BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Korupsi di Indonesia dimulai sejak lama bahkan sejak masa penjajahan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi, pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah "penguasa yang korup" dan "derita rakyat". Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor.
Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata. Hal itu terus terjadi sampai saat ini. Ketika keadaan di sistem pemerintahan mulai tidak kondusif, para mahasiswa berbondong-bondong melakukan orasi di jalan-jalan maupun di depan kantor-kantor pemerintahan.
Perilaku korupsi yang di lakukan oleh para oknum pejabat membuat rakyat sengsara. Peraturan hukum yang di buat oleh pemerintah tidak serta merta membuat para koruptor tersebut jera ataupun takut. Hal itu terjadi karena pemerintah kurang tegas dalam menindaklanjuti masalah korupsi yang ada. Sehingga membuat para pejabat pemerintahan semakin gencar untuk berbuat korupsi.
Oleh karena itu, semua pihak harus ikut serta dalam memberantas korupsi. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga kalangan intelektual, para pemuka agama, serta kalangan pejabat itu sendiri. Peran masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam memberantas korupsi akan membuat perubahan yang jauh lebih baik. Penulisan makalah ini di maksudkan untuk memahami dan mengetahui upaya-upaya yang dapat di lakukan untuk memberantas korupsi.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan kami bahas adalah:
Bagaimanakah upaya pencegahan dan penindakan korupsi?
Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
Mengetahui upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
Manfaat Penelitian
Makalah ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan bagi para pembaca. Sehingga para pembaca dapat melakukan pencegahan dan penindakan bagi para pelaku korupsi.
Makalah ini juga dapat di gunakan sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dari masa ke masa tindak pidana korupsi semakin merajalela. Tidak hanya di kalangan pejabat pemerintahan pusat, tetapi sudah merambah ke pejabat-pejabat daerah. Hampir semua instansi-instansi pemerintahan selalu terjadi tindak pidana korupsi.Korupsi sudah di anggap hal yang biasa. Oleh karena itu, perlu di lakukan upaya-upaya yang dapat mencegah korupsi. Begitu juga upaya penindakan korupsi, pihak berwenang harus lebih teliti, fokus, dan sungguh-sungguh dalam menangani kasus korupsi.
Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu cara melakukan pencegahan korupsi. Sedangkan di sisi penindakan, undang-undang memberi ruang bagi para penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan dan menggunakan informasi elektronik guna memperkuat pembuktian kasus korupsi. Saat ini kita tengah menanti kehadiran Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut intersepsi dalam rangka penegakan hukum, sesuai amanah undang-undang.
Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi (preventif)
Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) melakukan kajian sistem dan kebijakan pada berbagai kementrian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam kajian tersebut KPK melakukan analisis data dan observasi langsung. Kajian dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sistem atau kebijakan yang berpotensi korupsi. Setelah itu, KPK memberikan rekomendasi perbaikan agar dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah bersangkutan. Edukasi dan kampanye yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pencegahan memiliki peran strategis. Melalui edukasi dan kampanye KPK berusaha membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Program kampanye dilakukan KPK melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat serta melalui berbagai media cetak, elektronik dan online.
Tujuan dari rangkaian kampanye adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai korupsi dan dampak buruknya. Ujungnya adalah menumbuhkan benih benih antikorupsiserta perlawanan terhadap korupsi. Program edukasi dilakukan melaluiberbagai kegiatan termasuk meluncurkan produk antikorupsi, antara lain modul modul pendidikan antikorupsi.
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan LSM
Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya korupsi. Kampanye harus dilakukan di ruang publik, melalui media cetak maupun elektronik, melalui seminar dan diskusi, dan lain-lain. Spanduk, poster, banner yang berisikan ajakan untuk tidak melakukan korupsi.
Masyarakat juga harus disediakan sarana agar dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab. Mekanisme pelaporan harus mudah dilakukan misalnya melalui telepon, internet, dan sebagainya. Media cetak juga berperan penting dalam pencegahan korupsi, selain berfungsi sebagai media kampanye antikorupsi, media juga efektif untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik.
Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen, juga merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Salah satu contoh adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni sebuah LSM lokal yang bergerak khusus dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Membagun situasi politik dan pelayanan publik yang sehat dan bersih
Menurut hasil riset dari tahun 2009 sampai sekarang,diketahui bahwa lembaga paling korup di Indonesiaadalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapatterjadi karena bermula dari proses pemilihan umumyang tidak sehat dan bersih. Usaha yang dapatdilakukan untuk memperbaiki situasi politik di Indonesia antara lain:
Mengadakan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan pemilih pemula
Meningkatkan kesadaran dalam berpolitik
Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok
Melakukan penerimaan pegawai dan pejabat politik berdasarkan prinsip keterampilan teknis
Para pegawai dan pejabat politik selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua
Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya
Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi
Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini
Penanaman nilai-nilai anti korupsi seharusnya sudahdimulai sejak usia anak sangat dini. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran aktif dua institusi utama tempat anak-anak memperoleh nilai dan menerapkannya dalamkehidupan mereka. Kedua institusi ini merupakan keluarga dan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada anak-anak melalui kedua institusi ini adalah sebagai berikut:
Mengembangkan Materi Pendidikan AntiKorupsi Untuk Orang Tua dan Pengajar
Selama ini, penanaman nilai-nilai anti korupsidalam keluarga hanya dilakukan secara sukarela oleh setiap keluarga tanpa memiliki arahan yang jelas. Sementara, peranan penanaman nilai didalam keluarga sangatlah signifikan dalammembentuk karakter seseorang anak. Di dalamkeluargalah anak menemukan dan meniru nilaiyang diakarkan dan yang ditunjukkan oleh orangtuanya. Oleh sebab itu, ada baiknya pemerintahmencoba memaksimalkan peran para orang tuauntuk mendidik karakter anti korupsi anak-anak mereka di rumah. Dalam rangka melakukan haltersebut secara efektif, sebaiknyapemerintah mengembangkan teknik edukasi khusus untuk menyosialisasikam pendidikan tersebut kepada orang tua dan pengajar..
Memasukkan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum sekolah sejak dini
Nilai-nilai moral yang hanya diajarkan melalui pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang kebanyakan dilakukan dengan mengajarkan teori melalui ceramah atau penugasan di kelas sebaiknya di imbangi dengan Pendidikan Anti Korupsi. Pemerintah harus mewajibkan Pendidikan Anti Korupsi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Adapun metode pengajaran yang sebaiknya dilakukan untuk Pendidikan Anti Korupsi, selain materi dikelas, yaitu dengan praktik langsung di lapangan, misalnya dengan melakukan kunjungan keKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau keIndonesia Corruption Watch (ICW), atau denganmelakukan sosialisasi. Bisa juga denganmenantang anak-anak untuk membuat tulisan ataugambar, atau puisi dan lagu mengenai korupsi disekitar mereka dan bagaimana mereka bisa berbuat sesuatu untuk mencegah dan memberantasnya.
Pembenahan sistem pendidikan moral value
Pendidikan moral dalam masyarakat sangatlah pentingdan harus dibudayakan sejak dini, hal ini dapatdilakukan dengan cara-cara mudah dan dapatditerapkan oleh semua orang tanpa kecuali. Hal yangdapat dilakukan antara lain:
Membudayakan hidup sederhana
Budaya hidup sederhana dan tidak berlebihansebaiknya dibiasakan sejak kecil. Selain dalamkeluarga, pemerintah dapat mengambil peran aktif sebagai pembuat aturan untuk membuat semualapisan masyarakat menerapkan pola hidup sepertiini. Contoh nyata yang dapat dilakukan adalah mewajibkan siswa menggunakan transportasi umum dan melarang orang tua mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan kendaraan pribadi.Selain itu, yang dapat dilakukan adalah mewajibkan penggunaan seragam secara lengkap, hal ini bertujuan untuk menciptakan kesederhanaan dalam jiwa anak-anak. Ini akanmengajarkan mereka bahwa walaupun merekamampu tapi sebaiknya tidak ditunjukkan secara berlebihan.
Membudayakan sikap jujur
Sikap jujur merupakan akar dari nilai anti korupsi, hal ini dapat dilaksanakan dengan tidak hanya menerapkan sistem punishment apabila seorang anak diketahui berbohong, namun juga melalui sistem reward berupa pemberian apresiasi kepada anak yang berani mengaku salah, namun tentunya apresiasi ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan hukuman yang seharusnya diterima, karena kesalahan tetaplah kesalahan yang harus diterima konsekuensinya
Menanamkan budaya malu
Belakangan ini sepertinya budaya malu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Negara kita. Oknum-oknum yang melakukan korupsi tetap saja bisa dengan bangga mencalonkan diri dalam pemilihan umum, ataupun tampil di depan khalayak umum tanpa merasa bersalah. Budaya ini sangat erat kaitannya denganpembentukan karakter sejak dini. Budaya "malu jika berbuat sesuatu yang tidak pantas dan tidak benar secara moral" harus ditanamkan dengankuat kepada semua orang. Cara yang palingefektif adalah dengan melakukannya sejak dini,tidak hanya diajarkan dengan lisan namun jugaditunjukkan dengan contoh.
Upaya Penindakan Tindak Pidana Korupsi (represif)
Upaya penindakan dilakukan kepada seorang dengan mengadukan, menyelidiki, menuntut, dan mengeksekusi yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana berdasarkan saksi-saksi dan bukti yang kuat. Upaya represif atau upaya melalui jalur penal yaitu upaya penanganan yang menitikberatkan pada sifat penumpasan setelah kejahatan korupsi terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana. Adapun tahapannya sebagai berikut:
Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi KPK, namun untuk memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan harus dilakukan proses verifikasi dan penelaahan. Apabila penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja, penyidik melaporkan ke KPK.
Penyidikan
Dalam tahap penyidikan seorang yang ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik.
Penuntutan
Dalam tahap penuntutan, penuntut umum melimpahkan kasus ke pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan secara yuridis beralih kepada hakim yang menangani.
Pelaksanaan Putusan Pengadilan(Eksekusi)
Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.Untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.Dalam memahami upaya represif ini ada beberapa istilah status yangpenting dipahami, yaitu sebagai berikut.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yangia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakpidana.
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadilidi sidang pengadilan.
Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Upaya penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan jajaran para penguasa yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Hal itu dapat dilakukan dengan:
Penerapan hukuman maksimal atas tindak pidana Korupsi
Peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman maksimal untuk berbagai macam tindak pidana korupsi, mulai dari membayar denda, penjara bahkan sampai hukuman mati. Dalam praktiknya hukuman ini sangat jarang ditegakkan secara maksimal, padahal undang-undang saja mengakui Korupsi sebagai kejahatan luar biasa.Seharusnya untuk suatu kejahatan luar biasa makahukuman yang ditimpakan atasnya punseharusnya juga luar biasa.Maka dari itu sangat penting Pemerintah mengambil langkah untuk mewajibkan vonis hukuman maksimal dankumulatif untuk tiap-tiap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hal ini agar tercipta penegakanhukum yang konsisten dan tegas, sertamenimbulkan efek jera agar di masa yang akandatang tidak ada lagi yang berani melakukantindak pidana korupsi.
Pengembalian atas Kerugian Negara
Atas korupsi yang telah dilakukan oleh oknum-oknum dalam pemerintahan, tidak cukup hanyadengan pelaksanaan hukuman berupa penjara sajanamun harus diikuti dengan pengembalian ataskerugian Negara yang timbul atas perbuatankorupsinya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan bahwa semua yang bukan milik kita tidak boleh diambil tanpa izin, dan jika telah dilakukan maka pelakunya harus menerima hukuman dan mengembalikan apa yang telah diambil sebelumnya.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besarbagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia memiliki arti dan peranan yang sangat penting.Untuk menjamin konsistensi dan efektifitas implementasi Desain Pencegahan dan Penindakan Korupsi, diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan instansi-instansi pemerintah terkait, serta dukungan serta elemen-elemen masyarakat.
SARAN
Penulis menyarankan hal-hal berikut dalam desain pencegahan dan penindakan korupsi diIndonesia:
Membagun situasi politik yang sehat dan bersih
Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini
Pembenahan sistem pendidikan moral value
Penegakan Hukum secara Tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi.
10
10
11
11
DAFTAR PUSTAKA
Adwirman, ddk. Pendidikan dan Budaya AntiKorupsi (PBAK).Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan : Jakarta
Anonim. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. [Online]. Tersedia:https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia. [17 September 2015].
Ramadhani Ardiansyah. [Online]. Tersedia : http://www.academia.edu/4692976/Pencegahan_dan_Pemberantasan_Korupsi_di_Indonesia. [25 September 2015].
Rianto, Bibit S. Koruptor gotohell!: mengupas anatomi korupsi di Indonesia. Mizan Publika: Jakarta Selatan
3
9
2
1
