Tugas Kasus 4 " Soal Sewa Menyewa Eks Gedung Bioskop, Penyewa Aka Mengdu ke Polda"
1. Ya dalam kasus kasus tersebut tersebut terdapat terdapat parmasala parmasalahan han hukum. hukum. Permasalaha Permasalahan n yang terjadi adalah §
Sewa-menyewa yang termasuk dalam hukum perdata, karena dalam sewamenyewa tersebut terdapat kesepakatan dan perikatan antara pihak Siddi dengan Pemkab Kulon Progo.
§
Kemudian aduan penipuan yang dilaporkan oleh Siddi, terdapat unsur penipuannya karena pada awalnya Siddi diminta untuk berinvestasi dan dijanjikan akan diberi fasilitas berupa tempat dan kendaraan dinas, namun setelah Siddi berinvestasi fasilitas yang dijanjikan tidak pernah dia terima.Sehingga Siddi dapat menjerat orang yang melakukan penipuan tarhadapnya tersebut dengan pasal 378 KUHP.
§
Siddi dinilai telah mengalihkan hak sewa kepada orang lain. Dalam hal ini jelas Siddi telah melakukan hal yang salah karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Pemkab Kulon Progo.
§
Selain itu meskipun masa kontrak sudah habis Siddi belum juga mengembalikan gedung yang disewanya itu kepada pihak Pemkab hal ini tentu saja menimbulkan kerugian tersendiri bagi pihak Pemkab Kulon Progo.
§
Dalam kasus tersebut juga menimbulakan permasalahan penggelapan yang dilakukn oleh orang-orang tertentu yang diberi kuasa atas investasi yang ditanmkan oleh Siddi.
1. 2. Secara Yuridis Yuridis Siddi Siddi dapat melaporka melaporka tindak tindak penipuan penipuan yang dialami dialami dirinya dirinya yang yang dilakukan oleh pejabat setempat karena telah mengingkarai janji untuk memberikan tempat dan kendaraan dinas operasional apabila Siddi mau berinvestasi di Kulon Progo. Atas penipun tersebut Siddi dapat melaporkannya
kepada polisi, kemudian polisi dapat menjerat pelaku penipuan itu dengn menggunakan pasal 378 KUHP. Kemudian Siddi juga dapatmelaporkan pelaku penggelapan atas investasi yang ditanamkannya kepada polisi, dan pelaku penggelapan tersebut dapat dierat dengan pasal 372 KUHP.
3. Atas tindakan yang dilakukan oleh Siddi Pemkab Kulon Progo mengenai sewa menyewa Pemkab Kulon Progo dapat mengajukan gugatan perdata dan Pemkab juga dapat melaporkan orang yang menerima pengalihan atau menempati gedung tersebut dari Siddi tanpa sepengetahuan atau ijin Pemkab Kulon Progo. Selain itu perbuatan Siddi yang dianggap telah menyalahi aturan sewa dengan mengalihkan fungsi bangunan hal tersebut jelas melanggar hukum karena menggunakan tempat tidak sesuai keperuntukkannya. Hal itu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang bangunan dan gedung, dalam pasal 44 tentang sanksi yang dikenakan yaitu "Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajibn pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana" Sehingga Pemkab dapat melaporkan tindkan ini kepada pihak yang berwajib.