Manajemen Keselamatan Kapal
Summary of Implementation Part Implementation Part on ISM Code. 1. Umum Definisi, Tujuan, Tujuan, Aplikasi, Aplikasi, dan ”Menjabarkan tentang ketentuan umum yang terdiri dari Definisi, peryaratan fungsional untuk fungsional untuk SMK.” 2. Kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan “Perusahaan berkewajiban untuk membuat dan mempertahankan kebijakan dibidang
keselamatan dan pencegahan pencemaran agar dapat terpenuhinya tujuan dari ISM Code.”
3. Tanggung jawab dan wewenang Perusahaan “Perusahaan berkewajiban mendokumentasikan dan membagi tanggung jawab dan
wewenang tugas yang berkaitan dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran ke DPA -nya agar dapat antarpersonil. Perusahaan juga berkewajiban untuk memfasilitasi DPA-nya miliknya, melaksanakan tugas, dan untuk Perusahaan yang menggunakan kapal bukan miliknya, maka pemilik kapal wajib melaporkan hal tersebut ke BKI untuk di data.”
4. DPA (Designated Persons Ashore) “Perusahaan berkewajiban untuk menunjuk satu atau lebih personil darat yang dapat
berkomunikasi langsung dengan pejabat tinggi perusahaan dalam rangka memastikan pelaskasanaan dan pengawasan dibidang manajemen keselamatan kapal. Penunjukan personil DPA diacukan ke sirkuler MSC-MEPC7/Circ.6. MSC-MEPC7/Circ.6.” 5. Tanggung jawab dan wewenang Nahkoda Perusahaan berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada “Perusahaan Nahkoda berkewajiban mengajak ABK untuk melaksanakan kebijakan Nahkoda. Nahkoda perusahaan terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan, memperhatikan persyaratan yang ditetapkan, dan mengkaji serta melaporkan hasil pelaksanaan SMK ke DPA.” 6. Sumber daya dan personil “Perusahaan berkewajiban untuk menjamin Nahkoda Nahkoda dan ABK ABK yang dipekerjakan
personil yang dipekerjakan memahami dan kompeten, dan menjamin bahwa personil melaksanakan melaksanakan SMK yang ditentukan perusahaan.” 7. Pengoperasian kapal “Perusahaan berkewajiban untuk membentuk prosedur, rencana dan instruksi terkait pengoperasian utama kapal dalam bidang keselamatan dan perlindungan lingkungan.”
8. Kesiapan keadaan darurat “Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan SMK, serta mengidentifikasi situasi
darurat yang mungkin terjadi diatas kapal.
Pembentukan tim
tanggap darurat.”
9. Pelaporan dan analisa atas ketidaksesuaian, kecelakaan, dan kejadian berbahaya
“Perusahaan berkewajiban untuk membuat SMK yang prosedural sehingga perusahaan
tahu apabila terjadi sesuatu dan tahu cara mengatasinya.” 10. Perawatan kapal dan perlengkapannya “Perusahaan berkewajiban untuk membuat prosedur dan memastikan bahwa kapal dan
perlengkapannya dirawat dan selalu diperiksa masa berlakunya (Inspeksi).” 11. Dokumentasi “Perusahaan berkewajiban untuk membuat tata dokumentasi yang teratur dan mudah
diakses, serta membuat dokumen manajemen keselamatan dengan mengacu kepada SMK.” 12. Audit, Peninjauan, dan Evaluasi Perusahaan “Perusahaan berkewajiban untuk mengadakan dan melaksanakan audit internal serta
peninjauan berkala berkaitan dengan pelaksanaan dan program SMK di perusahaan dalam rangka evaluasi.”
Perbedaan DOC dengan SMC (Certification & Verification Part of ISM Code) DOC Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan adalah dokumen yang diberikan Pemerintah kepada dalam rangka Perusahaan pemenuhan persyaratan koda ISM. Diterbitkan untuk Perusahaan.
Jenis Audit/Verifikasi: a) Audit Pertama (Initial verification); b) Audit Tahunan ( Annual verification); c) Audit Pembaruan ( Renewal verivication); d) Audit Tambahan. Persyaratan penerbitan: a) SIUPAL; b) Company Profile; c) Dokumen/ Manual SMK; d) Sertifikat Kapal.
SMC Sertifikat Manajemen Keselamatan adalah sertifikat yang diberikan Pemerintah kepada kapal dalam rangka pemenuhan persyaratan koda ISM. Diterbitkan untuk Kapal.
Keterangan Definisi berdasarkan ketentuan Koda ISM jo UU 17/2008 jo Permenhub PM 45/2012 Dalam pengoperasian kapal, dokumen FC DOC dan asli SMC di letakan dalam kapal. Jenis Audit/Verifikasi: Prosedur audit DOC a) Audit Pertama (Initial dan SMC berdasarkan verification); ketentuan PM 45/12 b) Audit antara ( Intermediate adalah sama. verification); c) Audit Pembaruan (Renewal verivication); d) Audit Tambahan. DOC merupakan dasar Persyaratan penerbitan: a) DOC/ DOC Interim; dalam penerbitan SMC. b) Sertifikat Kapal.
Tata cara penerbitan DOC dan/atau SMC Jenis Audit
DOC
SMC
Keterangan
Initial Verification
Dilaksanakan menggunakan permohonan dengan melampirkan Dokumen SMK, Company Profile, dan sertifikat kapal.
Dilaksanakan menggunakan permohonan dengan melampirkan DOC/ DOC sementara dan sertifikat kapal.
Annual Verification DOC atau Intermediate Verification SMC
Ditujukan untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang berkaitan. Dimohonkan setiap 3 bulan sebelum atau sesudah ulang tahun sertifikat dengan melampirkan sertifikat DOC, SMC, dan sertifikat kapal. Hasil audit disebut pengesahan (Endorsement ). Dimohonkan setelah audit tahunan ke 4 dilaksanakan dan 6 bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat dengan melampirkan sertifikat DOC lama, dan sertifikat kapal.
Ditujukan untuk kapalkapal operasional milik. Dimohonkan sekali seumur sertifikat pada tahun ke-2 hingga tahun ke-3 dengan melampirkan sertifikat DOC, SMC, dan sertifikat kapal. Hasil audit disebut pengesahan (Endorsement ). Dimohonkan 6 bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat dengan melampirkan sertifikat DOC lama, dan sertifikat kapal.
Berdasarkan Permenhub PM 45/2012, dikerjakan selama 3 hari kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan terlaksananya SMK di Perusahaan dan di kapal.
Dimohonkan dalam keadaan: a) Perusahaan berpindah alamat; b) Perubahan mendasar terhadap dokumen SMK; c) Penambahan atau perubahan tipe kapal; d) Perubahan standar kapal; e) Kecelakaan kapal.
Dimohonkan dalam keadaan: a) Perusahaan berpindah alamat; b) Perubahan mendasar terhadap dokumen SMK; c) Pengalihan manajemen; d) Perubahan standar kapal; e) Kecelakaan kapal.
Renewal Verification
Additional Verification
Pengerjaan adalah 6 bulan maksimal, apabila kurang dari itu maka masa berlaku sertifikat yang baru terhitung tanggal selesainya audit. Apabila terjadi kecelakaan perlu diperhatikan kesesuaian antara permohonan dengan kerusakan yang terjadi secara faktual.
Tata cara penerbitan DOC Interim dan/ atau SMC Interim DOC Interim SMC Interim Sertifikat Interim/ sementara ditujukan untuk menggantikan sertifikat permanen untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Diterbitkan dalam hal: Diterbitkan dalam hal: a) Pengurusan DOC oleh BKI untuk kapal a) Pengurusan SMC oleh BKI untuk kapal Indonesia (berlaku 5 bln) Indonesia (berlaku 5 bln) b) Untuk perusahaan yang baru berdiri b) Kapal baru diserahkan (berlaku 6 bln) (berlaku 5 bln) c) Kapal beralih pemilik (berlaku 6 bln) c) Belum terpenuhinya persyaratan saat d) Bergantinya bendera kapal (berlaku 6 audit pertama dilaksanakan, sehingga bln) diterbitkan DOC Interim. (berlaku 5 bln) e) Keadaan khusus, dimana Pemerintah d) Audit tambahan (berlaku 6 bln) dapat memerintahkan Pemerintah Negara lain untuk menerbitkan SMC Interim. (berlaku 6 bln) f) Audit tambahan (berlaku 6 bln) Syarat penerbitan SMC Interim: 1) Dokumen SMK 2) Rencana audit internal dalam jangka waktu 3 bulan 3) Nahkoda dan ABK memahami dan melaksanakan SMK dari perusahaan 4) Adanya kesesuaian antara tipe kapal dengan DOC/ DOC Interim SMC Interim dapat diperpanjang selama 6 bulan. Instansi yang berwenang mengeluarkan adalah BKI. Prosedurnya dengan dicatatkan dalam buku register dan setiap DOC/SMC Interim diberi nomor tersendiri. Lebih lanjut untuk penerbitan DOC/ SMC dilakukan audit seperti audit pertama.
Manajemen Keselamatan Kapal diatur dalam Permenhub PM 45/ 2012 Jo. ISM Code (Chapter IX
SOLAS 1974) mengatur tentang Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Penc emaran dari Kapal.
Konvensi SOLAS 1974 baru diratifikasi dengan Perpres 57/ 2017, sebelum ketentuan ISM Code hanya dijadikan acuan sebagai kebiasaan internasional dibidang keselamatan kapal.
Pada dasarnya ISM Code dibagi menjadi Part Implementation & Part Certification and
Verification.
Ketentuan ini ditujukan kepada Perusahaan dan Kapal
Perusahaan adalah pemilik kapal atau orang yang bertanggung jawab atas kapal (manajer), Bareboat Charterer yang bertanggung jawab atas kapal.
DOC adalah dokumen penyesuaian manajemen keselamatan untuk perusahaan digunakan sebagai tanda perusahaan telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan sesuai ISM Code.
SMC adalah sertifikat manajemen keselamatan untuk kapal yang digunakan sebagai tanda pemenuhan persyaratan keselamatan kapal sesuai ISM Code.
BKI ditunjuk oleh Dirjen Hubla sebagai pelaksana sertifikasi dan verifikasi ketentuan Permenhub PM 45/ 2012 (ISM Code) atau disebut sebagai Recognize Organization berdasarkan SK Dirjen Hubla no. PY.67/1/1-96.
BKI hanya mengeluarkan DOC & SMC Interim untuk jangka waktu 5 bulan, sedangkan untuk asli dokumennya dikeluarkan oleh Dirjen Hubla dan berlaku untuk 5 tahun.
Fotocopy DOC dan Asli SMC disimpan disetiap kapal sebagai dokumen kapal.
Pelaksanaan audit tahunan terhadap Kantor Pusat dan Kantor Cabang (apabila diperlukan) Perusahaan, sedangkan audit antara terhadap Kapal milik yang terdafar di DOC.
Auditor berasal dari BKI, dan pelaksanaan audit diawasi oleh Pemerintah.
Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Kapal disajikan oleh BKI dalam bentuk data & informasi di media elektronik yang berisi register kapal yang telah memenuhi persyaratan.
Perusahaan wajib memiliki 1 DPA dengan acuan banyaknya armada kapal Perusahaan dan penambahan DPA diputuskan dalam Annual Verification.
Non – Conformity tidak terpenuhinya salah satu persyaratan ISM Code dalam SMK Perusahaan.
Major Non – Conformity lemahnya implementasi SMK di Perusahaan/ diatas kapal atau
penyimpangan ISM Code yang terindikasi akan menyebabkan ancaman serius terhadap personil/ kapal/ lingkungan sehingga perlu tindakan segera.