Unit Layanan Pengadaan (Ulp)

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pengaturan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perp Perpre ress No. No. 8 Tahu Tahun n 2006 2006.. Dala Dalam m penge pengelo lola laan an peng pengada adaan an diken dikenal al isti istila lah h Pani Paniti tiaa  pengadaan, Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan.

Panitia Pengadaan adalah bentuk organisasi pengadaan yang utama dalam Keppres No. 80 Tahun Tahun 2003 karena untuk untuk semua semua pengada pengadaan an wajib wajib dibent dibentuk uk paniti panitiaa pengada pengadaan. an. Sedangkan untuk Unit Layanan Pengadaan, dapat dibentuk oleh Pengguna Anggaran, Gubernur, Bupati, Walikota, dll untuk melaksanakan semua pengadaan di instansinya. ULP ULP

berk berked edud uduk ukan an

di

Keme Kement nter eria ian/ n/Se Sekr kret etar aria iatt

kant kantor or

pusa pusatt

Lemb Lembag agaa

Keme Kement nter eria ian/ n/Le Lemb mbag agaa

Ting Tinggi gi

Peme Pemeri rint ntah ah

Nega Negara ra/K /Kom omis isi/ i/Te Tent ntar araa

NonNon-

Nasi Nasion onal al

Indonesia/Kepolisian/BHMN/BUMN/Provinsi/Kabupaten/Kota/BUMD.

Tujuan pembentukan ULP adalah: 1. Untuk membuat membuat proses proses pengadaan pengadaan barang/ barang/jasa jasa pemerint pemerintah ah menjadi menjadi lebih terpadu, terpadu, efektif, dan efisien. 2. Mening Meningkat katkan kan efekti efektifi fitas tas tugas tugas dan fungsi fungsi Eselon Eselon I Teknis Teknis/Sa /Satmi tminkal nkal/S /Satua atuan n Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 3. Menjamin Menjamin persamaan persamaan kesempatan, kesempatan, akses, akses, dan dan hak bagi bagi penyedia penyedia barang/j barang/jasa asa agar  tercipta persaingan usaha yang sehat. 4. Menjamin Menjamin proses proses pengadaan pengadaan barang/jas barang/jasaa pemerintah pemerintah yang dilaku dilakukan kan oleh aparatur  aparatur  yang professional

Oleh karena itu, semua pihak perlu mendorong pembentukan Unit Layanan Pengadaan, terutama menghadapi kendala terbatasnya personel yang diyakini memahami pengadaan.

Sebagaimana diketahui, pengelola memiliki tugas: 1. menyu menyusun sun jadual jadual dan menetap menetapkan kan cara pelaksa pelaksanaan naan serta serta lokasi lokasi pengadaan; pengadaan; 2. menyu menyusun sun dan dan menyiapk menyiapkan an harga harga perkiraa perkiraan n sendiri sendiri (HPS) (HPS);;

3. menyiapkan dokumen pengadaan; 4. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan  pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik; 5. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; 6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 7. mengusulkan calon pemenang; 8. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna  barang/jasa.

Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, seseorang dapat diangkat sebagai pengelola  pengadaan apabila ybs: 1. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 2. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; 4. memahami isi dokumen pengadaan/ metoda dan prosedur pengadaan;

Dengan tugas-tugas dan tuntutan seperti di atas, diperkenalkan sistem sertifikasi untuk   pengelola pengadaan yang ditujukan untuk mengukur kompetensi dalam bidang  pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan mengacu kepada kerangka SKKNI (BNSP), unit-unit kompetensi yang dikembangkan meliputi 19 (sembilan belas) unit kompetensi, yaitu: 1. Melakukan pengadaan sederhana; 2. Menata asset; 3. Mengadakan barang dan jasa;

4. Menentukan kebutuhan barang dan jasa; 5. Menyusun permintaan penawaran; 6. Menerima dan memilih penawaran; 7. Menatausahakan kontrak; 8. Mengelola resiko kontrak  9. Menentukan pengaturan pengelolaan kontrak; 10. Mengelola pencapaian kinerja kontrak; 11. Menyelesaikan kontrak; 12. Memimpin pengelola kontrak; 13. Melepaskan aset strategis; 14. Merencanakan pengadaan barang/aset yang strategis; 15. Mengatur pengadaan barang/aset yang strategis; 16. Menegosiasi pengadaan barang/aset yang strategis; 17. Menentukan arah kebijakan pengadaan barang/aset yang strategis; 18. Menentukan konteks pengadaan; 19. Mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pengadaan. Apabila dicermati tugas-tugas pengelola pengadaan di atas serta arah kebijakan  pengembangan SDM pengadaan, maka sertifikasi yang saat ini dilaksanakan di bawah koordinasi Bappenas barulah tahap awal untuk masuk ke dalam SKKNI yang diatur oleh BNSP