Teori Hukum Alam Dan Positivisme Hukum
A. Pengertian Aliran Hukum Alam Secara umum yang dimaksud dengan aliran Hukum Alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi. Melihat sumbernya, Hukum Alam ini ada yang bersumber dari Tuhan (irasional) dan ada yang bersumber dari akal (ras io). Hukum Alam itu sebenarnya bukan merupakan satu jenis hukum, tetapi penamaan seragam untuk banyak ide yang dikelompokkan menjadi satu nama yaitu Hukum alam. Salah satu pemikiran Hukum Alam yang khas adalah tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Hukum alam adalah lawan dari positiveme hukum, hanya saja, kenyataannya banyak dogmatisme hukum dikaitkan dengan filsafat hukum alam ini. Dalam filsafat hukum alam terdapat keyakinan bahwa ada suatu sistem hukum ideal yang diciptakan oleh Tuhan, alam dan alam pikiran manusia itu sendiri. 1 Sistem hukum ideal itu berlaku sama bagi seluruh atau semua masyarakat dan bagi semua periode sejarah. Aturan-aturannya hanya dapat dijelaskan melalui alasan-alasan dan pemikiran logis. Oleh karena itu, hukum alam berjalan di luar fenomena-fenomena yang dapat diamati baik positiveme hukum maupun positiveme ilmu pengetahuan. Dengan perkataan lain hukum alam adalah hukum yang berlaku mutlak bagi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja ia berada. Ia tidak dapat dibatasi oleh orang, waktu dan tempat. Hukum alam adalah hukum yang abadi akan tetapi tidak semua alih filsafat dapat berpendapat demikian.
1
Lon L. Fuller, Anatomy Fuller, Anatomy of the Law (New Law (New York:The New American Library,1969)
B. Tokoh Penganut Aliran Hukum alam Pada umumnya penganut aliran Hukum Alam mamandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Yang meletakkan dasar hukum alam adalah para ahli pikir Yunani. Heraclitus sebagai orang yang pertama dalam deretan nama tokoh-tokoh pelopor hukum alam tersebut. Ia berusaha menemukan hakikat dari segala yang ada, yang disebutnya takdie, tatanan, dan akal duniawi. Dalam hal ini, alam yang tadinya sebgai substansi mengalami degradasi tidak lagi sebagai substansi, melainkan suatu hubungan, suatu tatanan benda benda. Ini yang merupakan dasar kegemilangan aliran Yunani (sophis). 2 Gerakan tersebut muncul pada saat tingginya tingkat perkembangan politik, social, dan spiritual dari negara kota di Yunani, pada abad ke 5 SM yang memaksa orang untuk berpikir tentang hukum dan ketertiban. 1. ARISTOTLE : Nichomachean Ethics Aristotle berpendapat bahwa hukum alam pertama-tama bersandar pada bentuk atau hakikat yang dimiliki setiap makhluk. Semua makhluk mempunyai bentuk tertentu dan hidup berkembang mengikuti bentuk tersebut sesuai dengan hakikatnya. Menurut Aristotle hukum alam itu dipandang sebagai hukum hukum yang selalu dan dimana-mana tetap berlaku karena relasinya dengan tatanan alam semesta. Hukum alam ini tetap, tidak berubah, adalah sah dari dirinya sendiri. Hukum alam menuntut supaya para warga negara memberikan sumbangannya untuk kepentingan umum. Sedangkan hukum positif menurut Aristotle sangat tergantung 2
W.Friedman, Teori & Filsafat Hukum. Susunan I . (Jakarta:Rajawali Pers,1990),hlm.51. Bandingkan pula dengan Darji Darmodihajo et al, Pokok-pokok Filsafat Hukum Hlm 103 Pt Gramedia Pusaka Utama. Jakarta 2006
pada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang disusun oleh manusia yang dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan menjadi sah apabila sudah ditetapkan dan secara resmi sudah diumumkan oleh pemerintah. Pada masa itu Aristoteles telah membedakan dua macam hukum yang berlaku, yaitu: (1) hukum alam adalah hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah karena berhubungan dengan aturan alam (2) hukum positif adalah undang-undang yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan pemerintah Undang-undang ini pun ada dua macam yaitu undang-undang yang berakar pada tata susila, dan undang-undang yang tertulis. Menurut Aristoteles, undang-undang yang disebut pertama itulah yang lebih besar kekuatan mengikatnya daripada undang-undang lainnya. Undang-undang itu pulalah yang lebih stabil karena selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. 3 Dengan demikian, hukum yang berlaku di Yunani menurut tata urutannya adalah hukum alam sebagai hukum yang paling tinggi, kemudian undang-undang yang tertulis.
2. CICERO : De Re Publica Menurut Cicero, negara merupakan perkumpulan orang banyak yang dipersatukan melalui suatu aturan hukum berdasarkan kepentingan bersama, sehingga pengertian negara sebagai masyarakat moral sudah dilepaskan. Negara hanya merupakan masyarakat hukum, namun supaya benar dalam pelaksanaannya, Negara harus berpedoman kepada hukum alam dan memajukan kepentingan umum. Menurut
3
Ibid,hlm.28 dan 62
Cicero hukum yang benar ‘a true law” adalah adanya kesesuaian antara akal “right reason” (Penalaran yang benar )” dengan alam, hal ini merupakan kebutuhan universal, tidak berubah dan abadi (kekal). Hukum
yang
benar
akan
memuat
tentang
perintah-perintah
untuk
melaksanakan kewajiban dan berpaling dari perbuatan jahat dan larangan-larangan. Tidak ada perbedaan antara masa sekarang dan masa yang akan datang, tetapi tetap sama, abadi dan tidak berubah, hukum yang akan sesuai untuk semua bangsa dan setiap waktu. Tuhan yang mengatasi kita semua, Dia-lah yang menciptakan hukum dan mengajarkannya kepada kita, sekaligus juga Dia bertindak sebagai Hakim, hukum yang sejati adalah akal yang benar, sesuai dengan alam, ia dapat dipergunakan secara universal, tidak berubah-ubah dan kekal.
3. THOMAS AQUINAS (1224-1274) : Summa Theologica Law in General Filsafat Thomas Aquines berkaitan erat dengan theologia, ia mengakui bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal dan untuk itulah diperlukan iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Summa Theologica dan De Regimene, Thomas Aquinas menguraikan ajaran hukum Alamnya yang kemudian banyak mempengaruhi ajaran gereja hingga saat ini. Alam pikirannya dipengaruhi oleh Aristoteles maupun kaum stoa. Kalau Aristoteles itu membagi hukum menjadi hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas membuat penggolongan yang berbeda, dia menggolongkan hukum itu ke dalam 4 (empat) golongan yaitu:
1) Lex aeterna, hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Hukum ini bersumber dari rasio Tuhan dan menjadi dasar bagi semua hukum yang ada. Rasio ini tidak bisa ditangkap oleh pancaindera manusia. Hanya sebagian kecil saja yang disampaikan kepada manusia. 2) Lex divina, yaitu bagian dari ratio Tuhan yang bisa ditangkap atas dasar wahyu yang diterimanya, dan sebagian dari Lex divina ini disebut Hukum Tuhan yang dalam Kitab Suci; 3) Lex naturalis, yaitu yang merupakan hukum alam. Dikatakan bahwa hukum alam ini merupakan perwujudan Lex aeterna pada rasio manusia, atas dasar ini manusia dapat melakukan suatu penilaian, dapat menentukkan mana yang baik dan mana yang buruk. 4) Lex positivis, yang dibagi atas hukum positif yang di buat oleh Tuhan,yang terdapat pada kitab-kitab suci, dan hukum positif buatan manusia. Hukum positif ini merupakan pelaksanaan dari Hukum Alam oleh manusia atas dasar persyaratan yang khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia, Dengan kata lain jika hukum (lex Humane) menjadi tidak benar karena (a) mengabaikan kebaikan masyarakat, (b) mengabdi pada nafsu dan kesombongan pembuatnya (c) berasal dari kekuasaan yang sewenang-wenang, (d) diskriminatif terhadap rakyat maka hukum itu tidak sah karena bertentangan dengan moral hukum alam dan Tuhan. Lebih lanjut Thomas Thomas Aquinas membagi konsep hukum alamnya atas 2 (dua ) jenis yaitu: 1) principia prima, yaitu azas-azas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak dapat diasingkan dari padanya, oleh karena itu principia prima tidak dapat berubah menurut tempat dan waktu.
2) principia secundaria, yaitu azas yang bersumber dari principia prima, sebaliknya tidak bersifat mutlak dan dapat berubah pada setiap waktu dan tempat. Seringkali azas ini sebagai penafsiran manusia dengan menggunakkan rasionya terhadap principia prima. Penafsiran ini bervariasi,dapat baik atau buruk. Suatu tafsiran dapat mengikat umum jika hukum positif memberikan pada azas-azas ini kekuasaan mengikat, misalnya dalam bentuk undang-undang.
4. THOMAS HOBBES (1588-1679) : Leviathan Hobbes meyakinkan terhadap pentingnya kekuasaan negara yang amat besar, yang menurut pendapatnya harus diberikan kepada penguasa yang absolut. Hobbes seperti kebanyakan penulis pada masanya, mengakui kekuasaan Hukum Alam. Tetapi mengartikan Hukum Alamnya berbeda secara mendasar dari para penulis lainnya yang menganggap Hukum Alam sebagai suatu tatanan objektif yang pasti dan yang lebih tinggi dari hukum positif. Ia mengubah tekanan dari Hukum Alam sebagai suatu tatanan objektif menjadi suatu hak alami sebagai tuntunan subjektif yang didasarkan oleh sifat manusia, sehingga memberikan jalan untuk revolusi individualisme di kemudian hari dengan nama ”hak -hak yang tak dapat dicabut kembali”. Prinsip pokok Hukum Alam adalah hak alami untuk menjaga diri, Hal ini berkaitan dengan pandangannya mengenai keadaan alam dimana orang hidup tanpa kekuasaan bersama untuk membuat mereka semua mempunyai rasa hormat, mereka hidup dalam keadaan yang disebut warre sebagaimana adanya pada setiap manusia bertentangan dengan setiap manusia. Hobbes berpendapat negara dan hukum tidak termasuk realitas alam sebab diwujudkan oleh manusia sendiri. Tetapi disini pengertiannya juga berpangkal pada
pengalaman. Apa yang dialami dalam hidup bersama membawa kita kepada pengertian negara dan hukum. Karena negara dan hukum diwujudkan oleh manusia maka kebenarannya tergantung dari manusia juga. Apa yang dikehendaki manusia disebut benar, tidak ada norma kebenaran selain manusia iti sendiri. Oleh karena itu negara dan hukum ditentukan kebenarannya secara apriori dengan jalan deduksi. Berdasarkan pandangan ilmiah ini ia memulai penyelidikannya tentang negara dan hukum dengan mencari sebab timbulnya negara. Menurutnya manusia sejak zaman
purbakala
seluruhnya
dikuasai
oleh
nafsu-nafsu
alamiah
untuk
memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh karena dalam situasi asli belum terdapat norma-norma hidup bersama, maka orang primitif mempunyai hak atas semuannya. Akibatnya adalah timbulnya perang,
semua
omnes)
orang
melawan
semua
orang
(bellum
omnium
contra
guna merebut apa yang dianggap haknya. Dalam situasi primitif ini
ditandai dengan kecurigaan dan keangkuhan hati individu-individu yang saling menyerang. Dalam situasi yang tegang itu lama kelamaan orang mulai sadar akan keuntungan untuk mengamankan kehidupannya dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama. Untuk mencapai semua aturan itu semua orang harus menyerahkan hak-hak asli mereka atas segala-galanya, mereka harus menuruti beberapa kecenderungan ilmiah yang disebut hukum-hukum alam. Hukum – hukum alam dalam arti petunjuk yang harus ditaati jika tujuan-tujuan hendak dicapai. Petunjuk yang pertama adalah : carilah damai. Petunjuk lain adalah; berlakunya terhadap orang lain sebagaimana kau ingin berlaku terhadap dirimu, tepatilah janji-janjimu dan seterusnya.
Petunjuk terakhir mengenai janji-janji yang harus ditepati adalah sangat penting sebab petunjuk ini menjadi dasar semua persetujuan sosial. Prinsip bahwa janji harus di tepati ini disebut dengan kontrak asli. Membentuk suatu hidup bersama yang teratur. Persetujuan sosial yang asli inilah yang menjadi asal terbentuknya negara. Jadi pembentukan negara itu merupakan hasil itu merupakan hasil dari suatu kontra dengan tujuan untuk mengamankan hidupnya dari serangan orang lai n. Dengan menyetujui kontra asli untuk membentuk negara, orang-orang menyatakan kerelaannya untuk melepaskan hak-haknya sendiri. Dalam hal ini perlu juga adanya kerukunan diantara mereka. Karena itu kerukunan hanya dapat diwujudkan jika orang-orang itu mau melaksanakan keputusan-kepitusan yang diambil oleh kepala negara, maka disini perlu ada orang-orang yang bersedia untuk menyerahkan hak-hak pribadi mereka. Ini berarti kepala negara memiliki kedaulatan penuh terhadap semua warga negara. Thomas Hobbes dengan tegas menolak tiap hak kontraktual atau quasi kontraktual dengan mana setiap subjek menuntut pemenuhan kewajiban tertentu oleh penguasa. Oleh karena itu “kontrak sosial”-nya bukan merupakan kontrak siosial yang sebenarnya melainkan suatu fiksi logis. Hanya ada satu syarat yang melekat pada kekuasaan absolut dari penguasa;bahwa ia dapat memerintah dan menjaga ketertiban. Hobbes mengecilkan arti ketidaktaatan, tapi dalam leviathan dengan jelas mengemukakan bahwa kalau perlawanan berhasil maka penguasa berhenti memerintah dan orang-orang kembali pada posisi semula. Kewajiban para warga kepada pemerintah artinya adalah selama dan tidak lebih lama kekuasaan berlangsung dimana pemerintah itu mampu melindungi para warganya.
C. Pro dan Kontra terhadap Aliran Hukum Alam 1. Menurut Teori Falsifikasi
Karl Popper beranggapan bahwa suatu teori baru akan diterima jika ternyata bahwa teori itu dapat meruntuhkan teori sebelumnya. Pengujian kedua teori (lama dan baru) itu dilakukan melalui suatu tes empiris, yang direncanakan untuk membuktikan salah tehadap apa yang diujinya, alias memfalsifikasi. Kalau dalam tes tersebut sebuah teori terbukti salah, maka teori tersebut akan diterima sampai diketemukannya cara pengujian yang lebih ketat 4 Lepas dari cara pengujian apakah melalui tes empiris atau tidak, esensi teori falsiikasi ini adalah suatu kebenaran yang diperoleh melalui kritik, artinya, mengungkapkan kelemahan teori sebelumnya. Hal ini tampak jelas dalam perkembangan teori-teori ilmu hukum, khususnya pergeseran kedudukan oleh mazhab hukum yang satu terhadap yang lainnya. Teori hukum positif hadir dan diterima setelah adanya kritik terhadap teori hukum alam. Banayak buku yang menyingkapkan kelemahan hukum alam. Kelemahan yang paling sering dikemukakan ialah bahwa hukum alam tidak menjamin kepastian hukum. Hukum alam sendiri tidak dapat dipastikan secara obyektif, tidak pula dapat ditentukan apa yang menjadi kodrat manusia. Akibat berbagai kelemahan ini, dicari teori baru yang mampu menjamin kepastian hukum tersenut. Hadirlah teori hukum positif yang mengajarkan bahwa hukum identik dengan undang-undang. Upaya menyebarluaskan teori hukum positif antara lain dilakukan memlaui Code Napoleon yang terkenal di Romawi, sebagaimana diterima juga di Perancis dan Belanda. Akan teta[pi, jika memasuki Jerman, Cosde Napoleon ditolak karena dianggap hukum asing. Hukum yang berlaku menurut mereka (Jerman) hanyalah
4
C.Verhaak,et al., Filsafat (Jakarta:Gramedia,1989),hlm.160
Ilmu
Pengetahuan:
Telaah
atas
Cara
Kerja
Ilmu-Ilmu
hukum yang tumbuh dan berkembang menurut perkembangan sejarah bangsa itu sendiri. Jadi hukum yang berlaku di Jerman harus hukum adapt Jerman sendiri, bukan hukum asing seperti Code Napoleon. Bagi bangsa Jerman, penolakan terhadap Code Napoleon itu sekaligus merupakan kritik terhadap teori hukum positif , dan lahirlah mazhab sejarah dengan tokoh utamanya Friedrich Carl von Savigny. Mazhab
sejarah
merpakan
paradigma
pengganti
positiveme
hukum.
Paradigma positiveme hukum, yang mengagung-agungkan pemikiran manusia dalam menciptakan hukum yang logis, ditumbangkan oleh paradigma mazhab sejarah. Hukum tidak dibuat, melainkan timbul dan berkembang bersama masyarakat. Hukum merupakan ekspresi dan semangat jiwa rakyat (volksgeist). Artinya , hukum adalah pengalaman sejarah. Baik aliran hukum positif John Austin maupun mazhab sejarah von Savigny dipersalahkan oleh Roscoe Pound. Kedua pandangan tersebut tidak ada satupun yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum; kedua-duanya harus timbal balik. Lebih lanjut, menurut Roscoe Pound, hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus, karena yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum hanyalah pernyataan-pernyataan kekal. Pernyataan kekal itu harus berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal. Sebaliknya, akal diuji oleh pengalaman 5 Dengan demikian muncul mazhab baru sebgai paradigma baru yang dinamakan “Sociological Jurisprudence”. Inti pemikiran mazhab ini ialah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan “living law” yang sebagai “inner order” masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya 6
5
Lili Rasjidi,op.cit.,hlm 48 Mochtar Kusumaatmadja,op.cit.,hlm.5
6
Akan tetapi, baik mazhab sejarah von Savigny maupun aliran “Sociological Jurisprudence” dikritik oleh Prof. Muchtar Kusumaatmadja. Kedua mazhab itu tidak dapat menerangkan secara memuaskan apa yang dimaksudkan dengan “volksgeist” atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yang menurut mereka pada analisis terakhir merupakan hakikat hukum dalam arti yang sebenar-benarnya. 7 Kritik inilah yang merontokkan paradigma lama, mazhab “Sociological Jurisprudence”, dan muncul teori baru, yang oleh Prof. Muchtar Kusumaatmadja dinamakan “teori hukum pembangunan (nasional)” atau mazhab Unpad Dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa kehadiran teori yang baru akan terjadi setelah teori yang bersangkutan membuktikan salah terhadap teori sebelumnya. Dengan lain perkataan, teori yang baru dalam ilmu hukum terjadi setelah memfalsifikasi teori sebelumnya. Meskipun demikian, dari perdebatan antara mazhab hukum yang satu terhadap yang lain, sebagaimana dipertontonkan di muka, ternyata bahwa tidak semua unsur dari masing-masing mazhab dirontokkan, digeser ataupun digugurkan oleh mazhab hukum berikutnya. Terhadap mazhab hukum alam, unsur yang digugurkan adalah unsur kepastian hukum karena hukum alam tidak menjamin kepastian hukum tersebut. Adapun unsur etika, yang merupakan jati — diri hukum alam, justru dipertahankan sebagai tolak ukur bagi suatu hukum yang adil, sehingga mampu menerobos setiap rintangan mazhab hukum yang hadir setelah mazhab hukum alam. Dengan kata lain , teori falsifikasi hanya merontokkan kelemahan (weakness) hukum alam, sementra potensi (streng) hukum alam, yang berupa nilai etika yang terkandung di dalamnya, tetap hidup terus pada setiap mazhab hukum
7
Ibid.,hlm7
2. Menurut Teori Revolusi Sains
Teori revolusi sains dilkemukakan oleh Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure Revolutions” yang terbit tahun 1962, yang terbit kembali tahun 1970 dengan sedikit perubahan isi, tanpa mengubah judul. Dalam perdebatannya melawan Popper, bahwa Popper telah menjungkirbalikkan kenyataan dengan terlebih dahulu menguraikan terjadinya ilmu empiris melalui jalan hipotesis yang disusul dengan upaya falsifikasi. 8 Upaya yang bertolak dari hipotesis (=benar) ke falsifikasi (=salah) tentunya dari positif ke negative. Akan tetapi, oleh Popper ini dikatakan sebagai perkembangan, bukan kemerosotan. Hal ini yang dimaksudkan oleh Thomas S. Kuhn dengan istilah “menjungkirbalikkan kenyataan”. Dengan perkataan lain, paradigma kedua memperbaiki paradigma pertama, paradigma ketiga memperbaiki paradigma kedua dan seterusnya. Sebagaimana halmya yang Kuhn, “Saya tidak meragukan, misalnya, bahwa mekanika Newton memperbaiki mekanika Aristoteles, dan bahwa mekanika Einstein memperbaiki mekankika Newton …” 9Kehadiran paradigma baru stelah mengalahkan paradigma sebelumnya itulah yang dimaksudkan oleh Kuhn dengan istilah “revolusi sains” Demikian pula dalam teori-teori ilmu hukum. Kehadiran positiveme hukum sebagai paradigma tandingan ternyata telah memperbaiki sifat kepastian hukum yang dimiliki hukum alam. Akan tetapi, positiveme hukum juga ternyata tidak dapat menjawab semua permasalahan hukum, karena hukum yang berdasarkan hasil pemikiran logis tidak selamanya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, paradigma tandingan terhadap positiveme hukum adalah mazhab sejarah mendasarkan diri pada hukum sebagai hasil pengalaman sejarah. Akan tetapi, hukum semata-mata hasil pengalaman sejarah tanpa melampaui hasil
8
C.Verhaak,etal.,op.cit.,hlm.164 9 Thomas S. Kuhn,op.cit.,hlm.221
pemikiran logis tidak tidak dapat menjadi sarana pembaharu bagi masyrakat. Dengan demikian, maka muncul aliran “Pragmatic Legal Realism” sebagai paradigma pengganti yang mengajarkan “law as a tool of social engineering” (Roscoe Pound), yang mirip dengan teori mazhab Unpad yang mengajarkan bahwa hukum adalah “sarana pembaruan masyarakat”.10 Perbedaan teori “law is a of social engineering” (Roscoe Pound) dengan teori “hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat” (Mochtar Kusumaatmadja) ialah bahwa teori Roscoe Pound ditujukan terutama kepada peranan pembaruan keputusankeputusan pengadilan, khususnya keputusan dari supreme court sebagai mahkamah tertinggi. Hal ini sejalan dengan sistem hukum Anglo Saxon yang dianut di Amerika, yang lebih mendasarkan hukumnya pada keputusan pengadilan dengan semboyan “hukum adalah apa yang dibuat oleh hakim" atau “All the law is judge made law”, suatu slogan termasyur dari John Chipman Gray. 11 Sebaliknya, teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dari Mochtar Kusumaatmadja ditujukan kepada pembaharuan peraturan perundangan-undangan, kendatipum yurisprudensi (keputusan hakim) juga tidak dapat diabaikan, dalam arti ikut memegang peranan. 12 Baik menurut pendekatan falsifikasi maupun revolusi saind terhadap teoriteori ilmu hukum, tampak bahwa perkembangan teori-teori hukum belakangan ini merupakan hasil kumulasi dari teori-teori hukum sebelumnya. Misalnya, “sociological jurisprudence” merupakan kumulasi dari positivisme hukum dan mahzab sejarah. Teori hukum pembangunan merupakan hasil kumulasi dari positivisme hukum dan “ sociological prudence” yang dipengaruhi oleh teori “pragmatic legal realism”. Lalu, bagaimana dengan hukum alam? Apakah sudah ditinggalkan sama sekali ataukah
10
Mochtar Kusumaatmadja,loc.cit. Bandingkan pula dengan Lili Rasjidi, op.cit.,hlm.57 Lili Rasjidi,op.cit.,hlm.52 12 Mochtar Kusumaatmadja,op.cit.,hlm.9 11
masih ikut berkumulasi dalam teori hukum yang paling mutakhir? Jawabannya akan kita lihat dalam uraian berikut.
D. Perkembangan Aliran Hukum Alam Pada Saat Sekarang
Tidak dapat disangkal bahwa hukum alam sebagai hukum abadi, tetap berlaku bagi siapa saja hingga saat ini dan tentu saja berlaku juga untuk waktu yang akan datang. Dalam kesimpulan hasil analisisnya, d’Entreves mengemukakan antara lain bahwa ajaran hukum alam yang lama, jika dilihat dari pandangan modern yang kritis ini, ajaran ters ebut dapat tahan uji karena dalam hukum alam terkandung sifat hukum dan sifat etika. Dengan kedua sifatnya itu, fungsi pokok hukum alam dalam turut menyelesaikan persoalan hukum adalah sebagai penengah antara bidang hukum murnian bidang moral. Dalam hal ini fungsi hukum alam memberikan status bagi titik perpotongan antara hukum dan moral. Tentang apakah titik perpotongan itu ada, itulah ujian terakhir bagi berlaku atau tidaknya semua pemikiran hukum alam. 13 Bahwa hukum alam tetap ada dan berlaku, ini didukung pula oleh penulis lain, Lili Rasjidi, yang mengangkat pandangan L. Bender bahwa hukum alam itu ada dan tetap berlaku. Dengan berbagai argumentasi, mereka menolak setiap pandangan yang mengabaikan kehadiran hukum alam dengan berbagai sifat yang terkandung di dalamnya. 14
Lepas dari pandangan-pandangan pro dan kontra terhadap hukum alam, yang jelas ialah nilai etika, sebagai jati diri hukum alam, akan memberi warna kepada hukum positif agar hukum positif dapat berkualitas sebagai hukum yang baik dan adil. Tanpa nilai etika itu, hukum dapat saja merupakan alat penguasa untuk meligitimasikan tujuan-tujuan yang tidak wajar. Penguasa dapat menciptakan hukum sendiri, sesuai dengan kepentingan-
13
A.P d’Entreves,op.cit.,hlm.134 Lili Rasjidi,op.cit.,hlm.227-258
14
kepentingannya. Maka dibalik topeng legalitas, kesewenangan kekuasaan dapat merajalela dengan bebas. 15 Kecuali itu hukum alam dengan ciri etikanya dapat mempengaruhi sikap tindak penguasa dalam menggunakan kekuasaannya. Di dalam negara berdasarkan hukum, tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, namun setiap tindakan yang berdasarkan hukum yang berlaku baru merupakan “syarat perlu” (Necesarry condition), belum tentu merupakan “syarat yang mencukupi” (sufficient condition). Karena itu, selain dituntut tindakan yang sesuai dengan hukum, pemerintah dituntut pula yang menjalankan “asas asas umum pemerintahan yang baik” (principles of good administration) seperti: asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas tidak boleh mempercampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas peniadaan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Semua asas ini adalah kontribusi dari hukum alam, bukan hukum positif. Sebagai
kesimpulan
akhir,
berdasarkan
uraian-uraian
tersebut
diatas,
dapatlah
disampaikan beberapa hal sebagai berikut: (1) hukum alam, khususnya nilai etika yang menjadi jati dirinya, mampu menerobos setiap rintangan mazhab hukum, dan tidak pernah gugur oleh rintangan-rintangan tersebut, (2) teori falsifikasi dan revolusi sains, yang meskipun berbeda dalam metode untuk mencapai kebenaran, namun terhadap eksistensi hukum alam, kedua teori tersebut menghasilkan kebenaran yang sama, yaitu hukum alam yang telah diklasifikasikan nilai-nilai kelemahannya;
15
Franz Magnis-Suseno, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta:Gramedia,1991),hlm.300
(3) dalam konsepsi negara hukum, hukum alam tidak hanya berperan dalam membentuk hukum positif yang baik dan adil, melainkan juga berperan dalam sikap tindakan pemerintah agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; (4) betapapun peranannya cukup handal dalam konsepsi negara hukum, hukum alam enggan muncul sebagai mahzab sendiri yang menumbangkan kelemahan mahzab hukum pembangunan yang kini tengah berkuasa; namun, ia juga tidak mau tenggelam dan mati begitu saja karena peranannya tetap dibutuhkan. Maka lengkaplah sudah sebuah tinjauan kritis terhadap jatuh bangunnya mahzab hukum alam.
