MAKALAH Pengertian Administrasi Negara, Ruang Lingkup Administrasi Negara, Instrumen Administrasi Negara, Hukum Aparatur Sipil Negara
Kata pengentar Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam memahami administrasi Negara. Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Biak, 13 September 2017 Nico Ragil Permana
Daftar isi Kata pengantar………………………………………………………………………………….i Daftar isi……………………………………………………………………………………….ii Bab I pendahuluan ………………………………………………………………………..……1
A. Latarbelakang…………………………………………………………………….……1 B. Rumusan masalah............…...…………………………………………………………2 C. Tujuan penelitian …………..………………………………………………………….3 Bab II Pembahasan...................................................................................................................... A. Pengertian Administrasi Negara ...................................................................................... B. Ruang Lingkup Administrasi Negara............................................................................... C. Instrumen Administrasi Negara....................................................................................... D. Hukum Aparatur Sipil Negara.......................................................................................... Bab III Kesimpulan dan Saran ……………………………………………………......……..12 A. Kesimpulan...…………………………………………………………………………12 B. Saran…………………………………………………………………………………. Daftar pustaka …...……………………………………………………………………..……13
Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan. instrumen tersebut diperlukan agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Pengertian Administrasi Negara ?
Ruang Lingkup Administrasi Negara ?
Instrumen Administrasi Negara ?
Hukum Aparatur Sipil Negara ?
C. Tujuan Penulisan Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memberikan pemahamana tentang Pengertian Administrasi Negara, Ruang Lingkup Administrasi Negar, Instrumen Administrasi Negara¸ serta Hukum Aparatur Sipil Negara. BAB II PEMBAHASAN Negara memang memiliki banyak hal yang perlu untuk diketahui. Sebagai warga negara, mengetahui mengenai hal-hal berkaitan dengan negara memang diperlukan. Negara ini akan selalu membutuhkan warga negaranya begitu pula warga negara akan selalu membutuhkan negaranya. Salah satu hal yang sering kita dengar dalam istilah kenegaraan adalah administrasi negara. Setiap negara memiliki system administrasinya masing-masing. A. Pengertian Administrasi Negara Pengertian administrasi negara memiliki arti sebagai ilmu atau juga sebagai system. Administrasi negara secara ilmu pengetahuan sudah berkembang sejak dari abad ke 19. Administrasi negara merupakan perpaduan antara ilmu administrasi dengan ilmu politik. Administrasi negara sebagai system berarti system yang dilakukan oleh bangsa untuk melakukan suatu kegiatan bangsa untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada banyak arti mengenai administrasi negara dari berbagai sumber atau juga menurut beberapa pakar. Secara prinsip administrasi suatu negara memiliki arti sebagai system atau proses dari kerja sama pikiran dan juga manusia yang dilakukan oleh pemerintah negara dan juga warganya untuk mencapai tujuan bersama, hal ini disesuaikan dengan peran, posisi, kepentingan, tanggung jawab untuk kehidupan negara. Menurut Dwight waldo, administrasi suatu negara berarti sebagai organisasi manusia dan juga benda untuk mencapai tujuan pemerintahan. Selain itu juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang management negara. Pengertian yang selanjutnya adalah menurut John M P Feiffer dan juga Robert presthus tahun 1960 yang mengartikan administrasi negara sebagai proses mengenai kebijakan negara, suatu pengaruh dari kemampuan dan teknik sehingga bisa memandu usaha pemerintah atau orang-orang besar.
Istilah Administrasi Negara Ada beberapa istilah yang bisa diketahui mengenai administrasi negara. Istilah yang pertama adalah administrasi of public yang bisa menunjukkan tentang cara pemerintah ketika berperan sebagai agen yang memiliki kuasa yang aktif dan juga memiliki inisiatif untuk selalu mengatur dan juga mengambil kebijakan atau langkah yang penting bagi warga negara. Masyarakat dalam hal ini menjadi bagian yang pasif dan harus tunduk terhadap pemerintah. Istilah yang kedua adalah administrasi for public. Istilah ini memiliki arti bahwa pemerintah memiliki peran untuk mengemban tugas untuk melayani masyarakat. Dalam kasus pelayanan masyarakat, pemerintah harus selalu aktif untuk melayani masyarakat. Pemerintah harus selalu siap untuk menolong masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Istilah yang ketiga dari administrasi negara adalah administrasi by public. Makna dari administrasi by public juga memiliki perbedaan dengan istilah yang lainnya yakni pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh negara untuk mengutamakan kemampuan mandiri dari masyarakat. Pemerintah harus mampu memberikan fasilitas untuk masyarakat agar masyarakat mampu untuk mengatur hidup dengan baik tanpa harus selalu bergantung dengan masyarakat. B. Ruang Lingkup Administrasi Negara Melihat keadaan negara yang memang semakin lama semakin rumit sehingga pemerintah juga perlu untuk selalu mampu mengatur kehidupan masyarakat. Semakin kompleknya kehidupan warga negara juga berpengaruh dengan ruang lingkup administrasi negara. Ruang lingkup ini sangat tergantung dengan perkembangan dari kebutuhan masyarakat. Menurut Nikolaor henry (1995) memberikan penjelasan mengenai beberapa ruang lingkup administrasi suatu negara. Ruang lingkup yang pertama adalah mengenai organisasi public yang memiliki prinsip mengenai model dari organisasi dan juga perilaku dari birokrasi. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah mengenai management public. Pada managemen public mencakup ilmu dan juga system managemen, anggaran public, evaluasi program, produktifisas dan yang lainnya.
Ruang lingkup yang ketiga adalah mengenai implementasi yang berarti menyangkut suatu pendekatan untuk kebijakan publik dan juga implementasi dari kebijakan tersebut, administrasi pemerintah, privatisasi, dan juga etika birokrasi. Administrasi negara memang memiliki 3 ruang lingkup namun menurut pakar yang lainnya tentu memiliki penjelasan atau pendapat yang berbeda. C. Empat instrumen pemerintahan dalam hukum administrasi negara
Pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat dilakukan dengan mendayagunakan instrumeninstrumen pemerintahan. Instrumen-instrumen pemerintahan tersebut dapat diklasifikasikan : 1. instrumen yuridis, merupakan instrumen yang meliputi peraturan - perundangan, atau kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya otoritas pemerintah. 2. instrumen materiil; merupakan instrumen yang sifatnya bersifat materil. Seperti pengadaan barang dan jasa, pembiayaan pembangunan, dan sebagainya. 3. instrumen personil/kepegawaian; merupakan instrumen yang diadakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu, pemerintah berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai, atau mutasi. Setiap tahunnya penerimaan pegawai di batasi oleh kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 4. instrumen keuangan negara; merupakan instrumen pemerintah guna mengatur pengeluaran, pemasukan Negara. Dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan terjadinya dampak moneter. Selain itu, instrumen ini juga berkaitan dengan rancangan anggaran belanja negara, pembiayaan daerah melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk yang pertama, yakni instrumen yuridis memiliki 2 (dua) poin: A. peraturan perundang-undangan (wet en regeling); Sehubungan dengan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan, perlu diperhatikan adanya beberapa tingkatan norma hukum administrasi yaitu: 1. keseluruhan norma-norma hukum tata usaha Negara
2. pembentukan norma-norma hukum tata usaha Negara dalam masyarakat yang tidak hanya dapat dilakukan pembuat undang-undang (legislatif) dan badan-badan keadilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah dalam hal ini badan atau jabatan tata usaha Negara. Dan perlu sobat ketahui bahwa dalam ilmu hukum dikenal empat sifat norma hukum, yaitu:
Norma Umum abstrak, misalnya Undang-undang
Norma Individual konkret, misalnya KTUN (Ketetapan Tata Usaha Negara)
Norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas.
Norma individual abstrak, seperti misalnya :izin gangguang, izin bangunan, dsb. B. peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) Merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan
administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Ciri-ciri Peraturan Kebijaksanaan menurut Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut : 1. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. 2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pad peraturan kebijaksanaan. 3. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut. 4. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. C. Rencana ( het plan) Perencanaan dibagi menjadi tiga kategori 1. Perencanaan informative 2. Perencanaan indikatif 3. Perencanaan operasional atau normative Perencanaan operasional atau normative diantaranya:
Perencanaan berdasar waktu : perencanaan jangka panjang, menengah, pendek.
Perencanaan berdsar tempat : pperencanaan tingkat pusat, propinsi, kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral.
Perencanaan berdasar bidang hukum : rencana tata ruang, ekonomi, social, kesehatan, dan bidang-bidang lain.
Perencanaan berdasar sifatnya : sektoral, bidangnya, integral.
Perencanaan berdsar metodenya : perencanaan akhir dan perencanaan proses.
Perencanaan berdasar sarana : pelaksanaan sarana memerlukan instrument yuridis, financial, dan organisasi. D. instrumen hukum keperdataan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara
kesejahteraan, yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan terutama guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat.
Nah, penggunaan instrumen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan harus bertumpu pada prinsip-prinsip Negara Hukum dan asas-asas yang mendasari masingmasing instrumen.
D. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2014TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PENGERTIAN APARATUR SIPIL NEGARA -
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. -
Pegawai Aparatur Sipil Negara (PegawaiASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah denganperjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahitugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
-
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan. -
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia
yang memenuhisyarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan. -
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkanPegawai ASN yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme. -
Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan datamengenai Pegawai ASN
yang disusun secara sistematis,menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi -
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi padainstansi pemerintah.
-
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik sertaadministrasi pemerintahan dan pembangunan. -
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsidan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. -
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan
proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN. -
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah. -
Komisi ASN (KASN) adalah lembaga nonstrukturalyang mandiri dan bebas dari
intervensi politik. -
Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberikewenangan melakukan pengkajian dan diklatASN
-
Badan Kepegawaian Negara (BKN)adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberikewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakanManajemen ASN secara nasional Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yangberdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adildan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,umur, ataupun kondisi kecacatan. JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN -
Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS, yang merupakanPegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PejabatPembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secaranasional; b. PPPK,merupakanPegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhanInstansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
-
Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara
-
Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan olehpimpinan Instansi
Pemerintah. -
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik. FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN -
Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa
-
Pegawai ASN bertugas:
d. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat PembinaKepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; f. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. -
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawaspenyelenggaraan
tugas umum pemerintahan dan pembangunannasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yangprofesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktikkorupsi, kolusi, dan nepotisme. JABATAN ASN -
Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi d. Jabatan Administrasi terdiri atas:
-
jabatan administrator:
bertanggung jawab memimpinpelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasipemerintahan dan pembangunan.. Disiplin ASN 1. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. 2. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. 3. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pemberhentian 1. PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. 3. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 5. PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. 6. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh PPK 7. Batas usia pensiun yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua : 1. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. 2. PNS diberikanjaminan pensiun apabila: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 3. Jaminan pensiun PNS dan jaminan janda/duda PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. 4. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan Perlindungan : 1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. 2. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. 3. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya (Yuni handayani)
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari Paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah “Penggunaan Bahasa Baku dalam junalistik ” penulis menyimpulkan bahwa bahasa dalam junalistik tidak di haruskan menggunakan satu bahasa namun bisa juga dengan mamadukan dengan bahsa lain namun dengan penggunaan yang tepat. Bahasa Indonesia dapat di kembangkan dengan di padukan dengan bahasa melayu maupun bahasa asing yang lain dalam penerapannya di dunia jurnalistik B. Saran Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber – sumber yang lebih banyak yang tentunga dapat di pertanggung jawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah yang telah di jelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pustaka. Pada kesempatan lain akan saya jelaskan tentang daftar pustaka makalah.
