MASALAH PUBLIK NAMA : CENDY DWI ARINTA NIM MK
: E01108127 : FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
Masalah public merupakan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang secara langsung maupun maupun
tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat dalam dalam berbagai aspek,
masalah-masalah tersebut perlu adanya penanggulangan. Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan masalah public, saya mengambil kasus ini karena masalah ini sedang hangat-hangat nya di bicarakan d berbagai kalangan yang pokok bahasan nya menyangkut masalah public. Kasus BLT Salah Sasaran Diharapkan Tak Terulang Jakarta (ANTARA News) - Aliansi Suara Rakyat, forum yang dideklarasikan 24 organisasi kemasyarakatan, meminta pemerintah cermat dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar kasus
penerima
BLT
salah
sasaran
tak
terulang.
"Data-data penerima BLT harus akurat dan pendistribusiannya harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran,"
kata
Sekjen
Aliansi
Suara
Rakyat
Syaiful
Anwar
di
Jakarta,
Rabu.
Terkait rencana pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), menurut Syaiful, sebaiknya bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin tidak hanya uang tunai, tetapi juga bahan kebutuhan pokok. "Yang tidak kalah penting adalah menciptakan lapangan kerja padat karya sebanyak mungkin," kata Syaiful
yang
juga
Ketua
Umum
Himpunan
Pengusaha
Demokrat
tersebut.
Untuk itu, kata Syaiful, alokasi anggaran yang tidak terlalu mendesak di APBN harus dikoreksi dan dialihkan
untuk
memperbanyak
proyek
padat
karya.
"Misalnya tunjangan-tunjangan bagi anggota dewan, anggaran kunjungan, serta anggaran lain yang kurang memberi manfaat secara langsung bagi rakyat sebaiknya dialihkan untuk proyek padat karya," katanya. Terkait pernyataan berbagai kalangan yang meragukan efektivitas BLT, Saiful mengatakan, cara pandang BLT
sebaiknya
tidak
mengarah
pada
efektif
atau
tidak
efektif.
"Kita harus berfikir bahwa rakyat miskin harus dibantu, bukan apakah ini efektif atau tidak," kata Syaiful.
Ditanya pendapatnya soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM, Saiful menyatakan tidak mau terjebak
dalam
pro-kontra
terkait
hal
itu.
Hanya saja, Saiful berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan dan pengelolaan perminyakan di dalam negeri. Sebagai negara penghasil minyak, katanya, semestinya Indonesia tidak terganggu dengan kenaikan harga minyak mentah dunia.
Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor (Dunn, 1990). Kategorisasi ini menjelaskan bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis. Sebagai kasus yang agak ekstrem, dan perspektif politik bandingkan misalnya antara status peringkat masalah kemiskinan vs masalah pergantian pengurus organisasi politik di tingkat kecamatan. Namun. perlu kiranya dicatat bahwa kategorisasi isu di atas hendaknya tidak dipahami secara kaku. Sebab, dalam praktek, masing-masing peringkat isu tadi bisa jadi tumpang tindih, atau suatu isu yang tadinya hanya merupakan isu sekunder, kemudian berubah menjadi isu utama. Contoh kasus di atas dapat disebut sebagai masalah public karena menyangkut hidup orang banyak. Tuntutan akan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi tak kunjung teratasi oleh pemerintah, sehingga membawa dampak di dalam kelangsungan hidup masyarakat. Masalah public itu menjadi masalah umum, masalah umum itu menjadi suatu isu. Dari contoh masalah public di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa masalah public tersebut dapat diklasifikasikan menjadi isu Sekunder, karena isu tersebut terletak pada tingkat instansi pelaksanaan program pemerintah yang berisi prioritas-prioritas program, kelompok sasaran, penerima dampak serta mendefinisikan kemiskinan keluarga. Oleh karena itu, tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Lester dan Steward dalam Winarno (2002 : 60) menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria yakni : 1. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. 2. Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut mempunyai sifat partikularitas, di mana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar.
3.
Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.
4. Mendorong
munculnya
pertanyaan
menyangkut
kekuasaan
dan
legitimasi
dari
masyarakat. 5. Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang. Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu (Dunn, 1990).
ANALISIS Berdasarkan hasil analisis, terdapat perbedaan antara prioritas pengeluaran masyarakat miskin untuk kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Dampak BLT terhadap kesejahteraan ini terlihat pada prioritas spending pattern masyarakat miskin dimana prioritas penggunaan uang BLT paling utama adalah SEMBAKO. Hal ini menunjukkan bahwa BLT belum efisien dalam memenuhi wants masyarakat miskin karena prioritas utama dari BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar. Namun, BLT tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Selain itu, BLT tidak berpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan penerimaannya pada BLT, tetapi untuk beberapa kasus masyarakat miskin tergantung dengan BLT tersebut. Program BLT ini belum dapat dikatakan sukses, sebab masih banyak ketimpangan-ketimpangan dalam penyalurannya, yang mana penyaluran BLT tersebut tidak tepat sasaran dan banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan program tersebut untuk meraup keuntungan pribadi semata, tanpa memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan. Riset ini mengkaji dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut preferensi masyarakat penerima BLT. Pendekatan yang dilakukan adalah meneliti dampak BLT dengan melihat teori mengenai BLT (cash transfer ) versus praktek pelaksanaan BLT itu sendiri. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar penggunaan metode penelitian, yaitu metode desk study dan survey research. Desk study memungkinkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan BLT termasuk untuk penyusunan kuesioner. Sedangkan survey research memungkinkan untuk mengetahui praktek pelaksanaan program BLT itu sendiri. Survey research dilakukan untuk meneliti preferensi masyarakat miskin terhadap program BLT. Selanjutnya analisis dan tarik kesimpulan umum mengenai dampak BLT terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, Pemerintah Pusat, dan masyarakat miskin agar mempertimbangkan studi preferensi dalam penentuan kebijakan. Hal ini disebabkan ketiga stakeholder tersebut yang sangat terkait dengan penentuan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat.
