BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Latar Belakang Belakang Masalah Masalah Hak asasi manusia merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-
masing umat manusia. Sebagai hak dasar yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada makhluk-Nya, pada dasarnya tidak ada seseorang pun yang boleh merampas hak tersebut dari dari oran orang g lain lain.. Deng Dengan an demi demiki kian an,, tind tindak akan an-ti -tind ndaka akan n yang yang beru berupay payaa mela melang ngga gar, r, merampas, dan melecehkan hak asasi manusia merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai macam kasus pelanggaran H!, salah satunya adalah "on#lik Sampit. "on#lik sampit adalah pecahnya kerusuhan antara dua etnis di Indonesia yang terjadi pada $ebruari %&&'. %&&'. (erang sampit ini terjadi antara etnis Dayak sebagai penduduk lokal dan !adura sebagai pendatang. "erusuhan sampit ini pecah pada ') $ebruari %&&' dan sekitar *&& orang !adura tewas. '&.&&& jiwa kehilangan tempat tinggal. Sebenarnya dalam kasus ini terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan pendatang. Dimana pendatang disana menguasai perekonomian, perindustrian, perkayuan dan perindustrian. Suku Dayak kerap kali mengalah kepada suku suku pendata pendatang. ng. !ereka !ereka juga juga sangat sangat terdes terdesak ak di tanahny tanahnyaa sendiri sendiri.. Hingga Hingga kampun kampung g mereka mereka pun berkali berkali-ka -kali li berpin berpindah dah karena karena mengal mengalah ah dari dari para para peneba penebang ng kayu kayu +suku +suku !adura yang terus mendesak mereka masuk ke dalam hutan. Suku Dayak juga sering mendapatkan ketidakadilan dalam hukum bilamana suku Da yak yang menjadi korban. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun menyusun makalah makalah mengenai mengenai unsur pelanggaran H! dibalik "on#lik Sampit. 1.2 Rumusan Rumusan Masal Masalah ah '. pa peny penyebab ebab terj terjadi adiny nyaa "on#lik "on#lik Sampi Sampit t %. agaim agaimana ana kronol kronologi ogi kejadi kejadian an "on#li "on#lik k Sampit Sampit /. agaim agaimana ana penye penyelesa lesaian ian "on#l "on#lik ik Sampit Sampit 0. agaimana agaimana sikap sikap pemerinta pemerintah h dalam menanggapi menanggapi "on#lik "on#lik Sampit Sampit *. agaim agaimana ana solusi solusi altern alternati# ati# dari dari "on#li "on#lik k Sampit Sampit 1.3 Tu Tujuan juan Peneltan '. !engetahui !engetahui penyeb penyebab ab dan kronologi kronologi kejadian kejadian "onlik "onlik Sampit. Sampit. %. !engidenti#i !engidenti#ikasi kasi solusi alternati# alternati# dari "on#lik "on#lik Sampit. Sampit. /. !enganalisis !enganalisis unsur unsur pelangga pelanggaran ran H! H! dari dari "on#li "on#lik k Sampit. Sampit.
BAB II LANDA!AN TE"RI TIN#AUAN MATERI MEN$ENAI HA% A!A!I MANU!IA 2.1 Pengertan Hak Asas Asas Manusa Manusa !enuru !enurutt 11 2I Nomor Nomor /3 Tahun Tahun '333 '333 pasal +', +',
Hak sasi sasi !anusi !anusiaa adalah adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan 4ang !aha 5sa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, (emerintah, dan s etiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2.2 Pengertan Pelanggaran Hak Asas Manusa !enurut (asal +' ngka 6 No. /3 Tahun '333 yang dimaksud dengan pelanggaran
hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. !enurut 11 no %6 Tahun %&&& tentang pengadilan H!, (elanggaran H! adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak sasi !anusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 1ndang-1ndang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggaran H! merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh indi7idu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi indi7idu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.
2.3 #ens&#ens Pelanggaran Hak Asas Manusa '. (elanggaran Hak sasi !anusia erat a. "ejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara 8 ' !embunuh anggota kelompok % !engakibatkan penderitaan #isik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok
/
!enciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara #isik baik seluruh atau sebagian 0 !emaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau * !emindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. b. "ejahatan
terhadap
dilakukan sebagai yang diketahuinya
kemanusiaan
bagian bahwa
dari
yaitu
serangan
serangan
salah yang
satu
perbuatan
meluas
itu ditujukan
atau
secara
yang
sistematik langsung
kepada penduduk sipil yang berupa8 ' (embunuhan, dengan rumusan delik sebagaimana (asal /0& "1H(.'' % (emusnahan, yaitu meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukandengan sengaja,
antara
lain
berupa perbuatan
menghambat
pemasokan barang
makanan
dan
obat-obatan yang
dapat
menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk. / (erbudakan, dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. 0 (engusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, yaitu pemindahan orangorang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan oleh hokum internasional. * (erampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan
#isik
lain secara
sewenang-wenang yang melanggar +asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. 6 (enyiksaan, yaitu sengaja melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik #isik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan. 9 (emerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran pemaksaan kehamilan,
pemandulan
atau sterilisasi
secara secara
paksa
paksa, atau
bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara. ) (enganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paH! politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara uni7ersal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 3 (enghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.
'& "ejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi dengan si#at yang sama dengan si#at-si#at yang disebutkan dalam (asal ) yang dilakukan dalam konteks suatu re:im kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatukelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan re:im itu. %. (elanggaran Hak sasi !anusia 2ingan "asus pelanggaran H! yang biasa, meliputi8 a. (encemaran nama baik b. !enghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
2.' Instrumen Nas(nal Tentang HAM a. ;andasan Idil yakni pancasila sila ke-% <"emanusiaan yang adil dan beradab=. ). ;andasan konstitusional 1. (embukaan 11D '30* alenia I-I> 2. atang tubuh 11D '30* meliputi (asal %9 ayat +' dan +%, pasal %) -?, pasal %3
ayat +%, pasal /& ayat +', pasal /', pasal /%, pasal //, dan pasal /0. c. ;andasan operasional '. 11 No. /3 Tahun '333 tentang Hak sasi !anusia %. 11 No. %6 Tahun %&&& tentang (engadilan H!
/. 11 No. %/ Tahun %&&% tentang (erlindungan nak 0. 11 No. 3 Tahun %&&0 tentang (eradilan Tata 1saha Negara *. 11 No. 9 Tahun '3)0 tentang 2ati7ikasi "on7ensi ( tentang penghapusan Segala entuk Diskriminasi terhadap (erempuan 6. 1 No. ) tahun '33) tentang pengesahan "on7ensi !enentang (enyiksaan dan (erlakuan atau penghukuman lain yang "ejam, tidak !anusiawi atau !erendahkan !artabat !anusia 9. 11 No. ' Tahun %&&& tentang (engesahan "on7ensi I;@ nomor ')% mengenai pelanggaran dan Tindakan Segera (enghapusan entuk-bentuk (ekerjaan Terburuk untuk nak ). 11 No. '' Tahun %&&* tentang (engesahan "o7enan Internasional tentang hakhak ekonomi, Sosial dan udaya 3. 11 No. '% tahun %&&* tentang "on7enan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan (olitik d. ;andasan struktural yakni T( !(2 No. A>IIB!(2B'33) tentang (iagam H! serta pandangan hidup dan sikap bangsa Indonesia terhadap H!.
BAB III PEMBAHA!AN
3.1. Pen*e)a) Terja+n*a %(n,lk !am-t 3.2. %r(n(l(g %eja+an %(n,lk !am-t 3.3. Pen*elesaan %(n,lk !am-t 3.'. !ka- Pemerntah Dalam Menangga- %(n,lk !am-t 3.. !(lus Alternat, %(n,lk !am-t da beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kon#lik tersebut antara
lain8 ' bitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua belah pihak dengan memberikan sanksi yang tegas. % !ediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. / "onsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. 0 Stalemate, yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik tidak saling menyerang. "eadaan ini terjadi karena kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur . * djudication +ajudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan dengan mengutamakan sisi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun. dapun cara-cara yang lain untuk memecahkan kon#lik adalah 8 ' (erlunya pemahaman dan pembinaan mental secara konsisten dan berkesinambungan terhadap para warga sukubangsa di Indonesia terhadap eksistensi hinneka Tunggal
Ika sebagai #aktor pemersatu keanekaragaman di Indonesia, bukan sebagai #aktor pemicu perpecahan atau kon#lik. % (erlunya pemahaman kepada para pihak yang terlibat kon#lik untuk meniadakan stereotip dan prasangka yang ada pada kedua belah pihak dengan cara memberikan pengakuan bahwa masing-masing pihak adalah sederajat dan melalui kesederajatan tersebut masing-masing anggota sukubangsa berupaya untuk saling memahami perbedaan yang mereka punyai serta menaati berbagai norma dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.
3..1 Unsur Pelanggaran HAM !esua Instrumen HAM /UUD 10' a. (asal %) 11D '30* b. (asal %) D ayat ' 11D '30* c. (asal %) C ayat ' 11D '30* d. (asal %) C ayat % 11D '30* e. (asal %) I ayat ' 11D '30* #. (asal %) I ayat / 11D '30* g. (asal %) ? ayat ' 11D '30*
