PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613,8499515, FAX. 031-8418904 SURABAYA (60244) KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 489 / / 436.5.6 / 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian
tentang hak tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, mewujudkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku; b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparasi dan standarisasi pelayanan serta menghapuskan pungutan-pungutan liar,
tentang hak tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, mewujudkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku; b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparasi dan standarisasi pelayanan serta menghapuskan pungutan-pungutan liar,
maka Dinas Pendidikan perlu menetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209); 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara Nomor 3866); 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4)); 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.
8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 4 Pasal 21); 16. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2); 18. Peraturan Walikota Surabaya No. 91
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Keempat). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sebagaiman disebut dalam lampiran Keputusan ini KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sebagaiman dalam diktum PERTAMA meliputi : 1. Sekretariat 1.1. Legalisir Ijazah/ STTB
1.2. Pengurusan Ijazah/ STTB hilang/ rusak 1.3. Pengesahan Perijinan Sekolah/ Kursus dan Rekomendasi 2. Bidang Pendidikan Dasar 2.1. Pendirian / Penutupan SD/ SMP 2.2. Perpanjangan Ijin Operasional SD / SMP 2.3. Penggabungan SD / SMP 2.4. Mutasi Siswa
3. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan 3.1. Pendirian / Penutupan SMA / SMK 3.2. Perpanjangan Ijin Operasional SMA / SMK 3.3. Penggabungan SMA / SMK 3.4. Penerimaan Siswa Baru (PSB) 3.5. Mutasi Siswa 4. Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah 4.1. Pendirian / Penutupan TK/ KB/ TPA/ PPT/ Kursus/ PKBM dan Penyelenggara Paket A, B, C 4.2. Perpanjangan
Ijin Operasional TK/ KB/ TPA/ PPT/ Kursus/ PKBM dan Penyelenggara Paket A, B, C 4.3. Penggabungan TK/ KB/ TPA/ PPT/ Kursus/ PKBM dan Penyelenggara Paket A, B, C KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaiman dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Dinas Pendidikan Kota Surabaya KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik yang telah ada, dan atau sedang berlaku
selanjutnya secara bertahap disesuaikan dengan ketentuan standar Pelayanan Publik ini KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2010 KEPALA DINAS, Drs. H. Sahudi, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19540605
198203 1 012
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanggal : 22 Mei 2010 Nomor : 489 / / 436.5.6 / 2010 Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kota Surabaya 1.Legalisir Ijazah Sekolah Formal dan Non Formal 1.1. JENIS PELAYANAN 1.1.1. Pelayanan legalisir ijazah sekolah formal yang disahkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kota Surabaya. 1.1.2. Pelayanan legalisir ijazah sekolah non-formal
yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah. 1.2. PRODUK PELAYANAN : Fotokopi ijazah terlegalisir 1.3. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 tahun 2008 Pasal 2 1.4. PERSYARATAN PELAYANAN 1.4.1. Ijazah Asli 1.4.2. Fotokopi KTP satu lembar 1.5. PROSEDUR PELAYANAN 1.5.1. KETENTUAN 1.5.1.1. Legalisir maksimal lima (5) lembar tiap jenjang pendidikan sekolah formal
1.5.1.2. Legalisir maksimal lima (7) lembar tiap jenjang pendidikan sekolah nonformal dan sepuluh (10) khusus untuk ABRI. 1.5.1.3. Permohonan legalisir dengan tanda tangan Kepala Dinas diberlakukan khusus bagi CPNS pusat. 1.5.2. PENGAJUAN LEGALISIR IJAZAH SEKOLAH FORMAL 1.5.2.1. Pemohon menyerahkan fotokopi ijazah dengan menyertakan persyaratan lengkap kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan. 1.5.2.2. Kepala Sekolah bersangkutan menandatanagani ijazah disertai stempel sekolah dan mengembalikan
fotokopi ijazah kepada pemohon untuk dilanjutkan proses ke Dinas Pendidikan. 1.5.3. PENGAJUAN LEGALISIR IJAZAH SEKOLAH NON-FORMAL Pemohon menyerahkan fotokopi ijazah dengan menyertakan persyaratan lengkap kepada Dinas Pendidikan untuk diproses.
1.5.4. TAHAP PEMROSESAN LEGALISIR IJAZAH SEKOLAH FORMAL 1.5.4.1. Petugas administrasi legalisir di bagian Sekretariat Dinas Pendidikan (untuk sekolah formal) akan menerima berkas legalisir 1.5.4.2. Jika persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan menyerahkan lembar fotokopi ijazah kepada Sekretaris Dinas Pendidikan untuk disahkan dan ditandantangani. 1.5.5. TAHAP PEMROSESAN LEGALISIR IJAZAH SEKOLAH NON-FORMAL 1.5.5.1. Petugas administrasi legalisir di bagian Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah (untuk sekolah non-formal) akan
menerima permohonan 1.5.5.2. Jika persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan menyerahkan lembar fotokopi ijazah kepada Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah untuk disahkan dan ditandantangani. 1.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Legalisir Ijazah Formal dan Non-Formal akan disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ataupun Sekretaris Dinas Pendidikan maksimal satu hari sejak pemohon mengajukan berkas legalisir. 1.7. BIAYA PELAYANAN Pelayanan Legalisir Ijazah Sekolah
Formal dan Non-Formal tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis. 1.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pelayanan legalisir ijazah formal dan non-formal, antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan legalisir 2. TV Box untuk menampilkan slide show tata cara legalisir Prasarana pelayanan : 1.
Ruang pelayanan publik 2. Parkir 1.9. MEKANISME PENGADUAN Apabila legalisir ijazah sekolah formal dan non-formal tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berikut : 1.9.1. Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala atau Sekretaris Dinas Pendidikan 1.9.2. Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
2.PENGAJUAN IJAZAH HILANG/ RUSAK 2.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan ijazah hilang/ rusak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 2.2. PRODUK PELAYANAN : Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/ STTB 2.3. DASAR HUKUM 2.3.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2.3.2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah 2.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2008 2.4. PERSYARATAN PELAYANAN 2.4.1. Fotokopi STTB dilegalisir Kepala Sekolah 2.4.2. Surat Keterangan dari Kepolisian & Copy 2.4.3. Fotokopi Buku Induk dilegalisir Kepala Sekolah 2.4.4. Fotokopi daftar Nominatif dilegalisir Kepala Sekolah. 2.4.5. Fotokopi Kumpulan Nilai Kelulusan dilegalisir Kepala Sekolah. 2.4.6. Daftar Penerimaan / Penyerahan STTB dilegalisir Kepala Sekolah 2.4.7.
Fotokopi KTP (1 Lembar) Keterangan : 1. Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga). 2. Foto asli bukan fotokopi. 3. Stempel Sekolah mengenai Foto & Tanda Tangan Kepala Sekolah pada Surat Keterangan yang dibuat oleh masing-masing Sekolah 2.5. PROSEDUR PELAYANAN 2.5.1. KETENTUAN 2.5.1.1. Pemohon harus melapor pada Polsek setempat untuk meminta Surat Keterangan Kehilangan ijazah; 2.5.1.2. Harus ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dari teman seangkatan dan pengelola atau guru sekolah bersangkutan (untuk sekolah yang sudah ditutup). 2.5.2. PENGAJUAN IJAZAH HILANG/ RUSAK 2.5.2.1. Pemohon mengajukan permohonan ijazah hilang/ rusak ke Sekolah yang bersangkutan 2.5.2.2. Jika persyaratan lengkap maka Sekolah bersangkutan membuat form aplikasi dengan menyertakan Kop Sekolah yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan 2.5.3. TAHAPAN PROSES PENGAJUAN IJAZAH HILANG/ RUSAK 2.5.3.1. Petugas Sekretariat memverifikasi kelengkapan
persyaratan permohonan. 2.5.3.2. Jika persyaratan telah lengkap maka petugas akan mengajukan Surat Keterangan Ijazah yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
2.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Pengajuan ijazah hilang/ rusak akan disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan maksimal tiga (3) hari sejak pemohon mengajukan berkas. 2.7. BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan ijazah hilang/ rusak tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 2.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pengajuan ijazah hilang/ rusak,
antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan pengajuan ijazah hilang/ rusak 2. TV Box untuk menampilkan slide show tata cara pengajuan ijazah hilang/ rusak. 3. Form aplikasi pengajuan pengajuan ijazah hilang/ rusak. Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir 2.9 MEKANISME PENGADUAN Apabila pengajuan ijazah hilang/ rusak tidak
sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 2.9.1Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 2.9.2Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
3. PENGAJUAN PERIJINAN SEKOLAH BARU SWASTA (SMK) 3.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan sekolah SMK Swasta baru 3.2. PRODUK PELAYANAN : Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan 3.3. DASAR HUKUM 3.3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah 3.3.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Sistem Pendidikan Nasional 3.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah 3.3.4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah 3.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional 3.3.6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 19 tahun 2005 tentang, Organisasi Dinas Kota Surabaya 3.4. PERSYARATAN PELAYANAN 3.4.1. Surat permohonan mendirikan Pendidikan Menengah 3.4.2. Proposal Ijin pendirian disertai Rencana Anggaran
Pendiriandan Rencana Anggaran Operasional bulanan dalam 1 (satu) tahun 3.4.3. Formulir ijin pendirian Pendidikan Menengah 3.4.4. Foto copy Akte Yayasan (Bukan Panitia Pendirian) 3.4.5. Daftar Identitas Kepala Sekolah dan Guru beserta Ijasah terakhir yang dilegalisir Pejabat yang berwenang 3.4.6. Foto copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru 3.4.7. Rencana Jadwal Pelajaran 3.4.8. Gambar Situasi Gedung Sekolah dilengkapi dengan denah ruangan-ruangan
yang akan dipakai (IMB) 3.4.9. Surat Keterangan tentang Status Tanah/Gedung oleh Pejabat yang berwenang 3.4.10. Keadaan/Kondisi Tanah/Gedung 3.4.11. Daftar Inventaris/Perlengkapan Sekolah (Milik sendiri/nyewa/pinjam dan lain secara terperinci) 3.4.12. Memiliki dana abadi yang tertuang dalam rekening Bank atas nama Sekolah : a. SMP : Rp. 60.000.000,00 b. SMA : Rp. 90.000.000,00 c. SMK : Rp. 90.000.000,00 3.4.13. Surat Keterangan dari Masyarakat
setempat yang menyatakan tidak keberatan ditempati Sekolah yang diketahui : RT, RW, Lurah, Camat 3.4.14. Penyelenggara Sekolah berkewajiban menyediakan Sumber Pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran Pendidikan di Sekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun kedepan yang dibuktikan dengan rekening atas nama Sekolah yang bersangkutan dan bukan atas nama Pribadi 3.4.15. Izin Peruntukan Tanah dan Bangunan untuk lokasi dimaksud 3.4.16. Tenaga Pendidikan
dan Kependidikan : Persyaratan Minimum SMP SMA SMK Calon peserta didik 30 anak tamatan SD/MI/Sederajat 30 anak tamatan SMP/MTs/Sederajat 30 anak tamatan SMP/MTs/Sederajat Tenaga Pendidik dan -1 orang Kepala Sekolah -1 orang Kepala Sekolah -1 orang Kepala Sekolah
Kependidikan -1 orang guru tamatan S-1 sesuai dengan bidangnya untuk setiap mata pelajaran -1 orang guru BK tamatan S-1 sesuai latar belakang pendidikannya -1 orang guru tamatan S-1 sesuai dengan bidangnya untuk setiap mata pelajaran -1 orang guru BK tamatan S-1 sesuai latar belakang pendidikannya -1 orang guru tamatan S-1 sesuai dengan bidangnya untuk setiap mata pelajaran -2 orang
guru tamatan S-1 (DIII untuk bidang tertentu) sesuai dengan bidang keahlian yang dibuka -1 orang guru BK tamatan S-1 sesuai latar belakang pendidikannya Tenaga Non -1 orang penjaga -1 orang penjaga -1 orang penjaga Kependidikan sekolah -1 orang petugas TU sekolah -1 orang petugas TU sekolah -1 orang petugas TU 3.1.1. Proposal lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan
tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di wilayahnya. 3.4.17. Dukungan dunia usaha/industri dan unit produksi yang dikembangkan oleh sekolah. 3.4.18. Surat pernyataan kesanggupan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum, standar ruang, dan peralatan minimal yang telah dibakukan pemerintah 3.1. PROSEDUR PELAYANAN 3.1.1. Pemohon mengajukan proposal ijin pendirian dan kelengkapan dokumen kepada Dinas Pendidikan 3.1.2. Petugas Dinas Pendidikan melakukan verifikasi
dan pengujian dokumen 3.1.3. Jika persyaratan dokumen telah dipenuhi, maka Dinas akan mengutus tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan proses tersebut ke sekolah pemohon 3.1.4. Jika sekolah dinyatakan sesuai dan layak, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan. 3.2. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SMK) akan disahkan dengan Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan maksimal 14 hari kerja
3.3. BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SMK) tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 3.4. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pengajuan ijazah hilang/ rusak, antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan perijinan sekolah baru swasta (SMK) 2. TV Box untuk menampilkan
slide show tata cara perijinan sekolah baru swasta (SMK) 3. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik
2. Parkir 3.9 MEKANISME PENGADUAN Apabila perijinan sekolah baru swasta (SMK) tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 3.9.1Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 3.9.2Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
4.PENGAJUAN PERIJINAN SEKOLAH BARU SWASTA (SD & SMP) 4.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SD & SMP) 4.2. PRODUK PELAYANAN : Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan 4.3. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah 4.4. PERSYARATAN PELAYANAN 4.4.1. Hasil Studi
Kelayakan 4.4.2. Ijin Lingkungan 4.4.3. Rencana induk pengembangan sekolah 4.4.4. Sumber peserta didik 4.4.5. Tenaga Kependidikan 4.4.6. Tenaga Non Kependidikan 4.4.7. Kurikulum / Program kegiatan belajar 4.4.8. Sumber pembiayaan selama lima tahun ke depan 4.4.9. Sarana Pembelajaran 4.5. PROSEDUR PELAYANAN 4.5.1. Pemohon mengajukan proposal ijin pendirian dan kelengkapan dokumen kepada Dinas Pendidikan 4.5.2. Petugas Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan pengujian dokumen 4.5.3. Jika persyaratan
dokumen telah dipenuhi, maka Dinas akan menugaskan tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan proses tersebut ke sekolah pemohon 4.5.4. Jika sekolah dinyatakan sesuai dan layak, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan. 4.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SD dan SMP) akan disahkan dengan Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan maksimal lima (5) hari kerja 4.7.
BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SD dan SMP) tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 4.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses perijinan sekolah baru swasta (SD dan SMP, antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan perijinan sekolah baru swasta (SD dan SMP) 2.
Buku Administrasi Umum 3. TV Box untuk menampilkan slide show tata cara perijinan sekolah baru swasta (SD dan SMP) 4. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir
4.9 MEKANISME PENGADUAN Apabila perijinan sekolah baru swasta (SD dan SMP) tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 4.9.1Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 4.9.2Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
5.PENGAJUAN PERIJINAN SEKOLAH BARU SWASTA (SMA) 5.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan sekolah baru (SMA) 5.2. PRODUK PELAYANAN : Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan 5.3. DASAR HUKUM 5.3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah 5.3.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Sistem Pendidikan Nasional 5.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah 5.3.4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah 5.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional 5.3.6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 19 tahun 2005 tentang, Organisasi Dinas Kota Surabaya 5.4. PERSYARATAN PELAYANAN 5.4.1. Surat permohonan mendirikan Pendidikan Menengah 5.4.2. Proposal Ijin pendirian disertai Rencana Anggaran Pendiriandan
Rencana Anggaran Operasional bulanan dalam 1 (satu) tahun 5.4.3. Formulir ijin pendirian Pendidikan Menengah 5.4.4. Foto copy Akte Yayasan (Bukan Panitia Pendirian) 5.4.5. Daftar Identitas Kepala Sekolah dan Guru beserta Ijasah terakhir yang dilegalisir Pejabat yang berwenang 5.4.6. Foto copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru 5.4.7. Rencana Jadwal Pelajaran 5.4.8. Gambar Situasi Gedung Sekolah dilengkapi dengan denah ruangan-ruangan yang
akan dipakai (IMB) 5.4.9. Surat Keterangan tentang Status Tanah/Gedung oleh Pejabat yang berwenang 5.4.10. Keadaan/Kondisi Tanah/Gedung 5.4.11. Daftar Inventaris/Perlengkapan Sekolah (Milik sendiri/nyewa/pinjam dan lain secara terperinci) 5.4.12. Memiliki dana abadi yang tertuang dalam rekening Bank atas nama Sekolah : d. SMP : Rp. 60.000.000,00 e. SMA : Rp. 90.000.000,00 f. SMK : Rp. 90.000.000,00 5.4.13. Surat Keterangan dari Masyarakat setempat
yang menyatakan tidak keberatan ditempati Sekolah yang diketahui : RT, RW, Lurah, Camat 5.4.14. Penyelenggara Sekolah berkewajiban menyediakan Sumber Pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran Pendidikan di Sekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun kedepan yang dibuktikan dengan rekening atas nama Sekolah yang bersangkutan dan bukan atas nama Pribadi 5.4.15. Izin Peruntukan Tanah dan Bangunan untuk lokasi dimaksud 5.4.16. Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan : Persyaratan Minimum SMP SMA SMK Calon peserta didik 30 anak tamatan SD/MI/Sederajat 30 anak tamatan SMP/MTs/Sederajat 30 anak tamatan SMP/MTs/Sederajat Tenaga Pendidik dan Kependidikan -1 orang Kepala Sekolah -1 orang guru -1 orang Kepala Sekolah -1 orang guru -1 orang Kepala Sekolah -1 orang guru
tamatan S-1 tamatan S-1 tamatan S-1 sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan bidangnya untuk bidangnya untuk bidangnya untuk setiap mata setiap mata setiap mata pelajaran pelajaran pelajaran -1 orang guru BK -1 orang guru BK -2 orang guru tamatan S-1 tamatan S-1 tamatan S-1 (DIII sesuai latar sesuai latar untuk bidang belakang belakang tertentu) sesuai pendidikannya pendidikannya dengan bidang keahlian yang
dibuka -1 orang guru BK tamatan S-1 sesuai latar belakang pendidikannya Tenaga Non -1 orang penjaga -1 orang penjaga -1 orang penjaga Kependidikan sekolah -1 orang petugas TU sekolah -1 orang petugas TU sekolah -1 orang petugas TU 5.5. PROSEDUR PELAYANAN 5.5.1. Pemohon mengajukan proposal ijin pendirian dan kelengkapan dokumen kepada Dinas Pendidikan 5.5.2. Petugas Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan pengujian
dokumen 5.5.3. Jika persyaratan dokumen telah dipenuhi, maka Dinas akan mengutus tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan proses tersebut ke sekolah pemohon 5.5.4. Jika sekolah dinyatakan sesuai dan layak, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan. 5.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SMA) akan disahkan dengan Surat Keputusan dan Piagam Pendidikan maksimal 14 hari kerja 5.7.
BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan perijinan sekolah baru swasta (SMA) tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 5.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses perijinan sekolah baru swasta (SMA), antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan perijinan sekolah baru swasta (SMA) 2. TV Box untuk menampilkan slide
show tata cara perijinan sekolah baru swasta (SMA) 3. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir 5.9 MEKANISME PENGADUAN Apabila perijinan sekolah baru swasta (SMA) tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 5.9.1Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 5.9.2Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
6.PENGAJUAN PERIJINAN KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAKKANAK 6.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak 6.2. PRODUK PELAYANAN : Surat Ijin Pendirian 6.3. DASAR HUKUM 6.3.1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Kota besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2, tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965, Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) 6.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional 6.3.3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 6.3.4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah 6.3.5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor :125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) 6.3.6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 14 tahun 2005 tentang, Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2005, Nomor : 3/D) 6.3.7. Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 70 Tahun 2005, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya 6.4. PERSYARATAN PELAYANAN 6.4.1. Persyaratan Taman Kanak-Kanak 6.4.1.1. Surat Permohonan ijin pendirian dan operasional Lembaga TK 6.4.1.2. Proposal disertai rencana Anggaran Pendirian dan Anggaran Operasional per-bulan dalam 1 (satu) tahun 6.4.1.3. Mengisi formulir 6.4.1.4. Fotokopi Akte Notaris (Yayasan Pendidikan), bukan Panitia Pendirian 6.4.1.5. Daftar Guru dilampiri fotokopi ijazah terakhir
6.4.1.6. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru 6.4.1.7. Tata Tertib Lembaga 6.4.1.8. Rencana jadwal pembelajaran 6.4.1.9. Denah Ruangan dan peta lokasi 6.4.1.10. Surat Keterangan tentang status tanah 6.4.1.11. Radius/ jarak antara lembaga TK minimal 1,5 KM 6.4.1.12. Ijin Peruntukan tanah dan bangunan untuk lokasi dimaksud 6.4.1.13. Daftar Inventaris/ perlengkapan lembaga TK 6.4.1.14. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar TK diketahui
RT, RW, Lurah dan Camat 6.4.1.15. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD BPS Kecamatan setempat 6.4.1.16. Materai Rp. 6000 (2 lembar) 6.4.1.17. Pas foto calon pimpinan Lembaga ukuran 3x4 (2 lembar) 6.4.1.18. Fotokopi KTP calon Pimpinan Lembaga (1 lembar)
6.4.2. Persyaratan Kelompok Bermain (KB) 6.4.2.1. Surat Permohonan ijin pendirian dan operasional Lembaga KB 6.4.2.2. Mengisi formulir ijin operasional KB 6.4.2.3. Fotokopi Akte Notaris (Yayasan Pendidikan), bukan Panitia Pendirian 6.4.2.4. Daftar Pendidik 6.4.2.5. Daftar anak didik (jumlah minimal 10 anak) 6.4.2.6. Rencana jadwal pembelajaran 6.4.2.7. Denah Ruangan dan peta lokasi 6.4.2.8. Surat Keterangan tentang status tanah 6.4.2.9. Keadaan/ kondisi tanah dan bangunan untuk
lokasi dimaksud 6.4.2.10. Ijin Peruntukan tanah dan bangunan untuk lokasi dimaksud 6.4.2.11. Daftar Inventaris/ perlengkapan lembaga TK 6.4.2.12. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar TK diketahui RT, RW, Lurah dan Camat 6.4.2.13. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD BPS Kecamatan setempat 6.4.2.14. Materai Rp. 6000 (2 lembar) 6.4.2.15. Pas foto calon pimpinan KB ukuran 3x4 (2 lembar) 6.4.2.16. Fotokopi KTP calon
Pimpinan KB (1 lembar) 6.5. PROSEDUR PELAYANAN 6.5.1. Pemohon mengambil formulir dari Dinas Pendidikan dan mengisinya kemudian memberikan kepada UPTD-BPS terkait beserta persyaratan pada sub 6.4. 6.5.2. Jika persyaratan telah dipenuhi, maka UPTD-BPS akan menerbitkan Dokumen Rekomendasi. 6.5.3. Pemohon mengajukan Dokumen Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 6.5.4. Jika hasil dari proses monitoring dan evaluasi sesuai dan layak, maka Dinas
Pendidikan akan menerbitkan Ijin Pendirian. 6.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Pengajuan perijinan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak akan disahkan dengan Ijin Pendirian maksimal sepuluh (10) hari kerja 6.7. BIAYA PELAYANAN Pelayanan pengajuan perijinan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 6.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pengajuan
ijazah hilang/ rusak, antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan perijinan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak 2. TV Box untuk menampilkan slide show tata cara perijinan Kelompok Bermain dan Taman KanakKanak 3. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir 6.9 MEKANISME PENGADUAN Apabila perijinan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak
tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 6.9.1Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 6.9.2Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
7. PENGAJUAN PERIJINAN POS PAUD TERPADU (PPT) BARU 7.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru 7.2. PRODUK PELAYANAN : Ijin Pendirian 7.3. DASAR HUKUM 7.3.1. Undang -Undang RI No.16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.2
tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965, No.19 Tambahan Lembaga Negara No.2730) 7.3.2. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional 7.3.3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.260/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah 7.3.4. Undang -Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 7.3.5. Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor
: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005, No.108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548) 7.3.6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No : 14 Tahun 2005, tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2005, Nomor : 3/D) 7.3.7. Peraturan Walikota Surabaya No : 70 Tahun 2005, tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya 7.4. PERSYARATAN PELAYANAN 7.4.1. Surat permohonan ijin operasional dari ketua / pengelola PPT 7.4.2. Daftar pengurus PPT 7.4.3. Daftar bunda / pendidik 7.4.4. Daftar anak didik dikelompokkan per usia dan jenis kelamin 7.4.5. Rencana jadwal kegiatan / pembelajaran 7.4.6. Daftar Sarana dan Alat Permainan Edukatif (APE) yang dimiliki PPT 7.4.7. Rekomendasi dari Lurah setempat 7.4.8. Rekomendasi PKK Kota Surabaya
7.4.9. Materai Rp. 6000,-(2 lembar) 7.4.10.Pas foto calon Pengelola PPT ukuran 3x4 (2 lembar) 7.4.11.Foto copy KTP calon Pengelola PPT (1 lembar) 7.5. PROSEDUR PELAYANAN 7.5.1. Pemohon mengambil formulir di Dinas Pendidikan 7.5.2. Petugas Dinas Pendidikan menerima pengajuan formulir 7.5.3. Pemohon menerima dan mengisi formulir 7.5.4. Pemohon mengurus rekomendasi ke PT-PKK Kota Surabaya 7.5.5. Pemohon menyerahkan formulir dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan ke
Dinas Pendidikan 7.5.6. Petugas Dinas Pendidikan melakukan cek kelengkapan dokumen dan entry data 7.5.7. Jika PPT baru dinyatakan sesuai dan layak, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Ijin Pendirian
7.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Waktu pelaksanaan Pengajuan Perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru maksimal adalah 10 hari kerja 7.7. BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan Perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 7.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pengajuan perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru, antara lain :
Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan pengajuan perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru 2. TV Box untuk menampilkan slide show tata cara perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru 3. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir 7.9. MEKANISME PENGADUAN Apabila Perijinan Pos PAUD Terpadu (PPT) baru tidak sesuai dengan standard pelayanan,
maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 7.9.1. Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 7.9.2. Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
8. PENGAJUAN PERIJINAN KEJAR PAKET BARU 8.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan Kejar Paket baru 8.2. PRODUK PELAYANAN : Ijin Pendirian 8.3. DASAR HUKUM 8.3.1. Undang
Undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 8.3.2. Undang
Undang RI No.23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah 8.3.3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.30
Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Non Formal 8.3.4. Keputusan Walikota Surabaya No.46 Tahun 2001 tanggal 17 September 2001, tentang TUPOKSI Dinas Pendidikan Kota Surabaya 8.4. PERSYARATAN PELAYANAN 8.4.1. Surat Permohonan pendirian dan profil lembaga 8.4.2. Foto copy Akte Notaris (Yayasan Pendidikan), bukan Panitia Pendirian 8.4.3. Daftar tutor dilengkapi foto copy ijazah 8.4.4. Daftar Warga Belajar 8.4.5. Daftar riwayat hidup
pemilik / penyelenggara 8.4.6. Denah ruang dan peta lokasi 8.4.7. Sarana yang dimiliki lembaga 8.4.8. Kurikulum / Silabus 8.4.9. Tata Tertib 8.4.10. Surat keterangan tidak keberatan dari RT, RW dan diketahui oleh Lurah dan Kecamatan 8.4.11. Rekomendasi dari UPTD BPS Kecamatan setempat 8.4.12. Foto copy KTP pemilik dan penyelenggara 8.4.13. Materai Rp. 6000,-(2 lembar) 8.4.14. Pas foto ukuran 3x4 (5 lembar) 8.5.
PROSEDUR PELAYANAN 8.5.1. Pemohon mengambil formulir perijinan di Dinas Pendidikan 8.5.2. Petugas Dinas Pendidikan menerima pengajuan formulir perijinan 8.5.3. Pemohon menerima dan mengisi formulir perijinan, kemudian megirimkan data pemberkasan dan formulir perijinan ke UPTD BPS 8.5.4. Petugas UPTD BPS melakukan cek kelengkapan dokumen 8.5.5. Jika persayaratan kelengkapan dokumen telah dipenuhi, maka petugas UPTD BPS akan menerbitkan rekomendasi 8.5.6. Pemohon mendapatkan rekomendasi kemudian mengirimkan dokumen rekomendasi
ke Dinas Pendidikan 8.5.7. Petugas Dinas Pendidikan melakukan monitoring, evaluasi, dan visitasi (kunjungan ke lokasi) 8.5.8. Jika sekolah kejar paket dinyatakan sesuai dan layak, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Ijin Pendirian 8.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Waktu pelaksanaan Pengajuan Perijinan Kejar Paket baru maksimal adalah 10 hari kerja
8.7. BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan Perijinan Kejar Paket baru tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 8.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pengajuan perijinan Kejar Paket baru, antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan pengajuan perijinan Kejar Paket baru 2. TV Box untuk menampilkan
slide show tata cara perijinan Kejar Paket baru 3. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir 8.9. MEKANISME PENGADUAN Apabila Perijinan Kejar Paket baru tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan sebagai berkut : 8.9.1. Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 8.9.2. Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan
9. PENGAJUAN PERIJINAN KURSUS BARU 9.1. JENIS PELAYANAN Jenis pelayanan yang diberikan adalah pengajuan perijinan kursus baru 9.2. PRODUK PELAYANAN : Ijin Pendirian 9.3. DASAR HUKUM 9.3.1. Undang
Undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 9.3.2. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja 9.3.3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.261/U/1999,
tentang Penyelenggaraan Kursus 9.3.4. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga No. KEP110/E/MS/1999 9.3.5. Surat Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Juli 2001 No.4211/19/112.06/2001, tentang Pelimpahan perijinan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah ke Kabupaten/Kota se Jawa Timur 9.3.6. Keputusan Walikota Surabaya No.70 Tahun 2005 , tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya 9.3.7. Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya No.489/743/436.5.6/2007 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Kota Surabaya 9.4. PERSYARATAN PELAYANAN 9.4.1. Surat Permohonan ijin penyelenggaran kursus 9.4.2. Foto copy Akte Notaris (Yayasan Pendidikan), bukan Panitia Pendirian 9.4.3. Daftar narasumber dilampiri foto copy ijazah 9.4.4. Daftar Riwayat Hidup pemilik dan penyelenggara 9.4.5. Denah ruangan dan peta lokasi 9.4.6. Daftar Inventaris / perlengkapan lembaga kursus 9.4.7. Kurikulum /
Silabus 9.4.8. Tata tertib kursus 9.4.9. Rekomendasi dari UPTD BPS kecamatan setempat 9.4.10. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar lembaga diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat 9.4.11. Surat domisili 9.4.12. Materai Rp. 6000,-(2 lembar) 9.4.13. Foto copy KTP pemilik dan penyelenggara 9.4.14. Pas Foto ukuran 3x4 (5 lembar) 9.4.15. Memiliki dana abadi yang tertuang dalam rekening bank sebesar Rp. 45.000.000,
00 9.5. PROSEDUR PELAYANAN 9.5.1. Pemohon mengambil formulir perijinan di Dinas Pendidikan 9.5.2. Petugas Dinas Pendidikan menerima pengajuan formulir perijinan 9.5.3. Pemohon menerima dan mengisi formulir perijinan, kemudian megirimkan data pemberkasan dan formulir perijinan ke UPTD BPS 9.5.4. Petugas UPTD BPS melakukan cek kelengkapan dokumen 9.5.5. Jika persayaratan kelengkapan dokumen telah dipenuhi, maka petugas UPTD BPS akan menerbitkan rekomendasi 9.5.6. Pemohon mendapatkan rekomendasi kemudian mengirimkan
dokumen rekomendasi ke Dinas Pendidikan 9.5.7. Petugas Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi, dan visitasi (kunjungan ke lokasi)
9.5.8. Jika kursus dinyatakan sesuai dan layak, maka Dinas Pendidikan menerbitkan Ijin Pendirian 9.6. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Waktu pelaksanaan Pengajuan Perijinan Kursus baru maksimal adalah 10 hari kerja 9.7. BIAYA PELAYANAN Pelayanan Pengajuan Perijinan Kursus baru tidak dikenakan biaya kepada pemohon atau gratis 9.8. SARANA DAN PRASARANA Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya proses pengajuan perijinan
Kursus baru, antara lain : Sarana pelayanan : 1. Website untuk informasi pelayanan pengajuan perijinan kursus baru 2. TV Box untuk menampilkan slide show tata cara perijinan kursus baru 3. Komputer Prasarana pelayanan : 1. Ruang pelayanan publik 2. Parkir 9.9.MEKANISME PENGADUAN Apabila Perijinan Kursus baru tidak sesuai dengan standard pelayanan, maka pemohon dapat melakukan pengaduan
sebagai berikut : 9.9.5. Mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan 9.9.6. Mengisi Form Pengaduan di Website Dinas Pendidikan Diperiksa Oleh, SEKRETARIS, Drs. Bambang Sugijanto, MBA, M.Pd Pembina Tk. I NIP. 19550603 197803 1 003 Disiapkan Oleh, Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Retnowati, S.Sos, MM Penata NIP.
19640711 198603 2 019 Disetujui Oleh, KEPALA DINAS Drs. H. Sahudi, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19540605 198203 1 012
