TELAAH STAF OLEH : SETIAWAN
A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g
Setela Setelah h mengik mengikuti uti pelati pelatihan han arsip arsip pada pada hari hari minggu minggu tangga tanggall di Hotel Hotel Indrajaya Indrajaya Tamiang Tamiang Layang, Layang, penulis penulis mengerjakan mengerjakan kegiatan kegiatan pengarsipa pengarsipan n persuratan pada MIN Tuyau dan menemukan sejumlah dokumen arsip MIS Miftahul Ulum Tuyau sebelum berubah status menjadi MIN Tuyau sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2009 yang menerangkan dan patut disi disimp mpul ulka kan n seba sebaga gaii bukt buktii awal awal yang yang cuku cukup p tent tentan ang g pela pelang ngga gara ran n administras administrasii dalam hal pengangkatan pengangkatan sejumlah sejumlah nama Guru Tidak Tidak Tetap ( GTT ) menjad menjadii PNS. PNS. Berdas Berdasark arkan an Peratur Peraturan an Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 53 Tahun 2010 Bab II Kewajiban dan Larangan Bagian Kesatu Pasal 3 ayat 10 yang yang berb berbun unyi yi : “melapor “melaporkan kan dengan dengan segera segera kepada kepada atasanny atasannya a
apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan ” . serta serta dala dalam m Bagi Bagian an Kedu Keduaa Lara Larang ngan an Pasa Pasall 4 ayat ayat 6 yang yang materiil ”. berbunyi :”melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara” . Maka penulis
1
menyusun usulan serta saran kepada atasan
yang disebut dengan
“TELAAH STAF”. B. Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974 tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian; 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil; 4.
Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d 276 tentang kejahatan pemalsuan surat.
C. Pokok – Pokok Permasalahan
Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 ). Adapun pokok-pokok permasalahan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :
2
1.
Berdasarkan daftar keadaan Pegawai/Guru pada MIS Miftahul Ulum Tuyau Kecamatan Pematang Karau Tahun 2005 tanggal 23 April 2005 yang dibuat atas permintaan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Pematang Karau perihal permintaan formasi Pegawai Tahun 2005, diterangkan bahwa : Keadaan Pegawai/Guru pada MIS Miftahul Ulum Tuyau Kecamatan Pematang Karau Tahun 2005 berjumlah 8 orang dengan rincian nama sebagai berikut : a. Wardi Dukari /NIP.150164152 b. Hasbullah / NIP.150 164 142 c. Syahrudin / NIP.150 164 141 d. Murni / NIP.150 164 141 e. Nurkhalidah/ nip.150295653 f. Juharman / NIP.150 309 088 g. Jaunah h. Bainah. Nama – nama keadaan Pegawai pada MIS Miftahul Ulum Tuyau dipertegas dengan adanya Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Tuyau Nomor : MIS/MP/P.4/74/327/2005 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester I dan II Tahun Ajaran 2005/2006 ditetapkan di Tuyau tanggal 14 Juli 2005. Namun ditemukan suatu surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Tuyau
tanggal 31 Desember 2005dan
ditandatangani oleh kepala madrasah atas nama Bapak Wardi
3
Dukari,A.Ma tentang Penetapan Guru Tidak Tetap pada MIS Miftahul Ulum Tuyau yang patut diduga sebagai rekayasa untuk menerangkan nama – nama berikut : Julhaidir,S.PdI, Sabirin, Ahmad Gajali, Jaunah,Jamilah, sebagai guru tidak tetap pada MIS Miftahul Ulum Tuyau. Anehnya untuk lebih memperkuat keputusan yang diduga rekayasa tersebut dibuat lagi surat keputusan Kepala Madrasah Miftahul Ulum Tuyau nomor : MIS/MP/P.4/74/724/2005 tentang Penetapan Guru Tidak Tetap pada MIS Miftahul Ulum Tuyau yang diberikan Honorarium dan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Tuyau nomor : MIS/MP/P.4/74/724/2006 tanggal 6 Januari 2006 yang kedua buah keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala MIS Miftahul Ulum Tuyau atas nama Hasbullah,A.Ma padahal diketahui bahwa hingga tanggal 30 Januari 2006 Kepala Madrasah aktif pada saat itu dijabat oleh Bapak Wardi Dukari,A.Ma. 2.
Berdasarkan Daftar Guru Honor pada MIS Miftahul Ulum Tuyau Tahun Ajaran 2005/2006 tanggal 25 Januari 2006 serta Daftar Hadir Guru Honor MIS Miftahul Ulum Tuyau Kecamatan Pematang Karau periode : Desember 2005 dan Januari 2006 sampai dengan Juni 2006 tenaga honorer yang kini
diangkat
sebagai PNS atas nama
Jamilah,A.Ma dan Ismawardah,A.Ma tidak terdata dalam daftar hadir guru honor padahal bila merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang
4
Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai PNS yang bersangkutan memiliki masa bekerja paling sedikit 1 ( satu ) tahun terus menerus.
D. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan
Patut diduga telah terjadi pemberian keterangan dan bukti yang tidak benar
dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan merugikan
Negara
dengan
modus
pemalsuan
surat
yang
karenanya
pengangkatan/penetapan Guru Honorer pada MIS Miftahul Ulum Tuyau sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi syarat yang ditentukan. 2. Saran
Tenaga Honorer yang sebelumnya bekerja pada MIS Miftahul Ulum Tuyau dan kini menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk diperiksa atas dugaan pemberian keterangan dan bukti yang tidak benar dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan merugikan Negara.
5
6
