MAKALAH PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM
STAKE HOLDER PENDIDIKAN ISLAM
Oleh
: Sri Hartatik Sheila Aisyah Hasan Parsi
Semester
: IV
JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM LUQMAN AL-HAKIM SURABAYA 2012
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan harapan dan waktu yang telah diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irham Amin Sandani, M.Pd selaku dosen Pengantar Manajemen karena sudah memberikan kami kesempatan dan pengarahan untuk menyusun makalah ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang ikut membantu kami dalam mencari referensi dalam pembuatan materi makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat membantu dalam proses pembelajaran pada semester berikutnya dan semoga bermanfaat bagi semua yang membacanya. Kami harapkan pula agar para pembaca memperhatikan celah yang mungkin kurang sempurna dalam makalah ini sehingga kami dapat menyusun kembali yang lebih baik pada makalah berikutnya.
Surabaya, April 2012
pemakalah
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang ................................................................................................... 1.2 Rumusan masalah ............................................................................................ 1.3 Tujuan masalah ................................................................................................. BAB II STAKE HOLDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM
2.1 Pengertian Stake Holder ................................................................................... 2.2 Stake Holder Dalam Pendidikan ......................................................................... 2.3 Stake Holder dalam Pendidikan Islam .............................................................. BAB III STAKE HOLDER DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN
3.1 Aspek pertimbangan Stakeholder dalam Perencanaan ................................... 3.2 Pemberdayaan Stake holder dalam Perencanaan .......................................... A. Realita Masyarakat Islam saat ini ......................................................... B. Perkembangan Masyarakat dalam Organisasi .................................... C. Kompetensi Lulusan yang di butuhkan dalam Islam ............................ D. Rancangan Kompetensi Lulusan .......................................................... BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ......................................................................................................... 4.2 Daftar Pustaka ..................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di
Indonesia,
peningkatan
mutu
pendidikan
menjadi
salah
satu
prioritas
pembangunan. Untuk itu, pembaharuan sistem pendidikan selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan contoh hasil pembaharuan dimaksud. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum tingkat satuan pendidikan disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Satuan pendidikan dapat mengadopsi atau
mengadaptasi model KTSP yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas bersama unit utama terkait (Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007). Dampaknya, untuk memenuhi kewajiban administrasi sebagian guru mengambil cara instan dengan mengadopsi secara utuh perencanaan pembelajaran buatan orang lain atau menjiplak model yang ditawarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang belum tentu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya dan satuan pendidikan sehingga pembelajaran relatif tidak terencana. Keberhasilan dalam upaya mengembangkan kualitas pendidikan tentunya tidak lepas dari peran para stake holder yang memang ahli dalam menjalankan tugas dan program yang telah disusun dan dirancang bersama. Oleh karnanya stake holder merupakan SDM yang harus di fungsikan sesuai dengan skillnya masing-masing.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Stake holder Pendidikan? 2. Siapa saja stake holder Pendidikan? 3. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam Perencanaan? 4. Apa Peranan Stake holder Pendidikan dalam Perencanaan? 1.3 Tujuan Masalah
1. Agar mengetahui pengertian / defini dari Stake holder. 2. Agar mengetahui siapa saja stake holder pendidikan. 3. Agar mengetahui aspek apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan. 4. Agar megetahui apa saja peranan Stake holder dalam pendidikan.
BAB II STAKEHOLDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengertian Stakeholder
Konsep stakeholder kini menjadi bagian tak terpisahkan dari pemikiran manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, utamanya dalam upaya pemberdayaan pendidikan. Berikut adalah definisi stakeholder : Dalam tradisi lama : Orang yang menanamkan investasi atau pemilik sebuah bisnis. Berkembangnya zaman : Individu atau kelompok yang memilik satu atau lebih jenis-
jenis usaha (bisnis) di mana stakeholder bisa terdiri dari berbagai fungsi; pelaksana, pemegang kebijakan, pengaman dan pelaku bisnis itu sendiri. Kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan
kelangsungan hidup organisasi (secara Operasional) Penulis dan Pengamat Pendidikan Clarkson (dalam artikel tahun 1994) telah memberikan definisi yang lebih sempit lagi di mana stakeholder
adalah pihak yang akan
dipengaruhi secara langsung oleh keputusan dan strategi perusahaan, sehinggga Clarkson membagi stakeholder menjadi dua : Stakeholder Primer , adalah pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan
organisasi tidak dapat bertahan. Stakeholder
Sekunder , didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan. Istilah stakeholder kemudian mengklasifikasi beberapa bagian yang eksistensinya saling terkait dan memberi pengaruh, yaitu: 1. Owner merupakan seorang entrepreneur atau lebih yang menghasilkan suatu ide tentang suatu produk atau layanan. O wner juga memiliki definisi sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki wewenang khusus untuk memegang, menggunakan, menikmati, menyampaikan, mengirim dan mengatur suatu asset atau property .
2. Creditor adalah suatu institusi yang menyediakan dana untuk kemudiakan dipinjamkan kepada suatu perusahaan yang membutuhkan. 3. Employee merupakan sebagian orang yang mengatur secara langsung dari suatu perusahaan. 4. Supplier merupakan salah satu stakeholder yang cukup penting peranannya. Mereke menyediakan bahan-bahan di mana bahan tersebut sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk mereka. 5. Customer merupakan target dari suatu perusahaan untuk menjualkan hasil produksinya. 2.2 Stakeholder Dalam Pendidikan
Memperhatikan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa definisi stakeholder dalam pendidikan yakni : Pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sukses
tidaknya proses pendidikan yang berlangsung. Orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan
atau lembaga pendidikan. Stakeholder pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu : 1. Sekolah : a. Kepala sekolah b. Para Guru c. Tata usaha sekolah. d. Murid 2. Pemerintah : a. Menteri pendidikan nasional. b. Dinas pendidikan c. Walikota d. Para pengawas walikota 3. Masyarakat : a. Orang tua murid b. Pengamat
c. Ahli pendidikan d. Lembaga swadaya masyarakat e. Perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik (DUDI) f.
Toko buku, kontraktor pembangunan seko lah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain.
2.3 Stakeholder Dalam Pendidikan Islam
Ketika kita berbicara tentang stakeholder dalam pendidikan Islam maka sebenarnya kita sedang membicarakan tentang lembaga pendidikan lengkap dengan segala sistem, perangkat dan atribut yang dapat memenuhi harapan masyarakat pada umumnya dan pihakpihak yang berkepentingan atau terkait dengan pendidikan tanpa menanggalkan nilai-nilai dasar kebenaran yang berbasiskan iman. Jika ditinjau dari sisi fungsi keberadaan stakeholder nyaris serupa dengan fungsi pemimpin. Dengan demikian stakeholder bagaimanapun harus memiliki hal-hal berikut : Rasa tanggung jawab yang tinggi Mental kstaria
BAB III STAKE HOLDER DALAM PERENCANAAN 3.1 Aspek Pertimbangan Stake holder dalam Perencanaan A. Realitas Umat Islam Saat Ini
Dalam
peningkatan
ilmu
keagamaan,
rata-rata
rakyat
Indonesia
masih
memprioritaskan pendidikan umum di banding pendidikan agama. Hal ini sudah berlangsung lama, karna cara berfikir orangtua yang menginginkan karir yang bisa mereka banggakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan berhasil di karir yang sesuai dengan perkembangan era globalisasi saat ini merupakan kebanggan bagi setiap orangtua, oleh karena itu, pendidikan agama dianggap tidak terlalu penting bagi masa depan anak mereka, hal ini membangun karakter sekulerisme.
Gerakan sekuler dibarat telah tumbuh dan berkembang, dan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, sekulerisme sangat mudah dibaca dan sangat transparan. Jika kita melihat partai-partai politik, maka mayoritasnya partai sekuler, sampai partai yang basis masanya ormas Islam sekalipun, masih sangat kental dengan nilai-nilai sekulernya. Sementara dakwah Islam, masih sangat sedikit yang mengajak pada kesempurnaan Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Lebih spesifik dalam dunia pendidikan, Hujair AHS menggambarkan bahwa krisis kehidupan yang melanda negeri ini berawal dari krisis pendidikan, diakui bahwa pendidikan saat ini masih dan hanya sekedar mengantarkan peserta didik dan masyarakat pada batas mengetahui dan memahami konsep, sementara upaya internalisasi atas nilai belum bisa dilakukan secara baik. Kesenjangan antara ilmu di kelas dengan praktik di masyarakat adalah salah satu bukti. Sebagai contoh kecil, setiap siswa mengerti akan pentingya nilai-nilai kejujuran, adil, kreatif, tepat waktu, efisiensi, kompetitif dan sebagainya. Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut belum dapat diterapkan, hanya simbol-simbol dan tampilan fisik saja yang dijalankan oleh peserta didik. Seuai dengan penjelasan diatas hal ini dinilai wajar mengingat paska era indusstrialisasi secara serentak masyarakat di negeri ini terseret pada upaya penegakan filsafat hidup positivisme – materialistik dan gaya hidup ekonomi kapitalistik. Ini t erlihat dari perilaku manusia yang cenderung memaksakan kehendak memperoleh kekayaan material sebanyak mungkin melalui jalan manapun meskipun pada saat yang sama ritual spiritual tidak ditinggalkannya. Suparlan Suhartono menyatakan, hal ini bisa terjadi karena didukung oleh lahan subur berupa kepadatan penduduk dunia dan asumsi kekurangan pangan. Filsafat hidup positivisme – materialistik ini juga mewabah dalam dunia pendidikan. Saat ini orang tua lebih menginginkan putra-putrinya memiliki skill sehingga bisa menjadi seorang dokter, insinyur, menjadi pejabat, konglomerat dan lain sebagainya, karena profesiprofesi itu sangat dekat dengan uang. Harapan agar putra-putrinya menjadi orang yang bermoral, beriman, saleh, dan sebagainya, sudah tidak popular lagi. Karena semua itu kini diposisikan jauh dari uang, sehingga wajar jika sekolah kini diserahi tanggungjawab mengelola putra-putri mereka, karena memang sekolahlah yang bisa mewujudkan harapan mereka.
Sadar akan hal ini sekolah pun mengalami pergeseran paradigma. Dalam rangka memenuhi kepercayaan masyarakat, pendidikan sekolah sibuk dengan kebijakan-kebijakan konkret yang menarik simpati. B. Perkembangan Masyarakat Dalam Globalisasi
Globalisasi dapat dipahami sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Selain itu globalisasi juga berarti sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. negara Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Globalisasi menunjukkan perubahan besar dalam masyarakat dunia. Apa yang ditunjukkan bukan sesuatu yang ramah-tamah. Bukan sekadar soal kita menambahkan perlengkapan modern seperti, video, fashion, televisi, parabola, komputer, dan sebagainya dalam cara hidup. Kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami transformasi yang luar biasa, yang pengaruhnya hampir melanda setiap aspek dari kehidupan. Entah baik atau buruk, kita didorong masuk ke dalam tatanan global yang tidak sepenuhnya dipahami oleh siapapun, namun dampaknya bisa kita rasakan. Fenomena tersebut tidak melulu dalam pengertian ekonomi. Globalisasi juga berdimensi politik, teknologi, budaya dan keagamaan. Akan sangat keliru, jika menganggap globalisasi hanya berkaitan dengan sistem-sistem besar, seperti tatanan perekonomian dunia. Globalisasi bukan soal apa yang ada “di luar sana”, terpisah langsung, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia juga merupakan fenomena “di sini”, yang langsung mempengaruhi sistem kepercayaan dan kehidupan kita. Dengan kian merebak dan canggihnya teknologi media, memungkinkan sebuah masyarakat menyaksikan bentuk-bentuk kehidupan dan sistem kepercayaan lain yang berbeda. Sebuah masyarakat juga menyaksikan masyarakat lain dalam macam-macam gaya hidup, orientasi keagamaan yang berlainan, ragam etnis-suku bangsa, perbedaan bahasa dan sebagainya.
Bahkan, bukan itu saja, globalisasi juga merupakan efek jarak jauh (time-space distanciation). Maksudnya, apa yang terjadi pada satu belahan bumi, bisa terjadi efek pada belahan bumi yang lain. Pada intinya, kehidupan masyarakat global saat ini dihadapkan pada pluralitas kebudayaan yang saling mempengaruhi, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan demikian menjadi satu keniscayaan bagi para stakeholder pendidikan Islam untuk memahami globalisasi secara mendasar dan universal. Seperti telah diuraikan sebelumnya globalisasi tidak saja mampu merubah gaya hidup tapi juga pola pikir bahkan falsafah hidup yang jika tidak diwaspadai dapat merubah ranah keyakinan generasi muda yang akan datang tak ubahya kultur Barat yang menegasikan wahyu. Secara historis globalisasi sarat dengan kepentingan. Suparlan Suhartono menyatakan bahwa Barat sengaja menjadikan dunia sebagai objek pemasaran. Untuk mewujudkan hal ini sedemikian rupa Barat menjadikan media masa sebagai alat propaganda agar penduduk dunia memiliki sikap konsumerisme yang tinggi. Secara umum Globalisasi dapat dikenali dengan beberapa hal berikut;
Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).
Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.
C. Kompetensi Lulusan Pendidikan Islam Yang di Butuhkan Sebagai manusia yang mengemban tugas kekhalifahan jelas manusia tidak bisa dipisahkan secara hakikat, utamanya apa yang selama ini dipandang selalu berhadapan, yakni antara idealisme dan pragmatisme. Keduanya adalah kesatuan yang tidak perlu diperdebatkan apalagi diperhadapkan. Keduanya saling terkait dan akan mengantar seorang hamba pada puncak kebahagiaan manakala mampu menempatkan keduanya secara proporsional tentunya melalui konsep manajemen yang relevan dengan ajaran Islam serta stakeholder yang berjiwa tauhid. Dengan kata lain, umat Islam tidak perlu menjauhkan anak-anaknya dari sains dan teknologi yang mengajarkan skill untuk bisa eksis dengan aspek keduniaan, namun pada saat yang sama jangan pula upaya untuk memberi bekal agar mampu bersaing di era global harus melemparkan ranah spiritual di ruang yang tak berarti. Dengan demikian bagaimanakah pendidikan Islam dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah kaderisasi umat sangat bergantung dari komprehensifitas pandangan para stakeholder pendidikan Islam itu sendiri. Perlu adanya sebuah kesadaran bersama bahwa pendidikan yang ada harus benar- benar mampu „mencetak‟ lulusan yang memiliki keimanan yang prima serta skill yang. Untuk menciptakan lulusan yang mandiri secara ekonomi mi salkan, maka stakeholder dari kalangan usahawan dapat dilibatkan oleh pihak sekolah dalam menyusun kurikulum yang relevan menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Sebab bisa jadi banyaknya pengangguran di negeri ini tidak semata-mata dikarenakan sempitnya lapangan pekerjaan, namun bisa pula disebabkan oleh rendahnya skill alumni sekolah. Kemudian dalam konteks pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana pendidikan diatur dalam UU Sisdiknas maka seyogyanya strategi yang digunakan untuk mewujudkan semua itu harus bersifat akomodatif terhadap substansi kandungan UU Sisdiknas. UU Sisdiknas bukanlah penghalang untuk mewujudkan generasi muslim yang cerdas dan santun. Oleh karena itu komunikasi politik juga perlu dipikirkan oleh para guru
dan pemerhati pendidikan. Agar ide dari bawah tidak terkesan mereduksi UU dan berbagai bantuan tidak atas dasar belaskasihan tapi sebuah kelayakan dan kewajaran. D. Rancangan Kompetensi Kelulusan
Dalam rancangan Kompetensi Kelulusan masih banyak program yang dibuat komite Mengacu sekolah tidak sesuai dengan linkungan/kondisi siswa/I. pada uraian di atas maka kami mencoba untuk menyertakan rancangan kompetensi lulusan yang akan kami canangkan. No
Tujuan
1
Profil siswa/i cerdas dan Pembelajaran santun
Program
Kegiatan
Target Pencapaian
Integrasi
teori Seluruh
berbasis iptek dan keilmuan imtaq
dan mengerti
pemanfaatan media
siswa/i
sumber
bahwa ilmu
dari
informasi Allah
dan
sebagai
pemanfaatan
penunjang
teknologi
pembelajaran
mata
sematauntuk
meningkatkan iman dan
taqwa
(indikatornya : giat belajar,
disiplin
dalam beribadah) 2
Memiliki kemandirian
jiwa Pembelajaran langsung
Out bond, bazar, Siswa/I
(praktik bakti sosial
memiliki
pengalaman
kehidupan)
menangani
satu
persoalan 3
Peka terhadap tanggung Analisis awab kemasyarakatan
moral aktual
peristiwa melalui
forum Sebagai tugas mata
seminar bulanan/ pelajaran
Bahasa
semesteran
Indonesia,
dengan
dapat
menghadirkan
hasil seminar dalam
tokoh berkompeten
yang naskah pidato
siswa
menuangkan
berbentuk
Dengan cara di atas diharapkan siswa/I tidak saja belajar dengan tradisi menghafal semata. Namun mengerti akar permasalahan, sebab-sebab, faktor-faktor yang berpengaruh dan tahapan perumusan penyelesaian masalah secara komprehensif dengan mengedepankan aspek iman dan ihsan. 3.2 Peranan / Pemberdayaan Stake holder dalam Perencanaan Pendidikan
Peran serta stakeholder pendidikan dalam suatu perencanaan adalah hal yang sangat urgen sehingga akan dampak pada peningkatan profesionalitas guru. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 bahwa stakeholder pendidikan yaitu dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kaitannya dengan hal di atas mereka memiliki 4 peran, yaitu; 1. Peran Sebagai Pemberi Pertimbangan Atau Nasihat (Advisory Agency) a. Pemberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan. b. Memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa. c. Memberi pertimbangan dalam peningkatan disiplin guru dan memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru. d. Memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. 2. Peran Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) berkaitan dengan internal manajemen sekolah: a. Mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan latihan, mendata pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan. b. Memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan. c. Mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan komite sekolah. d. Mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar, dan remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang dipersyaratkan. e. Menyediakan tropi dan hadiah atas keberhasilan siswa mengikuti berbagai perlombaan yang dilakukan sekolah. f. Untuk meningkatkan kualitas keagamaan mengadakan pesantren kilat di sekolah.
g. Mendukung pemanfaatan sarana prasarana untuk memberikan layanan belajar. h. Membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. i.
Memaksimalkan bantuan
anggaran
masyarakat,
operasional
dan
mendorong
yang
bersumber
penggunaan
dari
anggaran
APBD, yang
bersumbar dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan kegiatan yang tepat sasaran. 3. Peran Sebagai Pengontrol (Controling Agency) pendidikan dan komite sekolah, sebagai badan pengawas terhadap kegiatan sekolah termasuk pelaksanaan dan penggunaan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Fungsi pengontrol (controling agency) menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan aktifitas; a. Menanyakan proses belajar mengajar (ke guru dan kepala sekolah) apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan. b. Menanyakan kondisi kesehatan, gizi, dan bakat peserta didik. c. Memantau pelaksanaan rencana kegitan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan tahunan (RKT). d. Ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT. e. Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS. f. Ikut serta dalam rapat pembagian raport. g. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya. h. Mengontrol pelaksanaan PBM. 4. Peran Sebagai Penghubung (Mediating Agency). 5. Peran sebagai Pelaku (Actor agency).
BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan
Definisi dari stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Orang per orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apa pun terhadap sebuah obyek disebut stakeholder. Pendidikan adalah sebuah sistem yang mendukung murid mencapai tujuan-tujuannya melalui pengajaran dan penanaman elemen afektif, kognitif dan psikomotorik secara terencana dalam jangka panjang. Walaupun banyak ragam, stakeholder pendidikan dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu sekolah, pemerintah dan masyarakat. Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah. Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional. Sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orang tua murid, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik (DUDI), toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain. Tanpa melibatkan para pemegang kepentingan ini secara utuh, niscaya dunia pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa? Di dalam dunia pendidikan ada hal yang disebut dengan aksi dan refleksi. Seseorang akan melakukan aksi setelah mempelajari dulu apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dalam merespons rangsangan yang sama atau biasa disebut coping behavior . Untuk menanamkan aspek afektif seperti akhlak mulia, seseorang perlu meniru atau mencontoh ketauladanan lingkungan di sekitarnya. Dunia sekolah tidak akan mampu mensterilkan murid dari perilaku masyarakat di sekelilingnya, untuk itu sekolah memerlukan dukungan masyarakat dalam memberikan ketauladanan dalam mengajarkan akhlak mulia. Dunia pendidikan formal memang mengutamakan transfer of science and knowledge, yang diharapkan mampu mendorong murid mengembangkan
paradigma modernitas dalam kehidupannya kelak.
Daftar Pusataka
1. Raga Affandi, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Pekalongan, Pekalongan, 10 Juli 2008 2. Raga Affandi, S.Psi, Stake Holder dalam Pendidikan Islam,2009//blogspot. 3. http:// Imam Nawawi.Edi Sariman, dan Fahmi Puja/stakeholder-dalam-pendidikanIslam.blogspot.com
4. Thomas L. Wheelen and I David Hungger (1995) Strategic Management and Business Policy, Fifth Edition, California, New York etc. Addison Wesley Publishing Company. 5. http:///Disain%20Perencanaan%20Kebijakan%20Pendidikan%20Terjebak%20Kacamata %20Kuda%20_%20Guru%20Pembaharu.htm
