TKP - Komite Etik RS

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang Telp. (024) 6580019 (hunting) Fax. (024) 6581928 Website : www.rsisultanagung.co.id E-mail : [email protected] SEMARANG

KEBIJAKAN KOMITE ETIK RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG NOMOR : 01/ 01/KBJ/SDI/RSI-SA/IV/2013

Tindakan

Nama

Jabatan

Disiapkan

Hj. Miftachul Izah, SE, M. Kes

Manajer SDI

1 April 2013

Diperiksa

Dr. H. Makmur Santosa, MARS

Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan

8 April 2013

Disetujui

Dr. H. Masyhudi AM, M.Kes

Direktur Utama

10 April 2013

0

Tandatangan

Tanggal



KEBIJAKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

NOMOR : 08/KBJ/YM/RSI-SA/IV/2013 TENTANG KOMITE ETIK RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

MENIMBANG

:

1. Bahwa Etika rumah sakit adalah etika terapan (applied ethics) atau etika praktis (practical ethics), yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu-isu isu praktis, seperti perlakuan terhadap etniketnik etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, etanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tida tidakk mampu, dan sebagainya. Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum yang diterapkan pada (pengoperasian) rumah sakit. 2. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman norma norma-norma moral yang telah dikodifikasi oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang per perumahsakitan di Indonesia. 3. Bahwa untuk m memberikan emberikan rasa aman bagi petugas/profesi dalam menjalankan tugas dan bagi pasien dalam menjalani pengobatan dan perawatan maka perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tentang komite etik

MENGINGAT

:

1. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MenKes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan 5. Surat Keputusan Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, 1993. 6. Surat Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan ddan penyempurnaan KODERSI, 2000 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor: 090/SK/YBW 090/SK/YBW-SA/XII/2009 SA/XII/2009 tentang Pengangkatan Direksi Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI (RSI-SA) SA) Masa Bakti 2009 – 2013 8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor: 03/SK/YBWSA/I/2011 tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Islam Sultan Agung

1



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

:

Kebijakan Komite Etik Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai berikut : 1.1. PENGERTIAN Etika rumah sakit adalah etika terapan (applied ethics) atau etika praktis (practical ethics), yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu isu-isu isu praktis, seperti perlakuan terhadap etnik-etnik etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, etanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, dan sebagainya. Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum yang diterapkan pada (peng (pengoperasian) operasian) rumah sakit. Etika Rumah Sakit adalah suatu etika praktis yang dikembangkan untuk Rumah Sakit sebagai suatu institusi lahir pada waktu yang hampir bersamaan dengan kehadiran etika biomedis. Atau dapat juga dikatakan etika institusional rumah sa sakit kit adalah pengembangan dari etika biomedika (bioetika). Karena masalah masalah-masalah masalah atau dilema etika yang baru sama sekali sebagai dampak atau akibat dari penerapan kemajuan pesat ilmu dan teknologi biomedis, justru terjadi di rumah sakit. Sebagai contoh, dap dapat at disebut kegiatan reproduksi dibantu transplantasi organ. Secara umum masalah etik rumah sakit yang perlu diatur adalah tentang: 1. Rekam medis 2. Keperawatan 3. Pelayanan laboratorium 4. Pelayanan pasien dewasa 5. Pelayanan kesehatan anak 6. Pelayanan klinik medik 7. Pelayanan intensif, anestesi dan euthanasia 8. Pelayanan radiologi 9. Pelayanan kamar operasi 10. Pelayanan rehabilitasi medik 11. Pelayanan gawat darurat 12. Pelayanan medikolegal 13. Riset dan penelitian 14. Keluhan pelanggan yang berkaitan dengan etik rumah sakit 2



1.2. TUJUAN Memberikan rasa aman bagi petugas/profesi dalam menjalankan tugas dan bagi pasien dalam menjalani pengobatan dan perawatan. 1.3. TUGAS Secara umum tugas Komite Etik Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah: 1. Membantu para dokter, perawat dan anggota tim kesehatan di rumah sakit dalam menghadapi masalah-masalah masalah pelanggaran etik maupun pemantapan pengalaman kode etik masing-masing masing profesi. Melakukan pendekatan multidisiplin ilmu yang mampu memberikan perspektif luas dan menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan. 2. Menyelesaikan masalah-masalah masalah etika di rumah sakit baik dari sisi pelayanan kedokteran, keperawatan, bisnis, marketing, norma-norma, norma, hak pasien dan hak petugas kesehatan sehingga pelayanan rumah sakit yang diberikan secara bermutu, professional dan baik. 3. Menjamin kepuasan epuasan dan kepercayaan pasien akan pelayanan rumah sakit. 4. Mengupayakan tindakan pencegahan suatu kejadian/masalah /kasus berkembang menjadi masalah hukum pidana atau perdata. 5. Mengurangi resiko kerugian akibat suatu kejadian/masalah /kasus medikolegal. 1.4. FUNGSI Fungsi Komite Etik Rumah Sakiti adalah memberikan nasihat atau konsultasi melalui diskusi atau berperan dalam menilai penyelesaian melalui kebijaksanaan, pendidikan pada lingkungan rumah sakit serta memberikan anjuran anjuran-anjuran anjuran pada petugas pelayanan pada kasuskasus sulit. Selain itu keberadaan komite Etik bermanfaat: 1. Sebagai sumber informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah etik di rumah sakit. 2. Mengidentifikasi masalah pelanggaran etik di rumah sakit dan memberikan pendapat untuk penyelesaian. 3. Memberikan nasihat kepada direksi rumah sakit untuk meneruskan atau tidak, perkara pelanggaran etik ke MKEK. 1.5. KEBIJAKAN 1. Meningkatkan skill dan kemampuan anggota komite, dengan memberikan Pelatihan dan Pendidikan untuk anggota komite. Pendidikan bagi anggota komite dapat dilakukan dengan belajar sendiri, belajar berkelompok, dan mengundang pakar dalam 3



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

bidang agama, hukum, sosial, psikologi, atau a etika yang mendalami bidang etika kedokteran. Memberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada petugas kesehatan perihal Etika di Rumah Sakit guna meningkatkan pemahaman perihal Etiko-legal legal di Rumah Sakit agar dapat terhindar masalah yang tidakk di inginkan. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam menangani masalah etik di rumah sakit serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar seperti perkumpulan profesi, dan pihak lain non profesi seperti kepolisian dan jajaran hukum. Menjalin kerja sama dan sinergi dengan Sub Komite Etik Profesi yaitu Komite Etik Profesi Medik, Komite Etik Profesi Keperawatan dan Komite Etik Profesi lainnya dalam mengatasi masalah baik yang kemungkinan akan terjadi maupun yang telah terjadi. angani dan menindak lanjuti masalah etik profesi yang Menangani terjadi di dalam rumah sakit, secara khusus berhubungan dengan ruang lingkup tujuan Etik. Perihal kondisi extraordinary dibahas secara mendetil bersama antara dokter atau pihak yang terkait melibatkan peer group dan Ketua Komite Medis dengan tujuan : a. Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai permasalahan yang terjadi. b. Menentukan rencana terapi selanjutnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien dan mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien. c. Menentukan rencana proses selanjutnya untuk mengatasi masalah etik yang menimpa Staf Rumah Sakit (Dokter, Perawat dan petugas paramedis) serta membantu mencarikan penyelesaian terbaik. d. Menjaga norma-norma, norma, dalam menjalankan operasional rumah sakit, t, baik cara berpromosi, keuangan dan lain-lain, lain dengan memperhatikan hak-hak hak dan kepercayaan pelanggan serta peraturan yang berlaku. Penyelesaian masalah etikolegal senantiasa diupayakan secara musyawarah dan mufakat secara internal ataupun melalui jalur jalu mediasi dengan bantuan pihak lain, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh korporasi. Sesuai dengan perkembangan permasalahan, bila diperlukan dan disetujui oleh Manajemen korporasi: a. Hubungi Konsultan Hukum b. Hubungi Konsultan medikolegal Pemberitaan media cetak/elektronik atas suatu masalah etikolegal harus ditangani dengan hati hati-hati dengan mempertimbangkan : 4



a. Reputasi media cetak/elektronik b. Pokok permasalahan dan dampaknya bagi organisasi

9. Selalu berupaya menjalin komunikasi dengan staf rumah sakit (perawat erawat dan petugas paramedis) agar tetap menjalin komunikasi dengan baik namun tetap berhati-hati hati dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kondisi klinis yang dialami oleh pasien sehingga tidak merugikan pasien. 10. Susunan keanggotaan Komite Etik Rumah umah Sakit dinyatakan dalam struktur organisasi rumah sakit dan keanggotaan komite diangkat oleh pimpinan rumah sakit. 11. Dalam hal kebijakan Komite Etik juga mempertimbangkan norma-norma norma nasional maupun internasional yang berkaitan kepada hak asasi manusia dan etika profesi KEDUA

:

Kebijakan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya

KEENAM

:

Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 29 Jumadil Ula 1434 H 10 April 2013 M RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

dr. H. MASYHUDI. AM, M.KES Direktur Utama

TEMBUSAN Yth : 1. Ketua Komite Medik. 2. Ka. SMF 3. Arsip

5



Lampiran Kebijakan Direktur Rumah S Sakit Islam Sultan Agung Nomor : 08/KBJ/YM/RSI-SA SA/V/2013 Tentang : Komite Etik Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

KEBIJAKAN KOMITE ETIK RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG I.

PENGERTIAN Etika rumah sakit adalah etika terapan (applied ethics) atau etika praktis (practical ethics), yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu isu-isu isu praktis, seperti perlakuan terhadap etnik--etnik etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, etanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, dan sebagainya. Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum yang diterapkan pada (pengoperasian) rumah sakit. Etika Rumah ah Sakit adalah suatu etika praktis yang dikembangkan untuk Rumah Sakit sebagai suatu institusi lahir pada waktu yang hampir bersamaan dengan kehadiran etika biomedis. Atau dapat juga dikatakan etika institusional rumah sakit adalah pengembangan dari etika biomedika (bioetika). Karena masalah-masalah masalah atau dilema etika yang baru sama sekali sebagai dampak atau akibat dari penerapan kemajuan pesat ilmu dan teknologi biomedis, justru terjadi di rumah sakit. Sebagai contoh, dapat disebut kegiatan reproduksi dibantu antu transplantasi organ. Secara umum masalah etik rumah sakit yang perlu diatur adalah tentang: 1. Rekam medis 2. Keperawatan 3. Pelayanan laboratorium 4. Pelayanan pasien dewasa 5. Pelayanan kesehatan anak 6. Pelayanan klinik medik 7. Pelayanan intensif, anestesi dan euthanasia 8. Pelayanan radiologi 9. Pelayanan kamar operasi 10. Pelayanan rehabilitasi medik 11. Pelayanan gawat darurat 12. Pelayanan medikolegal 13. Riset dan penelitian 14. Keluhan pelanggan yang berkaitan dengan etik rumah sakit

TUJUAN Memberikan rasa aman bagi petugas/profesi dalam menjalankan tugas dan bagi pasien dalam menjalani pengobatan dan perawatan. 6



TUGAS Secara umum tugas Komite Etik Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah: 6. Membantu embantu para dokter, perawat dan anggota tim kesehat kesehatan an di rumah sakit dalam menghadapi masalah-masalah masalah pelanggaran etik maupun pemantapan pengalaman kode etik masing-masing masing profesi. Melakukan pendekatan multidisiplin ilmu yang mampu memberikan perspektif luas dan menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan. 7. Menyelesaikan masalah masalah-masalah masalah etika di rumah sakit baik dari sisi pelayanan kedokteran, keperawatan, bisnis, marketing, norma norma-norma, norma, hak pasien dan hak petugas kesehatan sehingga pelayanan rumah sakit yang diberikan secara bermutu, professional dan baik. 8. Menjamin kepuasan dan kepercayaan pasien akan pelayanan rumah sakit. 9. Mengupayakan engupayakan tindakan pencegahan suatu kejadian/masalah /kasus asus berkembang menjadi masalah hukum pidana atau perdata. 10. Mengurangi resiko kerugian akibat suatu kejadian/masalah /kasus medikolegal. II.

FUNGSI Fungsi Komite Etik Rumah Sakiti adalah memberikan nasihat atau konsultasi melalui diskusi atau berperan dalam menilai penyelesaian melalui kebijaksanaan, pendidikan pada lingkungan rumah sakit serta memberikan anjuran anjuran-anjuran anjuran pada petugas pelayanan pada kasus-kasus sulit. Selain itu keberadaan komite Etik bermanfaat: 4. Sebagai sumber informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah etik di rumah sakit. 5. Mengidentifikasi masalah pelanggaran etik di rumah sakit dan memberikan pendapat untuk penyelesaian. 6. Memberikan nasihat kepada direksi rumah sakit untuk meneruskan atau tidak, perkara pelanggaran etik ke MKEK.

III.

KEBIJAKAN 12. Meningkatkan skill dan kemampuan anggota komite, dengan memberikan Pelatihan dan Pendidikan untuk anggota komite. Pendidikan bagi anggota komite dapat dilakukan dengan belajar sendiri, belajar berkelompok, dan mengundang pakar dalam bidang agama, hukum, sosial, psikologi, atau etika yang mendalami bidang etika kedokteran. emberikan pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada petugas kesehatan 13. Memberikan perihal Etika di Rumah Sakit guna meningkatkan pemahaman perihal Etiko Etiko-legal di Rumah Sakit agar dapat terhindar masalah yang tidak di inginkan. 14. Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam menangani masalah etik di rumah sakit serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar seperti perkumpulan profesi, dan pihak lain non profesi seperti erti kepolisian dan jajaran hukum. 15. Menjalin kerja sama dan sinergi dengan Sub Komite Etik Profesi yaitu Komite Etik Profesi Medik, Komite Etik Profesi Keperawatan dan Komite Etik Profesi lainnya dalam mengatasi masalah baik yang kemungkinan akan terjadi maupun ma yang telah terjadi. 7



16. Menangani dan menindak lanjuti masalah etik profesi yang terjadi di dalam rumah sakit, secara khusus berhubungan dengan ruang lingkup tujuan Etik. 17. Perihal kondisi extraordinary dibahas secara mendetil bersama antara dokter atau pihak yang terkait melibatkan peer group dan Ketua Komite Medis dengan tujuan : e. Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai permasalahan yang terjadi. f. Menentukan rencana terapi selanjutnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien dan mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien. g. Menentukan rencana proses selanjutnya untuk mengatasi masalah etik yang menimpa Staf Rumah Sakit (Dokter, Perawat dan petugas paramedis) serta membantu mencarikan penyelesaian terbaik. h. Menjaga norma-norma, norma, dalam menja menjalankan lankan operasional rumah sakit, baik cara berpromosi, keuangan dan lain-lain, lain, dengan memperhatikan hak-hak hak dan kepercayaan pelanggan serta peraturan yang berlaku. 18. Penyelesaian masalah etikolegal senantiasa diupayakan secara musyawarah dan mufakat secara internal ataupun melalui jalur mediasi dengan bantuan pihak lain, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh korporasi. Sesuai dengan perkembangan permasalahan, bila diperlukan dan disetujui oleh Manajemen korporasi: c. Hubungi Konsultan Hukum d. Hubungi Konsultan tan medikolegal 19. Pemberitaan media cetak/elektronik atas suatu masalah etikolegal harus ditangani dengan hati-hati dengan mempertimbangkan : c. Reputasi media cetak/elektronik d. Pokok permasalahan dan dampaknya bagi organisasi 20. Selalu berupaya menjalin komunikasi dengan staf rumah sakit (perawat dan petugas paramedis) agar tetap menjalin komunikasi dengan baik namun tetap berhati-hati berhati dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kondisi klinis yang dialami oleh pasien sehingga ngga tidak merugikan pasien. 21. Susunan keanggotaan Komite Etik Rumah Sakit dinyatakan dalam struktur organisasi rumah sakit dan keanggotaan komite diangkat oleh pimpinan rumah sakit. 22. Dalam hal kebijakan Komite Etik juga mempertimbangkan norma norma-norma nasional maupun internasional yang berkaitan kepada hak asasi manusia dan etika profesi.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 29 Jumadil Ula 1434 H 10 April 2013 M RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

dr. H. MASYHUDI. AM, M.KES Direktur Utama 8



TEMBUSAN Yth : 4. Ketua Komite Medik. 5. Ka. SMF 6. Arsip

9

TKP - Komite Etik RS

Recommend Documents