Nama : AURELIA AURELIA PUTRI PUTRI NIM
: 17/409691/PS/07320
TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1. Bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan saat Indonesia merdeka?
Pada masa awal negara Indonesia baru merdeka, wilayah Indonesia hanya dibagi atas 8 (delapan) propinsi saja. Yang menetapkan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945. Keadaan di masa lalu tentu tentu berbeda dengan kondisi di saat ini sehingga sehingga delapan provinsi sudah dirasa cukup pada masa itu. Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Kalimantan, SulawesiPada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, daerah papua belumlah menjadi wilayah negara Indonesia. Indonesia. Papua sebelah barat baru dikuasai oleh oleh pemerintah Indonesia setelah melakukan penyerangan senjata di tahun 1963. (Godam) Pada 1939 dalam menentukan luas perairan Indonesia berpatokan pada Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (Staatblad tahun 1939 No.442). Dalam ketentuan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) tahun 1939 ini memuat 4 kelompok mengenai perairan Indonesia. Pertama, apa yang disebut dengan “de Nederlandsch Indische territoriale zee” (Laut Teritorial Indonesia). Kedua, Kedua, apa yang disebut dengan “Het Nederlandsch-indische Nederlandsch-indische Zeege bied”, yaitu Perairan Teritorial Hindia Belanda, termasuk bagian laut territorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar dari telu-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan. Ketiga, apa yang dinamakan “de NederlandschNederlandschIndische Binnen Landsche wateren” yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut territorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan dan danau-danau, dan rawa-rawa Indoneasia. Keempat, Keempat, apa yang dinamakan dengan “de Nederlandsch-Indische Nederlandsch-Indische Wateren “, yaitu laut territorial termasuk perairan pedalaman Indonesia. (Nostalgi, Indonesia. (Nostalgi, 2017)
TZMKO Belanda Devide et Impera Impera mengatakan batas wilayah berjarak 3 mil yang diukur dari garis dasar yang telah membentuk garis rendah dari setiap pulau.
Geografi Negara Indonesia adalah Negara tersebar di asean yang bercirikan kepulauan letaknya dilalui garis khatulistiwa dengan batas-batas. Ø Utara
: + 60 Lintang Utara
Ø Selatan
: + 110 Lintang Selatan
Ø Barat
: + 950 Bujur Timur
Ø Timur
: + 1410 Bujur Timur
(S, 2012)
Dengan demikian, Tata kelautan menurut Ordonansi 1939 mengikuti asas pulau demi pulau. Asas ini membentuk Indonesia menjadi pulau-pulau yang masing-masing dibatasi oleh laut wilayahnya selebar 3 mil diukur dari pantai pada waktu surut. Dengan demikian, jika jarak antara pulau dengan pulau lebih dari 6 mil, maka di luar laut-laut wilayah itu akan terdapat jalur laut bebas dan di atasnya jalur udara bebas. Jalur bebas ini, termasuk kekayaan alamnya, dapat dimanfaatkan secara bebas pula oleh negara mana pun. Asas tersebut sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang berlaku sampai 1951. (Effendy, 2010)
2. Deklarasi Juanda Rumusan Deklarasi Djuanda dibuat pada masa pemerintahan Kabinet Djuanda
yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, Djuanda Kartawidjaja. Rumusan tersebut sebagai pernyataan kepada dunia tentang batas wilayah perairan nasional di Indonesia untuk menggantikan batas perairan yang ditetapkan Hindia Belanda yaitu hanya 3 mil yang dihitung dari garis pantai, di saat air laut sedang surut.Ketentuan batas perairan pada zaman kolonial Belanda itu mengakibatkan wilayah Indonesia banyak terdapat wilayah laut bebas di antara pulau pulau di Indonesia. Menurut ketentuan pelayaran internasional jika di luar 3 mil laut itu maka Indonesia tidak memiliki kedaulatan, sehingga siapa saja dapat memasuki daerah laut bebas itu. Hal ini sangat mengancam kedaulatan negara dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kesatuan negara.
Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan: 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri 2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan 3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan : 1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat 2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan 3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah Indonesia dipimpin oleh PM Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 telah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan Deklarasi djuanda, yang isinya :
Demi kesatuan bangsa, integritas wilayah, serta kesatuan ekonomi, ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titi-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan didalamnya.
Laut territorial seluas 12 mil diukur dari pulau yang terluar.
Hak lintas damai kapal asing melalui perairan Nusantara (archipelago watwrs) dijamin tidak merugikan kepentingan negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya. Deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor
17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. (Knowledge Is Free, 2015) 3. UNCLOS
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. UNCLOS sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1958 yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan hingga akhirnya dilaksanakanlah UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari Deklarasi Djuanda yang kemudian disisipkan dalam rangka menghadiri UNCLOS pertama yang diadakan di Jenewa pada tahun 1958 . Namun karena
banyaknya kepentingan dari Negara- Negara peserta UNCLOS, konferensi tersebut akhirnya gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi Negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan UNCLOS kedua yang sama- sama mengalami kegagalan dalam penetapan lebar laut territorial dan Negara kepulauan. Akhirnya pada UNCLOS ketiga yang berlangsung pada tahun 1973 sampai dengan 1982 , ditetapkan beberapa kesepakatan diantaranya yaitu ditetapkannya Indonesia sebagai Negara Kepulauan, selain itu dinyatakan bahwa Negara pantai seperti Indonesia berhak atas Laut Teritorial sejauh 12 mil laut, Zona Tambahan sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Ekslusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen sejauh 350 mil atau lebih yang lebar masing- masing zona tersebut diukur dari referensi yang disebut garis pangkal. Laut territorial sendiri yaitu suatu kedaulatan
yang diberikan kepada Negara pantai termasuk ruang udara, dasar laut dan tanah dibawahnya. Sedangkan yang dimaksud Zona Tambahan yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil yang diukur dari garis pangkal dimana lebar laut territorial diukur. Zona Ekonomi Ekslusif yaitu zona yang luasnya 200 mil dari garis pantai, dimana dalam zona
tersebut sebuah Negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam didalamnya, berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya, ataupun melakukan penanaman kabel atau pipa.
Sehubungan dengan diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka secara otomatis sesuai ketentuan diatas, maka wilayah perairan Indonesia yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi wilayah kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
Artinya kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya semakin luas
dibandingkan sebelum diadakannya UNCLOS. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 Km, sehingga secara geografis Indonesia merupakana Negara maritime, yang memiliki luas total wilayah 7,9 juta Kilometer persegi, yang terdiri atas 1,9 juta kilometer persegi daratan dan 5,8 juta kilometer persegi lautan.
Bukan hanya semakin luas wilayah perairan Indonesia saja, dampak positif lainnya dari status Negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, yaitu Indonesia berada pada posisi yang strategis bagi kegitan ekonomi, social dan budaya, karena sebagaimana diketahui Indonesia berada digaris khatulistiwa, berada diantara dua benua yaitu benua asia dan benua Australia, berada diantara dua samudera yaitu samudera pasifik dan samudera india, serta Negara yang menjadi perlintasan kapal- kapal asing yang melakukan aktifitas- aktifitas perekonomian.
Selanjutnya yaitu dengan adanya UNCLOS yang kemudian diratifikasi kedalam peraturan perundang- undangan nasional membuat adanya kejelasan batas wilayah dari Negara Indonesia, sehingga dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Kejelasan batas- batas perairan suatu Negara yang berbatasan pun akan dapat membantu memperjelas fungsi pertahanan Negara, yaitu menjaga kemungkinan adanya penyerangan atau penyusup dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan meratifikasi UNCLOS secara tidak langsung hal ini merupakan cara untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia mengingat Negara Indonesia memeiliki wilayah perairan yang sangat luas.
Selain dampak positif dari UNCLOS, ternyata ada kelemahan yang dirasakan oleh Negara Indonesia, sangat rawan untuk mengalami konflik dengan Negara tetangga, baik
yang berbatasan langsung dengan Negara Indonesia, maupun dengan Negara yang memang mempunyai kepentingan tertentu terhadap Negara Indonesia.
Negara-negara tetangga akan mengklaim suatu wilayah laut yang pada mulanya diklaim oleh Indonesia sebagai wilayah kekuasaanya, hal ini terjadi karena Negara yang berbatasan langsung dengan Negara indonesia tersebut juga berusaha memperluas wilayah lautnya dengan pengukuran garis batas sebagaimana yang ditentukan di dalam UNCLOS . Selain itu konflik dapat saja terjadi ketika Indonesia sudah mengesahkan UNCLOS , kemudian didasarkan pengaturan wilayah laut berdasarkan UNCLOS tersebut, namun di lain pihak Negara tetangga dalam mengklaim suatu wilayah laut malah tidak tunduk atau tidak didasarkan kepada UNCLOS akan tetapi hanya dilakukan secara sepihak, seperti halnya contoh konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia terkait kasus perebutan Sipadan dan Ligitan, maupun masalah blok Ambalat.
Jika pemerintah tidak serius dalam menjaga kedaulatan lautnya, maka yang terjadi adalah seperti beberapa kasus seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, maupun pulau Ambalat yang saat ini sudah berada dikedaulatan pemerintah Malaysia. Pada kasus Sipadan dan ligitan , pemerintah Indonesia awalnya tidak memasukan kedua pulau tersebut kedalam peta wilayah lautnya, berbeda dengan Malaysia, ketika pulau tersebut masih dalam status quo, mereka sudah membangun resort meskipun kedua pulau tersebut memang tertera berada dalam peta wilayah laut Indonesia. Mereka beranggapan bahwa meskipun kedua pulau tersebut masih sengketa, namun berada pada wilayah Zona Ekonomi Ekslusif sehingga dianggap berhak atas kekayaan dan sumber daya atas pulau tersebut. (Kusdinard, 2015)
Woted
Effendy, L. (2010, Juni 05). Retrieved Oktober 10, 2017, from Ordonansi Tahun 1939 : http://fiaeffendy.blogspot.co.id/2010/06/ordonansi-tahun-1939.html Godam. (n.d.). WWW.ORGANISASI.ORG. Retrieved 10 10, 2017, from Daftar 8 Provinsi di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945 : http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-8 provinsi-di-indonesia-pada-awal-kemerdekaan-tahun-1945.html#.WeMcMTWLl0s Knowledge Is Free. (2015, Mei 13). Retrieved Oktober 10, 2017, from SEJARAH DEKLARASI DJUANDA: http://knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2016/02/sejarah-deklarasi-djuanda.html Kusdinard, D. (2015, April 20). UNCLOS dan Implikasinya terhadap Negara Republik Indonesia. Retrieved Oktober 10, 2017, from http://www.kusdinard.id/2014/02/konvensiinternasional-tentang-hukum.html Nostalgi, P. (2017, April 6). kumparan. Retrieved Oktober 10, 2017, from Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) Masa Hindia Belanda: https://kumparan.com/potongan-nostalgia/territoriale-zee-en-marietieme-kringen-ordonantietzmko-masa-hindia-belanda S, S. L. (2012, Maret). Retrieved Oktober 10, 2017, from TZMKO : http://deskrips.blogspot.co.id/2015/03/tzmko.html
