Topik Utama____________________ Utama_________________________________________________________ _____________________________________ 17
SRATEGI PEMBERDAYAAN MASYRAKAT MADANI Oleh : M. Mawardi J.*) ABSTRAK
Mewujudkan masyarakat madani merupakan suatu upaya mengangkat harkat dan martabat manusia pada posisi yang sebenarnya. Banyak tantangan yang harus dihadapi terutama dalam memberdayakan potensi yang ada pada diri manusia itu. Terutama, pada akhir-akhir ini ada indikasi negara sedang dihadapkan pada situasi krisis. Situasi ini terjadi karena melunturnya kohesivitas faksi-faksielite dan krisis keuangan, yang tampaknya makin parah. Dalam situasi krisis ini, negara dipaksa untuk memberikan ruang gerak yang makin besa pada kelompok-kelompok kritis masyarakat. Bukan saja karena adanya desakan internal dan eksternal, tetapi juga semakin tumbuhnya kesadaranakan arti pentingnya strategi pemberdayaan yang tepat bagi perluasan kekuatan masyarakat madani. Kata Kunci : Pemberdayaan, Demokrasi, Masyarakat
PENDAHULUAN
Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan muncul, seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat
*)Dosen / Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Alumni S2 IPB Bogor Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
18
M. MAWARDI J
menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan prilaku masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia mencuatkan suatu kemakmuran yang didambakan yaitu terwujudnya masyarakat madani. Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak terlepas dari kondisi politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak Indonesia merdeka, masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah atau penguasa belum banyak memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal. Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani, asalkan semua potensi sumber daya manusia mendapat kesempatan berkembang dan dikembangkan. Mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk itu perlu adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat manusia menuju masyarakat madani itu sendiri. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI
Masyarakat madani atau civil society secara umum bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial so sial yang memiliki ciri-ciri antara lain : kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama(Din Syamsudin, 1998 : 12). Sebenarnya masyarakat madani secara substansial sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hukum. Penguasa, rakyat dan siapapun harus taat dan patuh pada hukum yang telah dibuat secara bersama-sama. Bagi Aristoteles, siapapun bisa memimpin negara secara bergiliran dengan syarat ia bisa berbuat adil. Dan keadilan baru bisa ditegakkan apabila setiap tindakan didasarkan pada hukum. Jadi hukum merupakan ikatan moral yang bisa membimbing manusia agar senantiasa berbuat adil. Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini sangat tergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat dari berbagai pakar di berbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini(Tim ICCE, 2003): Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
19
1. Menurut Menurut Zbignie Zbigniew w Rau, masyara masyarakat kat madani madani merupa merupakan kan suatu suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Lebih tegasnya terdapat ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani, yakni individualisme, pasar dan pluralisme. 2. Menurut Menurut Han Sung-jo Sung-joo, o, masyarak masyarakat at madani madani merupak merupakan an sebuah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang pablik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalamnya. 3. Menurut Menurut Kim Sunhyuk, Sunhyuk, masyara masyarakat kat madani madani adalah adalah suatu suatu satuan satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri. Dari berbagai batasan di atas, jelas merupakan suatu analisa dari kajian kontekstual terhadap performa yang diinginkan dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan penekanan dalam mensyaratkan idealisme masyarakat madani. Akan tetapi secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik benang emas, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Menurut Rahardjo (1996) masyarakat madani identik dengan citacita Islam membangun ummah. Masyarakat madani adalah suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan sukarela (voluntary association) melalui organisai-organisasi massa. Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
20
M. MAWARDI J
Masyarakat madani dan negara bergantung mana yang dianggap primer dan mana yang sekunder. Sepertinya menurut pendapat tersebut, hak berserikat merupakan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat tercipta tiada lain untuk terjadi integrasi dalam membangun manyarakat yang berperadaban. Sementara itu secara filosofis Yusuf (1998) memandang masyarakat madani membangun kehidupan masyarakat beradab yang ditegakkan di atas akhlakul karimah, masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kualitas manusia bertaqwa secara essensial adalah manusia yang memelihara hubungan dengan Allah SWT (habl min Allah) Allah ) dan hubungannya dengan sesama manusia (habl min al-nas). al-nas). Akhlakul karimah dapat terwujud manakala masing-masing individu dan kelompok masyarakat terjadi saling membelajarkan atau berperan sebagai pembawa kearah kebenaran yang digariskan oleh Allah. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala mereka tidak berbuat ke arah perbaikan yang dikehendakinya. Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-govermental untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan yang konsultatif bukan konsultatif bukan konfrontatif antara konfrontatif antara warga negara dan negara. Masyarakat madani juga tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kewajiban, melainkan juga harus menghormati equal right, right , memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak kebebasan yang sama (Ramlan Surbakti, 1995). Disinilah kemudian, masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan mampu menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia. manusia. Masyarakat madani madani dipercaya sebagai alternatif paling tepat bagi demokratisasi, terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara. Tidak hanya itu, masyarakat madani kemudia juga dipakai sebagai cara pandang untuk memahami universalitas fenomena demokrasi di berbagai negara. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
21
KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI
Karakteristik ini yang merupakan prasyarat untuk merealisasikan wacana masyarakat madani tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang terintegral dan menjadi dasar serta nilai bagi masyarakat. Adapun karakteristiknya, menurut Arendt dan Habermas, antara lain : 1. Free Free Publ Public ic Sphe Sphere re,, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mapu melakukan transaksitransaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free publik sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter. 2. Demokratis, merupakan suatu entitas yang menjadi penegak yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 3. Toleran, merupakan sikap yang dikembangankan dalam masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghoramti aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. 4. Pluralisme , Pluralisme , adalah pertalian sejati kebhenikaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan, 5. Keadilan Sosial, dimaksudkan adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. PROGRAM REKONSTRUKSI MASYARAKAT MADANI
Aksi yang dapat dilakukan untuk rekonstruksi pengembangan masyarakat madani di Indonesia dalam rangka menjadikan sebagai salah satu landasan bagi proses demokratisasi. Aksi tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan keperluan kongkrit serta kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana. Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, program rekonstruksi pengembangan masyarakat madani Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
22
M. MAWARDI J
dapat dimulai, misalnya dengan mempetakan secara jelas dan kritis kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat madani yang dapat diandalkan sebagai aktor-aktor utama di dalamnya. Dalam hal ini bisa dilakukan penelitian mengenai elemen-elemen kelas menengah yang memiliki potensi dan yang masih menghadapi kendala-kendala struktural struk tural maupun kultural untuk tampil sebagai aktor masyarakat madani. Dengan pemetaaan seperti itu akan menjadi jelas kekuatan dan kelemahan, baik secara kualitatif dan kuantitatif, masyarakat madani di Indonesia. Seterusnya akan bisa dilakukan proses pengembangan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk strategi penciptaan linkege antara elemen-elemen masyarakat madani tersebut. Di satu pihak LSM merupakan organisasi sosial yang muncul dari bawah dan berada di luar lingkup negara, tetapi di pihak LSM di Indonesia di kontrol oleh negara. Selanjutnya, sejauh mana LSM-LSM di Indonesia mampu melakukan refleksi diri sehingga ia tidak menjadi bagian dari aparat hegemoni negara. Pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada berbagai ormas yang sebenarnya mempunyai potensi pengembangan masyarakat tetapi masih mengalami berbagai kendala untuk berkembang, dan bahkan sebagaian cenderung memperlemahnya. Sembari membuat pemetahan tersebut maka bisa dilakukan juga penciptakan program-program aksi yang ditujukan bukan saja untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian aktor-aktor tersebut, tetapi juga merumuskan platform merumuskan platform bersama sangat penting untuk diciptakan dan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ia dapat dipergunakan. Sayang sekali, kelompok pro-demokrasi di Indonesia tampaknya kurang atau belum untuk melakukan perjuangan sendiri-sendiri sendiri-sen diri dengan landasan pemahaman dan visi demokrasi yang mereka yakini. Akibatnya, sifat perjuangan demokratisasi di Indonesia menjadi bersifat sporadis dan tidak terorganisasi dan karenanya mudah untuk dimanipulasi oleh kekuatankekuatan yang menentangnya, khususnya negara. Selain itu, kaum prodemokrasi di Indonesia juga mudah sekali untuk terpancing oleh perkembangan-perkembangan sesaat sehingga terkesan tidak memiliki endurance yang tinggi serta hanya bersifat hangat-hangat tahi ayam. Jika proses demokratisasi dilakukan melalui jalan pengembangan masyarakat, maka tidak bisa lain kecuali harus mengikis sikap-sikap kecenderungan di atas. Untuk menuju kearah itu, salah satu program aksi yang diperlukan adalah mensosialisasikan dan memperkokoh gagasan dasar yang dapat diterima semua pihak dalam rangka pengembangan sistem politik demokratis. Gagasan dasar tersebut adalah politik kewarganegaraan aktif yang berorientasi pasa pemenuhan hakhak azasi manusia. Dengan adanya landasan itu, maka kendati Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
23
masyarakat madani di negeri ini bersifat pluralistik dan heterogen, akan tetapi memiliki sebuah ikatan dan orientasi perjuangan yang sama. Dengan adanya landasan kewarganegaraan aktif dan hak-hak azasi tersebut. Salah satu persoalan yang senantiasa muncul dalam wacana dan kiprah pengembangan masyarakat madani, adalah bagaimana mengembangkan strategi yang paling tepat. Persoalan ini sangat layak untuk dijawab dan dikaji terus menerus sehingga akan menghasilkan semakin banyak alternatif yang dapat dipilih. Keberadaan sebuah masyarakat madani di dalam masyarakat modern tentu tidak lepas dari hadirnya komponen-komponen struktural dan kultural yang inheren di dalamnya. Komponen struktural termasuk terbentuknya negara yang berdaulat, berkembangannya ekonomi pasar, tersedianya ruang-ruang publik bebas, tumbuh berkembangnya kelas menengah, dan keberadaan organisai-organisasi kepentingan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat madani akan berkembang dan menjadi dan menjadi kuat apabila komponen-komponen kultural yang melandasinya juga kuat. Komponen tersebut adalah pengakuan terhadap HAM dan perlindungan atasnya, khususnya hak bicara dan berorganisasi, sikap toleran antar-individu dan kelompok dalam masyarakat, adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pranata-pranata sosial dan politik, serta kuatnya komitmen terhadap kemandirian pribadi dan kelompok. Pada tataran kultural, kita sejatinya telah memiliki landasan cukup kuat. Pengakuan atas pentingnya hak-hak dasar secara eksplisit telah termaktub dalam konstitusi. Begitu pula dengan berbagai ajaran agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia dan tradisi-tradisi yang dipraktekkan dalam hal toleransi dan penghormatan terhadap kemajemukan. Sayangnya, kita lemah di dalam mewujudkan landasan tersebut bahkan cenderung untuk menginterpretasikannya secara keliru. Karena itu, sejak dini para pendiri bangsa kita, telah menekankan arti penting kemandirian pribadi sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Kembali pada persoalan pengembangan masyarakat madani di negara kita, maka yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita mempetakan secara gamblang elemen-elemen mana yang harus ditunjang, baik pada tataran struktural maupun kultural. Dengan pemetaan yang tepat maka diharapkan dapat dibuat strategi yang relevan serta produktif. Dalam pemberdayaan pemberdayaan elemen struktural, kita perlu memulainya dari pemahaman akan kekuatan dan kelemahan struktur yang mendasari proses pembangunan dan modernisasi. Pemberdayaan atas elemen kultural berarti melakukan Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
24
M. MAWARDI J
penemuan kembali (recovery ( recovery)) dan penafsiran ulang (reinterpretation ( reinterpretation ) terhadap khazanah nilai-nilai dan tradisi milik kita serta melakukan pengambilan khazanah kultural dari luar yang relevan dengan keperluan kita. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
Satu hal yang pasti adalah pemberdayaan masyarakat madani adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa Indonesia ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia, menurut Dawam (1999) ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, antara lain : 1. Strategi Strategi yang yang lebih lebih mementi mementingkan ngkan integrasi integrasi nasion nasional al dan dan politik. politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan—lebih terbuka terhadap perekonomian global – membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari pada demokrasi. 2. Strategi Strategi yang yang lebih lebih mengutam mengutamakan akan reformasi reformasi sistem sistem politik politik demokras demokrasi. i. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada essensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol negara. 3. Strategi Strategi yang yang memilih memilih membangun membangun masyarakat masyarakat madani madani sebagai sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang semakin luas. Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritasprioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target group yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendikia, LSM, ormas dan keagamaan dan mahasiswa, mutlak adanya. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
25
Lebih tegasnya sebagaimana tertera dalam strategi menurut Hikam(1999) dibawah ini: 1. Pemetaan atau identifikasi permasalahan dasar menyangkut perkembangan masyarakat madani, khususnya kelompok-kelompok strategis di dalamnya harus mendapat prioritas. Pada tahap ini diupayakan penelitian atau pengkajian yang mendalam baik secara umum maupun khusus terhadap potensi-potensi yang ada dalam masyarakat untuk menumbuh-kembangkan masyarakat madani. Umpamanya pemetaan terhadap segmen-segmen kelas menengah yang diangap dapat menjadi basis bagi tumbuhnya masyarakat madani berikut organisasi di dalamnya. Kajian dan penelitian semacam ini sangat penting agar kita dapat dengan segera melakkan proses recovery dan penataan kembali setelah munculnya kesempatan karena jatuhnya rezim otoriter. 2. Menggerakkan Menggerakkan potensi-poensi potensi-poensi yang telah ditemukan ditemukan tersebut tersebut sesuai sesuai dengan bidang-bidang atau garapan masing-masing. Misalnya bagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayah pedesaan agar mereka ikut memperkuat basis ekonomi dan sosial lapisan bawah. Dalam tahapan ini, jelas harus terjadi reorientasi dalam model pembangunan sehingga proses penggerakan sumber daya di lapisan bawah tidak lagi berupa eksploitasi karena pola top-down. Justeru dalam tahapan ini sekaligus diusahakan untuk menghidupkan dan mengaktifkan keswadayaan masyarakat yang selama ini terbungkam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan parsipatoris karena. Pada tingkat kelas menengah, tahapan kedua ini diarahkan kepada penumbuhan kembali jika entrepreneur yang sejati sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiri dan tangguh. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambah banyaknya generasi muda yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman dalam bisnis yang berlingkup global. Para profesional profesional muda ini, menurut pengamatan akan menjadi tulang punggung pung gung utama kelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadap kemandirian dan pemberdayan. Hal ini terbukti antara lain dengan munculnya kelompok solidaritas profesional muda yang mendukung gerakan reformasi. Mereka menuntut transparansi dan kemandirian dalam dunia bisnis di samping menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat jelata di lapisan bawah. Hal yang sama berlaku juga bagi organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa menjadi saluran aspirasi masyarakat selama ini, seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengembangan kelompok ini sangat penting artinya karena merekalah yang biasanya Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
26
M. MAWARDI J
berada di garis depan dalam membela nasib kaum tertindas. Melalui aktivitas-aktivitas mereka, misalnya, permasalahan sosial seperti kemiskinan. Kelompok inilah yang menyuarakan aspirasi masyarakat tertindas baik secara langsung kepada pemerintah ataupun kepada publik secara keseluruhan. Pihak lain yang penting untuk dilibatkan pada tahapan ini adalah media massa yang berperan sebagai wilayah publik bebas yang menjadi tempat transaksi wacana publik. Media massa yang tidak terkontrol secara ketat dan selalu dalam ancaman pemberangusan oleh negara merupakan instrumen bagi proses pengembangan masyarakat madani. Sebab disana dimungkinkan penyaluran aspirasi dan pembentukan opini mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik, di samping sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan tumbuhnya media massa yang memiliki kebebasan cukup luas, maka kehidupan publik akan senantiasa mengalami penyegaran dan masyarakat pun memiliki ruang untuk mengutarakan aspirasinya. Tentu saja, media massa juga memerlukan pengawasan dari publik sehingga ia tidak menjadi alat manipulasi kepentingan si pemilik, baik bagi penyebaran gagasan-gagasan dan informasi tertentu maupun sebagai bagian dari bisnis. Media massa yang tidak terkontrol sama sekali justeru akan memiliki kemampuan agenda setting yang sangat kuat sehinga bisa mendistorsi kehidupan politik. 3. Dalam upaya pengembangan pengembangan jangka panjang panjang adalah adalah mengupayakan mengupayakan agar seluruh elemen masyarakat madani memiliki kapasitas kemandirian yang tinggi sehingga secara bersamaan dapat mempertahankan kehidupan demokrasi. Dalam kaitan ini, agaknya kita perlu merenungkan kesimpulan John Keane dalam Democracy and Civil Society(1988) dikutip oleh Azyumardi Azra 8 . bahwa ; Demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun teman kental kekuasaan negara. Demokrasi menghendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu, tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan negara, dan juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara. Masyarakat madani yang seperti ini dapat menjadi sumber input bagi masyarakat politik, seperti orsospol, birokrasi, dan sebagainya dalam pengambilan setiap keputusan publik. Pada saat yang sama, political society juga dapat melakukan rekruitmen politik dari kelompok-kelompok dalam masarakat madani sehingga kualitas para politisi dan elite politik akan sangat tinggi. Hubungan antara masyarakat madani dan political society, society, dengan demikian adalah simbiosis mutualisme dan satu sama lain saling Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
27
memperkuat bukan menegaskan. Tentu saja diperlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan hubungan semacam ini, karena situasi ini mengadaikan telah terjadinya kesinambungan antara ant ara negara dan rakyat. Proses pengembangan masyarakat madani akan tergantung kesuksesannya kepada sejauhmana format politik pasca reformasi dibuat. Jika format tersebut hanya mengulangi yang lama, kendati dengan ornamen-ornamen berbeda, maka pengembangan masyarakat madani juga hanya berupa angan-angan belaka. Sayangnya, justeru prospek inilah yang tampaknya sedang si atas angin. Kemungkinan terjadinya pemulihan dan konsolidasu rezim lama masih cukup besar menyusul menguatnya pemerintah transisi.
PENUTUP
Banyak faktor yang turut menentukan dalam pemberdayaan masyarakat madani, gambaran masyarakat berdaya yang diidamkan sangat menentukan dalam perencanaan strategis dan operasionalnya. Oleh sebab itu, seluruh sektor masyarakat—terutama gerakan, kelompok, dan individu-individu independen yang concered dan committed pada demokratisasi dan masyarakat madani—seyogyanya mengambil strategi yang lebih stabil, lebih halus, bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani itu sendiri.
DAFTAR RUJUKAN
Azra Azyumardi. 2000. Menuju Masyarakat Madani (Gagasan, fakta, dan Tantangan). Remaja Rosdakarya. Bandung. Din Syamsuddin, 1999, Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Hikam Muhammad, AS. 1999. Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society. Penerbit Erlangga, Jakarta Rahardjo,M. Dawam, 1996, Masyarakat Madani: Agama , Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, Sosial, Jakarta.:LP3ES, 1999.cet. ke.1. …………………...1996, Agama dan Masyarakat Madani, Madani, dalam Seri Dialog kebudayaan
Volume 4, Nomor 1, Juni 2008
28
Penyuluhan Pembangunan PPS-IPB. 2001. Proseding Seminar “Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Bogor. Pustaka Wirausaha Muda Bogor. Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. Demokrasi, Masyarakat Madani. Madani. Yusuf, Y.1998. Azas-azas Teologi dan filosofis Masyarakat Madani, Madani, Makalah Seminar Pembanguan Akhlak Bangsa dalam Reformasi Menuju Masyarakat Madani, Padang : 28-29 November 1998
Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
