analisis kebijakan anggaran pasar 16 ilir kota palembang provinsi sumatera selatanFull description
Analisis Kebijakan PublikDeskripsi lengkap
digunakan seperlunya
Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
definisi evaluasi kebijakan, fungsi evaluasi, tujuan evaluasiFull description
disusun untuk memenuhi tugas administrasi dan kebijakan kesehatanFull description
AKP
kebijakan Publik
disusun untuk memenuhi tugas administrasi dan kebijakan kesehatan
Analisis Kebijakan Publik Tentang KB
Full description
Kebijakan PublikFull description
Soal
James James Anderso Anderson n (Ahli (Ahli Kebijak Kebijakan an Publik Publik)) mengka mengkateg tegori orikan kan ada 8 jenis jenis kebija kebijakan kan publik, yaitu : 1) Kebi Kebija jaka kan n Subs Substa tant nti i !) Kebi Kebija jaka kan n Pros Prosed edur ural al ") Kebi Kebija jaka kan n #istr #istrib ibut uti i $) Kebi Kebija jaka kan n %egu %egulat lator ory y &) Kebi Kebija jaka kan n 'ate 'ateri rial al ) Kebi Kebija jaka kan n Sim Simbo boli lik k ) Kebi Kebija jaka kan n Publi Publi** +oods +oods 8) Kebi Kebija jaka kan n Pria Priate te +ood +oodss Jelaskan masing-masing kebijakan tersebut di atas dan berikan *ontohnya Jawaban
1)
Kebija Kebi jaka kan n subs substa tans nsif if adal adalah ah kebi kebija jaka kan n yang yang meny menyan angk gkut ut apa apa yang yang akan akan dilakukan oleh pemerintah. /ontoh : - Kebijakan Subsidi 00' - Kebi Kebija jaka kan n Pemb Pembua uata tan n nda ndang ng-u -und ndan ang g 2enta entang ng Pend Pendid idik ikan an ( ( P+%3) - Kebi Kebija jaka kan n ( ( Siste Sistem m Jamin Jaminan an Sos Sosia iall 4asi 4asion onal al ) - Kebijakan Subsidi +as 5P+ " Kg - Kebijakan 5uar 4egeri 3ndonesia dalam mendukung Kemerdekaan Palestina
!)
Kebijakan Kebija kan prose prosedur dural al adalah adalah suatu suatu kebija kebijakan kan diliha dilihatt dari dari pihakpihak-pih pihak ak yang yang terl terlib ibat at dalam dalam peru perumu musan sanny nyaa (policy (policy stakeholder stakeholder)) atau atau bagaim bagaimana ana kebijak kebijakan an substanti tersebut dapat dijalankan /ontoh : - ndang-ndang atau peraturan peraturan atau ketetapan yang mengatur mengatur pembentukan suatu badan administrati tertentu pada ke6enangan dan proses yang dimilikinya, 'isalnya , 0PJS, Pelayanan Publik,
")
Kebijakan distributif adalah kebijkan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau indiidu. /ontoh : - Kebijakan Pemerintah memberikan Kartu 3ndonesia Sehat dan kartu 3ndonesia Pintar - Kebija Kebijakan kan peme pemerin rintah tah dala dalam m pendid pendidika ikan n dan pemb pembang anguna unan n jalan jalan raya raya ('embangun Jalan 2ol) -Kebijakan 2entang 2entang Ketetapan Pajak 72a 9oliday
$)
Kebijakan Regulatory adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku indiidu atau kelompok masyarakat. /ontoh : - Kebijakan tentang larangan kepemilikan dan penggunaan senjata api - Kebi Kebiak akan an tent tentan ang g peri peri;i ;ina nan n dan dan lisen lisensi si - Kebi Kebija jaka kan n Pela Pelabe belan lan 9alal 9alal pada pada 'aka 'akana nan n - Kebija Kebijakan kan 2entang entang Pengol Pengolaha ahan n 5imb 5imbah ah 3ndust 3ndustri ri - Kebi Kebija jaka kan n 3;i 3;in n Per Pered edar aran an
&)
Kebijakan Material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. /ontoh : - Kebijakan %askin - Kebijakan 0antuan asilitas peralatan tani bagi kelompok 2ani - Kebijakan Pembangunan %umah 2ransmigrasi
)
Kebijakan Simbolik adalah kebijakan yang memberikan manaat simbolis pada kelompok sasaran. /ontoh : - Kebijakan 9ari 5ibur dan Kebijakan 9ari 0esar Keagaamaan - Kebijakan 5ibur 3dul Adha dan 'aulid 4abi 'uhammad SA=
)
Kebijakan Public Goods adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik /ontoh : - Kebijakan Pembangunan Jalan %aya, Kebijakan Pertahanan dan Keamanan - Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana
8)
Kebijakan Private Goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. /ontoh : - Pelayanan Pos, parkir umum, retribusi dan perumahan - Kebijakan 3;in dan 2ari 2rayek, - Kebijakan pengadaan 0arang atau Pelayanan untuk keperluan Perorangan, Seperti 9otel, tempat hiburan, dll