Tugas Teori Dan Hukum Konstitusi

Nama : I Gd Panca Sudiarta Nim : 1003005184 Klz :C

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI A. Pengertian teori konstitusi Teori konstitusi adalah bidang ilmu yang menjelaskan konstitusi baik level universal maupun nasional, termasuk perbandingan konstitusi. Sifat kajian dari teori dan hukum konstitusi adalah non-legal dogmatic atau pengetahuan teoritis. B. Pengertian hukum konstitusi a. Hukum konstitusi dalam arti luas merupakan kaidah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis untuk mengoprasikan Negara. b. Hukum konstitusi dalam arti sempit merupankan kaidah hukum dasar tertulis yang tersurat dan tersirat dakam teks konstitusi/UUD.memiliki sifat kajian yuridis-praktis, yeng merupakan ilmu hukum positif. C. Hubungan Hukum Konstitusi (HK) dengan Hukum Tata Negara (HTN) Ada 4 pandangan dari para ahli : 1. Djokosutono, menyebutkan bahwa HK sama dengan HTN, sedangkan Teori Konstitusi (TK) lebih luas lingkup kajiannya daripada HK (yuridis dan non-yuridis). 2. Bagir Manan mengatakan bahwa istilah inggris HTN adalah Constitutional law jadi HTN identik dengan HK. 3. Jimly Asshiddiqei membedakan HTN dengan HK, yaitu istilah HTN dipandang lebih luas dari HK, karena HK hanya membahas dari segi hukum dari teks UUD, sedangkan HTN kajiannya tidak terbatas hanya pada teks UUD tetapi juga mengkaji factor-faktor non hukum yang mempengaruhi aktivitas Negara. 4. Atmadja membedakan Hukum Konstitusi (HK) dengan HUkum Tata Negara (HTN) secara gradual dari dua sisi: a. Pusat perhatian : HK focus pada kaidah-kaidah teks UUD, sedangkan HTN focus pada tugas wewenang lembaga-lembaga Negara dalam rangka pembagian kekuasaan dan prinsip check and balances. b. Pendalaman studi : begitu kompleksnya HTN, maka HK merupakan studi pendalaman Konstitusi dari perspektif HTN arti sempit. D. Sumber Hukum Konstitusi/ Asal mula kaidah-kaidah hukum untuk mempelajari Hukum Konstitusi 1. Sumber hukum Konstitusi (Indonesia)

 UUD RI tahun 1945  UU yang mengatur lembaga-lembaga Negara  Traktat  Yurisprudensi MK  Yurisprudensi MA  Konvensi ketatanegaraan  Doktrin 2. Pokok Bahasan Teori Konstitusi :  Doktrin modern Konstitusionalisme  Teori pembentukan dan perubahan konstitusi  Teori kekuatan mengikat konstitusi  Teori klasifikasi konstitusi  Teori penafsiran konstirusi 3. Pokok bahasan Hukum Konstitusi :  Materi memuat konstitusi  Kajian materi memuat UUD 1945  Problematika Negara hukum  Kaidah lembaga Negara utama & auxiliary state agencies  Kaidah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi

E. Teori Konstitusionalisme modern Teori ini merupakan paham bembatasan atas aktivitas pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya yang menentang kesewanang-wenangan. Prof Prajudi Atmosudirdjo menanggapi bahwa Negara konstitusional tidak cukup jika Negara itu hanya memiliki konstitusi atau UUD, tetapi syarat-syarat pemerintahan konstitusianal harus :  Ada pemisahan atau pembagian kekuasaan  Ada badan perwakilan yang representative

 Ada stabilitas procedural artinya prosedur kehidupan politik dalam Negara tidak sering berubah  Pemerintah akuntabel  Trasnsfarasi atau pemerintahan yang terbuka

Konsep konstitusi  Arti luas, konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis  Arti sempit, konstitusi adalah hukum dasar tertulis (UUD) Definisi HENC VAN MAARSEVEEN (1977): Definisi formal : THE DCONSTITUTIONAL IS A BODY OF STATEMENTS WHICH RELATE TO POLITICAL AFFAIRS AND ARE COUCHED IN LEGAL FORM. Definisi materiil : A CONSTITUTIONAL IS A BASIC LAW OF A STATE.