Nama : ade dudi Teknik sipil
III - 1
SPESIFIKASI TEKNIS
A.
UMUM
3.1.
MOBILISASI DAN DEMOBILISASI DEMOBILISAS I
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengiriman dan penarikan kembali semua sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, perlengkapan dan lain-lain untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
III - 2
SPESIFIKASI TEKNIS
A.
UMUM
3.1.
MOBILISASI DAN DEMOBILISASI DEMOBILISAS I
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengiriman dan penarikan kembali semua sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, perlengkapan dan lain-lain untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
III - 2
2.
Mobilisasi
2.1
Mobilisasi terdiri dari pekerjaan persiapan dan pelaksanaan, pelaksanaan, termasuk tapi tidak terbatas pada kebutuhan-kebutuhan untuk mobilisasi personil, peralatan, pemasokan pemasokan dan suplemen lainnya yang diperlukan ke lokasi proyek, untuk pembangunan pembangunan kantor, gudang dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk bekerjaa di proyek, dan untuk seluruh pekerjaan dan operasi lainnya yang harus dilakukan atau biaya yang di perlukan sebelum mulai berbagai item pekerjaan kontrak di lokasi proyek.
2.2
Mobilisasi adalah adalah pengiriman pengiriman ke lokasi lokasi pekerjaan pekerjaan sumber sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan. pekerjaan.
2.3
Mobilisasi selesai bila kontraktor kontraktor dapat dapat melaksanaka melaksanakan n dan diterima oleh Konsultan mengenai kebutuhan masing-masing persyaratan yang terkait yang disebutkan dalam kontrak.
3.
Demobilisasi
3.1
Demobilisasi mencakup mencakup penyiapan penyiapan pengajuan yang diperlukan sebelum pengakhiran pekerjaan. Demobilisasi adalah penarikan penarikan kembali dari lokasi pekerjaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
3.2
Demobilisasi akan akan dianggap dianggap selesai jika seluruh peralatan, peralatan, bahan, bahan, personil, atau lainnya milik kontraktor telah dikeluarkan dikeluarkan dari lokasi proyek, dan persyaratan-persyaratan persyaratan-persyaratan pekerjaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak telah dipenuhi.
III - 3
3.2.
SURVEI
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi survei penalitian hasil desain konstruksi, survei topografi, survei utilitas, penyelidikan tanah, survei hidrologi dan hidrolika dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
2.
Survei Penelitian Hasil Desain Konstruksi
2.1
Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor kontraktor wajib wajib melakukan melakukan penelitian penelitian terhadap desain konstruksi yang terdapat dalam kontrak.
2.2
Bila terdapat hal-hal hal-hal yang meragukan meragukan dalam desain konstruksi, konstruksi, Kontraktor harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana, Konsultan dan PPK.
2.3
Perbaikan terhadap desain (review desain) diusulkan oleh Kontraktor Kontraktor oleh PPK untuk mendapat mendapat persetujuan.
3.
Survei Topografi
3.1
Kontraktor Kontrakt or harus mengadakan pengukuran-pengukuran pengukuran -pengukuran serta pemasangan patok-patok yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan pembangunan dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran kebenaran dan ketepatan pengukuran pengukuran tersebut sehingga dapat dijadikan benchmark sebagai titik acuan elevasi dan posisi bangunan. Patok-patok serta tanda harus dijaga sedemikian rupa sehingga kedudukannya tetap serta tidak terganggu selama pekerjaan berlangsung. berlangsung.
III - 4
3.2
Kesalahan-kesalahan
terjadi
sebagai
akibat
kelalaian
didalam
menentukan ukuran selama pelaksanaan menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan dimulai kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap gambar-gambar dan ketentuan yang ada.
4.
Survei Utilitas
4.1
Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan harus melakukan survei utilitas yang berada dilokasi pekerjaan.
4.2
Kontraktor sebelum mengadakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan PT. KAI untuk mengetahui kondisi utilitas yang ada dilokasi pekerjaan.
4.3
5.
Hasil survey harus dibuat dokumentasi yang baik sebagai alat kerja.
Penyelidikan Tanah
5.1
Kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan harus melakukan penelitian terhadap hasil penyelidikan tanah yang digunakan dalam proses desain.
5.2
Jika terdapat hal – hal yang belum diperhitungkan atau meragukan, Kontraktor dapat melakukan penyelidikan tanah t ambahan.
5.3
Dalam melakukan penyelidikan tanah, Kontraktor harus mendapat persetujuan dari Konsultan dan PPK.
6.
Survei Hidrologi dan Hidrolika
III - 5
Kontraktor harus melakukan survei hidrologi dan Hidrolika untuk memastikan bahwa akibat yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan dampak negative seperti banjir, penyumbatan dan lain-lain.
3.3
RUANG KERJA
1.
Ruang Kerja (Right Of Way)
1.1
Ruang kerja akan menjadi lahan sementara atau permanen untuk melaksanakan pekerjaan. Konsultan harus menentukan lebar efektif dan batas-batas ruang kerja.
1.2
Kontraktor harus memperhatikan ruang kerjan sebagaimana ditetapkan oleh Konsultan.
1.3
Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan ruang kerja tambahan yang diperlukan untuk penyimpanan material, peralatan dan lain – lain atas biaya sendiri.
2.
Perijinan
2.1
Setiap perijinan yang dibutuhkan untuk memindahkan material dan peralatan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
2.2
Kontraktor akan melakukan survey untuk mengetahui kondisi – kondisi dan kesulitan yang mungkin ditemui dalam pengangkutan material, pengangkutan peralatan, dan lain – lain.
3.
Pembersihan Lokasi Kerja
III - 6
3.1
Wilayah kerja harus dipelihara secara tertib dan bebas dari hambatan untuk memberikan kondisi terbaik yang mungkin untuk berbagi operasi dan instansi yang diperlukan.
3.2
3.4
Limbah dan puing – puing harus dihilangkan dari lokasi kerja.
WINDOW TIME
1.
Ruang Lingkup
Bagian ini mengatur penggunaan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan yang berpengaruh bagi operasi kereta api.
2.
Rencana Kerja Pelaksanaan Di Lapangan
2.1
Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus menyiapkan dan menyampaikan Rencana Kerja kepada Konsultan.
2.2
Dalam rencana kerja harus tercantum program keselamatan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor
2.3
Kontraktor dan PPK serta Konsultan harus berkoordinasi dengan PT. KAI sebelum melaksanakan pekerjaannya di track existing.
2.4
Pelaksanaan pekerjaan yang terletak dilokasi ruang manfaat jalan KA harus berkoordinasi secara intensif kepada PT.KAI.
3.
Window Time
III - 7
3.1
Windaow time adalah waktu yang digunakan diluar jam operasional kereta api.
3.2
Pekerjaan-pekerjaan yang diindentifikasi memerlukan window time adalah sebagai berikut :
Penggeseran Track (Track shifting)
Peninggian Track (Track raising)
Penyambungan Track (Connecting of track)
Pemasangan Wesel (Setting of turnouts)
Pembangunan Platform dan Sistem Drainase ( Construction of new platform and drainase system)
3.3
Perlintasan sebidang (Level crossing)
Pekerjaan yang menyangkut perbaikan “Track Existing”
Pekerjaan jembatan
Relokasi dan Proteksi Utilitas (Relocation and protection of utilities).
Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan yang memerlukan window time harus menyampaikan rencan kerja dan kebutuhan waktu pekerjaan serta berkoordinasi dengan Operator Prasarana untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan.
4.
Pembatasan Kecepatan Operasi KA
Kontraktor dan PPK / Konsultan harus berkoordinasi dengan PT.KAI untuk pelaksanaan pembatasan kecepatan Kereta api untuk menjaga operasi kereta api
III - 8
yang aman selama pelaksanaan kegiatan konstruksi sesuai hasil pembahasan Rencana Kerja.
3.5
DIREKSIKEET DAN GUDANG
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pembuatan direksikeet dan gudang yang digunakan untuk tempat pertemuan dan penyimpanan barang sementara di lapangan.
2.
Persyaratan Teknis
2.1
Material 1)
Direksikeet dibuat dengan rangka kayu kelas III, dengan triplek tebal lebih besar/sama dengan 4 mm, atap seng gelombang BJLS 25, lantai plesteran dengan campuran 1 PC : 5 PC, tebal = 10 cm, kaca nako, daun pintu dari triplek, dicat.
2)
Di direksikeet harus dilengkapi dengan : No
Item
Volume
1
Papan Nama
1 bh
2
Meja
1 bh
3
Kursi
4 bh
4
Kalender
1 bh
5
Kotak Obat
1 set
III - 9
3)
6
Papan Tulis/ White board
1 bh
7
Papan Informasi
1 bh
8
Papan untuk menempel Gambar kerja
1 bh
Setelah
pekerjaan selesai,
lokasi
yang
digunakan
sebagai
direksikeet dan gudang harus dibongkar dan dibersihkan.
3.6
FASILITAS OPERASIONAL
1.
Ruang Lingkup
Fasilitas operasional kerja perlu dilengkapi oleh Kontraktor antara lain seperti alat komunikasi, operasional kantor kontraktor, listrik/penerangan, dan lain – lain sesuai kebutuhan di lapangan. 2.
Alat Komunikasi
2.1
Kontraktor harus menyediakan peralatan komunikasi berupa HT dilengkapi dengan RIG (bila perlu) yang diperlukan untuk komunikasi pemantau operasi KA pada saat bekerja dijalur atau dalam batas operasi KA.
2.2
Jika penguat/booster diperlukan, antenna booster harus disediakan untuk menjamin komunikasi yang baik/lancer antara alat komunikasi didalam seluruh area pekerjaan, termasuk ke stasiun terdekat.
3.
Listrik dan Penerangan
III - 10
3.1
Menyediakan dan memelihara semua penerangan sementara dan tenaga listrik sementara yang diperlukan untuk konstruksi.
3.2
Menyediakan koneksi kesemua peralatan konstruksi yang memerlukan tenaga listrik.
3.3
Menyediakan dan memelihara tenaga listrik sementara untuk peralatan mekanik permanen memerlukan layanan tenaga listrik sampai tenaga listrik tetap dapat digunakan.
3.4
Menyediakan penerangan lapangan sementara untuk keamanan sesuai dengan arahan PPK/Konsultan.
3.5
Menyediakan grounding untuk semua perangkat sesuai standar yang berlaku.
3.6
Menyediakan semua item yang diperlukan untuk penerangan.
3.7
Menyediakan dan menjaga semua peralatan layanan sementara sampai kerja permanen terinstal dan diaktifkan.
3.8
Kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai akibat kelalaian di dalam penyediaan, penggunaan dan perawatan peralatan akibat dari tenaga listrik selama proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan dimulai kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap syarat dan ketentuan yang ada.
4.
Telepon Sementara
Kontraktor akan menyediakan layanan telepon sementara selama konstruksi untuk kelancaran komunikasi.
III - 11
5.
Petunjuk Panggilan Darurat
Kontraktor harus menyediakan daftar lokasi terdekat dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti polisi, rumah sakit atau pelayanan kesehatan di Direksi keet, untuk mengantisipasi apabila terjadi keadaan darurat.
3.7
PEMBERSIHAN LOKASI PEKERJAAN
1.
Selama proyek berlangsung, Kontraktor harus menjaga kebersihan dan mengatur lokasi bahan bangunan dan alat kerja serta daerah kerja sehingga kelancaran pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat karenanya.
2.
Pembersihan tumbuh-tumbuhan yang ada pada lokasi peruntukan kerja sesuai petunjuk Gambar Kerja dan Pengawas Lapangan.
3.
Sesudah proyek selesai dan sebelum melakukan penyerahan pekerjaan kepada pemilik proyek, kontraktor harus membersihkan seluruh daerah kerja dari segala macam peralatan tersebut, sisa-sisa bahan bangunan, bekas bongkaran dan bangunan – bangunan sementara, termasuk pengangkutnya tanpa tambahan biaya.
3.8
KESELAMATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
1.
Ruang Lingkup
III - 12
Bagian
ini
mengatur
mengenai
pelaksanaan
program
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan.
2.
Pedoman dan Standar
2.1
Undang – undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2.2
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep. 1135/MEN/1987 tentang bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2.3
Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Kep 245?MEN/1990 tentang Hari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional.
2.4
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3.
Keselamatan Kerja
3.1
Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, material dan peralatan teknis serta konstruksi.
3.2
Kontraktor wajib menjaga Keselamatan kerja di ruang kerja dengan melengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja seperti safety line, rambu-rambu, papan promosi keselamatan, dan lain-lain.
3.3
Kontraktor wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari segala kemungkinan yang terjadi dengan memenuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku (Jamsostek).
3.4
Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan, menurut syarat-syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam
III - 13
keadaan
siap
digunakan
dilapangan,
untuk
mengatasi
segala
kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan. 3.5
Setiap pekerja diwajibkan menggunakan sepatu pada waktu bekerja dan di lokasi harus disediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa safety belt, safety helmet, masker/kedok las terutama untuk dipakai pada pekerjaan pemasangan kuda-kuda baja dan pekerjaan yang beresiko tertimpa benda keras.
3.6
Kontraktor wajib menyediakan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja. Membuat tempat penginapan
di
lapangan
pekerjaan
untuk
para
pekerja
tidak
diperkenankan, kecuali atas ijin PPK. 3.7
Apabila terjadi kecelakaan, Kontraktor segera mungkin memberitahu kepada Konsultan dan mengambil tindakan yang baru untuk keselamatan korban-korban kecelakaan itu.
4.
Prosedur Operasi Standar (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
4.1
Kontraktor harus membuat SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
4.2
SOP diajukan kepada Konsultan untuk dievaluasi.
4.3
Kontraktor harus menyampaikan laporan pelaksanaan SOP kepada Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian, Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian, PPK dan Konsultan.
3.9
DAMPAK LINGKUNGAN
III - 14
1.
Pertimbangan Lingkungan
1.1
Kontraktor akan membangun fasilitas, sehingga tidak satupun pekerjaan mempunyai dampak merugikan pada lingkungan, komunitas serta fasilitas kereta api yang berdekatan.
1.2
Pertimbangan harus dilakukan sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada : 1).
Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk meminimalkan emisi polusi udara.
2.
2).
Pengendalian sulfur dioksida dan polutan udara lainnya.
3).
Pemisahan air limbah industry dan kota
4).
Reklamasi air limbah
5).
Pemulihan dan daur ulang bahan – bahan yang sesuai
6)
Pengendalian kebisingan kendaraan
7)
pengendalian kebisingan dari industry dan fasilitas komersial
8)
Batasan getaran
9)
Pelestarian tanah alam sedapat mungkin
10)
Pelestarian situs arkeologi
Perlindungan Lingkungan
2.1
Kontraktor harus menyadari dan mengikuti praktek-praktek perlindungan lingkungan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh otoritas dan instansi terkait yang relevan.
2.2
Lanau dan lumpur yang diklarifikasikan sebagai limbah bahan tidak boleh dibuang langsung ke perairan dekat pantai. Bahan ini akan dibuang di TPA yang disetujui.
III - 15
2.3
Limbah / sisa material dengan klasifikasi bahan kimia berbahaya atau tidak berbahaya akan dibuang dan/atau disimpan di TPA yang disetujui.
2.4
Tidak ada pembayaran terpisah akan dibuat untuk perlindungan lingkungan hidup tetapi semua biaya yang daripadanya akan dimasukan dalam harga kontrak dibayarkan item.
3.
Pengendalian Dampak Lingkungan
3.1
Kontraktor wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam usaha pelaksanaan pengendalian lingkungan.
3.2
3.10
Dampak lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain :
Banjir
Longsor
Debu
Suara
JAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU
1.
Ruang Lingkup
Bagian ini mencakup persyaratan untuk jaminan dan pengendalian mutu produk, hasil kerja dan penyiapan sertifikat pemenuhan persyaratan.
2.
Persyaratan Umum
2.1
Material dan peralatan yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hal ukuran, pembuatan, jenis dan kualitas
III - 16
yang ditentukan, kecuali secara spesifik ditentukan bebas dari persyaratan. 2.2
Konsultan dan PPK mempunyai hak untuk menolak material atau cara dan hasil kerja yang tidah sesuai dengan persyaratan, pada setiap saat.
2.3
Kontraktor harus membongkar pekerjaan yang tidak diterima atau ditolak oleh Konsultan dan PPK dan mengerjakan kembali sesuai persyaratan kontrak dan/atau petunjuk dari konsultan tanpa tambahan biaya.
2.4
Jika kontraktor menolak atau membongkar atau mengganti, PPK akan melakukan pembongkaran atas biaya dari kontraktor.
2.5
Pekerjaan yang dihasilkan harus sesuai dengan sasaran dan gambar desain yang telah ditetapkan.
3.11
SUBMITTAL
1.
Ruang Lingkup
Bagian ini mencakup persyaratan dan prosedur pengajuan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan, ijin pelaksanaan pekerjaan, material, sub kontraktor, gambar kerja (Shop Drawing), metode pelaksanaan pekerjaan, usulan review desain, perubahan pelaksanaan pekerjaan (variation order) dan gambar pelaksanaan hasil pekerjaan (as built drawing).
2.
Persyaratan Umum
2.1
Pengajuan submittal harus disertai surat penyampaian, yang berisi :
III - 17
1)
Nomor dan tanggal penyampaian / revisi penyampaian
2)
Nama proyek, paket dan bagian pekerjaan
3)
Nama kontraktor, sub kontraktor dan pemasok / supplier
4)
Indentifikasi dan spesifikasi produk dan material
5)
Hal – hal yang diperlukan untuk indentifikasi dan konfirmasi yang terkait pengajuan.
2.2
Dalam
setiap
pengajuan
submittal,
Kontraktor
dianggap
sudah
mempelajari, mengetahui dan memeriksa dokumen kontrak. 2.3
Pengajuan yang tidak disetujui akan diberikan catatan dan dikembalikan kepada Kontraktor, Kontraktor harus melakukan perbaikan dan diajukan kembali.
3.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
3.1
Kontraktor harus menyampaikan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang berisi antara lain uraian item pekerjaan, urutan dan keterkaitan antar bagian pekerjaan, bobot pekerjaan, bobot rencana mingguan dan bulanan serta mencantumkan grafik kurva-S.
3.2
Jadwal pelaksanaan yang telah disetujui akan dijadikan paduan dalam melakukan evaluasi secara periodik.
4.
Ijin Pelaksanaan Pekerjaan
4.1
Kontraktor harus mengajukan ijin pelaksanaan pekerjaan kepada Konsultan sesui format yang disediakan Konsultan.
4.2
Konsultan akan melakukan pengecekan
di lapangan
sesuai ijin
pelaksanaan yang diajukan.
III - 18
4.3
Pada pekerjaan yang bersifat khusus, Kontraktor harus mengajukan metode kerja dan mempresentasikan kepada PPK dan Konsultan.
5.
Material
5.1
Kontraktor harus menyampaikan contoh material/peralatan atau brosur material yang akan digunakan untuk pekerjaan sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dan mendapat persetujuan dari PPK.
5.2
Contoh material harus dalam ukuran dan kuantitas yang cukup untuk dilihat secara visual, termasuk data lokasi dan teknis produksi dari pemasok.
5.3
PPK
dapat meminta pengujian tambahan dan/atau pemeriksaan
laboratorium
atas
bahan,
material
dan/atau produk
oleh pihak
independen, bila diperlukan. 5.4
Kontraktor tidak boleh memesan bahan atau memulai pembuatan suatu produk sebelum pengajuan disetujui dan ditanda tangani oleh PPK dengan rekomendasi Konsultan.
6.
Sub Kontraktor
6.1
Perusahaan Sub Kontraktor harus disetujui oleh PPK
6.2
Kontraktor harus mengajukan usulan Sub Kontraktor kepada PPK.
6.3
PPK dibantu Konsultan mengadakan pemeriksaan terhadap kemampuan yang dimiliki Sub Kontraktor sesuai ketentuan dalam peraturan yang berlaku.
III - 19
6.4
Pengajuan usulan harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi cpmpany profil, daftar pengalaman, jenis pekerjaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk penilaian.
7.
Gambar Kerja (Shop Drawing)
7.1
Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor harus mengajukan Gambar Kerja (Shop Drawing).
7.2
Gambar Kerja (Shop Drawing) harus disetujui oleh Kontraktor, Konsultan dan PPK.
7.3
Pengajuan Gambar Kerja Harus mengacu kepada gambar rancangan (desain) dan spesifikasi teknis yang sudah disetujui oleh Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian.
7.4
Dalam melakukan pembuatan gambar kerja, Kontraktor harus melakukan penelitian terhadap gambar rancangan (desain) yang sudah ditetapkan. Apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dan gambar rancangan (desain) maka kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan / review desain.
7.5
Kontraktor dalam melakukan penelitian desain (spesifikasi teknis dan gambar rancangan) harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana.
7.6
Untuk mendapatkan hasil kerja yang Optimal, Kontraktor diminta selalu berkoordinasi dengan Konsultan dan pihak terkait.
7.7
Perhitungan volume untuk semua item pekerjaan mengacu kepada shop drawing yang telah disetujui.
7.8
Gambar Kerja dibuat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy (dalam bentuk CAD dan PDF File).
III - 20
8.
Metoda Pelaksanaan Pekerjaan
Kontraktor harus mengajukan metode kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 8.1
Lokasi dan aksesibilitas tempat berlangsungnya pekerjaan.
8.2
Gambar kerja dan persyaratan teknis serta alokasi waktu untuk pekerjaan yang bersangkutan.
8.3
Jumlah dan kapasitas sumberdaya yang diperlukan untuk pekerjaan yang bersangkutan.
8.4
Uraian detail aktifitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kepada kondisi yang ada selama pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk gambar skematik, bagan alir bagian pekerjaan lain dengan menggunakan software seperti Microsoft project, Primavera dan lain – lain.
8.5
Uarian dan perhitungan struktur pengaman sementara yang diperlukan.
8.6
Aspek lingkungan dan social disekitar lokasi kerja.
8.7
Pengamanan utilitas dan/atau infrastruktur yang ada disekitar, baik dibawah atau diatas lokasi kerja.
8.8
9.
Pengamanan Operasi KA.
Usulan Perubahan Desain (Review Desain)
Perubahan gambar rancangan (desain) dan spesifikasi teknis harus mendapat persetujuan Konsultan dan PPK untuk perubahan kecil (minor), Jika perubahan yang harus dilakukan besar (major) maka harus mendapat persetujuan Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian.
III - 21
10.
Perubahan Pekerjaan (Variation Order)
10.1 Jika ada perubahan Pekerjaan Kontraktor harus mengajukan secara tertulis. 10.2 Pengajuan dilengkapi dengan gambar awal dan gambar perubahan secara detail. 10.3 Jika ada perubahan biaya dan waktu pelaksanaan yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut, maka perlu dibahas lebih lanjut dengan PPK untuk memperoleh persetujuan dengan rekomendasi Konsultan.
11.
Gambar Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (As Built Drawing)
11.1 Kontraktor
harus
menyampaikan
gambar
“as- built”
pada
akhir
pelaksanaan konstruksi untuk mendapat persetujuan dari konsultan dan PPK. 11.2 As Built Drawing di sampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah serah terima akhir. 11.3 Kontraktor harus menyampaikan gambar “as built drawing” yang telah disetujui sebanyak : 1)
1 (satu) set asli
2)
5 (lima) set copy dijilid
3)
Rekaman soft copy dalam CD atau jenis lainnya dalam bentuk CAD dan PDF file.
3.12
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
III - 22
1.
Ketentuan Umum
1.1
Pengujian sample di laboratorium harus dilakukan di laboratorium independent yang telah disetujui oleh PPK/Konsultan.
1.2
Kontraktor harus melakukan pengujian yang diperlukan untuk menjamin kualitas yang ditetapkan sesuai arahan Konsultan / PPK.
1.3
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Kontraktor.
2.
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian
2.1
Kontraktor wajib memfasilitasi Konsultan dan PPK dalam pelaksanaan pengujian.
2.2
Konsultan dan PPK dapat meminta tambahan pengujian jika perlu
2.3
Hasil pemeriksaan dan pengujian harus didokumentasi
2.4
Kontraktor harus menyiapkan personil untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan pengujian
2.5
3.13
Kontraktor harus menyiapkan alat uji yang diperlukan.
RAPAT PROYEK
1.
Ruang Lingkup
Bagian ini mencakup persyaratan untuk pertemuan pra-konstruksi, koordinasi rutin pertemuan dan kemajuan dan distribusi menit dan informasi terkait.
2.
Persyaratan Umum
III - 23
2.1
Konsultan harus mengadakan rapat Pra-Konstruksi, Rapat Berkala, dan Rapat khusus selama pelaksanaan pekerjaan.
2.2
Perwakilan kontraktor, subkontraktor dan pemasok harus menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Konsultan dan PPK.
2.3
Konsultan adalah pemimpin rapat dan membuat risalah rapat untuk semua proses yang dijalankan.
2.4
3.
Hasil rapat harus didistribusikan kepada seluruh stakeholder.
Rapat Pra-Konstruksi Dengan Agenda
Dalam rapat pra-konstruksi dibahas hal-hal sekurang – kurangnya : 3.1
Organisasi Kerja
3.2
Program Kerja
3.3
Jadwal Pelaksanaan
3.4
Program Mutu
3.5
Prosedur pelaksanaan pekerjaan seperti pengajuan submittal, rencana perubahan ruang lingkup, dan lain-lain.
4.
3.6
Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
3.7
Pelaksanaan Program pengendalian Dampak Lingkungan
3.8
Rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
Rapat Kemajuan Pekerjaan
4.1
Jadwal rutin, dan pertemuan untuk kemajuan pekerjaan.
4.2
Agenda rapat : 1)
Review dan persetujuan risalah rapat sebelumnya.
2)
Observasi lapangan, kendala selama pekerjaan.
III - 24
3)
Masalah yang menghambat kemajuan pekerjaan
4)
Pninjauan ke pabrik dan jadwal pengiriman.
5)
Tindakan
korektif
dan
prosedur
yang
diperlukan
untuk
mempertahankan target yang ditetapkan.
3.14
6)
Jadwal pekerjaan yang akan dating
7)
Jadwal shop drawing dan tanggal persetujuan
8)
Proposal perubahan untuk penyelesaian pekerjaan
9)
Dan lain – lain yang diperlukan.
PELAPORAN
1.
Laporan Harian
Kontraktor harus membuat laporan Harian yang menggambarkan peristiwa – peristiwa penting yang berkaitan dengan pekerjaan, jam kerja, jumlah buruh yang diperkerjakan, waktu operasi peralatan, jam lembur, keterlambatan beserta penyebabnya, kondisi mateorologi, bahan atau peralatan, kemajuan yang dibuat dan petunjuk, pemberitahuan dan rekomendasi yang dibuat oleh Konsultan Pengawas. Laporan Harian harus diajukan dan distujui oleh Konsultan Pengawas.
2.
Laporan Mingguan
Kontraktor harus menyampaikan laporan Mingguan kepada Konsultan pada hari Selasa setiap minggu. Laporan Mingguan ini menggambarkan peristiwa – peristiwa berkaitan dengan keterlambatan beserta penyebabnya, kemajuan kerja
III - 25
yang dibuat, jadwal/target satu minggu ke depan beserta perencanaan sumber daya yang akan digunakan (tenaga, material dan peralatan ).
3.
Laporan Bulanan
3.1
Kontraktor harus memberikan Laporan Kemajuan Bulanan kepada Konsultan paling lambat tanggal 2 setiap bulannya. Laporan bulanan ini menggambarkan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keterlambatan beserta penyebabnya, kemajuan kerja yang dibuat, kondisi mateorologi, jadwal/target satu bulan ke depan beserta perencanaan sumber daya yang akan digunakan (tenaga, material dan peralatan).
3.2
Kontraktor harus menyampaikan Laporan Kemajuan Bulanan yang sudah disetujui oleh Konsultan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya kepada PPK.
3.15
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
1.
Persiapan Serah Terima hasil Pekerjaan
Kontraktor harus melakukan persiapan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, antara lain : 1.1
Melakukan pembersihan lapangan.
1.2
Melakukan pemeriksaan akhir kondisi hasil pelaksanaan pekerjaan.
1.3
Menyiapkan personil untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
1.4
Menyiapkan
peralatan
yang diperlukan untuk
pemeriksaan dan
pengujian. 1.5
Menyiapkan alat uji yang diperlukan untuk pemeriksaan dan pengujian.
III - 26
1.6
Menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses serah terima hasil pekerjaan.
2
Ketentuan Pelaksanaan serah Terima Hasil Pekerjaan Ketentuan pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut : 2.1
Menyampaikan surat permohonan kepada PPK untuk pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan.
2.2
Menyerahkan garansi pabrikan
2.3
Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian hasil pelaksanaan pekerjaan dengan konsultan dan tim PPK.
2.4
Menyampaikan pedoman pemeliharaan (maintenance manual)
2.5
Menyerahkan pekerjaan terakhir hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh pekerjaan telah dapat berfungsi secara baik dan dapat diterima oleh PPK.
3.16
MASA PEMELIHARAAN
1.
Ruang Lingkup
Masa pemeliharaan adalah masa tanggung jawab perbaikan atas cacat atau rusak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam periode pemeliharaan yang telah ditetapkan.
2.
Masa Pemeliharaan
III - 27
2.1
Masa pemeliharaan adalah sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak mulai dari tanggal Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan (ST 1)/ PHO.
2.2
Sebelum akhir masa pemeliharaan berakhir Kontraktor harus mengajukan surat permohonan pemeriksaan lapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
2.3
Setelah dilakukan evaluasi dan disimpulkan bahwa hasil pekerjaan dalam kondisi baik maka PPK akan mengeluarkan Sertifikat Serah Terima Kedua (ST 2)/ FHO.
3.
Ketentuan Pelaksanaan Pemeliharaan
3.1
Kontraktor harus melakukan pemeriksaan secara ruin untuk menjaga kondisi hasil pekerjaan tetap baik selama masa pemeliharaan.
3.2
Kontraktor harus membuat laporan bulanan hasil pemeriksaan rutin selama masa pemeliharaan.
3.3
Setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam rangka perbaikan hasil pekerjaan harus harus diinformasikan diinformasikan kepada PPK.
3.4
Kontraktor harus memperbaiki hasil pekerjaan yang mengalami cacat atau rusak selama masa pemeliharaan.
3.5
Biaya timbul akibat pelaksanaan perbaikan menjadi tanggung jawab kontraktor.
III - 28
B.
PEKERJAAN SIPIL
3.17
PEKERJAAN PEMBONGKARAN PEMBONGK ARAN
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pembuangan material yang tidak diperkenankan di lokasi seperti pasangan batu dari bangunan, pagar, struktur atau bangunan lainnya. Pekerjaan ini juga mencakup pemindahan material tertentu karena masih digunakan atau memerlukan proses untuk penghapusan. penghapusan. 2.
Pedoman Standar
Tidak ada 3.
Jaminan dan Pengendalian Mutu
Sesuai dengan ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” 4.
Submital
III - 29
Sesuai dalam ketentuan dalam “Submital” 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material
Tidak ada 5.2
Peralatan
Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan minimal : 1) 5.3
Jack Hammer atau palu mekanis
Pelaksanaan
1)
Seluruh jenis material yang masih dapat dipergunakan dipergunakan harus dicatat, disimpan dan dijaga di tempat yang telah ditentukan oleh konsultan. Sedangkan material yang tidak dapat digunakan harus dibuang keluar lokasi pekerjaan.
2)
Sebelum memulai setiap penggalian penggalia n atau pembongkaran pekerjaan, Kontraktor harus melakukan survey pekerjaan yang ada dan memeriksa gambar Spesifikasi untuk menentukan sejauhmana pekerjaan tersebut tersebut dilakukan. dilakukan.
3)
Kontraktor Kontrakt or harus melaksanakan pekerjaan pembongkaran sesuai ruang yang ditentukan sebagai lokasi kerja, seperti terlihat dalam gambar atau arahan Konsultan.
4)
Struktur drainase yang digunakan tidak boleh dipindahkan sebelum mendapat ijin dari konsultan.
5)
Kontraktor harus melakukan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dan selama melaksanakan pembongkaran.
III - 30
6)
Semua material yang dapat dipakai lagi harus dipindahkan dipindah kan tanpa kerusakan, dalam bentuk potongan-potongan atau serpihan yang diangkut dan harus disimpan oleh Kontraktor pada tempat yang ditentukan. Tempat penyimpanan harus aman dan tidak boleh mengganggu pelaksanaan pelaksanaan konstruksi atau perjalanan KA.
7).
Kontraktor Kontrakt or harus mengamankan dan merapihkan lokasi bekas bongkaran struktur agar tidak membahayakan membahayakan lingkungan sesuai arahan Konsultan.
8)
Setiap kerusakan yang timbul akibat pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pembongkaran pembongkaran harus diperbaiki atau diganti tanpa biaya tambahan kepada PPK.
9)
Debu/Kotoran/polusi Debu/Kotoran/polusi akibat pembongkaran pembongkaran dan atau pemberihan tidak boleh mengganggu mengganggu lingkungan sekitar.
10)
Kontraktor harus melakukan antisipasi terkait proses pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan
yang
dapat
menghasilkan menghasilkan
kerusakan/gangguan kerusakan/gangguan
lingkungan.
3.18
PEMBERSIHAN LAHAN
1.
Ruang Lingkup
Pembersihan lahan adalah pekerjaan pembersihan lahan dari semua pohon pohon, sisa-sisa bangunan, vegetasi, sampah, material-material material-material yang tidak diinginkan termasuk pembuangan tunggul, akar-akaran dan material-material buangan yang dihasilkan dari pengupasan baik di daerah timbunan maupun
III - 31
galian termasuk pengupasan humus, Semua material hasil pembersihan lahan haurs dibuang ke lokasi yang ditunjuk oleh Konsultan. 2.
Pedoman Standar
Tidak ada 3.
Jaminan dan Pengendalian Mutu
Sesuai dengan ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” 4.
Submital
Sesuai dalam ketentuan dalam “Submital” 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material
Tidak ada 5.2
Peralatan
Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan ini minimal : 1).
Buldozer/Motor Grader/Ecavator
Peralatan selain diatas dapat digunakan namun sebelumnya harus diajukan dan mendapat persetujuan dari konsultan.
5.3
Pelaksanaan
1)
Melakukan survey batas wilayah yang akan dikerjakan dan benda yang akan dibersihkan seperti pohon, semak, tanaman dan lainlain.
2)
Menjaga
benda-benda
yang
menghalangi
konstruksi
harus
konstruksi
harus
dibersihkan/dibuang. 3)
Semua
benda-benda
yang
menghalangi
dibersihkan/dibuang.
III - 32
4)
Pengupasan tanah dilakukan dengan kedalaman maksimum 50 cm dari permukaan tanah asli.
5)
Hasil survey rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan pengukuran setelah kegiatan dilaksanakan harus disetujui oleh Konsultan.
3.19
GALIAN UNTUK BANGUNAN STRUKTUR
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan penggalian sesuai dengan gambar kerja, pengangkutan material dari lokasi galian ke lokasi pembuangan yang ditunjuk, pembuatan konstruksi pengaman jika diperlukan, dan pembuatan fasilitas lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini. 2.
Pedoman Standar
1)
Peraturan yang berlaku di Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan No.28 Tahun 2011 Persyaratan Teknik Jalur Kereta Api.
3.
Peraturan Dinas No. 10 Perumka.
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai dengan ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini. 4.
Submittal
Sesuai dalam ketentuan dalam “Submital” 5.
Persyaratan Teknis
III - 33
5.1
Material
Dalam pekerjaan ini tidak diperlukan material kecuali jika terjadi kelebihan penggalian, maka material yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pekerjaan timbunan atau disetujui oleh Konsultan. 5.2
Peralatan
Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini minimal : 1)
Excavator/Backhoe
2)
Alat pemecah batu (jack hammer, palu dan lain-lain)
Peralatan lain diatas dapat digunakan namun sebelumnya harus diajukan dan mendapat persetujuan dari Konsultan.
5.3
Pelaksanaan 1)
Survei Lapangan
Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila
terjadi
perbedaan
gambar
dengan
lapangan
atau
diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada Konsultan. 2)
Stabilitas Lereng
a.
Kontraktor harus menjamin kestabilan lereng batuan, selama periode pelaksanaan. Jika diperlukan Kontraktor harus membuat pengamanan sementara.
b.
Konstruksi pengamanan sementara dan metode kerja harus diajukan kepada Konsultan untuk mendapat persetujuan.
3)
Kelebihan Penggalian
III - 34
Kelebihan penggalian harus ditimbun kembali oleh Kontraktor dengan material yang disetujui oleh Konsultan. Biaya yang terjadi akibat
pelaksanaan
pekerjaan
penimbunan
kembali
akibat
kelebihan penggalian menjadi tanggung jawab kontraktor. 4).
Pembersihan Lokasi
Semua material seperti batu bata, batu, sisa beton atau pasangan batu, barang yang dapat merusak struktur, sampah, barang-barang buangan, atau pecahan bekas jalan aspal yang menjadi penghalang pelaksanaan pekerjaan harus dibuang ke tempat yang disetujui oleh Konsultan. 5)
Aliran Air
a.
Kontraktor harus membuang drainase atau memindahkan aliran air yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemompaan air dari lokasi galian.
b.
Kontraktor harus memperhitungkan kondisi volume aliran air yang akan terjadi seperti pada saat hujan.
c.
Kontraktor harus mengantisipasi banjir ke wilayah sekitar akibat dari pelaksanaan pekerjaan.
d.
Kontraktor harus menjamin kelancaran aliran air dengan melakukan pemeliharaan dan pembersihan saluran air yang melewati lokasi pekerjaan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
6)
Material Hasil Galian
a.
Semua material galian prinsipnya harus dibuang.
III - 35
b.
Jika material galian dinilai dapat digunakan, maka material tersebut harus diuji terlebih dahulu.
c.
Penggunaan
kembali
material
galian
harus
mendapat
persetujuan Konsultan. 7)
Lokasi Pembuangan
a.
Kontraktor mengajukan usulan lokasi pembuangan kepada Konsultan untuk mendapat persetujuan yang dilengkapi ijin pembuangan dari pemilik.
b.
Lokasi pembuangan mengacu kepada ketentuan mengenai lingkungan.
3.20
TIMBUNAN DENGAN MATERIAL TANAH PILIHAN
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan material tanah pilihan, angkutan tanah ke lokasi, penghamparan dan pemadatan tanah untuk pembuatan timbunan tanah atau penimbunan kembali kelebihan galian sesuai gambar yang telah disetujui. 2.
Pedoman dan Standar
2.1
Peraturan di Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan No.28 Tahun 2011 Persyaratan Teknik Jalur Kereta Api.
2.2
ASTM Standar
ASTM C 136
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Agregates
III - 36
ASTM C 142
Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Agregates
ASTM C 235
Method of Test for Scratch Hardness of Coarse Agregate Particles
ASTM D 421
Standard Particles for Dry Preparation of Soil Samples
for
Particle-Size
Analysis
and
Determination of Soil Constants
ASTM D 422
Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
ASTM D 698
Test
Method
for
Laboratory
Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort ( 12 400 ft-lb/lt3 (600 kN-m/m3))
ASTM D 854
Standard Test Methods for Spesific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer
ASTM D 1196
Standard Test Method fo Nonrepetitive, Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for use in Evaluation and Design of Airport and Higway Pavements
ASTM D 1556
Standard Test Method for Density and unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method
ASTM D 1883
Standard Test Method for CBR (California Bearing
Ratio)
of
Water
(Moisture)
of
laboratory-Compected Soils
III - 37
ASTM D 2216
Standard
Test
Method
for
laboratory
Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D 2937
Density of Soil in Place by the Drive Cylinder Method
ASTM D 4318
Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils
ASTM D 4429
Standard Test method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils in Place.
ASTM D 7380
Standard Test Method for Soil Compaction Determination at Shallow Depths Using 5-lb (2,3 kg) Dynamic Cone Penetrometer.
3.
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini. 4.
Submittal
Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini. 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material 1).
Karakteristik Material Tanah
a.
Material tanah pilihan tidak boleh mengandung bahan – bahan berbahaya, sampah, kotoran – kotoran dan material asing.
III - 38
b.
Material yang diklasifikasikan oleh Unifield Classification System sebagai OL, OH, atau Pt tidak boleh digunakan sebagai material pilihan.
c.
Material pilihan harus memiliki batas cair maksimal 80% dan batas plastis maksimum 50% dengan indeks plastisitas (plasticity index) tidak lebih dari 30% sesuai ASTM D 4318.
d.
Nilai CBR laboratorium material timbunan (ASTM D 1883) tidak kurang dari 6% pada contoh tanah terendam (soaked) yang dipadatkan hingga 95% dari kepadatan kering maksimum sesuai ASTM D 698.
e.
Material tanah pilihan (borrow material) untuk timbunan tidak boleh mengandung Montmorillonite, Konsultan berhak untuk melakukan uji analisis mineral.
f.
Pengambilan contoh material tanah pilihan (borrow material) dilakukan
oleh
Konsultan
dan
unsure-unsur
Ditjen
Perkeretaapian untuk diuji dilaboratorium dalam rangka persetujuan
untuk
dapat
digunakan
sebagai
material
timbunan. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengambilan contoh material menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor juga menyiapkan tenaga kerja dan alat yang diperlukan dalam rangka melakukan penyelidikan dan pengambilan contoh. Rencana
waktu
pelaksanaan
pengambilan
contoh
dan
pengujian harus diajukan sebelumnya kepada Konsultan.
III - 39
g.
Hanya material yang disetujui oleh Konsultan yang dapat digunakan sebagai material timbunan. Jika material yang dikirim ke lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah disetujui, Konsultan dapat menolak material tersebut dan Kontraktor wajib membuangnya/membersihkan dari lokasi pekerjaan atas biaya sendiri.
h.
Pengambilan contoh material tanah pilihan (borrow pit) tidak boleh digali sebelum disetujui oleh Konsultan.
i.
Borrow pit harus dalam kondisi kering pada saat dilakukan pengambilan material. Pada saat pengambilan harus selalu memperhatikan stabilitas tanah untuk mencegah longsor akibat penggalian dan ketentuan mengenai lingkungan serta keselamatan kerja.
5.2
Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
5.3
1).
Vibro roller/sheep foot roller
2).
Buldozer/Motor Grader
3).
Excavator
4).
Truck tangki air
Pelaksanaan 1)
Survei Lapangan
Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila
terjadi
perbedaan
gambar
dengan
lapangan
atau
diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada Konsultan.
III - 40
2)
Pelaksanaan Penimbunan
a.
Tanah dasar / asli harus mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul beban dan tidak akan menyebabkan timbulnya penurunan yang berlebihan. Sesudah dilakukan pengupasan tanah asli, sebelum dilakukan penghamparan
tanah
timbunan,
Kontraktor
harus
memastikan tanah dasar timbunan memiliki nilai kepadatan setara dengan CBR 6 % menggunakan uji DCP (Dynamic Cone Penetrometer) ASTM D 6951 atau alat lain yang setara. b.
Jika tanah dasar / asli memiliki nilai kepadatan setara dengan CBR kurang dari 6 % menggunakan uji DCP atau alat lain yang setara, maka harus dilaksanakan pekerjaan perbaikan tanah dasar ASTM D 6951.
c.
Metode perbaikan tanah dasar harus diusulkan dan disetujui oleh Konsultan dan PPK.
d.
Setelah dipastikan kondisi tanah dasar baik sesuai kaidah – kaidah rekayasa teknik sipil, pekerjaan timbunan dapat dilaksanakan.
e.
Pemadatan harus dilakukan secara merata diseluruh lebar timbunan untuk mendapatkan hasil pemadatan yang merata.
f.
Bongkahan tanah yang berukuran lebih dari 20 cm harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum pemadatan.
g.
Pada lokasi timbunan dilereng, permukaan lereng dibuat bertangga dengan tinggi maksimum 30 cm.
III - 41
h.
Pemadatan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan hamparan masing-masing lapisan tidak boleh lebih dari 30 cm
sebelum
pemadatan
dan
setiap
lapis
dilakukan
pengukuran elevasi. i.
Uji coba pemadatan (trial embankment) terhadap material timbunan harus dilakukan pada saat awal untuk mengetahui ketebalan lapisan dan jumlah minimum lintasan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang disyaratkan dengan panjang lintasan 50 m. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) test kepadatan (density test) harus dilakukan untuk meyakinkan hasil test ini.
j.
Uji coba pemadatan (trial embankment) harus dilakukan kembali jika terjadi perubahan terhadap material timbunan dan alat yang digunakan.
k.
Pemadatan harus dilakukan untuk mendapatkan kepadatan kering (dry density) minimal 95% dari maksimum Kepadatan Kering yang didapat dari hasil pengujian ASTM D 698.
l.
Material yang disetujui sebagai material timbunan harus memiliki kadar air mendekati kadar air optimum pemdatan. Kontraktor
harus
menambahkan
air
kepada
material
timbunan untuk mendapatkan kadar air material timbunan yang cukup untuk pemadatan. Jika kadar air material timbunan dirasa melebihi kadar air optimum, maka kontraktor harus menunggu hingga kadar air mendekati optimum.
III - 42
m.
3).
Material timbunan harus dilindungi untuk menjaga kadar air.
Pengujian Hasil Pemadatan
a.
Pengujian terhadap hasil
pemadatan
per lapis
dapat
menggunakan metode sesuai ASTM D 1556 Standard Test method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method atau ASTM D 7380 Standard Test Method for Soil Compectioan Determination at Shallow Depth Using 5-lb (2,3 kg) Dynamic Cone Penetrometer atau ASTM D 4429 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils in Place kecuali lapis terakhir. b.
Hasil pengujian di atas harus dipadatkan minimum hingga 95% dari kepadatan kering maksimum sesuai ASMT D 698 atau minimum setara nilai CBR sebesar 6% dari contoh material terendam kecuali lapis terakhir.
c.
Pengujian hasil pemadatan lapis terakhir dengan ketebalan 30 cm (subgrade) dilakukan sesuai dengan ASTM D 1196 Standard Test Method for Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pevement dengan nilai minimum yang harus dipenuhi sebesar 110 MN/m3 (11 kg/cm3).
d.
Pengujian hasil pemadatan harus dilakukan setiap 500 m2 untuk setiap lapisan tanah yang dipadatkan.
III - 43
3.21
TIMBUNAN PADA BANGUNAN STRUKTUR
1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan penghamparan dan pemadatan material pilihan pada bangunan struktur 2.
Pedoman dan Standar
2.1
Peraturan Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan No.28 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
2.2
ASTM Standard
ASTM D 136
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM D 142
Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates
ASTM D 235
Method of test for Scratch Hardness of Coarse Aggregate Particles
ASTM D 698
Test
Method
for
Laboratory
Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort ( 12 400 ft-lb/lt3 (600 kN-m/m3))
ASTM D 1196
Standard Test Method fo Nonrepetitive, Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for use in Evaluation and Design of Airport and Higway Pavements
ASTM D 4318
Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils
III - 44
3.
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini. 4.
Submittal
Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini. 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material 1).
Karakteristik Material Berbutir
a.
Batu kali atau batu gunung berkualitas baik, kers, tidak poros dan tidak boleh berukuran lebih dari 25 cm.
b.
Berbentuk pecah/bulat, pasir, atau kombinasinya.
c.
Material berbutir tidak boleh mengandung lumpur dan bahan organic sebagai berikut :
d.
2)
Lumpur (ASTM C 235)
>5%
Bahan Organik (ASTM C 142)
>5%
Gradasi material berbutir (ASTM C 136)
Ukuran maksimum
40 mm
Material lolos saringan 4,75 mm
25% - 90%
Material lolos saringan 0,075 mm
0% - 10%
Karakteristik Material Tanah
Pekerjaan Timbunan yang diperlukan dengan menggunakan material tanah pilihan dilaksanakan ssuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam pekerjaan “Timbunan Dengan Material Tanah Pilihan”
III - 45
5.2
Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1)
Vibro roller
2)
Stamper
Peralatan selain di atas dapat digunakan namun sebelumnya harus diajukan dan mendapat persetujuan dari Konsultan.
5.3
Pelaksanaan 1)
Survei Lapangan
Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila
terjadi
perbedaan
gambar
dengan
lapangan
atau
diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada Konsultan. 2)
Pelaksanaan Penimbunan
a.
Pekerjaan Timbunan yang diperlukan dengan menggunakan material tanah pilihan dilaksanakan ssuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam pekerjaan “Timbunan Dengan Material Tanah Pilihan”
b.
Pekerjaan timbunan yang menggunakan tanah berbutir dilakukan sesuai dengan ketentuan dibawah ini :
Pemadatan harus dilakukan secara merata diseluruh lebar timbunan dengan ketebalan tidak lebih dari 15 cm setiap lapisan.
Pada lokasi timbunan di lereng, permukaan lereng dibuat bertangga dengan tinggi maksimum 15 cm.
III - 46
Pemadatan
harus
dilakukan
untuk
mendapatkan
Kepadatan kering (Dry Density) 100 % dari kepadatan kering maksimum yang didapat dari hasil pengujian ASTM D 698.
Peraltan pemadatan yang digunakan tidak boleh menyebabkan kerusakan atau pergeseran struktur.
Pekerjaan timbunan di belakang/di atas struktur beton tidak boleh dilaksanakan sebelum usia beton mencapai kekuatan
tekannya
(compressive
strength)
atau
sebelum 28 hari, kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu. 3)
Pengujian Hasil Pemadatan
Pengujian
hasil
pemadatan
pekerjaan
timbunan
dengan
menggunakan material berbutir adalah sebagai berikut : a.
Sebelum
pelaksanaan
pekerjaan,
material
yang
akan
digunakan sebagai material timbunan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan metoda uji sesuai dengan ASTM
D
698
dengan
kepadatan
kering
maksimum
(Maximum Dry Density) sebesar 100%. b.
Pengujian hasil pemadatan lapisan terakhir dengan ketebalan 30 cm (subgrade) dilakukan sesuai dengan ASTM D 1196 Standard Test Method for nenrepetitive Static Plate Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pevement
III - 47
dengan nilai minimum yang harus dipenuhi sebesar 110 MN/m3.
3.22
DINDING PENAHAN TANAH DENGAN PASANGAN BATU KALI
1.
Ruang Lingkup
1)
Bagian ini mencakup penyediaan bahan dan pelaksanaan konstruksi perlindungan talud tubuh jalan pada pangkal / abutment jembatan pada lokasi, batas dan ukuran seperti ditunjuk dalam gambar.
2)
Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
2.
Pedoman dan Standar
1)
Standar Industri Indonesia (SII)
2)
Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI – 1982)
3)
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
4) 3.
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini. 4.
Submittal
Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini. 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material 1).
Batu belah
III - 48
Batu harus menyerupai kubus, keras dan kuat dengan ukuran antara 15 sampai 30 cm, atau ukuran lain yang disetujui oleh Konsultan. Batu harus relative rata dan bersudut. Permukaan dasar tidak kurang dari 1/16 dari permukaan depan dan lebar terkecil dari permukaan dasar harus lebih dari 1/10 dari panjang terbesar. 2).
Pipa Drainase
Pipa untuk drainase adalah pipa PVC kelas D dengan diameter 2”. 3).
Mortar / Adukan
Campuran mortar : 1 semen : 4 pasir, Persyaratan material semen dan pasir sesuai pada “Bagaian Beton”.
5.2
Pelaksanaan 1)
Survei lapangan
Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila
terjadi
perbedaan
gambar
dengan
lapangan
atau
diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada Konsultan. 2)
Pembuatan Dinding Penahan tanah Dari Pasangan batu
a.
Setelah elevasi dasar tercapai, dilakukan penghamparan pasir urug dan dipadatkan untuk mendapatkan daya dukung yang seragam.
b.
Batu harus dalam kondisi bersih sebelum dipasang. Alas mortar harus dihampar disisi batu yang berdekatan sebelum pemasangan batu berikutnya.
III - 49
c.
Ketebalan mortar minimum harus mencukupinsehingga tidak terjadi kontak langsung antara batuan. Batu harus ditekan pada tempatnya dan batu yang mempunyai muka berbeda lebih dari 20 mm dari muka pasangan atau lebih dari 30 mm dari muka batu yang berdekatan harus segera diperbaiki dengan menggeser dan memasang kembali.
d.
pada
dinding
pasangan
batu
harus
dibuat
saluran
pembuangan air (weepholes) pada setiap 1 m persegi dan terbuat dari pipa PVC dengan diameter minimal 2 “. Pada sisi dalam weepholes dibungkus dengan potongan geotekstile atau injuk untuk menghindari masuknya tanah/pasir kedalam pipa yang mengakibatkan penyumbatan. e.
Dinding bagian atas dibuat kepalaan dan diratakan halus dengan mortar.
f.
Pasangan batu harus terlindungi dari matahari dan harus dipertahankan basah selama minimal 3 hari setelah selesai dibuat.
3)
Pembuatan Siaran Pasangan Batu
a.
Siar pada permukaan dinding harus dibuat timbul.
b.
Siar dibuat mengikuti alur nut antara batu yang dipasang.
c.
Lebar siar minimum 20 mm
d.
Tebal siar antara 15-20 mm dibentuk seragam prismatic.
e.
Siar dibuat dengan campuran 1 : 4 (semen : pasir).
III - 50
3.23
DINDING PENAHAN TANAH DENGAN BETON BERTULANG
1.
Ruang Lingkup
1)
Bagian ini mencakup penyediaan bahan dan pelaksanaan konstruksi perlindungan talud tubuh jalan pada pangkal / abutment jembatan pada lokasi, batas dan ukuran seperti ditunjuk dalam gambar.
2)
Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
2.
Pedoman dan Standar
1)
Standar Industri Indonesia (SII)
2)
Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI – 1982)
3)
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
4) 3.
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini. 4.
Submittal
Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini. 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material 1).
Beton
III - 51
Sebelum penempatan beton, pasir urug hrus dipasang dan dipadatkan dengan peralatan untuk mendapatkan daya dukung yang seragam pada pondasi beton. Pondasi beton harus dibuat dalam bentuk dan ukuran seperti tercantum dalam gambar, Pekerjaan beon harus sesui pesyaratan pada “bagian beton”. 2).
Pipa Drainase
Pipa untuk drainase adalah pipa PVC kelas D dengan diameter 2”.
3)
Baja Tulangan
Baja penahan untuk dinding penahan tanah menggunakan D ≥ 13 baja U-39 dan D ≤ 13 baja U-24. Persyaratan baja tulangan sesuai pada “Bagian Beton”.
5.2
Pelaksanaan 1)
Survei lapangan
Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila
terjadi
perbedaan
gambar
dengan
lapangan
atau
diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada Konsultan. 2)
Pembuatan Dinding Penahan Tanah Dari Beton Bertulang
a.
Dinding penahan pasangan beton bertulang harus dipasang pada permukaan yang telah disiapkan sebelum pada batas dan dengan kemiringan yang sesuai gambar.
III - 52
b.
Penggalian tanah dasar yang akan digunakan untuk pondasi beton untuk dinding penahan tanah harus dilakukan sesuai dengan potongan melintang, kemiringan dan batas yang tercantum dalam gambar.
c.
Pada
dinding
beton
bertulang
harus
dibuat
saluran
pembuangan air (weephole), pada setiap 1 m2 dan terbuat dari pipa PVC dengan diameter 2”. Pada sisi dalam weephole dibungkus
dengan
potongan
geotekstile/injuk
untuk
menghindari masuknya tanah/pasir kedalam pipa yang mengakibatkan penyumbatan.
3)
Pemasangan Lubang Sulingan dan Dilatasi
a.
Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu ke sumbu lainnya dan harus berdiameter minimal 50 mm.
b.
Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka dilatasi harus dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m, Dilatasi harus 30 mm lebarnya dan harus diteruskan sampai keseluruhan tinggi dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.
c.
Timbunan dibelakang dilatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir kasar dengan gradasi menerus yang dipilih
III - 53
sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut jika melewatinya, juga bahan drainase porous tidak hanyut melewati sambungan.
3.24
PASANGAN BATU 1.
Ruang Lingkup
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pasangan batu kali untuk saluran. 2.
Pedoman dan Standar
1)
Standar Industri Indonesia (SII)
2)
Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI – 1982)
3)
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
4) 3.
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini. 4.
Submittal
Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini. 5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material 1).
Material Batu
a.
Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet. Bila perlu, batu harus dibentuk untuk menghilangkan bagian yang tipis atau lemah.
III - 54
b.
Batu harus rata, lancip atau lonjong bentuknya dan dapat ditempatkan saling mengisi bila dipasang bersama-sama.
c.
2).
Batu berpori digunakan untuk bagian dilatasi.
Adukan
a.
Mortar atau adukan untuk pasangan batu kali harus terdiri dari campuran 1 bagian Portland cement dan 4 bagian pasir berdasarkan perbandingan berat.
b.
Bahan untuk membentuk landasan, lubang sulingan atau kantung penyaring untuk pekerjaan pasangan batu harus memenuhi kebutuhan.
5.2
Pelaksanaan 1)
Survei lapangan
Kontraktor melakukan survey sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila
terjadi
perbedaan
gambar
dengan
lapangan
atau
diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada Konsultan. 2)
Pekerjaan Galian
a.
galian harus dibuat lurus, sesuai dengan potongan melintang yang terdapat pada gambar kerja.
b.
Setelah galian tanah sudah mencapai level yang disetujui, kemudian dipadatkan dengan alat pemadat stamper.
3)
Pemasangan Batu
III - 55
a.
Pada lapisan pertama agar digunakan batu besar, pemilihan sudut batu agar dilakukan untuk membentuk penguncian antar batu.
b.
Btu harus dipasang dengan muka terpanjang mendatar.
c.
peralatan yang cocok harus disediakan untuk memasang batu yang lebih besar dari ukuran yang dapat ditangani oleh dua orang.
d.
Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dan dibasahi sampai merata dan dalam waktu yang cukup sehingga untuk memungkinkan penyerapan air mendekati titik jenuh. Landasan yang akan menerima setiap batu juga harus dibasahi dan selanjutnya landasan dari adukan harus disebar pada sisi batu yang bersebelahan dengan batu yang akan dipasang.
e.
Tebal dari landasan adukan harus pada rentang antara 3 cm sampai 5 cm dan merupakan kebutuhan minimum untuk menjamin bahwa seluruh rongga antar batu yang dipasang terisi penuh.
f.
Banyaknya adukan untuk landasan yang ditempatkan pada suatu waktu haruslah dibatasi sehingga batu hanya dipasang pada adukan baru yang belum mengeras. Bilamana batu menjadi longgar atau lepas setelah adukan mencapai pengerasan awal, maka btu tersebut harus dibongkar dan adukannya dibersihkan dan batu tersebut dipasang lagi dengan adukan yang baru.
III - 56
g.
Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hamper rata dengan permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup batu, sebagai mana pekerjaan dilaksanakan.
h.
Terkecuali disyaratkan lain, permukaan horizontal dari seluruh pasangan batu harus dikerjakan dengan tambahan adukan tahan cuaca setebal 3 – 5 cm, dan dikerjakan sampai permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat menjamin pengaliran air hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan tahan cuaca tersebut harus dimasukan kedalam dimensi struktur yang disyaratkan.
i.
Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan masih baru, seluruh permukaan batu harus dibersihkan dari bekas adukan.
j.
Permukaan yang telah selesai harus dirawat.
k.
Bilamana pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat, dan dalam waktu yang tidak lebih dini dari 7 hari, setelah pekerjaan pasangan selesai dikerjakan, penimbunan kembali dapat dilaksanakan sesuai petunjuk konsultan.
4).
Pemasangan Lubang Sulingan dan Dilatasi
a.
Dinding dari pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang sulingan. Lubang sulingan harus ditempatkan dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu ke sumbu lainnya dan harus berdiameter minimal 50 mm.
III - 57
b.
Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan tanah, maka dilatasi harus dibentuk untuk panjang struktur tidak lebih dari 20 m, Dilatasi harus 30 mm lebarnya dan harus diteruskan sampai keseluruhan tinggi dinding. Batu yang digunakan untuk pembentukan sambungan harus dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk sambungan tegak yang bersih dengan dimensi yang disyaratkan di atas.
c.
Timbunan dibelakang dilatasi haruslah dari bahan Drainase Porous berbutir kasar dengan gradasi menerus yang dipilih sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut jika melewatinya, juga bahan drainase porous tidak hanyut melewati sambungan.
3.25
PASANGAN BATU KOSONG DAN BRONJONG 1.
Ruang Lingkup
1).
Pekerjaan ini harus mencakup penyediaan baik batu yang diisikan kedalam bronjong kawat (gabion) maupun pasangan batu kosong pada landasan yang disetujui sesuai dengan detail yang ditunjuk dalam pada gambar dan memenuhi spesifikasi ini.
2)
Pemasangan harus dilakukan pada tebing sungai, lereng timbunan, lereng galian dan permukaan lain yang terdiri dari bahan yang mudah tererosi dimana perlindungan terhadap erosi dikehendaki.
2.
Pedoman Dan Standar
III - 58
1)
Standar Nasional Indonesia (SNI)
SNI 03-2417-1991 Metode Pengujian Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los Angeles.
2)
AASHTO Standard
3)
3.
AASHTO M279 – 89 Zinc Coated Wire Fencing
ASTM Standard
ASTM A 239 Uniformity of Coating, Dreece Test
ASTM B 117 Salt Spray Exposure Test
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Sesuai ketentuan dalam “Jaminan dan Pengendalian Mutu” dan yang diatur di bagian ini.
4.
Submittal
Sesuai dengan ketentuan dalan “Submittal” dan yang diminta di bagian ini.
5.
Persyaratan Teknis 5.1
Material 1).
Kawat Bronjong
Spesifikasi kawat bronjong ssuai dengan SNI 03-0090-1999. Ukuran anyamannnya 80 mm x 100 mm dengan dia kawat anyaman 3,00 mm, kawat sisi dia 4,00 mm, kawat pengikat dia 2 mm. Toleransi ukuran kotak (panjang, lebar, tinggi) sebesar 5%. 2.
Batu.
III - 59
a.
Batu untuk pasangan batu kosong dan bronjong harus terdiri dari batu yang keras dan awet.
b.
Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut tajam, memiliki
dimensi
15 – 30
cm.
Konsultan
dapat
memerintahkan batu yang ukurannya lebih besar jika aliran sungai cukup tinggi. 5.2
Pelaksanaan 1).
Survei Lapangan
Kontraktor harus melakukan survey lapangan sesuai gambar yang telah disetujui. Apabila terjadi perbedaan gambar dengan lapangan atau diindentifikasi perlu adanya perubahan, maka Kontraktor harus mengajukan perubahannya kepada konsultan. 2).
Pemasangan Konstruksi Bronjong.
a.
Keranjang bronjong harus dibentangkan dengan kuat untuk memperoleh
bentuk
serta
posisi
yang
benar
dengan
menggunakan batang penarik atau ulir penak kecil sebelum pengisian batu kedalam kawat bronjong. Sambungan antara kawat bronjong haruslah sekuat seperti anyaman itu sendiri. Setiapsegi enam harus menerima paling sedikit dua lilitan kawat pengikat dan kerangka bronjong antara segi enam tepi paling sedikit satu lilitan. Paling sedikit 15 cm kawat pengikat harus ditinggalkan sesudah pengikat terakhir dan dibengkokkan kedalam keranjang. b.
Batu harus dimasukan satu demi satu sehingga diperoleh kepadatan maksimum dan rongga seminimal mungkin.
III - 60
Bilamana tiap bronjong telah diisi setengah dari tingginya, dua kawat pengaku horizontal dari muka kebelakang harus dipasang. Keranjang selanjutnya diisi sedikit berlebihan agar terjadi
penurunan
(settlement).
Sisi
luar
batu
yang
berhadapan dengan kawat haruslah mempunyai permukaan yang rata dan bertumpu pada anyaman. c.
Setelah pengisian, tepi dari penutup haruslah dibentangkan dengan batang penarik atau ulir penarik pada permukaan atasnya dan diikat.
d.
Bilamana keranjang dipasang satu diatas yang lainya, sambungan vertical harus dibuat berselang seling.
e.
Terkecuali diletakan untuk membentuk lantai (apron) mendatar, pasangan batu kosong harus dimulai dengan penempatan lapis pertama dari batu yang paling besar dalam galian parit ditumit lerang. Batu harus ditempatkan dengan mobil Derek (crane) atau dengan tangan sesuai dengan panjang, tebal dan kedalaman yang diperlukan. Selanjutnya batu harus ditempatkan pada lereng sedemikian hingga dimensi yang paling besar tegak lurus terhadap permukaan lereng, jika tidak maka dimensi yang demikian akan lebih besar dari dinding yang disyaratkan. Pembentukan batu tidak diperlukan bilamana batu-batu tersebut telah bersudut, tetapi pemasangan harus menjamin bahwa struktur dibuat sepadat mungkin dan batu terbesar berada dibawah permukaan air tertinggi. Batu yang lebih besar harus juga ditempatkan pada
III - 61
bagian luar dari permukaan pasangan batu kosong yang telah selesai. 3).
Pemasangan Batu Kosong
a.
Seluruh permukaan batu kosong harus dibersihkan dan dibasahi sampai jenuh sebelum ditempatkan. Beton harus diletakan di atas batu yang telah dipasang sebelumnya selanjutnya batu yang baru akan diletakkan diatasnya. Batu harus ditanam secara kokoh pada lereng dan dipadatkan sehingga bersinggungan dengan batu-batu yang berdekatan sampai membentuk ketebalan pasangan batu kosong.
b.
Celah-celah antar batu dapat diisi sebagian dengan batu baji atau batu-batu kecil, sedemikian sehingga sisa dari ronggarongga tersebut harus diisi dengan beton sampai padat dan rapi dengan ketebalan tidak lebih dari 10 mm dari permukaan batu-batu tersebut.
c.
Pekerjaan ini harus dilengkapi peneduh dan dilembabi selama tidak kurang dari 3 hari setelah selesai dikerjakan.
III - 62
C.
PEKERJAAN JEMBATAN
3.26
BETON STRUKTUR
1.
Ruang Lingkup
1.1
Uraian Pekerjaan yang disyaratkan dalam bagian ini mencakup seluruh pelaksanaan struktur beton, termasuk penulangan beton, material beton, pekerja terampil dalam pelaksanaan pengecoran beton untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan Civil, jembatan, bangunan gedung fasilitas jalur KA dan bangunan lainnya yang terkait sebagaimana ditunjukan dalam gambar. Pekerjaan ini harus meliputi pula penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pemompaan air (kecuali pondasi tiang bor), pembuatan lantai kerja, pembesian, pemasangan bekisting, pembesian bagian yang akan di cor beton, pengecoran, pemadatan beton, sampling untuk uji beton, finishing permukaan dan pemeliharaan beton. Mutu beton yang digunakan harus sesuai dengan kontrak kerja sebagaimana
ditunjukan
dalam
gambar
atau
bagian
lain
yang
berhubungan dengan spesifikasi ini, atau sebagaimana diperintahkan oleh Konsultan.
III - 63
1.2.
Persyaratan beton dari SNI 03-2847-2002 dan PBI 1971 harus diterapkan sepenuhnya pada semua pekerjaan beton yang dilaksanakan dalam kontrak ini, bila terdapat pertentangan dalam Spesifikasi ini, maka yang harus digunakan adalah ketentuan spesifikasi ini.
1.3.
Penerbitan Deatai Pelaksanaan Detail pelaksanaan untuk pekerjaan beton yang tidak disertakan dalam Dokumen Kontrak pada saat lelang akan diterbitkan oleh Konsultan setelah peninjauan rancangan awal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Bagian dari Spesifikasi ini.
2.
Pedoman Dan Standar
2.1
Standar Nasional Indonesia (SNI) : SNI 15-2049-2004
Semen Portland
PBI 1971
Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI-2
SNI 03-2847-2002
Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
SNI 03-4142-1996
Metode Pengujian Jumlah bahan Dalam
(AASHTO T11 – 90)
Agregat yang lolos Saringan No.200 (0,075mm).
SNI 03-2816-1992
Metode Pengujian kandungan Organik
(AASHTO T12 – 87)
Dalam Pasir untuk Campuran Mortar dan Beton.
SNI 03-1974-1990
Metode Pengujian Kuat Tekan Beton.
(AASHTO T22 – 90)
III - 64
Pd M-16-1996-03
Metode Pembuatan dan Perawatan Benda
(AASHTO T23 – 90)
Uji Beton di Lapangan.
SNI 03-1968-1990
Metode
(AASHTO T27 – 88)
Saringan Agregat Halus dan Kasar.
SNI 2417 – 2008
Metode
(AASHTO T96 – 87)
dengan Mesin Los Angeles.
SNI 3407 – 2008
Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk
(AASHTO T104 – 86)
Agregat Terhadap Larutan Natrium Sulfat
Pengujian
Pengujian
tentang
Keausan
Analisa
Agregat
dan magnesium Sulfat. SK SNI M-01-1994-03
Metode Pengujian Gumpalan Lempung
(AASHTO T112 – 87)
dan Butir-butir Mudah Pecah Dalam Agregat.
2.2
SNI 2493-2011
Metode Pembuatan dan Perawatan Benda
(AASHTO T126 – 90)
uji Beton di Laboratorium.
SNI 2458-2008
Metode
(AASHTO T141 – 84)
campuran beton segar.
contoh
untuk
AASHTO : AASHTO T26 – 79
3.
Pengambilan
Quality Of Water to be used in Concrete.
Jaminan Dan Pengendalian Mutu
Mutu bahan dari campuran yang dihasilkan dan cara kerja serta hasil akhir harus dipantau dan dikendalikan seperti yang disyaratkan dalam bagian “jaminan Dan Pengendalian Mutu”.
III - 65
4.
Toleransi
4.1.
Toleransi Dimensi : 1)
Panjang keseluruhan sampai dengan 6 m
: + 5 mm
2)
Panjang keseluruhan lebih dari 6 m
: + 15 mm
3)
panjang balok, pelat dek, kolom dinding, atau
: -0 &+10 mm
antara kepala jembatan. 4.2
Toleransi Bentuk : 1)
Persegi (selisih dalam panjang diagonal)
: 10 mm
2)
Kelurusan atau lengkungan (penyimpangan dari
: 12 mm
Garis yg dimaksud) untuk panjang s/d 3 m.
4.3.
4.4.
3)
Kelurusan atau lengkungan untuk panjang 3m-6m: 15 mm
4)
Kelurusan atau lengkungan untuk panjang > 6 m
Toleransi Kedudukan (dari titik patokan) : 1)
Kedudukan kolom pracetak dari rencana
: ± 10 mm
2)
Kedudukan permukaan horizontal dari rencana
: ± 10 mm
3)
Kedudukan permukaan vertical dari rencana
: ± 20 mm
Toleransi Alinyemen Vertikal : Penyimpangan ketegakan kolom dan dinding
4.5.
: 20 mm
: ± 10 mm
Toleransi Ketinggian (elevasi) : 1)
Puncak lantai kerja dibawah pondasi
: ± 10 mm
2)
Puncak lantai kerja dibawah plat injak
: ± 10 mm
3)
Puncak kolom, tembok kepala, balok melintang
: ± 10 mm
4.6.
Toleransi Alinyemen Horisontal : 10 mm dalam 4 m pj mendatar.
4.7.
Toleransi untuk Penutup / Selimut Beton bertulang :
III - 66
5.
1)
Selimut beton sampai 3 cm
: 0 & + 5mm
2)
Selimut beton 3 cm – 5 cm
: 0 & +10mm
3)
Selimut beton 5 cm – 10 cm
: ± 10 mm.
Submittal.
5.1
Pengajuan Kesiapan Kerja 1)
Kontraktor harus mengirimkan contoh seluruh bahan yang hendak digunakan lengkap dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat bahan yang disyaratkan dari spefikasi ini, untuk diperiksa, diinpeksi ke lokasi, di uji dilaboratorium independen dan di setujui Konsultan.
2)
Kontraktor harus mengirimkan rancangan campuran masingmasing mutu beton (trial mix) yang diusulkan untuk digunakan. Pengiriman rancangan campuran tersebut paling lambat 30 hari sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai. Kontraktor harus mengadakan trial mix untuk setiap mutu beton yang digunakan dan diuji betonnya, untuk mendapat persetujuan Konsultan.
3)
Kontraktor harus segera menyerahkan secara tertulis hasil seluruh pengujian pengendalian mutu yang disyaratkan, sehingga data tersebut selalu tersedia bila diperlukan oleh Konsultan.
4)
Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan minimum meliputi pengujian kuat tekan beton yang berumur 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari setelah tanggal pencampuran.
III - 67
5)
Kontraktor harus mengirim program kerja (workplan) termasuk metoda kerja, schedule, peralatan, personil kerja dan gambar kerja yang akan digunakan, untuk memperoleh persetujuan dari konsultan sebelum pekerjaan beton dimulai.
6)
Konsultan harus memberitahu Konsultan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum tanggal dilakukannya pengecoran beton.
6.
Persyaratan Teknis 6.1.
Material 1).
Semen
a.
Semen yang digunakan untuk pekerjaan beton haruslah jenis semen Portland yang memenuhi AASHTO M85-45 kecuali jenis IA, IIA, IIIA dan IV. Terkecuali diperkenankan oleh Konsultan,
bahan
tambahan
(additive)
yang
dapat
menghasilkan gelembung udara dalam campuran tidak boleh digunakan. b.
Semen yang digunakan hanya satu merk dari jenis semen Portland, terkecuali dipekenankan oleh Konsultan.
c.
Penyimpanan dan Perlindungan Bahan
Bahan
semen
harus
disimpan
untuk
mencegah
kerusakan, atau intrusi bahan yang mengganggu.
Untuk
menyimpan
semen,
Kontraktor
harus
menyediakan tempat yang tahan cuaca, kedap udara dan mempunyai lantai kayu.
Lantai tempat penyimpanan harus lebih tinggi dari tanah
disekitarnya
dan
ditutup
dengan
lembar
III - 68
polyethylene (plastic). Tumpukan karung semen harus selalu ditutup dengan lembar plastic.
Setiap bahan yang telah terganggu atau terkontaminasi tidak boleh digunakan untuk pembuatan beton.
2).
Air
Air yang digunakan dalam campuran, dalam perawatan atau pemakaian lainnya harus lah bersih, dan bebas dari bahan yang merugikan seperti : minyak, garam, asam, basa, gula atau material organik. Air yang diuji harus memenuhi ketentuan dalam AASHTO T26, Air yang diketahui dapat diminum dapat digunakan tanpa pengujian. Apabila terjadi keragu-raguan atas mutu air yang diusulkan dapat pengujian air seperti di atas tidak dapat dilakukan, maka harus dilakukan perbandingan pengujian kuat tekan mortar semen + pasir dengan menggunakan air yang diusulkan dan memakai air suling atau minum. Air yang diusulkan dapat digunakan bilamana kuat tekan mortar dengan air tersebut pada umur 7 hari dan 28 hari minimum 90% kuat tekan mortar dengan air suling atau minum pada periode perawatan yang sama.
3)
Agregat
III - 69
a.
Gradasi agregat kasar dan halus harus memenuhi ketentuan yang diberikan dalam Tabel J.1.1. Tabel J.1.1 Gradasi Agregat Ukuran Ayakan
Persen Berat Yang lolos untuk agregat
ASTM
(mm)
Halus
Kasar
2”
50,8
-
100
-
-
-
1 ½”
38,1
-
95-100
100
-
-
1”
25,4
-
-
95-100
100
-
¾”
19
-
35-70
-
90-100
100
½”
12,7
-
-
25-60
-
90-100
3/8”
9,5
100
10-30
-
20-55
40-70
No.4 No.8 No.16 No.50 No.100
4,75 2,36 1,18 0,300 0,150
95-100 45-80 10-30 2-10
0-5 -
0-10 0-5 -
0-10 0-5 -
0-15 0-5 -
b.
Agregat kasar harus dipilih hingga ukuran partikel terbesar tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) dari jarak minimum antara baja tulangan atau antara baja tulangan dengan acuan, atau celah-celah lainnya di mana beton harus di cor.
c.
Agregat untuk pekerjaan beton harus terdiri dari partikel yang bersih, keras, kuat yang diperoleh dengan pemecahan batu (rock) dan pasir sungai.
d.
Agregat harus bebas dari bahan organic seperti yang ditunjukan oleh pengujian SNI 03-2816-1992 dan harus memenuhi sifat-sifat lainnya yang diberikan dalam Tabel J.1.2. Tabel. J.1.2 Sifat Agregat Sifat-Sifat
Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles Kekekalan Bentuk Batu terhadap larutan Natrium Sulfat
Metode Pengujian
Batas maksimum yang diijinkan untuk agregat Halus Kasar
SNI 2417:2008
-
40 %
SNI 3407:2008
10% - natium 15% magnesium
12%-natrium 18%magnesium
III - 70
atau Magnesium Sulfat Gumpalan Lempung dan Partikel yang Mudah Pecah Bahan yang Lolos Ayakan No.200
4)
SNI 03-41411996
3%
2%
SNI 03-41421996
5% untuk kondisi umum, 3% untuk kondisi permukaan terabrasi
1%
Batu Untuk beton Siklop
Batu untuk beton siklop harus terdiri dari batu andesit, keras, awet, bebas dari retak dan rongga, tidak rusak oleh pengaruh cuaca, bersudut runcing, bebas dari kotoran, minyak dan bahan-bahan lain yang mempengaruhi ikatannya dengan beton.
6.2.
Pencampuran dan Penakaran 1)
Rancangan Campuran
Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan dengan menggunakan metode yang disyaratkan dalam SNI 03-2834-2000 dan sesuai dengan batas-batas yang diberikan dalam Table J.1.3. Tabel J.1.3 Batas Proporsi Takaran Campuran Mutu Beton K 600
Ukuran Agregat Maks.(mm) -
Rasio Air/Semen Maks. (terhadap berat) -
Kadar Semen Min (kg/m3) -
K 500
-
0,375
450
K 400
37 25 19
0,45 0,45 0,45
356 370 400
K 350
37 25 19
0,45 0,45 0,45
315 335 365
K 300
37
0,45
300
III - 71
K 250
K 225
25 19
0,45 0,45
320 350
37 25 19 37 25 19
0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55
290 310 340 390 310 340
-
0,57
300
K 175
2)
Campuran Percobaan
Kontraktor harus menentukan proporsi campuran serta bahan yang diusulkan dengan membuat dan menguji campuran (trial mix). Pengujian disaksikan oleh Konsultan dengan menggunakan jenis fasilitas dan peralatan yang sama seperti digunakan untuk pekerjaan beton dikemudian hari. Campuran percobaan tersebut dapat diterima bila memenuhi ketentuan sifat-sifat campuran yang disyaratkan dalam Table J.1.3. Dalam kondisi beton segar, adukan beton harus memenuhi syarat kelecakan (nilai slump) yang telah ditentukan.
3)
Ketentuan Sifat-sifat Campuran
a.
Seluruh beton yang digunakan dalam pekerjaan harus memenuhi kuat tekan dan “slump” yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan dalam Tabel J.1.4. atau yang disetujui oleh Konsultan,
bila
pengambilan
contoh,
perawatan
dan
pengujian sesuai dengan SNI 03-1974-1990 (AASHTO T22), Pd M-16 1996-03 (AASHTO T23), SNI 03-2493-1991
III - 72
(AASHTO T126), SNI 03-2458-1991 (AASHTO T141). Penggunaan mutu beton harus disesuaikan dengan gambar kerja.
Tabel J.1.4 Sifat Mutu Beton
No
1 2
3
4 5 6
Elemen Struktur
Tegangan Karakteristik Uji Silinder (fc) (Mpa)
Tegangan Karakteristik Uji Kubus (ϭk ) (kg/cm2)
Slump (cm)
45
500
8± 2
30
350
18 ± 2
25
300
10 ± 2
21
250
10 ± 2
18 15
225 175
10 ± 2 10 ± 2
Beton Prategang (I-Girder, UGrider, Tiang pancang) Bor/Bore pile Kepala Tiang/Pile cap, Pilar/Pier, Balok melintang/ Cross Beam, Kepala Pilar/Pier Head, Pelat beton bertulang/RC plate, Pelat Lantai, Diafragma, Box culvert Abutmen, pelat Injak, Parapet, Dinding Penahan tanah Saluran pra-cetak Lantai kerja
Catatan : kecuali ditentukan lain dalam gambar b.
Beton yang tidak memenuhi ketentuan “slump” tidak boleh digunakan
pada
pekerjaan,
terkecuali
bila
konsultan
menyetujuinya dalam kuantitas kecil untuk bagian tertentu khususnya konstruksi ringan/sekunder. Kelecakan dan
III - 73
tekstur campuran harus dibuat sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pda pekerjaan tanpa membentuk rongga, celah, dan gelembng udara. Saat pembongkaran acuan diperoleh beton dengan permukaan yang rata, halus dan padat. c.
Bilamana pengujin beton berumur 7 hari menghasilkan kuat beton dibawah kwkuatan yang disyaratkan dalam table J .1.4. maka kontraktor tidak diperkenankan mengecor beton lebih lanjut sampai penyebab dari hasil yang rendah tersebut dapat diketahui dengan pasti dan sampai telah diambil tindakan yang menjamim bahwa produksi beton memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi. Kuat tekan beton berumur 28 hari yang tidk memenuhi ketentuan yang disyaratkan, harus dilakukan perbaikan (pembongkaran dan penggantian). Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan bilamana hasil pengujian serangkaian benda uji pada suatu bagian pekerjaan yang dipertanyakan lebih kecil dari kuat tekan karakteristik yang diperoleh dari rumus yang diuraikan dalam rumus kuat tekan karakteristik.
d.
Konsultan dapat pula menghentikan pekerjaan dan/atau memerinyahkan kontraktor mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan mutu campuran atas dasar hasil pengujian kuat tekan beton berumur 3 hari. Dalam keadaan demikian, kontraktor harus segera menghentikan pengecoran beton yang dipertanyu sampai hasil pengujian kuat tekan
III - 74
beton berumur 7 hari diperoleh, sebelum menerapkan tindakan perbaikan, pada waktu tersebut Konsultan akan menelaah kedua hasil pengujian yang berumur 3 hari dan 7 hari , dan dapat segera memerintahkan tindakan perbaikan yang dipandang perlu. e.
Perbaikan pekerjaan beton yang tidak memenuhi persyaratan dapat mencakup pembongkaran dan penggantian seluruh beton. Pembongkaran dan penggantian tersebut tidak boleh didasarkan pada hasil pengujian kuat tekan beton berumur 3 hari saja, terkecuali bila kontraktor dan konsultan keduanya sepakat dengan perbaikan tersebut.
4)
Penyesuaian Campuran
a.
Penyesuaian Sifat Kelecakan (Workability) Bilamana sulit untuk memperoleh sifat kelecakan beton dengan proporsi yang semula dirancang oleh Konsultan, maka Kontraktor akan melakukan perubahan pada berat agregat sesuai keperluan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak merubah kadar semen rancangan dan rasio air semen yang telah ditentukan berdasarkan pengujian kuat tekan yang disyaratkan. Pengadukan kembali beton yang telah dicampur dengan cara menambah air atau oleh cara lain tidak diperkenankan. Penambahan (ditif) untuk meningkatkan sifat kelecakan hanya diijinkan bila secara khusus telah disetujui oleh
III - 75
Konsultan dan berdasarkan pengalamam tidak berdampak pada penurunan kuat tekan beton. b.
Penyesuaian Kekuatan Bilamana beton tidak mencapai kekuatan yang disyaratkan, kadar semen harus ditingkatkan sebagaimana diperintahkan oleh Konsultan.
c.
Penyesuaian untuk bahan-bahan baru Perubahan sumber bahan atau karakteristik bahan tidak boleh dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Konsultan. Bahan baru tersebut tidak boleh digunakan sebelum Konsultan menyetujui secara tertulis dan menetapkan proporsi baru berdasarkan atas hasil pengujian campuran percobaan baru yang dilakukan oleh Kontraktor.
5)
Penakaran Agregat
a.
Seluruh komponen beton harus ditakar menurut beratnya. Bila digunakan semen kemasan dalam zak, kuantitas penakaran harus sedemikian sehingga kuantitas semen yang digunakan adalah setara dengan satu satuan dari jumlah zak semen. Agregat harus diukur beratnya secara terpisah. Ukuran setiap penakaran tidak boleh melebihi kapasitas alat pencampur.
b.
Sebelum dilakukan penakaran, agregat harus dibasahi dengan penyemprotan sampai kondisi jenuh dan dipertahankan tetap
III - 76
lembab pada kadar yang mendekati keadaan jenuh kering permukaan. Pada saat penakaran, agregat telah dibasahi paling
sedikit
12
jam
sebelumnya
untuk
menjamin
pengaliran yang merata dari tumpukan agregat.
6)
Pencampuran a.
Beton harus dicampur dalam mesin yang dijalankan secara mekanis dari jenis dan ukuran yang disetujui sehingga dapat menjamin distribusi yang merata dari seluruh bahan.
b.
Pencampuran harus dilengkapi dengan tangki air yang memadai dan alat ukur yang akurat untuk mengukur dan mengendalikan jumlah air yang digunakan dalam setiap penakaran.
c.
Pertama-tama alat pencampur harus diisi dengan agregat dan semen yang telah ditakar, dan selanjutnya alat pencampur dijalankan sebelum air ditambahkan.
d.
Waktu pencampuran harus diukur pada saat air mulai dimasukan kedalam campuran bahan kering. Seluruh air yang
diperlukan
harus
dimasukan
sebelum
waktu
pencampuran telah berlangsung seperempat bagian. Waktu pencampuran untuk mesin berkapasitas ¾ m3 atau kurang haruslah 1,5 menit untuk mesin yang lebih besar waktu harus ditingkatkan 15 detik untuk tiap penambahan 0,5 m3.
III - 77
e.
Bila tidak memungkinkan penggunaan mesin pencampur, Konsultan dapat menyetujui pencampuran beton dengan cara manual,
sedekat mungkin
dengan tempat
pengecoran.
Penggunaan pencampuran beton dengan cara manual harus dibatasi pada beton non-struktural.
6.3
Pelaksanaan Pencampuran
1)
Penyiapan Tempat Kerja
a.
Kontraktor harus membongkar struktur lama yang akan diganti dengan beton baru sampai kondisi yang dapat memungkinkan pelaksanaan pekerjaan beton yang baru. Pembongkaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dalam Seksi S.1 Pekerjaan Pembongkaran dalam Spesifikasi ini.
b.
Kontraktor harus menggali/menimbun kembali pondasi atau formasi untuk pekejaan beton sesuai dengan garis yang ditujukkan
dalam
gambar
atau
sebagaimana
yang
diperintahkan oleh Konsultan sesuai dengan ketentuan dalan seksi S.2 Pembersihan lahan dari Spesifikasi ini. c.
Seluruh lokasi telapak pondasi, pondasi dan galian untuk pekerjaan beton harus dijaga agar senantiasa kering serta beton tidak boleh dicor diatas tanah yang berlumpur, bersampah dan tergenang air. Atas persetujuan Konsultan
III - 78
beton dapat dicor didalam air dengan metode kerja dan peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti pada dasar sumuran atau cofferdam. Kontraktor wajib mengajukan metode kerja pengecoran di dalam air kepada konsultan. d.
Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tuangan dan benda lain yang harus dimasukkan ke dalam beton (seperti pipa atau selongsong, acuan untuk membuat lubang/coakan
pada
bagian
beton/blockout
untuk
stopper/jangkar, dudukan andas dan lain lain) harus sudah dipasang dan diikat kuat sehingga tidak bergeser pada saat pengecoran. e.
Bila disyaratkan atau diperlukan oleh Konsultan, bahan landasan untuk pekerjaan beton harus dihampar sesuai dengan ketentuan dari Seksi 2.4 dari Spesifikasi ini.
f.
Konsultan harus memeriksa seluruh galian yang disiapkan untuk pondasi sebelum menyetujui pemasangan acuan, baja tulangan atau pengecoran beton. Konsultan dapat meminta kontraktor untuk melaksanakan pengujian penetrasi kedalam tanah keras, pengujian kepadatan atau penyelidikan lainnya untuk memastikan cukup tidaknya daya dukung dari tanah di bawah pondasi. Bilamana dijumpai kondisi tanah dasar pondasi yang tidak memenuhi ketentuan, Kontraktor dapat diperintahkan untuk mengubah dimensi atau kedalam dari pondasi dan/ atau menggali dan mengganti bahan ditempat yang lunak,
III - 79
memadatkan
tanah
pondasi
atau
melakukan
tindakan
stabilitas lainnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Konsultan.
2)
Bekisting / Acuan
a.
Bekisting/Acuan dan perancah (penompang bekisting/acuan) beton harus mampu/cukup kuat, tidak melendut/bergerak saat menahan beban cairan beton selama pelaksanaan pekerjaan dan menjamin ukuran yang dicapai sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam spesifikasi ini. Kontraktor harus membuat perhitungan dan gambar kerja untuk mendapat persetujuan dahulu dari Konsultan, sebelum dikonstruksi dilapangan.
b.
Acuan dari tanah, bilamana disetujui oleh Konsultan, harus dibentuk dari galian, dan sisi-sisi samping serta dasarnya harus
dipotong
secara
manual
sesuai
dimensi
yang
diperlukan. Seluruh kotoran tanah harus dibuang dan seluruh bidang/sisi acuan tanah yang akan kontak dengan coran beton harus diberi adukkan beton K-175 (beton tumbuk) setebal 10 cm agar kedap air sehingga cairan dalam beton tidak meresap kedalam tanah. c.
Acuat dari kayu atau baja dengan sambungan yang kedap dan kaku untuk mempertahankan posisi yang diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan perawatan.
d.
Jenis bekisting kayu yang digunakan :
III - 80
Untuk memperoleh finishing yang sangat bagus, seperti bagian sudut, beton ekspose dan tidak memerlukan perbaikan. Pekerjaan ini diantaranya : pengecoran pilar, abutmen, parapet dan lain-lain. Cetakan yang digunakan tipe multiplek polyfilm tebal 18 mm.
Untuk beton yang masih perlu finishing cat, cetakan yang digunakan adalah multiplek tebal 12 mm.
Untuk beton yang masih perlu finishing plesteran dan acian. Cetakan yang digunakan adalah multiplek tebal 9 mm.
Untuk beton yang tidak perlu finising seperti pondasi, sloof. Cetakan yang digunakan adalah multiplek tebal 9 mm.
e.
Perancah untuk menyokong bekisting/acuan harus digunakan jenis macaferri dan tidak diperkenankan menggunakan jenis kayu glugu kelapa dan bamboo. Perancah harus kuat, kaku, tidak bergerak saat menahan tekanan cairan beton.
f.
Bekisting/Acuan harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibongkar tanpa merusak beton.
3)
Pengecoran
a.
Kontraktor harus memberitahukan Konsultan secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton, atau meneruskan pengecoran beton bilamana pengecoran
III - 81
beton telah ditunda lebih dari 24 jam. Pemberitahuan harus meliputi lokasi, kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal seta waktu pencampuran beton. b.
Konsultan akan member tanda terima atas pemberitahuan tersebut. Konsultan akan memeriksa acuan dan posisi tulangan
serta
dapat
mengeluarkan
persetujuan
atau
penolakan tertulis untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor tidak boleh melaksanakan pengecoran beton tanpa persetujuan tertulis dari Konsultan. c.
Pengecoran
beton
tidak
boleh
Konsultan
tidak
hadir
untuk
dilaksanakan menyaksikan
bilamana operasi
pencampuran dan pengecoran beton secara keseluruhan. d.
Penggunaan minyak / oli pada sisi dalam acuan tidak diperkenankan.
e.
Campuran beton tidak boleh digunakan apabila beton tidak dicor sampai posisi akhir dalam cetakan waktu 1 (satu) jam setelah pencampuarn atau dalam waktu pendek sebagaimana yang diinstruksikan oleh konsultan.
III - 82