1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UUD 1945
KPU
BPK
Presiden
Bank Sentr al
DPR
MPR
Kementerian
Watimpres
DPD
MK
MA
Kekuasaan Kehakiman
KY
PERADILAN UMUM
AGAMA
MILITE R
TUN
TNI/ POLRi
PENGADILAN
PEMPROV Gubernur
DPRD
TINGGI
TINGGI
TINGGI
PENGADILAN
PEMKAB Bupati/W ali K
TINGGI
DPRD
NEGERI
Dalam Undang-undang sebelum dan setelah amandemen dijelaskan secara tegas bahwa pemerintah terdiri dari 3 lembaga kekuasan, yaitu lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Sebelum melakukan amandemen ke tiga, UUD 1945 yang salah satu pasalnya mengatur tentang kedudukan lembaga tinggi Negara. Perubahan Perubahan atas amandemen amandemen tersebut antara antara lain: Lembaga Eksekutif
Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan Presiden di antaranya sebagai berikut. 1. Presiden tidak lagi memgang kekuasaan untuk membentuk undang-undang 2. Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan r ancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undangundang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. 3. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengangkat anggota MPR. 4. Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi.
Lembaga Legislatif
Salah satu lembaga legislative yaitu DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan dan berwenang untuk membentuk undang-undang. Lembaga Yudikatif
Perubahan terjadi pada lembaga Peradilan. Setelah melakukkan amandemen ke 4 yang pada mulanya kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, setelah amandemen Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan yudikatif sebagai mitra Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Lembaga Negara Badan Pemeriksa Keunagan (BPK)
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnnya. Dalam menjalankan tugasnya komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap : Hakim Agung dan Mahkamah Agung. Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan, dan Hakim Mahkamah Konstitusi
2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA
Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 , susunan kementerian terutama
kementerian yang menangani urusan dalam negeri, luar negeri dan pertahanan terdiri dari: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berikut adalah contoh stuktur orgnaisasi Kementerian yang memenuhi UU. 39 Tahun 2008 Pasal 9
Sumber: http://www.kemendagri.go.id/profil/struktur-organisasi
Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 2 dan Ayat 3 , susunan kementerian
terutama kementerian yang mengurusi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan memiliki susunan a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.
Sumber :https://www.slideshare.net/btkipkalteng/undang-undang-23-tahun-2014-terhadapkebijakan-anggaran-pendidikan-2016-plk
Sumber: http://www.pertanian.go.id/strukorg_deptan/index_orgdep.htm
Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/content/orgchart
Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 2 dan Ayat 3 , susunan kementerian
terutama kementerian yang mengurusi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu secretariat Kementerian; c. pelaksana, yaitu deputi; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.
Sumber: http://www.bumn.go.id/halaman/0-Bagan-Organisasi-Kementerian-BUMN
Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=9
3. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI
Sumber:https://masguruonline.wordpress.com/2013/09/25/lembaga-pemerintahan-kabupatenkota-dan-provinsi/
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sekretariat daerah terdiri dari asisten, dan masing-masing asisten
4. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI
Sumber:https://masguruonline.wordpress.com/2013/09/25/lembaga-pemerintahan-kabupatenkota-dan-provinsi/
5. Struktur Organisasi Desa
Sumber:https://masguruonline.wordpress.com/2013/09/25/lembaga-pemerintahan-kabupatenkota-dan-provinsi/
