TEORI HUKUM MURNI DAN PENGARUHNYA PENGARUHNYA DI INDONESIA (cita-cita menuju terbentuknya penegakan hukum progresif )
Disusun Oleh : Ridzaldy Arfah
BAB I PENDAHULUAN
A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng
Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitan kaitannya nya satu satu sama sama lain lain secara secara bermak bermakna. na. Teori, Teori, dengan dengan demiki demikian an member memberika ikan n penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bisa mengandung subyektivitas, subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomen yang cukup komplek seperti hukum. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesu sesuai ai denga dengan n panda pandang ngan an oleh oleh oran orangg-or oran ang g yang yang berg bergabu abung ng dalam dalam alir aliranan-al alir iran an tersebut.1 Teori Teori hukum, hukum, menuru menurutt Bruggi Bruggink, nk, adalah adalah merupa merupakan kan suatu suatu satu satu kesatu kesatuan an dari dari pernyataan pernyataan yang saling berkaitan berkaitan berkenaan berkenaan dengan sistem konseptual konseptual aturan-atur aturan-aturan an hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang telah dipositifkan. Sebagaimana teori pada umumnya, demikian pula teori hukum mempunyai makna ganda yaitu teori hukum sebagai produk dan teori hukum sebagai proses. Teori hukum dikatakan sebagai produk, sebab rumusan suatu satu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan adalah merupakan hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Sedangkan 1
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH , Ilmu Hukum , Cet 6, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2006, Hal 259
1
Teori Teori hukum hukum dapat dapat dikata dikatakan kan sebagai sebagai proses proses,, adalah adalah karena karena teori teori hukum hukum terseb tersebut ut merupakan
kegiatan
teoritik
tentang
hukum
atau
bidang
hukum.
Berkai Berkaitan tan dengan dengan ruang ruang lingku lingkup p penyele penyeledik dikan an teori teori hukum hukum terseb tersebut, ut, menuru menurutt Dias, Dias, meliputi: meliputi: faktor-faktor faktor-faktor apakah yang menjadi dasar berlakunya berlakunya suatu hukum, faktorfaktorfaktor apa yang mendasari kelangsungan berlakunya suatu peraturan hukum, bagaimana daya berlakunya, dan dapatkah hukum itu dikembangkan. Sedangkan menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto, adapun ruang lingkup teori hukum meliputi: mengapa hukum berlaku?, apa dasar kekuatan mengikatnya?, apa yang yang menj menjad adii tuju tujuan an hukum hukum?, ?, bagai bagaima mana na sehar seharus usny nyaa hukum hukum itu itu dipa dipaham hami? i?,, apa apa hubungan dilakukan oleh hukum?, apakah keadilan itu, bagaimana hukum yang adil. Sementara Sementara itu, teori hukum, menurut menurut Budiono Budiono Kusumohamid Kusumohamidjojo, jojo, merupakan usaha untuk mendekati atau menerangkan kompleks hukum sebagai fenomena dengan bertolak dari dari postul postulatat-pos postul tulat at atau atau premi premis-p s-prem remis is terten tertentu, tu, dapat dapat bersif bersifat at histor historis is (mazha (mazhab b Historis Historis)) atau dialektis dialektis (mazhab Dialektis Dialektis), ), ataupun ataupun bertolak bertolak dari kenyataan hukum postif (mazhab Positivis) atau dari ambisi untuk membebaskan hukum dai anasir-anasir politik dan kekuasaan (mazhab hukum Murni)2. Teori Hukum tidak sama dengan apa yang kita pahami dengan hukum positip3, hal ini perlu diperjelas untuk menghindarkan kesalah pahaman. Teori Hukum dapat disebut sebagai sebagai kelanjutan kelanjutan dari usaha mempelajari mempelajari hukum positip, positip, setidak-ti setidak-tidaknya daknya
dalam
urutan yang demikian itu kita dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jel jelas as.. Pada Pada saat saat oran orang g memp mempel elaj ajari ari hukum hukum posi posist stip ip,, maka maka ia sepa sepanj njan ang g wakt waktu u dihada dihadapkan pkan pada peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran hukum hukum dengan dengan segala segala cabang cabang kegiat kegiatan an dan perma permasal salahan ahannya nya,, sepert sepertii kesala kesalahan hannya nya,, penafsi penafsiran ran dan sebaga sebagainy inyaa4. Tetapi Tetapi sudah sudah meru merupak pakan an sifa sifatt manu manusi siaa yang yang tida tidak k pern pernah ah puas puas dan dan sela selalu lu ingi ingin n bert bertan anya ya atau atau mempertanyakan segala sesuatu. Kemampuan manusia untuk melakukan penalaran tidak ada batasnya, hal itu semakin mendorong rasa penasaran untuk mencari sesuatu yang 2 3
4
Dansur, Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum, Makalah, 1 Nopember 2006. Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH & Anton F. Susanto, SH. M.Hum, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Kembali , Refika Aditama, hal 45. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH , SH , Ilmu Hukum, Hukum , Cet 6, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2006, hal 259.
2
baru yang berbeda dengan apa yang telah ada. Kemampuan untuk melakukan penalaran yang demikian itulah yang membawa manusia kepada penjelasan yang lebih konkrit atau sebaliknya sebaliknya dari segala segala sesuatu sesuatu yang terinci terinci naik sampai sampai penjelasan-pe penjelasan-penjela njelasan san yang bersi bersifat fat filsaf filsafat. at. Teori Teori Hukum Hukum akan akan memper mempermas masala alahkan hkan hal-ha hal-hall sepert sepertii yang yang telah telah dijelaskan diatas, yaitu : mengapa hukum itu berlaku? apa dasar kekuatan mengikatnya? apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana seharsunya hukum itu dipahami? Apa hubungannya hubungannya dengan individu, dengan masyarakat masyarakat?? Apa yang seharusnya seharusnya dilakukan dilakukan oleh hukum? Apakah keadilan itu? Bagaimanakah hukum yang adil? Ada beberap beberapaa aliran aliran dalam dalam perkem perkembang bangan an Teori Teori Hukum, Hukum, dan masing masing-ma -masin sing g memi memili liki ki cara cara panda pandang ng yang yang berb berbed eda. a. Namu Namun n pada pada kese kesemp mpat atan an ini ini penu penuli liss akan akan menguraikan Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Ide mengenai Teori Hukum Murni (the Pure Theory of Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen Kelsen lahir di Praha Praha pada pada 11 Oktober Oktober 1881. Keluar Keluargany ganyaa yang yang merupak merupakan an kelas kelas menengah menengah Yahudi pindah ke Vienna. Vienna. Pada 1906, Kelsen Kelsen mendapatkan mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai karirnya sebagai seorang teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduks reduksii karena karena ilmu ilmu penget pengetahua ahuan n di sisi sisi yang yang lain. lain. Kelsen Kelsen menemu menemukan kan bahwa bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas atas huku hukum. m. Pers Persoa oala lann nnya ya adal adalah, ah, masi masih h rele releva vanka nkah h pemik pemikir iran an Kels Kelsen en pada pada era era posmodernisme saat ini? Dapatk Dapatkah ah Yurisp Yurisprud rudens ensii ini dikara dikarakte kteris risasi asikan kan sebaga sebagaii kajian kajian kepada kepada hukum, hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri ?, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologikal dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktek normatif, maka metodologi yang
3
reduks reduksion ionis is semest semestiny inyaa harus harus dihila dihilangka ngkan. n. Akan Akan tetapi tetapi,, pendeka pendekatan tan ini tidak tidak hanya hanya sebatas permasalahan metodologi saja5. Teori Hukum Murni dapat dilihat sebagai suatu pengembangan amat seksama dari aliran Positivisme. Ia menolak ajarana yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah tentang teori hukum positif.
1. Norma Dasar
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketida ketidakmu kmungki ngkinan nan pemuncu pemunculan lan kesimp kesimpula ulan n dari dari kejadi kejadian an faktua faktuall bagi das solen. solen. Sehing Sehingga, ga, Kelsen Kelsen percay percayaa bahwa bahwa hukum, hukum, yang yang merupak merupakan an pernya pernyataa taan-p n-pern ernyat yataan aan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana ; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” “seharusnya” dengan memprediksi memprediksinya nya terlebih terlebih dahulu. dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama peraturan legal intinya merupakan pernyataan “seharusnya”, di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandaian. Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norma moral lain dengan dengan silogi silogisme sme,, norma norma hukum hukum selalu selalu dicipt diciptakan akan melalu melaluii kehenda kehendak k (act (act of will). will). Sebagaimana Sebagaimana sebuah tindakan tindakan hanya dapat menciptakan menciptakan hukum, bagaimana bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi. 5
Teori Hukum Murni, Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
4
Kelsen Kelsen sangat sangat skepti skeptiss terhad terhadap ap teori teori-te -teori ori moral moral kaum objekt objektivi ivis, s, termas termasuk uk Immanu Immanuel el Kant. Kant. Kedua, Kedua, Kelsen Kelsen tidak tidak mengkl mengklain ain bahwa bahwa presup presuppos positi ition on dari dari Norma Norma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah perintah Tuhan”. Tetapi, tidak tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif. Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang harus melakukan presuppose presuppose Norma Dasar. Dasar. Meskipun, Meskipun, itu hanyalah instrumen instrumen intelektual intelektual,, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional6.
2. Nilai Normatif Hukum.
Nilai Nilai normatif normatif Hukum bisa diperbanding diperbandingkan kan perbedaannya perbedaannya dengan nilai normatif agam agama. a. Norm Normaa agama agama,, seba sebagai gaima mana na norma norma mora morali lita tas, s, tida tidak k terg tergant antun ung g kepad kepadaa kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari hari,,
maka maka tidak dak
ada ada
inst instrrumen umen langs angsun ung g
yang ang
mem member berikan ikan huku hukum man atas atas
ketidakpatuhannya tersebut. Validitas Validitas dari sistem sistem hukum bergantung dari paktik-prat paktik-pratik ik aktualnya. aktualnya. Dikatakanny Dikatakannyaa bahwa “perturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya dari Norma Dasar juga bergantung pada keefektifitasannya. Sebagaimana yang telah berkalikali ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungan isi Norma Dasar 7.
6 7
Ibid Ibid
5
B. Pandangan dan Keyakinan. Teori Teori Hukum Hukum tidak tidak bisa bisa dilepa dilepaska skan n dari dari lingkun lingkungan gan zamanny zamannya, a, sekali sekalipun pun ia berkeinginan untuk mengatakan suatu pikiran universal. Dengan demikian kita baiknya ber bersi sika kap p untu untuk k sela selalu lu tida tidak k mele melepa pask skan an teor teorii-te teor orii ters tersebu ebutt dari dari kont kontek ekss wakt waktu u pemunculann pemunculannya. ya. Kita sebaiknya memahami dengan latar latar belakanya belakanya yang demikian itu, teori-teori yang lahir pada abad ke 19 misalnya menggarap persoalan-persoalan pada masa itu dan sangat jauh berbeda dengan karakteristik persoalan pada abad 20. Namun dalam kurun waktu yang sama tetap ada pertentangan-pertentangan. normatifitasan” ini Perh Perhat atia ian n Kels Kelsen en pada pada aspe aspekk-as aspe pek k “normatifitasan” ini dipe dipeng ngar aruh uhii oleh oleh pandangan skeptis David Hume atas objektifitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakuan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas atas Norm Normaa Dasa Dasarr tida tidak k akan akan menj menjad adii sesu sesuat atu u yang yang kuat. kuat. Agak Agakny nya, a, suli sulitt untuk untuk memahami memahami bagaimana bagaimana normatifit normatifitas as bisa benar-benar dijelaskan dijelaskan dalam basis pilihanpilihan pilihan yang tidak berdasar. Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum yang posis posistip tip yang yang dilaku dilakukan kan se-eks se-eksak ak mungki mungkin, n, suatu suatu analis analisis is yang yang bebas bebas dari dari semua semua pendapat etik atau politik politik mengenai nilai.
6
BAB II PERMASALAHAN
A.
Identifikasi Masalah
1. Bagaimanakah Bagaimanakah Perkembangan Perkembangan Pemikiran Pemikiran Teori Hukum Murni? Murni? 2. Bagaimanakah Bagaimanakah Perkembangan Perkembangan Teori Murni di Indones Indonesia ia ?
B.
Tujuan Penulisan
Tulisan Tulisan ini dimaksudkan dimaksudkan untuk menjelaskan menjelaskan perkembangan perkembangan Teori Hukum Murni dan perkembangannya di Indonesia sekaligus untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Teori Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Syahkuala.
7
BAB III PEMBAHASAN
A.
Perkembangan Pemikiran dan Konsepsi.
Menu Menuru rutt
asal asal-u -usu sullnya, nya,
Teor Teorii
Huku Hukum m
Murni urni
merup erupak akan an
suat uatu
bent bentuk uk
pemberontakan yang ditujukan terhadap Ilmu Hukum yang Ideologis, yaitu ajaran yang hanya hanya mengem mengembang bangkan kan hukum hukum sebagai sebagai alat alat pemeri pemerinta ntahan han suatu suatu rezim rezim dari dari Negara Negara-negara totaliter 8. Teori ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen teori hukum murni adalah teori hukum positip. Ia berusaha untuk memp memper erso soal alka kan n
dan dan
menj menjaw awab ab
pert pertan anya yaan an
“apa “apaka kah h
huku hukumn mnya ya?” ?”
dan dan
buka bukan n
“bagaimanakah hukum yang seharsunya?”. Karena titik tolak yang demikian itulah maka Kelsen Kelsen berpendapat, berpendapat, bahwa keadilan keadilan sebagaimana sebagaimana lazimnya lazimnya dipersoalka dipersoalkan n hendaknya hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum. Dasar pokok teori Kelsen adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Tujuan teori tentang tentang hukum, adalah untuk untuk mengurang mengurangii kekalutan kekalutan dan meningkatkan meningkatkan kesatuan (unity). 2. Teor Teorii huku hukum m adala adalah h ilmu ilmu,, bukan bukan kehan kehanda dak, k, kein keingi gina nan. n. Ia adala adalah h penge pengeta tahu huan an tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. 3. Ilmu Ilmu hukum hukum adalah adalah norma normati tif, f, bukan bukan ilmu ilmu alam. alam. 4. Seba Sebagai gai suat suatu u teor teorii tent tentan ang g norm norma-n a-nor orma ma,, teor teorii hukum hukum tidak tidak beru beruru rusa san n denga dengan n persoalan efektivitas norma-norma hukum. 5. Suatu teori teori tentang tentang hukum hukum adalah formal formal,, suatu teori teori tentang tentang cara cara pengaturan pengaturan dari isi isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. 6. Hubunga Hubungan n antara antara teori teori hukum dengan dengan suatu suatu sistem sistem hukum positi positip p terten tertentu tu seperti seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. ada.9 Ilmu Hukum adalah ilmu normatif. normatif. Hukum semata-mata semata-mata berada dalam kawasan dunia Sollen. Ciri hakiki dari norma adalah sifatnya yang hipotetis. Ia lahir bukan karena 8
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Cet.6, hal 278.
9
Ibid, hal 279
8
proses alami, melainkan karena kemauan dan akal manusia. Kemauan dan akal inilah yang yang menelo menelorka rkan n pernya pernyataa taan n yang yang berfun berfungsi gsi sebaga sebagaii asumsi asumsi dasar dasar atau atau permul permulaan aan.. Bagi Bagian an lain lain dari dari teor teorii Kels Kelsen en yang yang bers bersif ifat at dasar dasar adal adalah ah kons konsep epsi siny nyaa menge mengena naii Grundnorm. Grundnorm. Kecu Kecual alii berf berfun ungs gsii seba sebaga gaii dasa dasarr juga juga seba sebaga gaii tuju tujuan an yang yang haru haruss diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada didalam kawasan rejim grundnorm tersebut harus mengait kepadanya, oleh karena itu bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Grundnorm ini tidak tidak perlu sama untuk setiap tata tata hukum.10 Mazhab Wina mengetengahkan, dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni11, dengan kata lain teori hukum harus murni formal. Ilmu hukum adalah ilmu normatif dan hukum itu semata-mata berada dalam kawasan dunia sollen dunia sollen.. Karakteristik dari norma adalah sifatnya yang hipotetis. Teori Kelsen dapat dirumuskan sebagai suatu analisis tentang struktur hukum posistip. Kelsen pada dasarnya ingin menciptakan suatu ilmu pengetahuan hukum murni, memisahkan dari unsur-unsur non-hukum. Kelsen juga menolak untuk meberi definisi hukum sebagai suatu perintah. Oleh karena definisi yang demikian itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan subjektif dan dan poli politi tis. s. Dala Dalam m Teor Teorii Kelse Kelsen n seja sejak k munc muncul ulny nyaa ide ide tent tentang ang Grund Grundno norm rm maka maka selanj selanjutn utnya ya proses proses konkret konkretisa isasi si setapak setapak demi demi setapa setapak, k, mulai mulai dari dari norma norma dasar dasar dan penerapannya atas suatu situasi tertentu. Proses ini melahirkan Stufen theory, yaitu yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari normanorma-nor norma ma yang bersif bersifat at umum umum sampai sampai kepada kepada
yang yang lebih lebih konkrit. konkrit. Pada ujung ujung
terakhir proses ini sanksi hukum, lalu berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksa suatu tindakan. Dalam hal ini apa yang semula semula berupa sesuatu yang “seharusnya” “seharusnya” kini telah telah menjadi menjadi sesuatu sesuatu yang “boleh” “boleh” dan “dapat” dilakukan. Peraturan-peraturan hukum yang membentuk tata hukum itu dialirkan mulai dari grundno grundnorm. rm. Proses Proses ini dilakuk dilakukan an melalu melaluii sekian sekian banyak banyak tindak tindakan an indivi individu du berupa berupa deduksi dan penerapan, oleh para pembuat undang-undang, para hakim, bahkan juga 10 11
Ibid, hal 280-281 Hukum, Muhamadiyah Press, Surakarta, 2004 hal 68 Dr. Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum,
9
oleh para pegawai pemerintahan. Dengan demikian keseluruhan bangunan hukum itu akan tampak sebagai bangunan yang terdiri dari berbagai lapisan susunan, sehingga stufenbau des rechts. Kelsen menyebut hukum sebagai suatu menimbulkan sebutan stufenbau
susu susuna nan n
berj berjen enja jang ng,,
menu menuru run n
dari dari
norm normaa
posi posist stif if
tert tertin ingg ggii
samp sampai ai
kepa kepada da
perwujudannya yang paling rendah12. Pemikiran Kelsen kebanyakan dipengaruhi oleh filosof Jerman, Immanuel Kant. Ia hampir mengutip teori pengetahuan Kantian yang berhubungan dengan teori hukumnya. Kant percaya bahwa hal yang objektif berubah yang disebabkan oleh golongan-golongan resmi tertentu (hal-hal tertentu) yang pakai dalam pemikiran. Bila seseorang bisa belajar Teori Kelsen secara linguistic linguistic (bahasa), (bahasa), seseorang seseorang tersebut tersebut melihat melihat bahwa subjudul Kelsen Kelsen secara umum berakhiran berakhiran “ee” (y). Seperti methodology methodology,, normarivity normarivity,, causality, causality, etc. 1. Methodologi Teori hukum adalah sebuah pengetahuan. pengetahuan. Metodenya itu harus murni/bersih murni/bersih.. Harus adanya kesatuan hukum. 2. Kausalitas (Hubungan sebab akibat) Ilmu-ilmua fisika mengadopsi kausalitas sebagai suatu hal yang utama/penting. Hal-hal Hal-hal umum yang sering sering terjadi. terjadi. Seperti, ketika oksigen dan hydrogen hydrogen dicampur, maka air akan terbentuk. 3. Normativitas Dalam ilmu hukum, hukum didasarkan pada kemauan, bukan pada sebab-akibat, Jadi hukum didasarkan pada normativity n ormativity (norma). 4. Piuritas (kemurnian/kebersiah) Kelsen mengatakan sebuah teori hukum harus bebas/terlepas dari politik, sejarah, etnik, moralitas, ekonomi, eustetis atau ilmu social lainnya. Fungsi sebuah teori hukum ialah untuk mengubungkannya kedalam sebuah pola yang masuk akal (logic). Teori Teori Hukum Hukum Murni Murni berusa berusaha ha untuk untuk membat membatasi asi kognisi kognisi (penger (pengertia tian) n) hukum hukum terhadap disiplin ilmu lainnya untuk menghindari campuran dari disiplin ilmu lainnya 12
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Op cit, hal 282.
10
terseb tersebut ut yang yang tidak tidak kriti kritis. s. Penget Pengetahu ahuan an hukum hukum adalah adalah sebuah sebuah pengeta pengetahua huan n tentan tentang g norma-norma norma-norma.. Sebuah norma merupakan sesuatu hal yang memang harus terjadi, terjadi, suatu hal (masal (masalah) ah) yang yang terdapa terdapatt pada bektuk bektuk hipote hipotetis tis.. Kelsen Kelsen tidak tidak menyan menyangkal gkal nilai nilai sosiolaogi, sejarah, dan pendapat (argumen). Ia mengatakan bahwa sebuah teori hukum harus tetap bersih dari berbagai pertimbangan-pertimbangan. “Hal “H al ters terseb ebut ut dina dinama maka kan n sebu sebuah ah teor teorii yang yang bers bersih ih,, kare karena na itu itu hany hanya a menggambarkan hukum dan berusaha untuk menjauhi dari objek yang berdasarkan hukum hukum.. Itu Itu bert bertuj ujua uan n agar agar terbe terbebas bas dari dari ilmu ilmu huku hukum m dari dari unsur unsur-un -unsu surr luar. luar. Ini Ini merupakan” Kelsen mengatakan bahwa ketika sebuah hukum yang sudah ditentang oleh beberapa anggo anggota ta,, hal hal itu itu tida tidak k memb membaw awaa kehen kehenda dak k mino minori rita tass (kel (kelom ompo pok k keci kecil) l).. Bahka Bahkan n mayoritas mungkin tidak menyadari akan isi dan, oleh karena itu, tidak dapat dikatakan telah menghendakinya. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang norma-norma. Sebuah norma norma berasa berasall dari dari
indivi individu du harus harus berper berperila ilaku ku dengan dengan cara terten tertentu, tu, tetapi tetapi tidak tidak
menyatakan bahwa perilaku seperti itu adalah kehendak sebenarnya siapa pun.. Kesatuan Norma-norma Yang tertinggi adalah Grundnorm atau norma dasar. Karena tidak bertumpu pada norma lain, adalah ekstra-legal. Hirarki norma-norma digambarkan sebagai berikut. Norma Dasar
Norma-norma lainnya
Sub-Norma Ada hal-hal yang tidak boleh diabaikan dari Grundnorm (norma dasar), tetapi tida tidak k perl perlu u diper diperhat hatik ikan an seca secara ra kese keselu luru ruhan han.. Keti Ketika ka Grund Grundno norm rm berh berhen enti ti untu untuk k memperoleh dukungan minimal, ia tidak lagi menjadi dasar dari tatanan hukum dan proposisi lainnya yang tidak memperoleh dukungan akan menggantikannya. a. Norma Dasar
11
Hal ini ini meru merupa paka kan n sebu sebuah ah fiks fiksii diban dibandi dingk ngkan an sebu sebuah ah hipo hipote tesi sis. s. Kels Kelsen en mengatakan mengatakan bahwa norma dasar tidak diciptakan dalam bentuk prosedur yang sah oleh badan pembuat undang-undang/hukum yang sah. Agar Agar sebuah sebuah norma norma diangga dianggap p sah (vali (valid), d), maka maka harus harus memenuh memenuhii syarat syarat beriku berikut: t: 1. Sebuah Sebuah norma norma harus harus menjad menjadii bagian bagian dari dari sebuah sebuah syste system m normanorma-nor norma, ma, 2. Syste System m tersebut harus betul-betul bermamfaat/efektive (manjur). Strake menjelaskan bahwa konsep validitas bisa dimengerti dengan mempelajari 4 makna yang diberikan oleh Kelsen: 1. sebuah norma hidup/ada hidup/ada dengan dengan ada ada hal yang sangat sangat mengikat; mengikat; 2. sebuah norma norma khusus khusus dititik dititik beratkan beratkan pada kemampuan kemampuan mengiden mengidentifi tifikasi kasi bagian bagian tata tertib yang memang major/bermamfaat. 3. sebu sebuah ah norm normaa dipe diperb rbah ahar arui ui oleh oleh norma norma lain lain yang yang ada ada pada pada level level lebih lebih ting tinggi gi dalam hirari norma-norma. 4. sebuah norma dibenarkan dibenarkan pada pada kesesuaia kesesuaian n dengan norma dasar/ dasar/basic basic..
Hakim Haynes enggan memandang revolusi pemerintahan sebagai sebagai hal yang legal kecuali memenuhi 4 syarat berikut; 1. sebu sebuah ah revo revolu lusi si yang yang suks sukses es harus harus puny punyaa temp tempat at;; teru teruta tama ma dalam dalam memb membua uatt administrasi. 2. Pemeri Pemerinta ntahan han mampu mampu mengon mengontro troll dengan dengan baik; baik; 3. perset persetuju ujuan an dengan dengan dukungan dukungan dari dari luar. luar. 4. rejim rejim ters tersebut ebut jauh jauh dari dari penind penindasa asan. n.
b. Penggunaan Kekerasan/paksaan
Kekesaran/paksaan adalah karakteristi hukum yang sangat pokok. Moral ataupun keagam keagamaan aan adalah adalah pentin penting g sekali sekali,, walaup walaupu u juga juga efekti efektiv v dengan dengan adanya adanya penerap penerapan an sanksi. Menurut Kelsen, tidak ada prilaku yang bisa dikurangi selain adanya sanksi. Menurutnya juga, hukum/undan-undang dan sanksi tidak bisa dicampur karena saksi disediakan oleh hukum yang biasanya disebut sebagai sebuah “norma sanksi”.
12
c. Fungsi Hakim/Pengadilan
Menurut Kelsen, fungsi hakim adalah untuk menerjemahkan/menerapkan hukum dan norma-norma tapi ia sendiri tidak mencipkan norma.
d. Kewajiban Hukum
Kelsen beranggapan bahwa kewajiban/tugas merupakan hak-hak dasar.
e. Hak-hak Legal
Setiap hak-hak yang benar tidak hanya sebagai kebebasan belaka (contoh, saya punya hak untuk berpikir, berjalan yang maksudnya saya punya kebebasan berpikir atau tidak berpikir), berisi kewajiban seseorang terhapad yang lainnya. Dalam hal ini, Hak dimaksudkan sebagai sebuah kewajiban yang relative.
f. Keseluruhan dari Teori legal
Kels Kelsen en meng mengat ataka akan n bahw bahwaa teor teorin inya ya adal adalah ah dari dari apli aplika kasi si yang yang umum umum.. Teor Teorii ini ini diterapkan dalam sebuah Negara kapitalis, Negara sosialis atau bahkan komunis dan itu sam sama
deng dengan an
yang ang
digu diguna naka kan n
pada pada
Nega Negara ra-n -neg egar araa
yang yang
berb berbed edaa
tingka ngkatt
perkembangannya.
g. Hukum International
Pandangan Kelsen tentang hukum internasional adalah hukum yang mengandung semua elemen esensial dari sebuah perintah sah. Ini bermaksud sebuah perintah yang tegas dan mempunyai sanksi. Hukm internasional adalah hukum sesungguhnya namun juga berupa hukum primitive karena sanksi itu sendiri ditinggalkan oleh Negara dan banyak banyak dilanggar dilanggar dan malah digantikan digantikan dengan didelegasikan didelegasikan ke pusat dengan perintah perintah nasion nasional. al. Perint Perintah ah intern internasi asional onal yang yang sah sama sama sekali sekali didese didesentr ntrali alisas sasika ikan. n. Sebuah Sebuah pangkat pangkat dalam sentralisasi sentralisasi sangat diperlukan diperlukan dalam sebuah Negara. Negara. Ketika Ketika ditanyai ditanyai
13
tentang tentang norma dasar dari hukum internasional internasional,, Kelsen Kelsen menjawab menjawab bahwa Pacta Sunt Servada(Perjanjian harus dihormati), ini menjadi norma grund dari hukum internasional. Keadilan Teori murni hukum menyatakann menyatakann ketidakmampu ketidakmampuannya annya untuk menjawab menjawab apakah sebuah hukum berupa keadilan. Kelsen menyatakan dalam bukunya, keadilan adalah sebuah iode irasional. Keadilan adalah kualitas yang menghubungkan dalam aplikasinya. Keadilan ada di bawah hukum. Identitas dari Hukum dan Negara Austin tidak memperhatikan irinya dengan masalah Negara. Perintah keras yang menyusun komunitas politik yang kita sebut Negara, adalah perintah yang sah. Apa yang disebut disebut perintah yang sah atau apa yang diatur Negara adalah Negara itu sendiri. Tidak ada Negara tanpa hukum dan juga sebaliknya. Identitas Hukum Publik dn Hukum Perdata Menuryut Kelsen, tidak ada perbedaan antara hukum public dan perdata. Hukum public melindungi kepentingan pribadi dan hukum perdata juga tidak aka nada jika tidak ada kepentingan public yang meliputinya. Penilaian Teori Krelsen adalah sebuah latihan akut bagi logika. Itu dengan pasti adalah bantuan yang baik bagi peningkatan keakuratan situasi orang orang revolusioner. Dari kasus Grenada, jelas bahwa para hakim sedang menempuh jalan pintas yang dilanggar oleh Kelsen. Bantahan teori Kelsen adalah para hakim tersebut cenderung untuk berpikir di jalurnya dan benar benar member perhatian perhatian ke aspek kemujaraban kemujaraban walaupun mereka suka suka menyog menyogok ok untuk untuk ide ide tambah tambahan. an. Kelsen Kelsen hidup pada waktu waktu di mana mana dunia dunia melihat sebuah kedaruratan mendadak dan popularitas dari konstitusi tertulis. Saat itu susa susahn hnya ya sebu sebuah ah Nega Negara ra tida tidak k
memp mempun unya yaii
koin koinst stit itus usii
tert tertul ulis is..
Teor Teorii
Kels Kelsen en
mencocokkan system dimana konstitusi adalah hukum dasar dan semua hukum lain ada di bawahnya.
14
h. Kecaman teori Kelsen
Norma dasar : apa itu dan apa itu tidak jelas. Itu bukan hukum positif dari sebuah perkiraan dalam kesadaran hukum tapi jelas mempunyai fungsi sah. Lloyd mengatakan bahwa bahwa tokoh tokoh paling paling berper berperan an dalam dalam seluru seluruh h strukt struktur ur berist beristira irahat hat di atas atas keduduk kedudukan an lemah dalam konsep bebas dan norma dasar di mana seluruh struktur sah yang tinggal tidak dijelaskan. Dia mengatakan bahwa kasus-kasus Rhosedian Rebellion menunjukkan bahwa sebuah legalitas dari norma Grund tergantung di atas penerimaan pengadilan dan tidak memerlukan keefektifan dari norma Grund. Norma Norma dasar dasar sendir sendirii tewrga tewrgantu ntung ng di atas atas faktafakta-fak fakta ta pasti pasti yang yang berasa berasall dari dari kebiasaan actual manusia dan paparan sanksi. Norma dasar Kelsen tidak lebih dari sebu sebuah ah dalil dalil mora morall yang yang leng lengka kap p denga dengan n efekt efektif if.. Peri Perint ntah ah kera keras. s... Juli Julius us Ston Stonee menganjurkan norma dasar dari banyak norma mendapat validitas sahnya yang disebut Norma Apex dan bahwa norma dasar itu digunakan untuk berbagai tujuan., seperti konsti konstitus tusi, i, suprem supremasi asi parlem parlemen, en, dan lainny lainnya. a. Kita Kita seharu seharusny snyaa hars hars lengka lengkap p dengan dengan konstitusi yang didukung oleh fakta social, moralitas, dan etika umum yang berlaku dalam masyarakat. Metodologi Lloyd Lloyd mengri mengritik tik metodol metodologi ogi Kelsen Kelsen.. Dia menyat menyataka akan n bahwa bahwa syste system m sah itu bukan koleksi abstrak tanpa pertumpahan darah. Dalam sebuah Negara ada bahaya yang harus diambil yang jika untuk menjaga perdamaian dan analisa tiap bagian kita tidak akan menemuka bagimana system itu bekerja. Pendekatan Kelsen menunjuk pada bagian yang menarik dalam bentuk hukum. Friedmann mengritik Kelsen dalam metodologinya yang alami dan didominasi oleh penyebab dan ilmu social dari yang akan datang. Kemurnian Kels Kelsen en menu menunt ntut ut dala dalam m sebu sebuah ah anal analis isaa murn murnii begi begitu tu bany banyak ak sehi sehing ngga ga pendekatan pendekatan lainnya lainnya tentang tentang penyelidik penyelidikan an hukum diabaikan. diabaikan. Metodenya Metodenya menjadi menjadi tidak murn murnii dan dan dia dia gaga gagall menj menjel elas aska kan n baga bagaim iman anaa itu itu bias bias ada. ada. Pada Padaha hall sese seseor oran ang g membutuhkan pengetajhuan I berbagai bidang seperti sejarah, ilmu politik, ekonomi, dan dan lain lainny nyaa untu untuk k menj menjel elas askan kan keal kealam amia iahan han norm normaa dasa dasar. r. Pada Pada ting tingka katt norm normaa
15
subordinate fakta harus diikutsertakan karena bukti dan pendapat termasuk di dalamnya. Cott Cotter erre rell meng mengat atak akan an bahw bahwaa penda pendapa patt Kels Kelsen en tent tentan ang g hukum hukum seba sebagai gai stru strukt ktur ur menguasai menguasai kreasi milik milik mereka, modifikasi modifikasi dan destruksi yang menyediakan menyediakan gambar tentang struktur hukum yang paling banyak dari manusia, dihilangkan.
16
B. Perkembangan Teori Hukum Murni di Indonesia
Dengan masuknya kekuasaan Eropa ke Indonesia, masuk pulalah perkembangan pem pemik ikir iran an yang yang terj terjad adii di Erop Eropa. a. Teru Teruta tama ma ketik ketikaa orang orang-o -ora rang ng Indo Indones nesia ia diber diberii kesempatan untuk belajar/menempuh pendidikan di Eropa. Mahasiswa Indonesia yang kemudian membentuk Perhimpunan Indonesia Indische (Indische Vereniging ) berkenalan dengan elemen-elemen ideologi Aufklarung sebagai suatu ideologi sekuler yang terkait erat dengan perkembangan Rasionalisme, Empirisme, Idealisme dan Posistivisme13. Orang Indonesia mulai mengenal ajaran mengenai hak-hak azasi, kemerdekaan, persamaan, demokrasi, republik, konstitusi, hukum, negara, dan masyarakat. Pemikir-pemikir seperti John Locke, Thomas Hobbes, Rousseeua, Voltaire, Imanuel Kant, Hans Kelsen, Hegel, Adam Smith dan Karl Marx mulai diketahui. Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, Sosialisme, dan Marxisme juga telah dialami. Ajaran hukum Hans Kelsen terdiri dari dua ko nsep. a. Ajaran hukum murni (Reine Rechtlehre) adalah bahwa hukum itu harus dipisahkan dari sosiologis, moral, politis, historis, dan sebagainya. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusi manusiaa sebaga sebagaii mahluk mahluk rasion rasional. al. Baginy Baginyaa tidak tidak memper mempersoa soalka lkan n hukum hukum itu itu dalam kenyataannya, tetapi mempersoalkan apa hukumnya. Bahkan dalam ajaran hukum murni ini menolak keadilan dijadikan pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Hans Kelsen keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-irasional.
b. Ajaran Stufenbau Thery. Ajaran ini pada mulanya dikemukakan oleh Adolf Merkl kemudian dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma
13
Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum, Op cit, Hal 137
17
semaki semakin n abstra abstrak k sifatn sifatnya, ya, sebali sebalikny knyaa semaki semakin n rendah rendah suatu suatu norma norma semaki semakin n kongkrit sifatnya. Norma yang paling tinggi menduduki puncak piramida disebut Grundnorm atau unspru unsprungn ngnorm orm.. Teori Teori jenjan jenjang g meliha melihatt hukum hukum itu identi identik k dengan dengan perund perundangangundangan. Menurut teori ini di luar perundang-undangan tidak termasuk hukum. Teor Teorii jenj jenjan ang g kemudi kemudian an dihub dihubung ungka kan n sist sistem em hukum hukum Indo Indone nesi siaa berd berdas asar ar ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber sumber tertib tertib hukum hukum RI dan tata tata urutan urutan peratu peraturan ran perunda perundangng-unda undanga ngan n RI didasari oleh Stuffenbau Theory dengan ciri formal legalistik.
C. Paradigma Hukum Sosiologis.
Jika Jika ajaran ajaran Stufen Stufenbau bau Thery Thery dengan dengan ciri ciri formal formal-le -legal galist istik ik ditera diterapkan pkan secara secara konsisten konsisten di Indonesia, Indonesia, maka keberadaan keberadaan Negara RI dipertanyaka dipertanyakan. n. Meskipun Meskipun secara secara pra prakt ktis is,, prok prokla lama masi si kemer kemerde deka kaan an RI pada pada tang tanggal gal 17 Agus Agustu tuss 1945 1945 meru merupa paka kan n fenomena yang secara defacto sebagai tanggal lahirnya suatu negara baru yaitu negara RI, akan tetapi tetapi jika menganut pandangan positivis positivisme me (diantaran (diantaranya ya Stufenbau Stufenbau Thery, ajaran ajaran hukum hukum murni) murni),, yang yang bercir bercirika ikan n formal formal legali legalisti stik, k, maka maka sebena sebenarny rnyaa geraka gerakan n revolusioner para pejuang kita tidak lebih dari gerakan “makar” menumbangkan suatu pemerintahan yang sah yaitu pemerintah Hindia Belanda. Status UUD 45 setelah keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 45, jika kita konsisten menggunakan paradigma positivisme misalnya: “ajaran hukum murni” dan Stufenbau Thery dari Hans Kelsen berarti keseluruhan hasil dari proklamasi kemerdekaan RI 1945 hingga saat ini adalah “batal demi hukum” dan ileg ilegal al,, namu namun n dalam dalam keny kenyat ataa aanny nnya, a, panda pandang ngan an posit positiv ivis isme me bukan bukan satu satu-s -sat atuny unyaa kebenaran dunia hukum. Pengamat aliran sosiologis di bidang hukum akan berpendapat lain bahwa secara sosiologis proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan dari cengkeraman kolonialisme Belanda.
18
Jadi eksistensi negara RI baru dapat diterima sebagai suatu kenyataannya jika cara berpikir berpikir kita menggunakan menggunakan “paradigma “paradigma sosiologis sosiologis”, ”, bukan paradigma paradigma “positivi “positivistis stis”. ”. Demikian Demikian pula ajaran hukum murni secara secara realitas, realitas, empiris sudah banyak ditinggalkan ditinggalkan hal hal ini ini dipe diperk rkua uatt oleh oleh Talc Talcot ottt Pars Parson onss denga dengan n teor teorii sibe sibern rnet etik ikny nyaa bahwa bahwa dala dalam m masyarakat ada sub-sub sistem yaitu: a. Sub-Sistem Ekonomi. b. Sub-Sistem Politik. c. Sub-Sistem Sosial. d. Sub-Sistem Budaya. Sub sistem hukum berada pada sub sistem sosial sehingga dari sistematikanya sub siste sistem m hukum hukum diatas diatasii oleh oleh ekonom ekonomii dan politi politik. k. Sement Sementara ara arus arus inform informasi asi terbes terbesar ar berada pada sub sistem budaya, sebaliknya arus energi terbesar berada pada sub sistem ekonomi, semakin kecil pada politik, sosial dan budaya (Ahmad Ali : 278-299 : 1996). Berdas Berdasark arkan an teori teori sibern siberneti etik k dari dari Talcot Talcottt Parson Parson secara secara reali realitas tas bahwa bahwa hukum hukum sudah tidak otonom lagi. Hukum sudah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, etika, moral, sejarah sehingga pada saat sekarang ini dimaklumi jika ada suatu putusan hakim kadang-kadang atau keseringan dipengaruhi oleh unsur ekonomi dan politik. Seperti kasus Kedung Umboh di mana pada putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan tingkat II dikalahkan setelah pihak penggugat melakukan kasasi di MA pihak peng penggu guga gatt dime dimena nangk ngkan an oleh oleh MA, MA, dan pada pada saat saat itu itu pula pula pela pelaks ksan anaa aan n putus putusan an (eksekusi) ditangguhkan berlakunya oleh Ketua MA. Hal ini sangat ironis pada suatu negar negaraa yang yang berk berked edau aula lata tan n huku hukum m seper seperti ti Indo Indone nesi sia, a, mema memakl klum umii tida tidak k bera berart rtii membenarkan. membenarkan. Sehingga dengan demikian demikian apabila apabila paradigma paradigma hukum sosiologis sosiologis kita terapkan, maka hukum Islam secara tidak langsung dapat diterapkan sebab benih-benih untuk memberlakukan syariat Islam tersebar di berbagai undang-undang. Contohnya: “The Sense of Justice of The Peoples” sesuai dengan perintah yang terkandung dalam pasal pasal 27 (1) undang-u undang-unda ndang ng pokok pokok kekuas kekuasaan aan kehaki kehakiman man (saat (saat keberl keberlakun akunya ya UU No.14/1970): “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
19
Dalam penjelasan pasal tersebut “ hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu harus terjun ke tengahtengah masyarakat untuk mengenal perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tentunya yang dimaksud pasal di atas adalah syariat Islam karena bukankah nilai-nilai hidup mayoritas masyarakat Indonesia adalah Menurut teori hukum murni “hukum tidak lain dari system hukum positif yang dibuat dibuat oleh oleh penguas penguasa. a. Hukum Hukum positi positiff dapat dapat berupa berupa peratu peraturan ran perunda perundangng-und undanga angan n sebagai kaidah umum (general norm) dan kaidah-kaidah yang terjadi karena putusan hakim sebagai kaidah khusus (individual norm). Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah kumpulan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis tertulis dan tidak tertulis tertulis yang pada saat ini yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah pemerintah atau pengadilan pengadilan dalam negara14. Menurut teori hukum murni, bahwa objek kajian hukum (legal (legal science) science) hanyalah mengenai isi hukum positif. Sedangkan mengenai baik atau buruk suatu kaidah yang mencerminkan system nilai tertentu, masalah tujuan hukum hukum dan lain-l lain-lain ain,, bersif bersifat at filoso filosofi fis, s, bukan bukan objek objek teori teori hukum, hukum, melain melainkan kan objek objek filsaf filsafat. at. Pandan Pandangan gan ini bertal bertalian ian dengan paham “legal “legal positivism” positivism” dan Hans Kelsen merupakan salah seorang penganut Aliran penganut Aliran Positivis. Teori Hukum Murni masih banyak dipakai di Indonesia, hal tersebut tercermin dengan masih diikutinya diikutinya/dit /diterapkann erapkannya ya beberapa beberapa pemikiran pemikiran dari Hans Kelsen dalam sistem kehidupan secara yuridis dan dalam sistem ketatanegaraan; a ntara lain dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPRRI yang dipengaruhi dipengaruhi oleh Stufenbau theory dari Kelsen. Dalam hubungan tugas hakim dan perunda perundangng-und undanga angan n masih masih terlih terlihat at pengaru pengaruh h aliran aliran Aliran Aliran Legis Legis (pandan (pandangan gan Lega Legali lism sme) e),, yang yang meny menyat atak akan an bahwa bahwa haki hakim m tidak tidak bole boleh h berb berbua uatt sela selain in darip daripad adaa menera menerapkan pkan undangundang-unda undang ng secara secara tegas. tegas. Hakim Hakim hanya hanya sekeda sekedarr teromp terompet et undangundangundang undang dan selain selain itu juga dalam dalam penerap penerapan an hukum hukum oleh oleh para para Hakim Hakim masih masih terpaku terpaku 14
Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 202. Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi,
20
peraturan peraturan perundang-und perundang-undangan angan tertulis tertulis.. Bahkan peraturan, peraturan, perundang-unda perundang-undangan ngan yang tertulis dianggap keramat oleh banyak Hakim d i Indonesia. Akan tetapi tidak semua sistem hukum nasional Indonesia secara bulat mengadopsi sist sistem em huku hukum m yang yang berk berkem emba bang ngaa di Erop Eropa, a, wala walaup upun un seba sebagi gian an besa besarr huku hukum m peninggalan kolonial Belanda masih tetap berlaku. Prof. Prof. Dr. Mr. Soepom Soepomo o menuli menuliss15: “ Di lain-l lain-lain ain lapanga lapangan, n, peruba perubahan han syste system m hukum tidak terjadi dengan cara radikal, bahkan sebagian besar dari hukum lama hingga sekarang masih berlaku. Misalnya di lapangan hukum perdata masih berlaku pluralisme yang umumnya berlaku berlaku hukum adat bagi golongan golongan bangsa Indonesia dan berlaku berlaku Kitab Burgerlijk Wetboek Wetboek ) bagi golongan Undang Undang-Un -Undang dang Hukum Hukum Perdat Perdataa (Burgerlijk golongan Eropa. Eropa. Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dahulu, kecuali bab-bab dan pasal-pasal pasal-pasal yang bertentangan dengan status baru dari Negara Indonesia juga masih berlaku. Begitupun H.I.R atau Reglemen Reglemen Indonesia Indonesia dari Tahun 1848 yang diperbaharui pada tahun 1941. Untuk pemeriksaan perkara pidana H.I.R harus dipakai sebagai pedoman.” Prof Prof.. Dr. Dr. Mr. Mr. Soepo Soepomo mo berke berkeya yaki kina nan n bahwa bahwa denga dengan n mele melepa pask skan an diri diri dari dari kungkung kungkungan an hukum hukum barat, barat, maka maka Indones Indonesia ia mampu mampu melaku melakukan kan perbai perbaikan kan intern internal al melalui peneguhan budaya hukum Indonesia. Akan tetapi tampaknya Prof. Dr. Mr. Soepomo Soepomo menemui menemui kesulitan kesulitan untuk melepaskan melepaskan diri dari pengaruh-peng pengaruh-pengaruh aruh hukum barat karena disamping adanya pluralitas hukum beliau juga menyatakan bahwa untuk kepentinga mendesak kita tidak dapat menunggu tumbuhnya hukum adapt baru, bahkan kita harus campur tangan dalam kecerdasan masyarakat dengan membentuk kodifikasi yang memuat hukum modern yang dibutuhkan. Selanjutnya Prof. Dr. Mr. Soepomo menulis : “ Dengan tetap berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan dengan kembalinya kedulatan Negara kepada bangsa Indonesia, maka bangsa kita dapat menentukan nasibnya menurut kemauannya sendiri dan dapat menetapkan bagaimana bentuk dan sifat-sifat tata hukum baru di Indonesia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagai bagaiman manaa akan akan menjam menjamin in peradi peradilan lan terhada terhadap p bangsa bangsa Indones Indonesia ia yang yang sama sama dengan dengan 15
Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum, M.Hum, Op cit, hal 141
21
peradilan peradilan untuk bangsa Eropa, tetapi tetapi bagaimana bagaimana menyelenggar menyelenggarakan akan peradilan peradilan untuk Negar Negaraa kita kita yang yang menjad menjadii bangsa bangsa berdau berdaulat lat.. Berhubu Berhubung ng dengan dengan peruba perubahan han didala didalam m kedudukan bangsa Indonesia, maka bukan lagi hukum Eropa yang primer, bukan lagi konko konkord rdan ansi si denga dengan n hukum hukum yang yang berl berlak aku u di neger negerii Bela Beland ndaa akan akan menj menjad adii pusat pusat perhatian pemerintah Indonesia, bahkan sebaliknya bagaimana hukum bangsa Indonesia di kemudian hari. Sebagai Negara yang berdaulat, berdaulat, Negara kita dapat menentukan ahwa tiap tiap-t -tia iap p oran orang g dari dari bangs bangsaa apapu apapun n dari dari Nega Negara ra mana manapu pun n yang yang berd berdia iam m dida didala lam m lingkungan daerah Indonesia, akan tunduk kepada tata hukum Indonesia. Mengingat hal tersebut, maka untuk kehormatan Negara kita di dalam dunia internasional, kita harus mempunyai tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan tata hukum dari Negara hukum yang yang berada beradab. b. Alangka Alangkah h baikny baiknyaa jika jika kita kita dapat dapat mempuny mempunyai ai kesatu kesatuan an hukum hukum sipil sipil modern untuk segala golongan warga Negara dari bangsa apapun, suatu system hukum yang memenuhi segala segala aliran yang modern di dunia.”16 Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, di Indonesia yang mengalami, bahwa teori teori yang yang formal formal-pos -positi itivis vistis tis akan akan sulit sulit untuk untuk dapat dapat member memberika ikan n penjela penjelasan san yang yang memuas memuaskan kan terhad terhadap ap kemelu kemelutt yang yang terjad terjadi. i. Teori Teori positi positivis vistis tis hanya hanya mampu mampu untuk untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses ”normal”. Oleh karena itu Indonesia tidak bisa lebi lebih h lama lama berl berlar arut ut-l -lar arut ut dalam dalam cara cara pene penegak gakan an hukum hukum seba sebagai gaima mana na sela selama ma ini ini dijalankan. Bagi Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif merupakan suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain17 : Pertam Pertamaa : dimens dimensii dan factor factor manusi manusiaa pelaku pelaku dalam dalam penega penegakan kan hukum hukum progre progresif sif.. Idealnya mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokad, dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih Kepentingan bangsa ini lebih diperhatikan dari pada cenderung kearah visi komunal. komunal. Kepentingan “bermain-main” dengan pasal, doktrin dan prosedur .
16 17
Ibid, hal 143 Ibid, hal 165.
22
Kedua : kebutuhan akan semacam kebangunan dikalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritisi hukum Indonesia. Selama ini kurang seratus tahun mereka telah menjadi ‘murid’ yang baik dari filsafat hukum liberal. Sebagai Sebagai contoh Dr. Khudzaifah Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum pernah mengungkapkan mengungkapkan adanya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang pada tanggal 23 September 1999 disetujui DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden, tetapi pelaksanaannya ditunda. Pada dasarnya undang-undang tersebut diusulkan segera diberl diberlaku akukan kan sebaga sebagaii alat alat legit legitima imasi si aparat aparat keaman keamanan an untuk untuk bertin bertindak dak mengat mengatasi asi kerusuhan ditanah air, namun tingkat resistensi terhadap undang-undang PKB begitu meluas dan masih diperdebatkan mengundang banyaka kecemasan, pertanyaan protes, bahkan demontrasi yang membahayakan jiwa. Masih banyak contoh fenomena seperti yang telah diungkapkan di atas. Oleh Oleh karena karena itu ketika ketika teori teori positi positivis vistis tis,, termas termasuk uk teori teori hukum hukum murni murni dalam dalam perjalanannya tidak mampu menjelaskan keadaan hukum secara holistik, maka Prof. Dr. Satj Satjip ipto to Raha Rahard rdjo jo,, SH memi meminj njam am Sosi Sosiol olog ogii Huku Hukum m seba sebaga gaii alat alat bant bantu u untu untuk k menjelaskan persoalan tersebut. Penyebab utama gagalnya suatu teori disebabkan karena teori bersifat instruktif, guna mewujudkan manfaat dari sebuah rangkuman permasalahan dan secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pertam Pertama, a, teori teori terseb tersebut ut tidak tidak menjel menjelask askan an pemiki pemikiran ran-pem -pemiki ikiran ran tentan tentang g aneka aneka ragam ragam hukum, hukum, status status krimin kriminal, al, laranga larangan n ataupun ataupun pelaks pelaksana anaan an hukuma hukuman n dari dari suatu suatu kesalahan, dan hampir sama dengan aturan yang diberikan oleh satu orang kepada orang lain; misalnya status yang membedakan pentingnya aturan umum yang menggunakan pertimban pertimbangan-pert gan-pertimban imbangan gan tertentu tertentu dalam pelaksanaann pelaksanaannya ya dan tidak menghiraukan menghiraukan orang lain. Kedua, Kedua, terdapa terdapatt bebera beberapa pa varias variasii hukum hukum yang yang mencak mencakup up kekuasa kekuasaan an yang yang sah untuk untuk bertin bertindak dak sebaga sebagaii hakim hakim guna memutu memutuska skan n sesuat sesuatu u atau atau untuk untuk menjal menjalanka ankan n undangundang-und undang ang atau atau mewuju mewujudkan dkan hubungan hubungan yang yang sah, sah, yang yang tidak tidak dapat dapat dipisa dipisahka hkan n
23
sekalipun tanpa kemustahilan, dan ditafsirkan sebagai aturan yang bertolak belakang dengan ancaman. Ketiga Ketiga,, terdapa terdapatt aturan aturan yang yang sah yang yang berten bertentan tangan gan dengan dengan aturan aturan indukny induknya, a, karena karena aturan aturan-at -atura uran n terseb tersebut ut tidak tidak menamb menambahk ahkan an analog analog untuk untuk mengek mengekspl splisi isitka tkan n ketentuan; Keempat, analisis hukum dalam istilah penguasa, biasanya dipatuhi dari semua keterbatasana hukum, agaknya tidak berhasil mencatat kontinuitas dari sifat-sifat otoritas pembuatan peraturan dari sebuah sistem hukum modern.18
18
Ibid, Hal 122.
24
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Hans Hans Kels Kelsen en meni mening ngga gall duni duniaa pada pada 19 Apri Aprill 1973 1973 di Berk Berkel eley ey.. Kels Kelsen en meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik dan kritik ideology. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. hukum. Dalam Dalam hukum hukum intern internasi asional onal misaln misalnya, ya, Kelsen Kelsen menerb menerbitk itkan an Princi Principle pless of Inte Intern rnat atio iona nall Law. Law. Kary Karyaa ters tersebu ebutt meru merupak pakan an studi studi sist sistem emat atik ik dari dari aspek aspek-a -asp spek ek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi sanksi-sa -sanks nksii yang yang diberi diberikan, kan, retali retaliasi asi,, spektr spektrum um validi validitas tas dan fungsi fungsi esensi esensial al dari dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya. Adalah tokoh mazhab Formalistis yang terkenal dengan teori murni tentang hukum law). Sistem ( pure Thory of law). Sistem hukum adalah adalah suatu sistem sistem pertanggapa pertanggapan n dari kaidahkaidahkaidah, dimana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum hukum yang yang lebih lebih tinggi tinggi deraja derajatny tnya. a. Kaidah Kaidah yang yang merupak merupakan an puncak puncak dari dari sistem sistem pertanggapan adalah kaidah dasar atau Grundnorm. Grundnorm ini semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi dasar mengapa hukum harus di patuhi. Proses konkretisasi setapak demi setapak mulai dari grundnorm hingga penerapannya pada situasi tertentu. Proses ini melahirkan Stufenbau theori. Menurut Kelsen dalam ajaran hukum murninya, hukum tidak boleh dicampuri oleh masalah-masalah politik, kesusilaan kesusilaan,, sejarah, sejarah, kemasyarakatan kemasyarakatan dan etika. etika. Juga tak boleh di campuri campuri oleh masalah keadilan. Keadilan menurut Kelsen adalah masalah ilmu politik. Oleh karena Teori hukum muncul, lahir dan berkembang sebagai jawaban atas permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan di suatu saat, maka agar dapat memahami suatu teori hukum tidak dapat dilepaskan dari inter dan
25
anta antarr masa masa,, fakt faktor or,, keada keadaan an,, kondi kondisi si sosi sosial al kema kemasy syar araka akata tan, n, keneg kenegar araa aan n yang yang meli meling ngku kupi pi
tumb tumbuh uh
dan dan
berk berkem emba bang ngnn nnya ya
teor teorii
huku hukum m
yang yang
bers bersan angk gkut utan an..
Meskipun Meskipun teori hukum tidak difokuskan difokuskan pada tahapan tahapan penyelesaia penyelesaian n sengketa sengketa dan tidak difokuskan pula pada hukum positif tertentu, akan tetapi teori hukum dapat digunakan sebagai pisau analisis dengan pendekatan aliran hukum positif dan aliran penemuan huku hukum m oleh oleh haki hakim, m, unt untuk mengk engkaj ajii
per peranan anan dan dan
put putusan usan huku hukum m
haki hakim m.
Putusan hakim adalah merupakan hukum dalam arti sebenarnya, karena putusan tersebut di dasarkan pada suatu perkara konkrit yang diadili, diperiksa dan diputus oleh hakim yang bersangkutan yang kepadanya dihadapkan perkara tersebut.
B. Saran
Teori Teori Hukum Hukum tidak tidak bisa bisa dilepa dilepaska skan n dari dari lingkun lingkungan gan zamanny zamannya, a, sekali sekalipun pun ia berkeinginan untuk mengatakan suatu pikiran universal. Dengan demikian kita baiknya ber bersi sika kap p untu untuk k sela selalu lu tida tidak k mele melepa pask skan an teor teorii-te teor orii ters tersebu ebutt dari dari kont kontek ekss wakt waktu u pemunculann pemunculannya. ya. Kita sebaiknya memahami dengan latar latar belakanya belakanya yang demikian itu, teori-teori yang lahir pada abad ke 19 misalnya menggarap persoalan-persoalan pada masa itu dan sangat jauh berbeda dengan karakteristik persoalan pada abad 20. Paling tidak teori-teori tersebut dapat memperkaya hasanah ilmu hukum. Fanatisme terhadap suatu suatu aliran/maz aliran/mazhab hab dalam perspektif perspektif ilmu adalah adalah suatu suatu sifat picik yang pada dasarnya jauh dari sifat-sifat akdemik. Suatu bentuk kontrol masyarakat meskipun dalam bentuk yang sederhana harus memb membukt uktik ikan an
bahwa bahwa
pera peratu tura ran n
mamp mampu u
memp memper erta taha hanka nkan n
kela kelangs ngsung ungan an
hidup hidup
ber berma masy syar arak akat at dan memb membut utuh uhkan kan dukun dukunga gan n dari dari berb berbag agai ai piha pihak. k. Tida Tidak k tert tertut utup up kemungkinan paraturan itu memiliki kelemahan. Hukum hendaknya mampu menjadi penyeimbang antara kehendak individu, masyarakat dan penguasa.
26
DAFTAR PUSTAKA
Dr. Khudzaifah Dimyati, Dimyati, SH, M.Hum, Teorisasi Hukum, Hukum, Muhamadiyah Universitay Press, Surakarta, 2004. Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. & Anton F. Susanto, SH, M.Hum, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2007. Prof. Prof. Dr. Satjipto Satjipto Rahardjo, Rahardjo, SH, Ilmu Hukum, Hukum, Cetakan 6, Citra Adity Bakti, Bandung, 2006. http://www.wikipedia.org./wiki/Teori_Hukum_Murni
27
