat (1) UU PPSP : “ Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. 13. Wajib pajak yang melakukan upaya Keberatan dan kemudian Banding atas Utang Pajak Tahun 2010 yang akhirnya seluruh Banding Wajib Pajak ditolak maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi bunga : A. Denda sebesar 50% B. Denda sebesar 50% dan 100% C. Denda sebesar 100% D. Bunga penagihan sebesar 2% per bulan Jawaban ( C ) Dasar Hukum Pasal 27 UU No.16 Tahun 2009 14. Untuk Tahun pajak 2010, SKPKB sebesar Rp 400.000.000,- diterbitkan terhadap PT.XYZ. Dalam pembahasan akhir Wajib Pajak hanya menyetujui sebesar Rp 50.000.000,- dan telah melunasinya.Direktur Jenderal Pajak menyetujui sebagaian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 200.000.000,-.Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak tidak menggunakan banding maka atas Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 25 ayat (9) sebesar : A. Rp 75.000.000 B. Rp 100.000.000
C. Rp 125.000.000 D. Rp 175.000.000 Jawaban ( A ) Dasar Hukum : Pasal 25 ayat (9) UU No.16 Tahun 2009 : “ Dalam hal keberatan Wajib Pajakditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan” 50% X ( 200.000.00 – 50.000.000 )= Rp 75.000.000 15. Apakah aturan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan salah satu syarat dalam mengajukan banding adalah “ melunasi pajak terhutang sebesar 50% saat ini masih berlaku ? A. Dengan terbitnya UU KUP yang baru syarat tersebut menjadi tidak berlaku B. Masih tetap berlaku sampai saat ini C. Kadang berlaku kadang tidak berlaku D. Semua pernyataan benar Jawaban ( A )
PPh Orang Pribadi 120 Menit A Soal Nomor 1
Tuan Hendra usaha dagang elektronik, TV, Tape, Radio, dsb. Merk usaha/toko #Gemebyar# mempunyai seorang isteri dan tanggung keluarga sebagai berikut : No.
Nama
Tgl. Lahir
Hubungan Keluarga
1.
Leni
11-14-1953
Isteri
2. 3. 4. 5.
Anton Andri Ana Lina
23-06-1978 14-09-1980 02-11-1999 08-01-1979
Anak Kandung
6. 7.
Linda Imah
07-11-1934 26-05-1983
Mertua -------
Anak Kandung Anak Kandung
Isteri Anton
Keterangan Kasir toko #Gemebyar# Mahasiswa Mahasiswa ------Karyawati PT. Boneka Pensiunan PNS Pramuwisma
Penghasilan neto Tuan Hendra dari usaha dagang tahun 1999 sebesar Rp. 250.980.125,00. Dari pembukuan Tuan Hendra, ternyata dalam pos biaya, sebagai pengurang penghasilan bruto, terdapat pengeluaran untuk membayar : Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 450.000,00 Kasir/Ny. Leni Rp. 25.000.000,00 Upah kuli angkut barang Rp. 2.500.000,00 Pertanyaan : Berapa jumlah PTKP yang diperkenankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Tuan Hendra tahun 1999? Soal Nomor 2 Tuan Harjanto seorang pengusaha dibidang perdagangan eceran pakaian jadi merk usaha/toko #Abadi# dengan dua buah cabangnya, yaitu di Cirebon dan Bogor.
Untuk penghitungan penghasilan netonya Tuan Harjanto diperkenankan mempergunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib menyelenggarakan pencatatan. Besarnya Norma Penghitung untuk jenis usaha tersebut adalah sebagai berikut :
No. Urut
Kode
Jenis Usaha
(1) 111
(2) 6233
(3) Perdagangan eceran pakaian jadi
% Penghasilan Neto 10 Ibu Kota Ibu Kota Daerah Propinsi Prop. Lainnya Lainnya (4) (5) (6) 10 9 8
Pada tahun 1999, penerimaan penjualan seluruhnya berjumlah Rp. 480.000.000,00 terdiri atas : Jakarta = Rp. 230.000.000,00 Cirebon = Rp. 150.000.000,00 Bogor = Rp. 100.000.000,00 Jumlah biaya/ pengeluaran, untuk : Jakarta = Rp. 150.000.000,00 Cirebon = Rp. 125.000.000,00 Bogor = Rp. 130.000.000,00 Tuan Harjanto, status kawin, mempunyai seorang isteri dan menanggung sepenuhnya seorang adik ipar. Tahun pajak 1998 menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 Pertanyaan : Hitung PPh terutang dari Tuan Harjanto untuk tahun 1999. Nomor Nomor 3 Tuan Fauzani, soerang Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di bidang industri mebel, memiliki aktiva tetap/harta berwujud, antara lain sebagai berikut : Sebuah unit bangunan kantor/pabrik permanen diperoleh bulan Januari 1996, dengan harga perolehannya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 termasuk harga tanah Rp. 200.000.000,00 Tiga unit mesin pabrik, diperoleh bulan April 1996, maka manfaat ekonomis masingmasing unit 14 tahun, dengan total harga perolehannya Rp. 500.000.000,00 Empat unit kendaraan truk, diperolehannya bulan Mei 1996 masa manfaat ekonomis masing-masing unit 8 tahun, dengan total harga perolehannya Rp. 400.000.000,00 Berdasarkan Kep.Menkeu Nomor Kep. 82/KMK.04/1995 perihal pengelompokkan jenisjenis harga berwujud untuk kepentingan penyusutan : Mesin pabrik termasuk jenis harta berwujud kelompok 3 Kendaraan truk termasuk jenis harta berwujud kelompok 2 Satu unit kendaraan truk yang harga perolehannya Rp. 120.000.000,00 pada tanggal 28 April 1999 mengalami kecelakaan dan terbakar, dan mendapatkan penggantian asuransi sebesar Rp. 40.000.000,00 yang diterima dalam tahun 1999. Untuk kepentingan penyusutan fiskal harta berwujud bukan bangunan Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun. Pertanyaan Hitung besarnya penyusutan fiskal untuk tahun pajak 1999, apabila Wajib Pajak untuk harga berwujud bukan bangunan menggunakan metode saldo menurun serta hitung besarnya keuntungan/kerugian fiskal berkenaan dengan terbakarnya satu buah truk tersebut di atas.
Soal Nomor 4 Tuan Baskoro, seorang pengusaha, pemilik pabrik keramik #Dulalif# mempunyai dua orang isteri. Keduanya adalah pengusaha. Isteri pertama dagang batik, isteri kedua dagang barang antik. Tuan Baskoro menanggung : Seorang anak kandung, dari isteri pertama, masih kuliah Seorang anak tiri dari isteri kedua, siswa SMU Soerang anak asuh, siswa SMTP Penghasilan neto Tuan Baskoro dan isteri-isterinya dalam tahun 1999 adalah sebagai berikut : Tuan Baskoro dari usaha pabrik keramik, penghasilan neto Rp. 450.000.000,00 lain-lain : Deviden dari PT. Bombom Rp. 20.000.000,00 Kentungan penjualan truk usaha Rp. 12.500.000,00 Isteri pertama, dagang batik, penghasilan neto Rp. 75.000.000,00 Isteri kedua, dagang barang antik, penghasilan neto Rp. 175.000.000,00 Penghasilan berupa deviden tersebut belum termasuk pajak penghasilan. Pemotong Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. SPT Tahunan PPh Baskoro disampaikan ke KPP tanggal 20 Januari 2000. Pertanyaan : a. Berapa besarnya PPh terutang Tuan Baskoro untuk tahun pajak 1999. b. Berapa besarnya PPh 25 Tuan Baskoro untuk tahun pajak 2000.
SPT PPh Orang Pribadi (1770) 150 Menit A.Berdasarkan data di bawah ini Saudara diminta bantuannya untuk mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2000 (Formulir 1770) I.
PENGHASILAN DARI USAHA (atas nama Pama El Sipio)
PARNAL EL SIPIO LAPORAN PERHITUNGAN LABA-RUGI TAHUN 2000 (dalam Jutaan Rupiah) Penjualan Neto Harga pokok penjualan Laba Bruto Biaya Operasi dan Umum 1. Gaji dan tunjangan, honorarium 2. Biaya pajak (PPh pasal 21) 3. Biaya keamanan lingkungan 4. Biaya rekreasi Karyawan 5. Biaya perjalanan dinas 6. Biaya pengangkutan 7. Biaya pemasaran 8. Bunga pinjaman kepada Bank Bumi Daya
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
187,00 6,00 1,00 1,00 25,00 10,00 15,00 36,00
14.500,11.800,2.700,-
9. Biaya training karyawan 10. Sewa Gedung Kantor 11. Biaya reparasi dan pemeliharaan 12. Bantuan untuk Gerakan Peduli Anak 13. Penghapusan piutang 14. Biaya jamuan tamu 15. Biaya listirk, air, gas, telepon, fax 16. Bantuan untuk gerakan peduli sembako 17. Sumbangan 18. Biaya alat kantor 19. Biaya pakaian seragam 20. PKB, PBB, Bea Materai 21. Tunjangan makan dan pengobatan karyawan 22. Penyusutan aktiva tetap 23. Premi asuransi kebakaran 24. Biaya jasa teknik Total biaya LABA USAHA
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
10,00 15,00 50,00 20,00 10,00 20,00 20,00 18,00 18,00 14,00 15,00 5,00 44,00 90,00 33,00 35,00 Rp. Rp.
700,2.000,
Pendapatan lain-lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Deviden, dari X Corp Ltd-Singapore Pembagian keuntungan dari Fa. Alainiho Sewa gudang dari PT. Tamora Keuntungan dari penjualan mobil Penghasilan dari penjualan Tanah Sewa mesin dari PT. Marcapada Jasa Giro dari Bank Bumi Daya
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
50,00 9,80 80,00 75,00 30,00 6,00 0,20 Rp. Rp.
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
276,00 1.724,00
II. PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BEBAS Atas nama C (ribuan rupiah)
Atas nama isteri : Gaji sebagai PNS RSCM (Januari # Desember) Pajak ditanggung pemerintah (Januari # Desember) Gaji sebagai pegawai pada RS. Asa Ibu (Juli # Desember) Pajak ditanggung rumah sakit Honorarium sebagai Dokter Tamu pada RS Medika Potongan PPh Pasal 21
Rp. 18.000,00 Rp. 1.562,00 Rp. 9.000,00 Rp. 694,00 Rp. 90.000,00 Rp. 5.400,00
III. PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BEBAS; (Dalam Ribuan Rupiah) Penghasilan Bruto (dari Hasil Praktek) Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto
Rp. 150.000,00 Rp. 45%
IV. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN; No.
NAMA
TGL. LAHIR
1.
A
11-08-#56
HUBUNGAN KELUARGA Isteri
PEKERJAAN Pegawai
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
B C D E F G H
04-06-#76 24-12-#81 01-02-#00 14-07-#30 29-10-#67 17-01-#77 27-10-#30
Anak Anak angkat Anak Orang tua Adik ipar Isteri B Mertua
Mahasiswa Mahasiswa X Pensiun PNS Mahasiswa Mahasiswi X
V. PAJAK-PAJAK 1. Setelah PPh Pasal 21 dan 23 yang telah dipotong oleh Wajib Porong, Wajib Pajak juga memiliki Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri sebesar Rp. 1.000.000,- dan pajak yang dibayar luar negeri dari penghasilan deviden sejumlah Rp. 5.000.000,2. Pasal PPh yang telah disetor selama tahun 2000 adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (untuk masa Januari s/d September 1999). 3. Untuk PPh Pasal 25 masa Oktober s/d Desember 2000 telah diterima STP, dengan nilai Rp. 312.000,- (termasuk bunga dan denda Rp. 12.000,-) namun belum dilunasi sampai tanggal 25 Maret 2001. 4. Pendapatan dan penghasilan lain-lain yang disajikan di atas adalah sejumlah sebelum dipotong PPh (bruto), sementara pihak yang ditunjuk sebagai pemotong telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. VI. DATA WAJIB PAJAK Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Tempat Tinggal Telepon Alamat Tempat Usaha Telepon Pekerjaan
Parna El Sipo 5.108.031.5-035 Jln. Peny. Tomang 4692, Jakarta Barat 585.271049 Jln. Kopertu # XI/B.78 Bandar Gebang # Bekasi 83848181 Wiraswasta
Kode Etik Profesi 90 Menit A/B Jawablah semua pertanyaan yang diajukan di bawah ini dengan benar ! 1.
Apa yang dimaksud dengan Kode Etik IKPI? Jelaskan jawaban Saudara!
2. Apa pula yang diatur dalam Kode Etik IKPI itu? Apa yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Kode Etik IKPI? 3. Apa saja syarat-syarat dalam Kode Etik IKPI mengenai Kepribadian Konsultan Pajak Indonesia tentang kewajibannya? 4. Apa pula hal yang tercantum tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh seorang Konsultan Pajak Indonesia? 5. Bagaimana hubungan Konsultan Pajak Indonesia dengan rekan seprofesinya ? Apa saja yang tidak diperkenankan dan apa kewajibannya ? 6. Apa y ang harus dilakukan oleh seorang Konsultan Pajak Indonesia bila terjadi sengketa antar sesama anggota IKPI dalam masalah profesi ?
7. Apa-apa sajakah yang merupakan kewajiban dan larangan bagi seorang Konsultan Pajak Indonesia dalam menjalankan hubungannya dengan klien ? Sebutkan dengan terperinci ! 8. Sanksi-sanksi apa sajakah yang dijatuhkan kepada seorang Konsultan Pajak Indonesia bila secara nyata telah terbukti melanggara kode etik profesi IKPI? Sebutkan dan jelaskan jawaban Saudara!
KUP/PPSP/BPSP 120 Menit A I.
MASALAH NPWP/PENGUKUHAN PKP
1. NPWP itu dihapuskan antara lain karena ada WP orang pribadi meninggal duni dan tidak meninggalkan warisan. Apa syaratnya untuk menghapuskan NPWP tersebut ? 2.
Dalam hal apa Pengukuhan sebagai PKP itu dicabut ?
II. SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) 1.
Sanksi administrasi yang dapat ditagih dengan STP itu berupa apa dan diatur dimana ?
2.
Bunga apa saja yang dapat ditagih dengan STP dan diatur dimana ?
3.
Hitunglah berapa besarnya bunga dari soal di bawah ini.
a. SPT PPh Tahunan tahun 1999 (Tahun Pajak = Tahun Takwim) dari WP Ahmad disampaikan tanggal 20 Maret 2000, Dalam SPT dilaporkan besarnya pajak yang terutang Rp. 160 juta, kredit pajaknya Rp. 60 juta. PPh 29 dibayar pada tanggal 25 Maret 2000. Kemudian SPT tersebut dibetulkan, besarnya pajak yang terhutang Rp. 200 juta, kredit pajaknya Rp. 70 juta. Kekurangan bayar pajak dibayar pada tanggal 20 Oktober. b. SKPKB diterbitkan tanggal 10 Agustus 2000 untuk menagih pajak yang besarnya Rp. 150 juta ditambah dengan kenaikan 50% Pajak dan sanksi kenaikan dibayar tanggal 5 November 2000. III. MASALAH SKPKB 1. Dalam hal apa SKPKB itu diterbitkan. a. Berdasarkan Pasal 13 (1) huruf a KUP b. Berdasarkan Pasal 13 (1) huruf b KUP c. Berdasarkan Pasal 13 (1) huruf c KUP d. Berdasarkan Pasal 13 (1) huruf d KUP 2. Pajak yang ditagih dengan a. SKPKB Pasal 13 (1) a ditambah dengan sanksi berupa apa, berapa besarnya? b. SKPKB Pasal 13 (1) c ditambah sanksi berupa apa, berapa besarnya? IV. MASALAH KEBERATAN/BANDING
1. 2. 3. 4.
Kapan dan kemana keberatan WP terhadap suatu surat ketetapan pajak itu diajukan ? Apa yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak itu ? Apa yang dapat dilakukan oleh WP, kalau keberatannya itu ditolak ? Ke mana permohonan banding itu diajukan ?
Akuntansi Perpajakan 240 Menit A Setelah PHK dari perusahan swasta, Tuan Abi membuka usaha laundry pada tahun 1997. Tuan Abi, isteri, dan satu anaknya menjalankan usaha dengan nama #ABI Laundry# dan telah mempunyai NPWP sejak dimulai usahanya. Tuan Abi tidak mempunyai sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari #ABI Laundry#. Pada akhir tahun 1999, Neraca Saldo Percobaan (Trial Balance) # ABI Laundry# adalah sebagai berikut : Kas Rp. 58.600.000 Piutang Usaha 135.200.000 Perlengkapan Laundry 55.360.000 Sewa Dimuka 124.000.000 Iklan Dimuka 34.000.000 Peralatan 558.000.000 Akumulasi Penyusutan Peralatan 235.160.000 Utang Usaha 34.480.000 Utang Gaji Utang Pajak Penghasilan Usaha Modal 401.960.000 Penghasilan Laundry 956.000.000 Beban Gaji 480.000.000 Beban Perlengkapan Laundry Beban Penyusutan Beban Pajak Penghasilan Usaha 22.000.000 Beban Iklan Beban Utiliti 21.760.000 Beban Lain-lain 138.680.000 Informasi untuk penyesuaian per tanggal 31 Desember 1999 : 1. Masih terdapat gaji bulan Desember yang belum dibayar Rp. 6.000.000 2. Terdapat pajak penghasilan usaha bulan Desember yang belum dibayar Rp. 2.000.000 3. Beban iklan tahun 1999 sebesar Rp. 24.000.000 4. Perlengkapan laundry tersisa Rp. 15.360.000 5. Beban penyusutan Rp. 96.000.000 6. Sewa dimuka Rp. 124.000.000 untuk masa 4 tahun. Diminta : a. Buatlah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember 1999 b. Susunlah neraca lajur. c. Susunlah laporan keuangan tahun buku 1999 d. Untuk menghitung laba fiskal tahun buku 1999, berikut tambahan informasi : - semua peralatan disusutkan sesuai dengan ketentuan pajak, kecuali suatu peralatan yang dibeli tengah tahun (1 Juli 1999) Rp. 20.000.000,- masa manfaat 4 tahun. Disusutkan garis lurus. - Dalam beban
Posted by Rudi at 8:36 PM Labels: Soal Brevet A
Page | 12 Pembahas : Fadhol Mubarak Kamis, 10 Mei 2012 Ketentuan terkait imbalan bunga diatur dalam Pasal 11 Ayat 2, 11 Ayat 3, Pasal 17Bayat 3, 17B ayat 4, Pasal 27A ayat 1, Pasal 27A ayat 1a dan Pasal 27A ayat 2 UUKUP. Adapun peraturan pelaksanaan terkait imbalan bunga diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan nomor 195/PMK.03/2007 sebagaimana telah dirubah terakhirdengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 12/PMK.03/2011Penghitungan Imbalan Bunga: 1.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 UU KUP adalah 2%per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak batas waktupenerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) sampai dengan tanggal penerbitabn SPMKP atau sejak batas waktu penerbitan SPMIB (Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga) sampai dengan tanggal penerbitan SPMIB,dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh 2.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 3 UU KUP adalah2% perbulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan untuk penerbitanSKPLB sesuai ketentuan Pasal 17B ayat 2 UU KUP sampai denganditerbitkannya SKPLB, 3.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat 4 UU KUP adalah2% perbulan, maksimal 24 bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12bulan setelah diterimanya surat permohonan secara lengkap sampai denganditerbitkannya SKPLB, dan bagain bulan dihitung satu bulan. 4.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat 1 UU KUP adalah 2% perbulan maksimal 24 bulan dari jumlah kelebihan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusanpeninjauan kembali. 5.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A ayat 1a UU KUP adalah 2 % per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak maksimal 24 bulan,dihitung sejak: a)Tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanPengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Pembatalan Ketetapan Pajak untuk SKPKB dan SKPKBT b)Tanggal penerbitan SKPN dan SKPLB sampai dengan diterbitkannya SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atauSurat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak untuk Surat Tagihan Pajak 6.Imbalan bunga sebagaimana dimaksup Pasal 27A ayat 2 UU KUP adalah 2% perbulan maksimal 24 bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak tanggal pembayaran pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksiadministrasi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penguranagn Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaiakibat diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan banding atau PutusanPeninjauan Kembali. b.Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak dengan menerbitkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga (SKPIB) yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitanSurat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) c.Keterlambatan fiskus dalam merestitusikan kelebihan pembayarn pajak yangdimaksud disini saya asumsikan bahwa wajib pajak sudah menerima SKPLB namunpihak fiskus terlambat dalam menerbitkan SPMKP. Contoh : Pada Tanggal 25 Mei 2012, PT A menerima SKPLB yang terbit padatanggal 20 Mei 2012 yang menyatakan kelebihan pembayaran pajak Page | 13 Pembahas : Fadhol Mubarak Kamis, 10 Mei 2012 sebesar Rp100.000.000. Adapun prosedur yang harus ditempuh PT
A adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak.Dalam surat Permohonan pengembalian tersebut juga harus menyebutkannomor rekening bank wajib pajak. Diasumsikan PT A mennyampaikansurat permohonan pengembalian pajak tsb ke Kantor Pelayanan Pajak padatanggal 27 Mei 2012. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SPMKPtanggal 20 juni 2012Sesuai Pasal 11 ayat 2 UU KUP, Pengembalian kelebihan pembayaranpajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (pembahas: wajib pajak menerima SKPLB) ….. dilakukan paling lama 1 bulan Sejak….diterbitkannya SKPLB…..Berdasarkan resume bunyi pasal 11 ayat 2 diatas maka jatuh tempo penerbitan SPMKP adalah tanggal 19 Juni 2012 (catatan: penentuan jatuh tempo pembayaran harus kita kembalikan padaredaksional undang-undang. Pasal 11 ayat 2 UU KUP menggunakan kata“sejak” sehingga jika SKPLB terbit tanggal 20 Mei 2012 maka dalammenentukan jatuh tempo 1 bulan; tanggal 20 Mei 2012 sudah dihitung 1hari. Oleh karena itu, jatuh tempo penerbitan SPMKP adalah tanggal 19 Juni 2012, bukan 20 Juni 2012) Karena Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan SPMKP tanggal 20 Juni2012 (lewat jatuh tempo) maka PT A berhak menerima imbalan bunga sebesar 2% x 1 bulan x Rp 100.000.000 = Rp2.000.000. II. Jawab 2 (dua) kasus di bawah ini. 9. Terhadap SPT Tahunan PPh Badan PT. A Tahun Pajak 2005 dilakukan pemeriksaanpajak lapangan dan pemeriksa pajak berhasil mendapatkan bukti -bukti yang kuatyang menunjukkan pengisian SPT tidak benar. a. Atas temuan/bukti yang bersifat apa yang dapat diterbitkan s.k.p, jelaskan. b. Dapatkah diterbitkan s.k.p apabila temuan/bukti yang diperoleh pemeriksamerup akan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana Pajak. Kalau dapat, jelaskanalasannya, kalau tidak apa yang seharusnya dilakukan Administrasi Pajak. Pembahasan : a.Penerbitan SKP harus didasarkan bukti/temuan yang kuat bahwa jumlah pajak yangterhutang menurut SPT tidak benar yaitu temuan/bukti yang bukan merupakan analisa. b.Atas Pemeriksaan lapangan bukti/temuan yang diperoleh dapat diterbitkan SKP.Namun, untuk menyatakan bukti yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan merupakan bukti permulaan adanya tindak pidana dibutuhkan pemeriksaan bukti permulaan terlebih dahulu. Ketentuan pemeriksaan bukti permulaan daitur dalamPasal 43 A UU KUP. Terkait pemeriksaan pajak Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganNomor 82/PMK.03/2011 menyatakan bahwaPemeriksaan Lapangan dihentikan dengan cara: 1)Membuat laporan hasil pemeriksaan sumir 2)Membuat laporan pemeriksaan sebagai dasar penerbitan SKP 3)Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Kesimpulan: bukti yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan tidak akan dijadikan bukti permulaan adanya tindak pidana dibidang perpajakan tanpa terlebih dahulu Page | 14 Pembahas : Fadhol Mubarak Kamis, 10 Mei 2012 dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat menggunakan hak mengungkapkan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud padaPasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 4 UU KUP dengan tepat10. Bapak Hidayat baru saja memulai usaha penjualan mini market pada bulan Januari2007 kemarin. Bapak Hidayat memperkirakan sampai dengan akhir tahun 2007,o m s e t u s a h a n y a b i s a m e n c a p a i R p . 5 0 0 j u t a . U n t u k p e m e n u h a n p e n g h i t u n g a n kewajiban perpajakannya, karena satu dan lain hal, Bapak Hidayat memilih untuk tidak melakukan pembukuan. a. Apakah tindakan Bapak Hidayat tersebut diperbolehkan olehketentuanperpajakan dalam hal ini UU KUP. Jelaskan alasannya. b. Apa yang harus dilakukan Bapak Hidayat supaya diperbolehkan melakukan cara
lain selain pembukuan oleh Kantor Pajak. Pembahasan : a.Kewajiban melaksanakan pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU KUP. BerdasarkanPasal 28 ayat 2 UU KUP wajib pajak orang pribadi dapat dikecualikan dari kewajibanpembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan yang dimaksud disiniadalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan brutodan/atau penghasilan bruto sebgai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang,termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yangbersifat final (Pasal 28 ayat 9 UU KUP). Penghitungan Pajak bagi wajib pajak orangpribadi yang melakukan pencatatan menggunakan Norma Penghitungan PenghasilanNeto.Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang Pajak Penghasilan (UU No7Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008), wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilannetto dan wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1tahun kurang dari 4,8 Milyar Rupiah.Dengan demikian, Bapak Hidayat diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan b.Agar dapat menyelenggarakan pencatatan maka sesuai Pasal 14 ayat 2Undang-undang Pajak Penghasilan, maka Bapak Hidayat harus memberitahukankepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (untuk kasus Bapak Hidayat, berarti paling lambat tgl 31 Maret2007) KUP/PPSP/BPSP120 MenitA I.MASALAH NPWP/PENGUKUHAN PKP 1.NPWP itu dihapuskan antara lain karena ada WP orang pribadi meninggal duni dan tidakmeninggalkan warisan.Apa syaratnya untuk menghapuskan NPWP tersebut ?2.Dalam hal apa Pengukuhan sebagai PKP itu dicabut ? I I . S U R A T T A G IH A N P A J A K ( S T P ) 1.sanksi administrasi yang dapat ditagih dengan
!P itu berupa apa dan diatur
dimana ?2."unga apa sa#a yang dapat ditagih dengan ?$.%itunglah berapa besarnya bunga dari soal di
!P dan diatur dimana
bawah ini.a . P ! P P h ! a h u n a n t a h u n 1 & & & ' ! a h u n P a # a k ( ! a h u n ! a k w i m ) d a r i W P A h m a d disampaikan tanggal 2* +aret 2***, Dalam kredit pa#aknya -p.
P! dilaporkan besarnya pa#ak yangterutang -p. 1
* #uta,
* #uta. PPh 2& dibayar pada tanggal 2/ +aret 2***. Kemudian
P! tersebut dibetulkan, besarnya pa#ak yang terhutang -p.2** #uta, kredit pa#aknya -p. 0* #uta. Kekurangan bayar pa#ak dibayar pada tanggal 2* ktober.b. KPK" diterbitkan tanggal 1* Agustus 2*** untuk menagih pa#ak yang besarnya -p.1/* #uta ditambah dengan kenaikan /* Pa#ak dan sanksi kenaikan dibayar tanggal /No3ember 2***. III.MASALAH SKPKB 1.Dalam hal apa KPK" itu diterbitkan.a."erdasarkan Pasal 1$ '1) huru4 a K5Pb."erdasarkan Pasal 1$ '1) huru4 b K5Pc."erdasarkan Pasal 1$ '1) huru4 c K5Pd."erdasarkan Pasal 1$ '1) huru4 d K5P 2 . P a # a k y a n g d i t a g i h d e n g a n a. KPK" Pasal 1$ '1) a ditambah dengan sanksi berupa apa, berapa besarnya?b. KPK" Pasal 1$ '1) c ditambah sanksi berupa apa, berapa besarnya? IV.MASALAH KEBERATAN/BANDING
Soal KUP Kelompok 2, KelasPajak A. A . P I L IH A N G A N D A 1.Berikut ini fungsi Surat Tagihan Pajak (STP), kecualia.Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP.b.Pemberitahuan pajak terutang.c.Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga JAWABAN : B
an atau
en a. . S a r a n a u n t u k m e n a g i h
!.Saat terutangnya Pajak Penghasilan ialaha . P a iterima" iperoleh penghasilan.c . P a JAWABAN : D
a s u a t u s a a t . b.Pa a saat
a akhir masa.
#.$pabila Wajib Pajak ti ak menyampaikan SPT
an telah
.Pa
a akhir tahun.
itegur secaratertulis namun
ti ak isampaikan juga pa a %aktunya sebagaimana itentukan alam Surat Teguran, kepa a Wajib Pajak tersebut akan iterbitkan &a . S u r a t T a g i h a n P a j a k b.Surat 'etetapan Pajak 'urang Bayarc . S u r a t P a k s a JAWABAN : B
. T i a k a a j a % a b a n ya n g b e n a r
