PROSEDUR/TATA CARA PENYUSUNAN WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN (WKOPP) Oleh: Lukman Nur Hakim, S.Pi., M.Si Disampaikan Pada Pada Acara Sosialisasi dan Koordinasi WKOPP WKOPP di PP- Idi
DIREKTO DIRE KTORA RAT T PELA PELABUHA BUHAN N PERI PERIKANA KANAN N DIREKTO DIRE KTORA RAT T JEND JENDERAL ERAL PERIK PERIKANAN ANAN TANGK ANGKAP AP KEMENTER KEME NTERIAN IAN KELA KELAUT UTAN AN DAN PERI PERIKANA KANAN N
TAHAPAN PENYUSUNAN WKOPP
1. 2.
3.
PERSYARATAN ADMINISTRASI & TEKNIS
PENENTUAN BATAS WILAYAH KERJA (DARATAN & PERAIRAN) DAN WILAYAH PENGOPERASIAN (DARATAN & PERAIRAN) - Memb Memben entu tuk k tim tim - Pemba Pembahas hasan an oleh oleh tim - Pengukur Pengukuran an titik koordin koordinat at - Kaji Kajian an WK WKOP OPP P - Peta eta WK WKOP OPP P - Reko Rekomen mendas dasii Pemda Pemda
PENETAPAN WKOPP OLEH MENTERI - Perm Permoho ohonan nan penet penetapa apan n - Pemb Pembah ahas asan an di Ditj Ditjen en PT - Usulan Usulan penet penetapa apan n ke MKP
TAHAPAN PENYUSUNAN WKOPP
1. 2.
3.
PERSYARATAN ADMINISTRASI & TEKNIS
PENENTUAN BATAS WILAYAH KERJA (DARATAN & PERAIRAN) DAN WILAYAH PENGOPERASIAN (DARATAN & PERAIRAN) - Memb Memben entu tuk k tim tim - Pemba Pembahas hasan an oleh oleh tim - Pengukur Pengukuran an titik koordin koordinat at - Kaji Kajian an WK WKOP OPP P - Peta eta WK WKOP OPP P - Reko Rekomen mendas dasii Pemda Pemda
PENETAPAN WKOPP OLEH MENTERI - Perm Permoho ohonan nan penet penetapa apan n - Pemb Pembah ahas asan an di Ditj Ditjen en PT - Usulan Usulan penet penetapa apan n ke MKP
PERSIAPAN PENYUSUNAN WKOPP 1. DI DAERAH •
Membentuk Tim Tim : Melibatkan Instansi Terkait Terkait Di Pemda Pemda
•
Kajian penyusunan WKOPP WKOPP antara lain : Penguk Pengukuran uran Titik-titik Geografis (dapat dilakukan oleh pihak ke 3)
•
Pembahasan Hasil/Laporan Hasil/Laporan Oleh Tim ( 1-3 Kali)
•
Usulan Ke Bupati / Walikota Walikota
•
Pembahasan Rapat Dgn Bupati/Walikota Bupati/Walikota Melibatkan Melibatkan Instansi Terkait Terkait Di Pemda
•
Rekomendasi Bupati/Walikota Bupati /Walikota
•
Usulan Usulan Ke DJPT
2. DI DITJEN PERIKANAN TANGKAP Tangkap • Pembahasan di Ditjen Perikanan Tangkap • Usulan Ke Menteri Kelautan Kelautan Dan Perikanan Perikanan
3. PENETAPAN WKOPP OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
a. Kegiatan Operasional di laut/sungai Penangkapan Ikan Pendaratan di dermaga bongkar Bongkar/muat tambat labuh b. Kegiatan Kegiatan operasional operasional di darat darat Perbaikan/perawatan kapal Pelelangan / Pemasaran Ikan Penanganan ikan Pengolahan ikan Pemasaran Pengangkutan
1. Kajian data sekunder (pustaka dan teknis), peta rupa bumi
Bagan Alir Penentuan WKOPP
2. Diskusi dengan instansi terkait
3. Observasi lapangan dan pengukuran koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian
4. Penyusunan peta WKOPP
5.Penyusunan laporan akhir
Bahan dan Alat
• • • • • • • •
GPS ( global positioning system), disarankan menggunakan GPS geodetik sebagai alat penentu posisi yang cukup akurat. Peta Rupabumi Indonesia digital terbitan Badan Informasi Geografis (BIG) dan peta citra satelit yang memiliki ketelitian hingga 1:10.000. Peta Digital keluaran resmi Badan Informasi Geografis (BIG). Software ArcGIS /Arcview untuk analisis peta. Alat Ukur (meteran, meteran saku). Alat-alat gambar; mistar gambar, mistar lengkung, penggaris mika panjang, rapido, dan lain-lain. Alat-alat tulis dan dokumentasi. Form-form isian pendataan koordinat batas-batas wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan.
Pengumpulan dan proses data
• Melalui survey dan observasi, dengan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan • Melalui wawancara • Pemetaan dapat menggunakan metode pemetaan cepat (Rapid Mapping) dengan metode stop n go menggunakan GPS utk memetakan batas wilayah. • Data koordinat dari GPS yang telah terekam selanjutnya dilakukan proses transformasi pembangunan data spasial (keruangan) dengan peta dasar (citra) menggunakan sistem informasi geografis (SIG)
1. PERSYARATAN PENYUSUNAN WKOPP A. Persyaratan administrasi • •
Izin lokasi/penetapan lokasi dari Gubernur, Bupati/Walikota Surat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat yang menyatakan dukungannya atas penetapan WKOPP yang berada di wilayahnya • Masterplan pelabuhan perikanan • Rencana Umum Tata Ruang Wilayah • Peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geografis (BIG) atau citra penginderaan jauh lainnya seperti IKONOS, Alos-AVNIR • Sertifikat tanah pelabuhan perikanan • Hasil kesepakatan dengan instansi maupun pihak-pihak yang terkait dengan penetapan WKOPP tersebut • Hasil kajian WKOPP yang dilengkapi dengan peta WKOPP yang terdiri dari peta wilayah kerja daratan, wilayah kerja perairan, wilayah pengoperasian daratan dan wilayah pengoperasian perairan serta peta gabungan dari keempat peta tersebut.
Lanjutan……..Persyaratan penyusunan wkopp B. Persyaratan Teknis • • •
•
•
•
Skala peta dasar yang digunakan antara lain 1: 10.000 1 : 25.000, 1: 50.000 disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Mencantumkan titik-titik koordinat, garis bujur dan garis lintang. Mencantumkan legenda pada peta yang sekurang-kurangnya memuat : posisi pelabuhan perikanan, besaran skala, arah mata angin, arsiran masing-masing wilayah kerja dan wilayah pengoperasian. Untuk wilayah kerja daratan ditandai dengan , wilayah kerja perairan ditandai dengan , wilayah pengoperasian daratan ditandai dengan dan wilayah pengoperasian perairan ditandai dengan . Pada titik-titik koordinat peta WKOPP diberi kode : Wilayah Kerja Daratan dengan kode KD Wilayah Kerja Perairan dengan kode KP Wilayah Pengoperasian Daratan dengan kode OD Wilayah Pengoperasian Perairan dengan kode OP Peta ditandatangani oleh Bupati/Walikota setempat dimana PP tersebut berada.
2. PROSEDUR PENYUSUNAN WKOPP
• Setiap pelabuhan perikanan dapat menentukan titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait di bidang pertanahan. Batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan. • Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Pemda setempat.
PROSEDUR PENYUSUNAN WILAYAH KERJA DARATAN PELABUHAN PERIKANAN 1. Pelabuhan perikanan melakukan pengukuran titik-titik koordinat daratan sesuai dengan sertifikat Hak Pengelolaan/Hak Milik yang dimiliki oleh masing-masing pelabuhan 2. Selanjutnya dituangkan dalam peta lokasi daratan seluas lahan yang telah ditentukan dalam sertifikat tersebut 3. Luas lahan tersebut ditetapkan sebagai wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan 4. Data luas dan titik-titik koordinat wilayah daratan tersebut diinformasikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapat pengesahan sebagai wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan
PROSEDUR PENYUSUNAN WILAYAH KERJA PERAIRAN PELABUHAN PERIKANAN 1.
Penentuan luas wilayah kerja perairan ditetapkan dengan mempertimbangkan : a. ukuran kapal perikanan (Gross Tonage/GT) pada pelabuhan tersebut b. jumlah kapal yang melakukan tambat labuh
2.
c. frekuensi pendaratan kapal perikanan. Kriteria penentuan wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut : a. terletak berhadapan dengan wilayah kerja daratan dan/atau wilayah pengoperasian bagian daratan pelabuhan perikanan b. diukur dari sepadan pantai sampai dengan kedalaman maksimum perairan untuk ukuran kapal terbesar yang melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan c. menentukan jarak dari pantai berdasarkan kebutuhan olah gerak kapal perikanan pada wilayah pelabuhan perikanan
PENGUSULAN REKOMENDASI WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN •
•
•
Setelah wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan ditetapkan titik-titik koordinatnya, maka diinformasikan kepada Pemerintah Daerah setempat. Untuk wilayah kerja daratan, merupakan kewenangan mutlak Kepala Pelabuhan Perikanan karena sudah memiliki status lahan. Sedangkan untuk penentuan wilayah kerja perairan, dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang mempunyai kepentingan sama dalam penggunaan wilayah perairan pelabuhan. Selanjutnya Kepala Pelabuhan Perikanan meminta rekomendasi kepada Pemerintah Daerah setempat untuk penetapan luas wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan.
PROSEDUR PENYUSUNAN WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN PELABUHAN PERIKANAN 1. Wilayah pengoperasian daratan pelabuhan perikanan ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : a. Letak kegiatan usaha masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan pelabuhan perikanan b. Akses transportasi yang berhubungan dengan pelabuhan perikanan c. Letak pemukiman masyarakat perikanan dan fasilitas umum/fasilitas sosial lainnya yang berkaitan dengan pelabuhan perikanan d. Lahan sekitar pelabuhan perikanan yang memungkinkan sebagai wilayah pengembangan pelabuhan perikanan
PROSEDUR PENYUSUNAN WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN PELABUHAN PERIKANAN
Lanjutan……. 2. Selanjutnya diukur luasnya berdasarkan titik-titik koordinat yang telah ditetapkan 3. Koordinat tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapat rekomendasi dan pengesahan sebagai wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan 4. Wilayah pengoperasian daratan tidak harus dimiliki pelabuhan perikanan tetapi merupakan peran yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di pelabuhan perikanan dan sekitarnya
PROSEDUR PENYUSUNAN WILAYAH PENGOPERASIAN PERAIRAN PELABUHAN PERIKANAN 1. Lokasi wilayah pengoperasian perairan merupakan perairan di luar/sekitar wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan 2. Wilayah pengoperasian bagian perairan merupakan alur pelayaran kapal perikanan untuk menuju pelabuhan perikanan, untuk keperluan darurat, uji coba pelayaran kapal baru, penempatan kapal mati dan pengembangan pelabuhan perikanan jangka panjang 3. Penentuan luas wilayah pengoperasian perairan ditetapkan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Master Plan 4. Hasil penentuan titik koordinat tersebut disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapat pengesahan
• Untuk wilayah kerja dan wilayah pengoperasian yang mempunyai kesamaan kepentingan atau letaknya berhimpitan dengan instansi lain, harus dilakukan koordinasi dengan instansi tersebut. • Batas-batas wilayah kerja daratan dan perairan serta wilayah pengoperasian daratan dan perairan digambar dalam peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam penentuan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian. • Untuk mendukung ketepatan penentuan wilayah kerja daratan dan perairan serta wilayah pengoperasian bagian daratan dan perairan perlu dilakukan pemetaan citra satelit penginderaan jauh seperti IKONOS, Alos-AVNIR sehingga jelas terlihat batasbatas dengan kepentingan sektor lain.
PEMETAAN WKOPP PETA RBI, FOTO UDARA, CITRA SATELIT (INTERPRETASI DAN DIGITASI)
PETA DASAR Disesuaikan dengan
SURVEY LAPANGAN • Kegiatan Eksisting • Koordinat Batas WKOPP
Wilayah Kerja Daratan
Wilayah Kerja Perairan
OVERLAY
Wilayah Operasional Daratan
Wilyah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP (W KOPP))
RTRW
Wilayah Operasional Perairan
3. PENETAPAN WKOPP 1. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari penyelenggara pelabuhan perikanan. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri yang dilengkapi dengan persyaratan: • Izin lokasi atau penetapan lokasi dari Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan • rencana induk pelabuhan perikanan. 3. Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. 4. Jika permohonan tersebut dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan. 5. Jika permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka permohonan disampaikan kepada penyelenggara pelabuhan perikanan untuk dilengkapi persyaratannya.
LANJUTAN ………MEKANISME PENETAPAN WKOPP
6. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri berisi: • titik-titik koordinat geografis; dan • peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan berdasarkan peta dasar di daerah tersebut. 7. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan perikanan dan diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan perikanan. 8. Perubahan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan antara lain meliputi: • perubahan luas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan/atau • perubahan titik koordinat geografis wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.
Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan WKOPP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Administrasi dan teknis Sertifikat Tanah Koordinasi Penyiapan Peta Penetapan Titik Koordinat Rekomendasi Bupati/Walikota Penganggaran
1. Administrasi dan teknis
Peta yang digunakan bukan peta dasar yang sesuai peruntukan pemetaan Tidak mencantumkan legenda pada peta yang dibuat Tidak melampirkan masterplan PP
2. Sertifikat tanah
Belum memiliki sertifikat Bukan tanah pelabuhan/ milik pihak lain Sedang dalam proses
3. Koordinasi
Adanya hambatan, karena terdapat kepentingan instansi lain di lokasi yang sama, yang diperuntukkan untuk WKOPP Tidak dapat dilakukan koordinasi karena lokasi belum masuk kedalam RUTR Pemda setempat
4. Penyiapan Peta
Belum ada SDM di PP yang paham mengenai pemetaan WKOPP Peta yang dibuat belum seragam (bentuk dan jumlahnya)
PPN TANJUNGPANDAN
PPS BELAWAN
PPN TERNATE
PPN PALABUHANRATU
PPN PENGAMBENGAN
OL13 OL14 OL15
KL21/OL17
OL16 KL22 KL24
KL20/OL18
KL23 KL25 KL26 KL27 KD11
KL28/KD10 KL29/KD09
KL19/OL19
KD12 KD14
KL30/KD08
KL18/OL20 KL17/OL21
KL31/KD07
KL16/OL22
KD13
KD15
KD16
KL15/OL23 KL14/OL24
KD17 KL32/KD06
KD18
KL13/OL25
KD19 KD20
KL12/OL26 KL11/OL27
KL10/OL28
KL09/OL2 9
KL33/KD05
KD01/ OD01 KD03/OD KL01 KD02/OD06 05 KL04/OL0 KL02/OL05 3 KD04/OD KL03/ 04 OD02 KL07/OL3 OL07 KL06/OL0KL05/OL0 1 2 1 OL08 OD03/OL06 OL04
KL08/OL3 0
OL09
OL11
OL10
PPN TUAL
WILAYAH KERJA DARATAN
PELELANGAN IKAN
KANTOR PELABUHAN DAN LAHAN DI DEPAN KANTOR PP
DERMAGA
TPI
FASILITAS LAINNYA YANG BERADA DI DALAM TANAH PP YANG TELAH BERSERTIFIKAT
WILAYAH KERJA PERAIRAN
KOLAM PP
WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN
JALAN AKSES MASUK KE PP
PERKAMPUNGAN NELAYAN, PENGOLAHAN IKAN, PASAR IKAN
WILAYAH PENGOPERASIAN PERAIRAN
DILUAR WILAYAH KERJA PERAIRAN KEARAH LAUT LEPAS , MERUPAKAN BAGIAN DARI ALUR PELAYARAN KAPAL PERIKANAN