Apa yang di maksud dengan Konstruksi Hukum dan apa Pula Tujuanya?
Kons Konstr truk uksi si huku hukum m
adal adalah ah cara cara kerj kerja a
atau atau pros proses es berp berpik ikir ir haki hakim m
dala dalam m
menentukan menentukan hukum atau menerapkan menerapkan suatu suatu ketentuan ketentuan perundang-u perundang-undang ndangan. an. Konstr Konstruks uksii hukum hukum terdir terdirii dari dari konstr konstruks uksii analog analogi, i, pengha penghalus lusan an hukum hukum dan argumentum a contrario.
Tujuanya adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.
Apa yang yang di maksud maksud dasar dasar hukum, hukum, hukum hukum dasar, dasar, subyek subyek hukum, hukum, hukum hukum subyek subyektif tif.. Objek hukum dan hukum objektif?
Dasar Hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang melandasi melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya.
Hukum Dasar adalah Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku di suatu negara. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-pri prinsip-prinsip nsip yang menjadi menjadi dasar dasar bagi peraturan-per peraturan-peratura aturan n lainnya. lainnya. Apabila Apabila suatu UUD akan diubah, diperlukan proses yang panjang dan persetujuan dari banyak pihak. Selain itu UUD juga dapat diamandemen dan ditambah dengan pasal-pasal baru. Undang-Undang Dasar dalam bahasa Belanda disebut Ground Wet atau hukum Dasar.
Pengert Pengertian ian subyek subyek hukum hukum (recht (rechts s subyek subyek)) menurut menurut Algra Algra dalah dalah setiap setiap orang orang memp mempun unya yaii hak hak dan dan kewa kewaji jiba ban, n, yang yang meni menimb mbul ulka kan n wewe wewena nang ng huku hukum m (rechtsbevoegheid), sedengkan pengertian wewenag hukum hukum itu sendir sendirii adalah adalah kewena kewenanga ngan n untuk untuk menjad menjadii subyek subyek dari dari hak-ha hak-hak. k. Pembagian Subyek hukum adalah Manusia dan Badan Hukum.
Huku Hukum m Suby Subyekt ektif if iala ialah h kewen kewenan anga gan n atau atau hak hak yang yang dipe diperol roleh eh sese seseor oran ang g berdasarkan berdasarkan hukum obyektif. obyektif. Seseorang Seseorang yang mengadaka mengadakan n hubungan hubungan hukum dengan orang lain akan memperoleh hak dan kewajiban, jadi hak atau kewajiban seseora seseorang ng yang yang diperol diperoleh eh karena karena salin saling g mengad mengadaka akan n hubung hubungan an hukum hukum ituah ituah yang dinamakan hukum subyektif. Dengan kata lain timbulnya hukum Subyektif ialah jika ada hubungan hukum yang diatur oleh hukum obyektif. Jadi bila hukum itu dipandang sebagai kaidah yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut hukum objektif, dan jika dilihat dari segi hubungan hukum yang diaturnya dinamakan hukum subjektif.
Obyek Hukum adalah Segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu perhubungan hukum. Obyek hukum dapat pula disebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdata, benda adalah tiap tiap barang atau tiap tiap hak yang dapat di kuasai oleh hak milik . Benda itu sendiri di bagi menjadi : •
Berwujud / Konkrit
•
Benda Bergerak
-
Bergerak sendiri , contoh contoh : Hewan
-
Digerakkan, Contoh : Kendaraan
Benda Tak Bergerak contoh : Tanah , Pohon Dll.
Tidak berwujud / Abstrak contoh Gas, Pulsa , Dll.
Hukum Obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum dinamakan hubungan hukum, sedangkan masing-masing anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum dinamakan subyek hukum. Hukum obyektif berlakunya umum, tidak hanya mengatur hubungan hukum orang-orang tertentu saja. Hukum obyektif mengatur pula hubungan anatara anggota masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat satu dengan yang lainnya, dan antara masyarakat dengan ne gara.
Apa yang di maksud dengan Kodifikasi hukum dan Unifikasi hukum ?
Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
Unsur-unsur dari suatu kodifikasi: a.Jenis-jenis hukum tertentu b.Sistematis c.Lengkap
Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh: a.Kepastian hukum b.Penyederhanaan hukum c.Kesatuan hukum
Contoh kodifikasi hukum: Di Indonesia : a.Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848) b.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1848) c.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Jan 1918) d.Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (31 Des 1981 )
Unifikasi Hukum adalah upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh wilayah negara, dan hukum tadi menjadi bagian dari sistem hukum nasional.
Apa yang dimaksud dengan Politik Hukum ?
Dibawah ini ada beberapa definisi Politik Hukum oleh beberapa ahli :
1. Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. 2. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menjadikan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya. 3. L. J. Van Apeldorn Politik hukum sebagai politik perundang – undangan . Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan . ( pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. 4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.
5. Moh. Mahfud MD. Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) adalah sebagai berikut : a) Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan. b) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas : 1. Dogmatika Hukum 2. Sejarah Hukum 3. Perbandingan Hukum 4. Politik Hukum 5. IlmU Hukum Umum
Sedangkan keseluruhan hal diatas diterjemahkan oleh Soeharjo sebagai berikut : 1. Dogmatika Hukum Memberikan penjelasan mengenai isi ( in houd ) hukum , makna ketentuan – ketentuan hukum , dan menyusunnya sesuai de ngan asas – asas dalam suatu sistem hukum. 2. Sejarah Hukum Mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pe ngaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah Hukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang . 3. Ilmu Perbandingan Hukum Mengadkan perbandingan hukum yang berlaku diberbagai negara , meneliti kesamaan, dan perbedaanya. 4. Politik Hukum Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan – perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan – kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. 5. Ilmu Hukum Umum Tidak mempelajari suatu tertib hukum ter tentu , tetapi melihat hukum itu sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu Hukum umum berusaha untuk menentukan dasar- dasar pengertian perihal hukum , kewajiban hukum , person atau orang yang mampu bertindak
dalam hukum, objek hukum dan hubungan hukum. Tanpa pengertian dasar ini tidak mungkin ada hukum dan ilmu hukum. Apa yang dimaksud dengan Kewajiban Hukum, Kewajiban Moral dan berikan Contoh Masing masing ? Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri
manusia (norma heteronom). Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang mesti dijalankan sesuai dengan isi ketetapan hukum ter sebut. Dan ada sangsi yang jelas bagi orang yang melanggarnya. Contohnya : Tidak mematuhi Rambu rambu lalu lintas.. Kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (norma otonom). Kewajiban
moral adalah adalah pemenuhan kewajiban yang didoro ng oleh keinginan memenuhi kewajiban yang muncul dari kehendak baik dari dalam diri. Seseorang memenuhi kewajibannya kerena kewajibannya tersebut, karena memang ia mau memenuhi kewajibannya (moralitas). kewajiban moral tidak ada sangsi yang jelas bagi para pelanggarnya, hanya berupa teguran dari masyarakat dan paling keras berupa pengasingan dari pergaulan pe rgaulan masyarakat. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam oleh hati Nurani. Kewajiban itu hanya bisa dipenuhi dalam kebebasan. Pelaksanaan kebebasan moral bersifat membebaskan karena menyempurnakan pribadi manusia. Kewajiban itu berhubungan dengan humanisasi seseorang. Contohnya : Ber kata Kasar dan Mengejek orang lain.
