HUBUNGAN KEUANGAN NEGARA PUSAT DENGAN KEUANGAN NEGARA DAERAH
Oleh : KELOMPOK 2 Vokasi / Administrasi Perpajakan 2011 Dosen Bpk. Dean Yuliandra Affandi M.Sc.
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kelompok 2 sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang berjudul “HUBUNGAN KEUANGAN NEGARA PUSAT DENGAN KEUANGAN NEGARA DAERAH”. Dalam penulisan makalah ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan. Akhirnya, kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melancarkan segala usaha kita.
Depok, 15 Mei 2012
Kelompok 2
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………. 1 KATA PENGANTAR……………………………………………………………... 2 DAFTAR ISI……………………………………………………………………….. 3 BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………. . 4 BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………............ 6 BAB III SIMPULAN................................................................................................. 14 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 15 DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 2 .................................................................... 16
3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, keuangan negara adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur pembiayaan negara, baik dalam regional pusat maupun daerah. Kebutuhan hakiki bangsa Indonesia akan ketenteraman, keadilan serta kesejahteraan yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan keuangan negara tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini. Dengan motivasi itulah kelompok 2 berusaha menghadirkan perspektif keuangan negara antara wilayah pusat dan daerah yang dituangkan dalam makalah ini.
1.2 Rumusan Masalah a. Apa definisi Keuangan Negara Pusat dan Daerah? b. Apa saja sumber – sumber Keuangan Negara Pusat dan Daerah? c. Apa tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah? d. Bagaimana contoh kasus yang melanda Keuangan Negara Pusat dan Daerah?
1.3 Tujuan a. Untuk mengetahui definisi Keuangan Negara Pusat dan Daerah. b. Untuk mengetahui sumber – sumber Keuangan Negara Pusat dan Daerah. c. Untuk mengetahui tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah? d. Untuk mengetahui contoh kasus yang melanda Keuangan Negara Pusat dan Daerah.
1.4 Metode Penulisan a. Studi Pustaka Penulis menelaah sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dari buku – buku, artikel, atau internet.
4
1.5 Sumber Data Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian, diperlukan sumber data. Oleh karena itu, penulis menentukan sumber data dari artikel di internet dan buku literatur.
1.6 Sistematika Penulisan Adapun sistematika makalah ini adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan. Bagian Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Metode Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan. Bab II Pembahasan meliputi pengolahan data dan analisis data Bab III Simpulan Bab IV Penutup
5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Keuangan Negara Regional Pusat dan Daerah
Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.” “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu. Keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Keuangan Negara, seperti yang telah dijelaskan bahwa menyatakan keuangan suatu negara. Pemerintahan sendiri terbagi atas dua regional, yaitu regional pusat dan daerah. Keuangan Negara Pusat berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Pusat. Sedangkan Keuangan Negara Daerah berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
6
2.2 Sumber – Sumber Pendapatan Pusat dan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari ; a. Hasil pajak daerah, Pajak daerah memiliki pengeritan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. b. Hasil retribusi daerah, Retribusi daerah memiliki pengertian sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditinjaklanjuti peraturan pelaksanaanya, yaitu PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro. 2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan ini terdiri dari ; a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, b. Dana Alokasi Umum (DAU),
7
c. Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (revenue sharing) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan vertical (vertical imbalance) antara pusat dan daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam). Pola bagi hasil ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Bagi hasil pajak meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bagi hasil sumber daya alam terdiri dari sector kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. DAU diberikan dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan horizontal dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah. Dengan adanya DAU ini akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. 3. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal). 4. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana darurat merupakan dana bantuan yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu. Keperluan mendesak adalah keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBN, yaitu bencana alam dan/ atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.
8
2.3 Hubungan Keuangan Negara Pusat dan Daerah
Keuangan Negara antara regional pusat dan daerah pastilah memiliki hubungan. Dewasa ini, bentuk hubungan tersebut tercermin pada tindakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan pinjaman daerah. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintah secara vertikal yang artinya dari atas ke bawah untuk melkukan pembelanjaan, pemungutan pajak, pembentukan dewan rakyat, pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan adanya bantuan transfer dari Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah propinsi. Tujuan diadakannya dekonsentrasi ini karena adanya kegiatan – kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah. Istilah lain dari dekonsentrasi adalah pemusatan pemerintah wilayah pusat di wilayah daerah. Pemerintah Daerah ditugasi oleh Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian sengketa antar daerah dalam suatu wilayah kerja, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum, membina penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Walaupun faktanya hubungan dekonsentrai ini belum sepenuhnya terlaksana. Untuk tugas pembantuan relatif mirip dengan dekonsentrasi, bedanya berdasar sifat yaitu tugas pembantuan lebih condong ke penugasan bukan pelimpahan wewenang. Pinjaman daerah bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menghasilkan, daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Perkembangan ekonomi daerah yang sangat pesat dan signifikan telah menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini ditandai setidaknya dengan perubahan peraturan perudang-undangan yang mendasari eksistensi hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal yang sangat mendasar adalah diubahnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbagai peraturan pelaksanaan terbaru dari UU tersebut juga
9
kemudian dikeluarkan, yaitu PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan lain-lain. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demoratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralilasi. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah bagian pengaturan yang tidak dipisahkan dari sistem keuangan Negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintah yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugasbantukan kepada daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas, kondisi, perekonomian nasional, dan keseimbangn fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan bembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 4 UU No.33 tahun2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
didanai
APBD.
Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN.
10
2. 4 Tujuan Keuangan Negara Pusat dan Daerah 1. Akuntabilitas (Accountability) Pemda harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM);
2. Memenuhi kewajiban Keuangan Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Kejujuran Urusan keuangan harus diserahkanpada pegawai professional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
4. Hasil guna (effectiveness) dan gaya guna (efficiency) kegiatan daerah. Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
5. Pengendalian Manajer Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi
11
2.5 Contoh Kasus Keuangan Negara Pusat Serta Daerah
Akhir-akhir ini kita mendengar bahwak pemerintah menyatakan bahwa warung tegal atau warteg akan dikenakan pajak hal ini banyak menuai kontra dari masyarakat secara umumnya, karena hal ini tidak sesuai dengan apa fasilitas yang diberikan warteg terhadap pelanggan. DPRD DKI Jakarta menyetujui, agar Warung Tegal atau warteg dikenakan pajak. Pemberlakuan pajak restoran dan rumah makan terhadap warteg dikarenakan jenis usaha ini sudah masuk dalam prasyarat objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usulan warteg kena pajak ini, akan diatur dalam peraturan daerah (Perda) yang saat ini sudah masuk di Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI Jakarta dan sedang menunggu penomoran atas Perda tersebut. Sama seperti restoran dan rumah makan lainnya, setiap struk pembelian bakal dikenakan pajak sebesar 10 persen. Objek pajak yang masuk dalam wajib pajak adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang memiliki penghasilan Rp 60 juta pertahun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan wacana pemberlakuan pajak bagi Warung Tegal (Warteg) diperbincangkan bukanlah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak Warteg tersebut nantinya merupakan jenis pajak daerah (bagian dari pajak restoran) yang dikelola Pemerintah Daerah. Berdasarkan keterangan Ditjen Pajak tentang pengertian jenis-jenis pajak, Pajak Pusat didefinisikan sebagai jenis pajak yang dikelola Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Seluruh penerimaan jenis pajak pusat masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah, di antaranya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Penerangan. Adapun
12
keseluruhan penerimaan jenis pajak daerah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi, dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa, pajak yang akan dikenakan umtuk warter ini belum jelas apakah termasuk pajak pusat atau daerah karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.
13
BAB III SIMPULAN
3.1 Simpulan Hubungan antara Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi yang sebagian besar bersimbiosis mutualisme artinya saling menguntungkan antar pihak. Diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Sumber pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pun didapat akibat kerjasama dari keduabelah pihak. Tujuannya pun untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Walaupun faktanya banyak program – program baik program Pemerintah Pusat maupun Daerah yang tidak terlaksana akibat masalah keuangan.
14
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 http://pekikdaerah.wordpress.com/2010/08/22/fungsi-manajemen-keuangan-daerah/ http://pomphy.blogspot.com/2008/11/format-hubungan-keuangan-pusat-daerah.html PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA.pdf www.rakyatmerdekaonline.com www.google.com
15
Anggota Kelompok 2 : 1. Kevin Yoga Permana
1106102586
2. Sigit Prasetyo
1106102661
3. Fadhil Ikhwan
1106102693
4. Muthia Evaliana
1106102775
5. Ranti
1106102642
16
