Usulan Teknis KLHS BUsel

KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN BATAUGA TA. BATAUGA TA. 2016

Naskah ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada Pengguna Jasa, bagaimana tata laksana kerja yang akan dilakukan oleh Konsultan apabila dipercaya untuk menangani Pekerjaan Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Batauga Kab. Buton Selatan TA. 2016.

Ada

dua

faktor

utama

yang

menyebabkan

kehadiran

KLHS

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga dibutuhkan saat ini: pertama, KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga mengatasi kelemahan dan keterbatasan AMDAL, dan kedua, KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga merupakan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Penerapan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan

Batauga

juga

bermanfaat

untuk

meningkatkan

efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(AMDAL)

dan

atau

instrumen

pengelolaan

lingkungan

lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan strategis

keterlibatan

dan

partisipatif,

para

pemangku

kerjasama

kepentingan

lintas

batas

yang

wilayah

administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio-region " bio-region " dan/atau "bio-geo-region "). "). Sifat pengaruh KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kawasan Perkotaan Perkotaan Batauga Batauga dan aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya. metodolo ginya. BAB I - 1

CV. KARYA CIPTA CIPTA MANDIRI MANDIRI


Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga harus memuat tentang identifikasi, deskripsi dan evaluasi terhadap konsekuensi atau pengaruh lingkungan yang signifikan akan timbul sebagai akibat dari rencana KRP (dan alternatifnya). Secara spesifik dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR)

Kawasan Perkotaan Perkotaan Batauga Batauga harus memuat dan

memperhatikan hal-hal berikut (Sadler 2005): a. Pengetahuan dan metode terkini yang digunakan dalam menilai konsekuensi atau pengaruh lingkungan yang akan timbul b. Arah rinci (level (level of detail ) dan muatan yang terkandung dalam rancangan

KRP

serta

posisi

KRP

dimaksud

dalam

proses

pengambilan keputusan c. Kepentingan Kepentingan (interests) (interests) dari masyarakat d. Informasi yang dibutuhkan oleh institusi pengambil keputusan. KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga

dapat

memuat

ulasan

atau

bahasan

yang

bersifat

komprehensif dan memuat analisis yang lebih dalam. Bilamana dilakukan pengumpulan dan analisis data yang lebih dalam, maka hal-hal yang patut diperhatikan adalah: a. Relevansi data dan informasi yang dianalisis dengan dengan karakter draft KRP yang ditelaah. Untuk KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga dibutuhkan dibutuhkan data dan analisis yang lebih cermat untuk wilayah-wilayah yang telah mengalami kerusakan sumberdaya alam yang tinggi (misal kawasan lindung, habitat satwa liar). b. Analisis

dari

KLHS

Rencana

Detail

Tata

Ruang

(RDTR)

Kawasan Perkotaan Batauga diharapkan menggunakan metode analisis dan prediksi konsekuensi lingkungan, baik model-model

deskriptif

internal,

model

berupa

black-box empiris

(statistik), model matematik dan simulasi, hingga model-model BAB I - 2



Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga harus memuat tentang identifikasi, deskripsi dan evaluasi terhadap konsekuensi atau pengaruh lingkungan yang signifikan akan timbul sebagai akibat dari rencana KRP (dan alternatifnya). Secara spesifik dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR)

Kawasan Perkotaan Perkotaan Batauga Batauga harus memuat dan

memperhatikan hal-hal berikut (Sadler 2005): a. Pengetahuan dan metode terkini yang digunakan dalam menilai konsekuensi atau pengaruh lingkungan yang akan timbul b. Arah rinci (level (level of detail ) dan muatan yang terkandung dalam rancangan

KRP

serta

posisi

KRP

dimaksud

dalam

proses

pengambilan keputusan c. Kepentingan Kepentingan (interests) (interests) dari masyarakat d. Informasi yang dibutuhkan oleh institusi pengambil keputusan. KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga

dapat

memuat

ulasan

atau

bahasan

yang

bersifat

komprehensif dan memuat analisis yang lebih dalam. Bilamana dilakukan pengumpulan dan analisis data yang lebih dalam, maka hal-hal yang patut diperhatikan adalah: a. Relevansi data dan informasi yang dianalisis dengan dengan karakter draft KRP yang ditelaah. Untuk KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga dibutuhkan dibutuhkan data dan analisis yang lebih cermat untuk wilayah-wilayah yang telah mengalami kerusakan sumberdaya alam yang tinggi (misal kawasan lindung, habitat satwa liar). b. Analisis

dari

KLHS

Rencana

Detail

Tata

Ruang

(RDTR)

Kawasan Perkotaan Batauga diharapkan menggunakan metode analisis dan prediksi konsekuensi lingkungan, baik model-model

deskriptif

internal,

model

berupa

black-box empiris

(statistik), model matematik dan simulasi, hingga model-model BAB I - 2



skenario kebijakan dan analisis kualitatif. c. Identifikasi

upaya

untuk

mencegah

dan

menanggulangi

dampak negatif dan meningkatkan meningkatkan dampak positif positif yang akan timbul dengan cara: Pertama, upaya mencegah dampak negatif dan meningkatkan dampak positif harus menjadi bagian yang integral

dari

KRP.

Prinsip

kehati-

hatian

( Precautinary (Precautinary

Principles ) harus menjadi panduan bagi formulasi KRP bila KRP dimaksud berpotensi membangkitkan resiko lingkungan yang tinggi. Kedua, hierarki pengelolaan lingkungan (pencegahan, pengurangan, pengurangan ,

dan

pengendalian pengendalian

limbah)

sejauh

mungkin

diaplikasikan secara penuh untuk mengatasi dampak yang bersifat negatif. Sebab pada KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga, Kebijakan sering dijumpai konflik kepentingan anti kebijakan yang kemudian berujung diutamakannya

kepentingan

ekonomi

dan

tidak

diprioritaskannya kepentingan lingkungan hidup. d. Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga yang dihasilkan dengan standar mutu yang baik.

Pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga dijadwalkan dijadwalkan berlangsung berlangsung selama

4 (empat)

bulan kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Ker ja (SPMK) dari pemberi pekerjaan kepada pihak pelaksana pekerjaan.

Penyajian Usulan Teknis yang diajukan CV. Karya Cipta Mandiri dalam Pekerjaan Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Batauga Kab. Buton Selatan,

BAB I - 3



Provinsi Sulawesi Tenggara adalah secara sistematis dibagi dalam beberapa pokok bahasan seperti yang akan diuraikan berikut ini. Dalam rangka memudahkan mencari informasi yang dibutuhkan sesuai yang tersurat di dalam kerangka acuan kerja, maka berikut ini, disajikan rencana susunan usulan teknis ini seperti berikut :

Merupakan bagian pertama yang yang membahas latar belakang, belakang, lingkup lingkup Kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan serta sistematika penyajian usulan.

Membahas tentang latar belakang pendirian perusahaan, pengelola, sistem organisasi perusahaan, tenaga-tenaga ahli yang dimiliki, lingkup layanan dan gambaran tentang kiprah perusahaan dalam bidang jasa konsultansi dituangkan dalam uraian pengalaman perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Menguraikan tentang tanggapan Konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) baik tanggapan terhadap waktu pelaksanaan, tanggapan terhadap tenaga ahli yang harus disediakan maupun tanggapan terhadap produk yang harus diserahkan. BAB I - 4


KLHS RDTR KAWASAN PERKOTAAN BATAUGA TA. 2016

Membahas tentang pendekatan yang akan dilakukan perusahan dalam melaksanakan pekerjaan ini dan metode pelaksanaan yang akan diterapkan dengan tetap mengacu pada KAK yang telah disepakati bersama dan program kerja.

Menguraikan jadwal pelaksanan pekerjaan sesuai dengan urutan masingmasing kegiatan sehingga dengan mudah akan terlihat kapan kegiatan akan dimulai dan kapan akan selesainya, juga membahas sistem pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tenaga-tenaga pelaksana yang dibutuhkan seperti koordinasi kerja antara Ketua Tim dengan Tenaga Ahli, Tenaga Asisten Ahli dan juga Tenaga Pendukung yang masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk kelancaran pekerjaan.

Selain itu diuraikan juga tentang personil-personil yang ditugaskan pihak konsultan untuk menangani pekerjaan ini sesuai dengan kriteria dan spesifikasi tenaga ahli dan staff penunjang yang telah digariskan dalam kerangka acuan pekerjaan. Selain itu diuraikan juga tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing personil.

BAB I - 5

CV. KARYA CIPTA MANDIRI


Pada bab ini menguraikan tentang jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung.

Selain menguraikan tentang jadwal peralatan yang merupakan fasilitas pendukung dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Menyajikan daftar riwayat hidup (curriculum vitae) untuk tenaga ahli yang diusulkan, berikut rekaman ijazah dan juga disajikan pengalaman pekerjaan berikut salinan kontrak dan referensi dari pengguna jasa.

BAB I - 6



2.1.

DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

2.1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Perusahaan Konsultan CV. KARYA CIPTA MANDIRI didirikan untuk ikut berperan atas peningkatan kebutuhan keahlian dalam bidang Jasa Konsultansi Konstruksi & Non Konstruksi seiring dengan dinamika pembangunan di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. W25.1030-KH.12.13 Tahun 2013, tanggal 23 Desember 2013 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 121, tanggal 20 Desember 2013 serta Akta Perubahan Nomor 207, tanggal 30 Desember 2014 Visi

Menjadi konsultan Professional & Penuh tanggungjawab, berwawasan global, berdaya saing dan berkualitas, tumbuh dan berkembang bersama Mitra Kerja. Misi

Sebagai Badan Usaha Nasional, CV. KARYA CIPTA MANDIRI adalah: o

Memposisikan SDM sebagai asset utama perusahaan

o

Meningkatkan kualitas SDM melalui profesionalisme, kompetensi dan kesejahteraan

o

Meningkatkan kualitas perusahaan melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi

o

Meningkatkan kualitas karya melalui pemutakhiran teknologi dan quality assurance

o

o

o

Meningkatkan kualitas hubungan dengan pengguna jasa melalui komitmen jasa profesional dan manajemen sinergi. Mendapatan keuntungan secara layak untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan menciptakan harmonisasi lingkungan.

BAB II - 1



o

Pada setiap tahapan pekerjaan, kami mengupayakan kerja sama profesional dengan pemberi tugas (client), untuk menjamin kemajuan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan .

2.1.2 Maksud & Tujuan CV. KARYA CIPTA MANDIRI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi, adalah untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan – pekerjaan Jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi oleh Pihak swasta dan pemerintah , khususnya program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, dan dengan cara membina dan mengembangkan perseroan secara profesional atas dasar prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan rasional. Budaya Perusahaan

Dalam situasi persaingan usaha yang kompetisinya sangat ketat, peran budaya perusahaan (corporate culture) sangat penting. Terlebih lagi bagi perusahaan jasa konsultan dimana output dari kegiatan jasa konsultan lebih banyak berupa hasil kerjasama seluruh anggota tim, sehingga komunikasi manajemen sangat berperan dalam mendukung kegiatan perusahaan. Budaya kerja konsultan dibangun dengan memperhatikan karakteristik dasar bisnis jasa konsultansi, yaitu etika profesi, semangat kolegial (orsa) dan sinergi (professionalism, ethic, collegial spirit dan synergy). Kedekatan individual ini terbentuk karena hampir seluruh kegiatan tenaga ahli berupa "kerjasama tim" (team work), dalam penyelesaian pekerjaan, setiap individu tenaga ahli berkewajiban memberikan kontribusi (sharing) dalam penyelenggaraan bidang layanan jasa konsultan dari aspek keahlian masing-masing tenaga ahli. Budaya kerja konsultan dapat diterjemaahkan bahwa: o

o

Memahami perusahaan sebagai "wadah bersama" yang harus dijaga dan dipelihara supaya bisa tumbuh dan berkembang. Saling menghargai keahlian masing-masing tenaga ahli.

Lingkup Aktivitas Sesuai dengan Undang-undang Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No.28, 29, 30 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 2000 beserta petunjuk pelaksanaan serta Surat Keputusan Dewan LPJKN serta Ketua KADIN, adapun bidang layanan CV. KARYA CIPTA MANDIRI dalam bidang jasa konsultansi adalah Bidang Konstruksi dan Non Konstruksi.

Sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam sertifikasi dan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi yang ditangani, beberapa pengelompokan spesifikasi kegiatan, yakni: - Pengembangan Wilayah dan Kota, Arsitektur dan Arsitektural Lansekap; - Pengembangan Teknis dan Pengelolaan Lingkungan; - Pekerjaan Tata Lingkungan Lainnya; BAB II - 2



-

Pengembangan Sistem Informasi Geografis. Pengawasan Konstruksi Bangunan. Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur (Bina marga); Pengembangan Ke-Ciptakarya-an Teknik Sipil; Pengembangan Ke-Irigasian / Pengairan;

-

Sesuai dengan bidang-bidang yang ada dalam sertifikasi dan registrasi badan usaha Jasa Non Konstruksi yang ditangani, beberapa pengelompokan spesifikasi kegiatan, yakni: Pengembangan Pertanian dan Pedesaan; Prasarana Sosial dan Pengembangan / Partisipasi Masyarakat; Transportasi; Jasa Studi, Penelitian & Bantuan Teknik; Studi Kelayakan & Studi Mikro Lainnya; Perindustrian dan Pertambangan; Hasil-hasil Industri, Pola Perdagangan dan Pemasaran; Jasa konsultansi Manajemen; Pengelolaan Sumber Daya Alam; Pelatihan & Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Institusi;

-

Setiap bidang-bidang di atas memberikan layanan jasa konsultansi untuk memenuhi semua tahapan Penyelesaian termasuk : Rencana Induk (Master Plan); Identifikasi dan Studi (Pra) kelayakan; Rancangan dan Perencanaan Teknis; Analisis Kelayakan Ekonomi dan Keuangan; Pengaturan Pendanaan Proyek; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Pengawasan Konstruksi dan Manajemen Proyek (monitoring & s upervisi); Bantuan Teknis dan Perkuatan Manajemen; Pelatihan Sumber Daya Manusia; dan Pemantauan dan Evaluasi (PBME). Konsultan CV. KARYA CIPTA MANDIRI menyediakan layanan yang bervariasi, mulai dari jasa ad-hoc jangka pendek dengan waktu tidak lebih dari beberapa hari atau minggu sampai dengan tugas jangka panjang selama beberapa bulan atau lebih lama. Setiap penugasan yang diberikan tanpa membedakan ukurannya, akan kami laksanakan secara teliti, cermat dan seksama. 2.1.3. Organisasi Perusahaan

CV. KARYA CIPTA MANDIRI , dipimpin oleh seorang Direktris yang dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari dibantu oleh seorang Kepala Operasional

yang

membawahi Bidang Perencanaan Teknis, Arsitektural, Sipil, Tata Lingkungan, Supervisi, Bidang Survai dan Studi, Bidang Survey dan Pemetaan yang terbentuk dalam satu kesatuan Tim Tenaga Ahli,

Divisi Keuangan, Manajemen dan Administrasi, Masing – masing

Divis/Bidang dikoordinir oleh seorang Kepala Divisi/Bidang yang bertanggung jawab kepada BAB II - 3



Direktris, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Perusahaan yang disajikan pada Gambar dibawah ini :

Bagan Organisasi Perusahaan

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

: CV. KARYA CIPTA MANDIRI : Jl. Lalombaku B.6 Kel. Watulondo Kota Kendari Cp. 082343376255

Pemegang Saham

: 1. SYAHRIAL MUIS, SE 2. Zaladhin Ilasabilirrasyad. S : Syahrial Muis, SE, ST : Ardian P. Putra, ST : Yusuf, ST : Naningsih M, SE : Syahrial Muis, SE : Eka Astri P. Bedi, ST : Luqmanul Awal, ST

Direktur Kepala Operasional Staff Operasional Divisi Administrasi Divisi Manajemen Divis Personil Staf Teknik

BAB II - 4


3. DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR No

Pengguna Jasa/ Sumber Dana

Nama Paket Pekerjaan

Lingkup Layanan

Periode

1

2

3

4

5

1.

2

3

4.

5.

6.

7. 8. 9.

Dinas Pekerjaan Umum Kota BauBau/APBD Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Buton Utara/APBD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemkab. Konawe Selatan /APBD Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Buton Utara/APBD Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra/APBD Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan/APBD Dinas Perhubungan Kota BAu-Bau/APBD Dinas Perhubungan Kab. Buton/APBD Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Buton/APBD

10.

BAPPEDA Kab. Buton/APBD

11.

Pemerintah Kab. Wakatobi/APBD

12

Dinas Pekerjaan Umum Kota BauBau/APBD

Revisi RISPAM Kota Baubau Penyusunan RTBL Kawasan Minaminanga Cinariene Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara Pendampingan Pengelola Pasar KTM Dan Pemasaran Penyusunan RTBL BWP Buranga Eensumala Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara Perencanaan Infrastruktur Pengairan Paket IV Perencanaan SID Jaringan Irigasi 1 Paket Perencanaan Teknis Pembangunan Dermaga SIOMPU AMDAL Dermaga Lasalimu Penyusunan Dokumen

Informasi Geospasial Bidang Ke-PU-an Kota Pasarwajo Penelitian Analisis Mitigasi Bencana di Kab. Buton Perencanaan Pembangunan Mesjid Raya Wakatobi Tahap II Perencanaan Jalan Kabangka-Simpang Lima

Perencanaan

2014

Penyusunan

2014

Orang Bulan 6

Kemitraan

Nilai Kontra Pekerjaan 7

25/09/2014

25/11/2014

Rp. 76.725.000

07/10/2014

07/12/2014

Rp. 198.740.000

2014

21/03/2014

21/06/2014

Rp. 99.500.000

2014

07/10/2014

07/12/2014

Rp. 306.150.000

Perencanaan

2014

17/10/2014

17/12/2014

Perencanaan

2014

12/08/2014

Perencanaan

2014

Perencanaan

Mitra Kerja

Posisi

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

Rp. 295.295.000

-

-

12/08/2014

Rp. 49.800.000

-

-

06/03/2014

06/06/2014

Rp. 46.000.000

-

-

2014

01/09/2014

01/11/2014

Rp. 76.500.000

-

-

Perencanaan

2014

27/09/2014

27/12/2014

Rp. 296.500.000

-

-

Penelitian

2014

01/12/2014

30/12/2014

Rp. 199.089.000

-

-

Perencanaan

2014

12/09/2014

13/10/2014

Rp. 123.800.000

-

-

Perencanaan

2014

20/11/2014

22/12/2014

Rp. 69.814.000

-

-

Perencanaan

Penyusunan

Umum Kab. Buton/APBD

10.

BAPPEDA Kab. Buton/APBD

11.

Pemerintah Kab. Wakatobi/APBD

12

Dinas Pekerjaan Umum Kota BauBau/APBD

Informasi Geospasial Bidang Ke-PU-an Kota Pasarwajo Penelitian Analisis Mitigasi Bencana di Kab. Buton Perencanaan Pembangunan Mesjid Raya Wakatobi Tahap II Perencanaan Jalan Kabangka-Simpang Lima

Penelitian

2014

01/12/2014

30/12/2014

Rp. 199.089.000

-

-

Perencanaan

2014

12/09/2014

13/10/2014

Rp. 123.800.000

-

-

Perencanaan

2014

20/11/2014

22/12/2014

Rp. 69.814.000

-

-

2. Uraian Kerja Sejenis 10 (sepuluh) Tahun Terakhir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau Nama Paket Pekerjaan : Revisi RISPAM Kota Baubau Lingkup Produk Utama : Revisi/Perencanaan Lokasi Kegiatan : Kota Bau-Bau Nilai Kontrak : Rp. 76.725.000 No. Kontrak : 83/KONTRAK/PU/IX/2014 Waktu Pelaksanaan : 25/09/2014 s/d 24/11/2014 Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli

a. ……………….. b. ……………….

Asing : ……….Orang Bulan : ……….Orang Bulan

Indonesia : ……….Orang Bulan : ……….Orang Bulan

2. Uraian Kerja Sejenis 10 (sepuluh) Tahun Terakhir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau Nama Paket Pekerjaan : Revisi RISPAM Kota Baubau Lingkup Produk Utama : Revisi/Perencanaan Lokasi Kegiatan : Kota Bau-Bau Nilai Kontrak : Rp. 76.725.000 No. Kontrak : 83/KONTRAK/PU/IX/2014 Waktu Pelaksanaan : 25/09/2014 s/d 24/11/2014 Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang Tetap Terlibat : Posisi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Team Leader Ahli Pengairan Ahli Geodesi Ahli Sipil Mekanika Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Sipil Ahli Pengairan Ahli Geodesi Ahli Sipil D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi

Indonesia : ……….Orang Bulan : ……….Orang Bulan Jumlah Orang Bulan 1 1 1 2 3 1 1 1

1. Pengguna Jasa

:

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Buton Utara 2. Nama Paket Pekerjaan : Penyusunan RTBL Kawasan Minaminanga Cinariene Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara 3. Lingkup Produk Utama : Penyusunan 4. Lokasi Kegiatan : Minaminanga Kab. Buton Utara 5. Nilai Kontrak : Rp. 198.740.000 6. No. Kontrak : 503/618/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 07/10/2014 s/d 07/12/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi 1. Team Leader 2. Ahli Planologi 3. Ahli Ekonomi Pembangunan 4. Ahli Sipil Prasarana 5. Ahli Lingkungan 6. Ahli GIS 7. Inspector/Surveyor 8. Drafter 9. Op. Komputer 10. Administrasi


Ahli Planologi Ahli Planologi Ahli Ekonomi

Jumlah Orang Bulan 1 1 1

Ahli Sipil Struktur Ahli Lingkungan Ahli Teknik Informatika D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi

2 1 2 3 2 1 1

Keahlian

1. Pengguna Jasa

:

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemkab. Konawe Selatan 2. Nama Paket Pekerjaan : Pendampingan Pengelola Pasar KTM Dan Pemasaran 3. Lingkup Produk Utama : Pendampingan 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Konawe Selatan 5. Nilai Kontrak : Rp. 99.500.000 6. No. Kontrak : 475.1/03.07/APBN-PMKT/ KNSLT.-/III/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 21/03/2014 s/d 21/06/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi 1. Team Leader 2. Ahli Planologi 3. Ahli Ekonomi Pembangunan 4. Ahli Sipil Prasarana 5. Ahli Lingkungan 6. Ahli GIS 7. Inspector/Surveyor 8. Drafter 9. Op. Komputer 10. Administrasi




Ahli Sipil Struktur Ahli Lingkungan Ahli Teknik Informatika D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi

2 1 2 3 2 1 1

Keahlian

1. Pengguna Jasa 2. Nama Paket Pekerjaan

: :

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Kab. Butur Penyusunan RTBL BWP Buranga Eensumala Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara 3. Lingkup Produk Utama : Penyusunan 4. Lokasi Kegiatan : Buranga Kab. Buton Utara 5. Nilai Kontrak : Rp. 306.150.000 6. No. Kontrak : 503/619/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 07/10/2014 s/d 07/12/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing c. ……………….. : ……….Orang Bulan d. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi 1. Team Leader 2. Ahli Planologi 3. Ahli Ekonomi Pembangunan 4. Ahli Sipil Prasarana 5. Ahli Lingkungan 6. Ahli GIS 7. Ass. Ahli GIS 8. Ass. Ahli Lingkungan 9. Ass. Ahli Sipil Prasana 10. Inspector/Surveyor 11. Drafter 12. Op. Komputer 13. Administrasi




Ahli Sipil Struktur Ahli Lingkungan Ahli Teknik Informatika Ahli Sipil Struktur Ahli Lingkungan Ahli Teknik Informatika D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi

2 1 2 1 1 1 3 2 1 1

Keahlian


: :

Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra Perencanaan Infrastruktur Pengairan Paket IV 3. Lingkup Produk Utama : Perencanaan 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Konawe Dan Kab. Kolaka Timur 5. Nilai Kontrak : Rp. 295.295.000 6. No. Kontrak : 602/1400/PU-AIR/X/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 17/10/2014 s/d 17/12/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing c. ……………….. : ……….Orang Bulan d. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Team Leader Ahli Pengairan Ahli Irigasi Ahli Geodesi Ahli Sipil Mekanika Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Sipil Ahli Pengairan Ahli Sipil Irigasi Ahli Geodesi Ahli Sipil D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi

Indonesia : ……….Orang Bulan : ……….Orang Bulan Jumlah Orang Bulan 1 2 2 2 2 3 1 1 1

1. Pengguna Jasa

:

Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Konawe Selatan 2. Nama Paket Pekerjaan : Perencanaan SID Jaringan Irigasi 1 Paket 3. Lingkup Produk Utama : Perencanaan 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Konawe Selatan 5. Nilai Kontrak : Rp. 49.800.000 6. No. Kontrak : 027/702/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 12/07/2014 s/d 12/08/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi        

Team Leader Ahli Irigasi Ahli Geodesi Ahli Sipil Mekanika Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Sipil Ahli Sipil Irigasi Ahli Geodesi Ahli Sipil D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi



: :

Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Perencanaan Teknis Pembangunan Dermaga SIOMPU 3. Lingkup Produk Utama : Perencanaan 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Konawe Selatan 5. Nilai Kontrak : Rp. 46.000.000 6. No. Kontrak : 02.1/SPK-PERENC/DISHUBDAU/III/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 06/03/2014 s/d 06/06/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi        

Team Leader Ahli Dermaga Ahli Geodesi Ahli Sipil Struktur Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Sipil Ahli Sipil Irigasi Ahli Geodesi Ahli Sipil D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi


1. Pengguna Jasa

: Dinas Perhubungan Kab. Buton 2. Nama Paket Pekerjaan : AMDAL Dermaga Lasalimu 3. Lingkup Produk Utama : Perencanaan 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Buton 5. Nilai Kontrak : Rp. 76.500.000 6. No. Kontrak : 18/KONT/DISHUB-DAU/IX/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 01/09/2014 s/d 01/11/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ………………..

: ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi        

Team Leader Ahli AMDAL Ahli Lingkungan Ahli Mekanika Tanah Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Lingkungan Ahli AMDAL Ahli Lingkunga Ahli Sipil D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi



: :

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buton Penyusunan Dokumen Informasi Geospasial Bidang Ke-PU-an Kota Pasarwajo 3. Lingkup Produk Utama : Penyusunan 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Buton 5. Nilai Kontrak : Rp. 296.500.000 6. No. Kontrak : 206/KONTGEOSPASIAL/DPUK/KBSP/IX/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 27/09/2014 s/d 27/12/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi   

         

Team Leader Ahli Planologi Ahli Ekonomi Pembangunan Ahli Sipil Prasarana Ahli Lingkungan Ahli GIS Ass. Ahli GIS Ass. Ahli Lingkungan Ass. Ahli Sipil Prasana Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi





2 1 2 1 1 1 3 2 1 1

Keahlian


: :

BAPPEDA Kab. Buton Penelitian Analisis Mitigasi Bencana di Kab. Buton 3. Lingkup Produk Utama : Penelitian 4. Lokasi Kegiatan : Kab. Buton 5. Nilai Kontrak : Rp. 199.089.000 6. No. Kontrak : 12/SPMK/KONT-Bappeda/XII/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 01/12/2014 s/d 30/12/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing c. ……………….. : ……….Orang Bulan d. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi   

         

Team Leader Ahli Planologi Ahli Ekonomi Pembangunan Ahli Sipil Prasarana Ahli Lingkungan Ahli GIS Ass. Ahli GIS Ass. Ahli Lingkungan Ass. Ahli Sipil Prasana Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi





2 1 2 1 1 1 3 2 1 1

Keahlian

1. Pengguna Jasa

: :

Pemerintah Kabupaten Wakatobi 2. Nama Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Mesjid Raya Wakatobi Tahap II 3. Lingkup Produk Utama : Perencanaan 4. Lokasi Kegiatan : Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi 5. Nilai Kontrak : Rp. 199.089.000 6. No. Kontrak : 002/KONT/PPKBAKESRA/SETDA/WKTB/IX/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 12/09/2014 s/d 13/10/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi             

Team Leader Ahli Sipil Struktur Ahli Arsitektur Ahli Estimasi Biaya Ahli ME Ass. Ahli Sipil Struktur Ass. Ahli Arsitektur Ass. Ahli ME Estimator Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Sipil/Arsitektur Ahli Sipil Struktur Ahli Arsitektur Ahli Sipil/Arsitektur Ahli Mechanikal/Elekrikal Ahli Sipil Ahli Arsitektur Ahli Mechanikal/Elekrikal Ahli Sipil/Arsitektur D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi

Indonesia : ……….Orang Bulan : ……….Orang Bulan Jumlah Orang Bulan 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1

1. Pengguna Jasa

: :

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau 2. Nama Paket Pekerjaan Perencanaan Jalan Kabangka-Simpang Lima 3. Lingkup Produk Utama : Perencanaan 4. Lokasi Kegiatan : Kota Bau-Bau 5. Nilai Kontrak : Rp. 69.814.000 6. No. Kontrak : 93/KONTRAL/PU-KONS/XI/2014 7. Waktu Pelaksanaan : 20/11/2014 s/d 22/12/2014 8. Nama Pemimpin Kemitraan : Alamat : Negara Asal : 9. Jumlah Tenaga Ahli Tenaga Ahli Asing : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Indonesia : ……….Orang Bulan 10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli Asing a. ……………….. : ……….Orang Bulan b. ………………. : ……….Orang Bulan Tenaga Ahli Yang TetapTerlibat : Posisi        

Team Leader Ahli Highway Engineer Ahli Road Engineer Estimator Inspector/Surveyor Drafter Op. Komputer Administrasi

Keahlian Ahli Sipil Jalan Ahli Jalan Sipil Ahli Jalan Sipil Ahli Sipil D3/S1 Sipil/Arsitektur D3/S1 Arsitektur D3 Teknik Komputer D3 Ekonomi



Menurut hemat konsultan, dokumen lelang khususnya Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan

”

Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Batauga Kab. Buton Selatan telah ”

disiapkan dengan baik dan telah mencakup berbagai hal penting yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, sehingga dengan demikian konsultan dapat mengerti dan memahami dengan mudah maksud dan tujuan dari pekerjaan ini. Oleh karena itu konsultan yakin dapat melaksanakan jasa konsultansi ini dengan baik sesuai mutu dan waktu yang ditetapkan. Konsultan sudah memahami mengenai lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan, jadwal pelaksanaan hingga keluaran dari kegiatan Pekerjaan Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Batauga Kab. Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara seperti uraian pemahaman konsultan terhadap pekerjaan ini.

Judul pekerjaan pada kegiatan ini adalah Pekerjaan Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan

Batauga

Kab.

Buton

Selatan,

dan

Pemahaman

Terhadap

Lingkup

Pekerjaan/Kegiatan : Lingkup Pekerjaan Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Batauga Kab. Buton Selatan yakni : BAB III - 1



1. Integrasi KLHS kedalam proses perumusan kebijakan, rencana, dan/ atau program. a. Karakteristik proses perumusan kebijakan, rencana dan/atau program di Indonesia. b. Obyek KLHS c. Integrasi KLHS ke dalam proses perumusan kebijakan, rancana dan/atau program. 2. Tahapan pelaksanaan KLHS. a. Penapisan b. Mekanisme pelaksanaan KLHS : 

Pengkajian

pengaruh

kebijakan,

rencana,

dan/atau

program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. 

perumusan

alternative

penyempurnaan

kebijakan,

rencana, dan/atau program. 

Rekomendasi

perbaikan

kebijakan,

rencana

dan/atau

program dan pengintegrasian hasil KLHS. 3. Metode pelaksanaan KLHS. a. Metode Pelaksanaan. b. Data dan Informasi untuk KLHS. c. Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHS. 4. Dokumentasi, akses Publik, dan penjaminan kualitas KLHS. a. Dokumentasi Pelaksanaan KLHS. b. Akses Publik dalam KLHS. c. Penjaminan kualitas dalam KLHS 5. Melakukan

Koordinasi

dan

Asistensi

Kajian

Lingkungan

Hiidup Strategis (KLHS) terhadap sinkronisasi Peta Dasar dan Peta Tematik pada Instansi terkait.

BAB III - 2



Terlaksananya penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Batauga Kab. Buton Selatan , Provinsi Sulawesi Tenggara .

Personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari :

a. Team Leader (S1-Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota) Pengalaman 5 tahun b. Ahli

Geodesi/Geografi

(S1 – Geodesi/Geografi/Perencanaan

Wilayah dan Kota) Pengalaman 4 Tahun c. Ahli Lingkungan (S1-Lingkungan) Pengalaman 4 Tahun. d. Ahli Kebijakan Publik (S1-Ilmu Administrasi atau Sosila Politik) dengan pengalaman 4 tahun e. Ahli Teknik Arsitek (S1 Teknik Arsitek) memiliki pengalaman minimal 4 tahun Tenaga ahli yang dimaksud tersebut diats harus memiliki SKA minimal Ahli Muda sesuai dengan bidangnya kecuali tenaga non teknik.

a. Administrasi b. Operator Komputer. c. Surveyor.

Keluaran Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Batauga yang diminta adalah:

1. Laporan Pendahuluan 5 Eksemplar 2. Laporan Draft Akhir 5 Eksemplar 3. Laporan Akhir/Rencana 10 Eksemplar 4. CD Laporan 5 Keping

BAB III - 3



BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN KLHS 4.1. Pendekatan Umum 4.1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan

bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif

dan

berkelanjutan.Namun,

setelah

lebih

dari

25

tahun

diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi

harapan.Bahkan

cenderung

sebaliknya,

justru

yang

belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas

dan

daya

dukung

lingkungan.Pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi

produk

dari

rangkaian

proses

perencanaan

tata

ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26 tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukandisebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

1



Kegiatan penyusunan KLHS mengacu pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 27 Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka memandu penyelenggaraan KLHS di Kabupaten/Kota. Sebagai upaya penerapan kebijakan tersebut, dalam penyelenggaraan penataan

ruang

di

Kabupaten

Buton

Selatan,

maka

dibutuhkan

tersedianya dokumen KLHS dalam menunjang setiap kegiatan perencanaan ataupun perumusan kebijakan da program pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan

agar

dalam

setiap

dokumen

kebijakan,

perencanaan,

maupun program, memiliki rumusan konsep sebagai alat pengendali lingkungan, sehingga dapat memudahkan dalam upaya penanganan ataupun antisipasi terhadap kegiatan yang berdampak pada degradasi lingkungan. Dalam hal ini Kabupaten Buton Selatan menyusun dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Batauga di Kecamatan Batauga, juga memerlukan kelengkapan dokumen KLHS sebagai salah satu persyaratan untuk tahap legalitas (Perda). Kecamatan Batauga, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Buton

Selatan

yang

memiliki

nilai

strategis

terhadap

pembangunan wilayah Kabupaten. Nilai strategis Kawasan Perkotaan Batauga,

ditunjukkan

oleh

fungsi

ruang

sebagai

pusat

kegiatan

pemerintahan dan jasa (Khususnya Kawasan perkotaan). Dalam struktur ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan, Kawasan Perkotaan Batauga merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dengan

beberapa

dasar

pertimbangan

tersebut,

maka

pemerintah

Kabupaten Buton Selatan memandang perlu untuk menyusun dokumen KLHS sebagai kelengkapan dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Batauga, yang dialokasi melalui APBD Kabupaten Buton Selatan tahun 2016. 2



Dengan demikian, diharapkan proses legalitas RDTR Kawasan Perkotaan Batauga dapat terlaksana secara efesien.

4.1.2. Penentuan metode analisis teknis dan metode proses pelaksanaan KLHS juga akan sangat ditentukan oleh konteks, kondisi, dan jenis kebijakan, rencana dan/atau program yang akan dikaji. Oleh karena itu, diperlukan satu kecermatan dan kreativitas untuk menentukan metode mana yang tepat dan efisien untuk satu KLHS. Dengan kata lain, penentuan metode akan sangat ditentukan dengan kekhasan kondisi, situasi, dan jenis kebijakan, rencana dan/atau programnya. Tabel 4.1 memberikan gambaran tentang tiga metode dan kondisi yang melatarbelakangi pemilihan metode. Tabel 4. 1 Tiga Alternatif Metode Pelaksanaan KLHS dan Pertimbangan Pilihannya Pilihan

Deskripsi

Metode

Umum

Pertimbangan

Catatan

Metode

Proses penilaian

Kebijakan, rencana

Prasyarat penyusunan

Cepat/

suatu isu

dan/atau program

kebijakan, rencana

(Quick

berdasar

membutuhkan

dan/atau program yang

penilaian yang cepat.

telah diatur dalam

Appraisal) pertimbangan ahli yang umumnya

Keterbatasan waktu dan sumberdaya.

peraturan perundangan harus tetap terpenuhi.

cenderung kualitatif.

Tidak tersedia data yang cukup. Situasi darurat.

Metode

Penilaian

Kebijakan, rencana


Semi

berdasarkan

dan/atau program

kebijakan, rencana

Detil

pada data dan

memerlukan


informasi yang

masukan segera.

telah diatur dalam

lebih akurat, dapat bersifat kuantitatif.

Tersedia data dan informasi yang

peraturan perundangan harus tetap terpenuhi.

cukup.

3



Metode

Penilaian

Kebijakan, rencana


Detil

menggunakan

dan/atau program

kebijakan, rencana

metode yang

yang kompleks dan


komprehensif

cukup waktu untuk

telah diatur dalam

dan memerlukan

menyusunnya.

peraturan perundangan

ahli.

harus tetap terpenuhi.

Tersedia data dan sumber daya yang melimpah. Tersedia ahli yang dapat mengerjakan.

Catatan: 1.

Dalam prakteknya, metoda semi detil dan detil tidak selalu dapat dibedakan secara

tajam.

Dengan

demikian,

tidak

perlu

diperdebatkan

atau

dipermasalahkan perbedaan antara kedua metode tersebut. 2.

Pada metode semi detil dan metode detil sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian (misalnya lingkup wilayah, lingkup waktu, lingkup substansi yang dikaji dll).

3.

Selain metode analisis teknis di atas, dalam proses pertimbangan pilihan diperlukan pendekatan lain dalam proses pelaksanaan KLHS, seperti pendekatan

focus

group

discussion

(FGD),

forum

workshop

dsb.

4



4.1.1 Metode Cepat (Quick A ppraisal)

Metode Cepat atau quick appraisal adalah metode kajian yang lebih mengandalkan pengalaman dan pandangan para pakar ( profesional judgement ) dan cenderung bersifat kualitatif. Metode ini dipilih ketika satu kebijakan, rencana dan/atau program segera memerlukan pandangan KLHS, tidak tersedia waktu yang cukup untuk melakukan kajian yang lebih detil. Namun prasyarat penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku harus tetap terpenuhi. Beberapa petunjuk teknis agar metode ini dapat dilakukan dengan baik antara lain sebagai berikut: 1. Perlu dipilih pakar yang tepat sesuai dengan isu-isu yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. 2. Perlu dirancang suatu proses diskusi yang efektif dan efisien, antara lain dengan merumuskan isu-isu pokok yang a kan didiskusikan. 3. Moderator yang dipilih sebaiknya handal dan efektif, dapat menjaring dan merumuskan pandangan para pakar secara obyektif. 4. Seluruh proses perlu dicatat atau didokumentasikan dengan rinci dan lengkap. Contoh: Identifikasi dan perumusan isu-isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui suatu forum diskusi dengan pemangku kepentingan dan atau melibatkan para ahli. dan ditentukan baik melalui kesepakatan bersama, maupun dengan meminta pendapat para ahli ( professional judgement ). Hasilnya diwujudkan dalam daftar sederhana dengan penjelasan sederhana yang mudah dipahami. Kajian pengaruh antara suatu komponen kebijakan, rencana dan/atau program dengan potensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan matriks, perbandingan, analisis sederhana, atau analogi.

5



4.1.2 Metode Semi Detil

Metode semi detil adalah kajian yang memanfaatkan data-data yang ada digabungkan dengan pengalaman dan pandangan para ahli. Metode ini merupakan suatu langkah lebih maju daripada metode cepat, dimana pandangan para pakar didasarkan pada dukungan data-data dan informasi yang cukup memadai, sehingga keputusannya lebih akurat dan dapat lebih berifat kuantitatif.

Metode semi detil dipilih apabila kebijakan, rencana dan/atau program yang dikaji tidak begitu mendesak untuk diputuskan, serta tersedia waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pakar.


kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku harus tetap terpenuhi. Pada metode ini sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian (misalnya lingkup wilayah, lingkup waktu, lingkup substansi yang dikaji dll).

Kiat-kiat untuk melakukan metode semi detil yang efektif dan efisien antara lain: 1.

Pemilihan pakar dan pemangku kepentingan dilakukan secara selektif dan benar-benar sesuai dengan isu-isu yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program.

2.

Data-data dan informasi pendukung yang memadai disiapkan dalam format-format yang mudah dibaca dan dipahami.

3.

Moderator yang dipilih sebaiknya handal dan efektif, dapat menjaring dan merumuskan pandangan para pakar secara jernih.

Contoh pelaksanaan KLHS dengan metode semi detil adalah: 1.

Identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan analisis kecenderungan berbasis data ( baseline trend analysis) terhadap masing-masing isu yang dianggap penting atau

menjadi

perdebatan

antar

pemangku

kepentingan;

6



2 . Proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan kebijakan, rencana dan/atau program dan dilihat kecenderungannya untuk merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan; atau 3.

Kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap dampak

dan/atau

mengkaji

potensi

risiko dampak

lingkungan

hidup

berdasarkan

dilakukan

analisis

dengan

kecenderungan

berbasis data (baseline trend analysis) atau kombinasi antara metode cepat dan metode detil.

4.1.3 Metode Detil

Metode detil adalah kajian menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif, dan kompleks yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Metode detil dilakukan untuk mengkaji beberapa isu spesifik yang dianggap penting dan sangat beresiko apabila diputuskan tanpa kajian ilmiah yang sesuai prosedur.

Metode detil dilakukan apabila kebijakan, rencana dan/atau program yang dikaji menimbulkan isu-isu penting dan komprehensif dan tidak segera harus diputuskan. Metode ini juga dipilih apabila pemrakarsa kebijakan, rencana dan/atau program mempunyai sumber daya yang cukup untuk melaksanakan metode ini. Pada metode ini sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian (misalnya lingkup wilayah, lingkup waktu, lingkup substansi yang dikaji dll).

Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam memilih /melaksanakan metode detil yakni: 1.

Metode yang kompleks tidak otomatis menghasilkan kajian yang lebih gamblang dan jelas.

2.

Penggunaan metodologi yang kompleks juga berpotensi menimbulkan penilaian pemangku kepentingan bahwa hasil kajian justru tidak transparan.

3.

Pendekatan kajian yang kompleks dapat bermanfaat jika benar-benar memberikan nilai tambah bagi proses pengambilan keputusan.

7



4.

Kerangka acuan kajian detil idealnya didiskusikan dengan pengambil keputusan dan pemangku kepentingan yang terkait langsung untuk memastikan

bahwa

mereka

menyetujui

tingkat

akurasi

dan

keterbukaan dari pendekatan kajian yang kompleks tersebut serta menyetujui konsekuensi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggraakan usulan kajian detil ini.

Contoh pelaksanaan KLHS dengan metode detil adalah: 1.

Identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan kajian-kajian terhadap masing-masing isu yang dianggap

penting

atau

menjadi

perdebatan

antar

pemangku

kepentingan; 2.

Proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapan perumusan kebijakan,

rencana

dan/atau

program

dijadikan

sarana

untuk

merumuskan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana dan/atau program dapat dijadikan dasar untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; atau 3.

Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dengan menggunakan alat analisis yang lebih kompleks seperti sistem informasi geografis (Geographic Information System/GIS ), proses analisis berhirarkhi ( Analytical Hierarchy Process/AHP), dan pemodelan hubungan antar faktor.

4.2 Data dan Informasi untuk KLHS

Data dan informasi menjadi elemen penting KLHS. Meskipun dalam metode cepat data dan informasi tidak selalu tersedia, dalam banyak kasus, ketersediaan data dan informasi sangat mendukung keberhasilan KLHS. Ketersediaan data dan informasi yang tepat dan akurat dapat meningkatkan peran KLHS. Tabel 4.2 menjelaskan berbagai kemungkinan sumber data.

8



Tabel 4. 2 Berbagai Kemungkinan Sumber Data untuk KLHS No.

1

Sumber Data

Dokumen perencanaan

Catatan/Instansi

Bappenas atau Bappeda; Kementerian atau Dinas PU; KLH atau instansi pengelola lingkungan hidup daerah.

2

3

Laporan Status Lingkungan Hidup

Instansi pengelola lingkungan hidup

Daerah (SLHD)

daerah atau Kantor Statistik

Studi AMDAL sebelumnya

Instansi pengelola lingkungan hidup daerah

4

5

Citra satelit (Google Earth,

Bappenas, Bappeda, LAPAN,

Landsat )

Bakosurtanal

Dalam Angka, Susenas, Suseda,

BPS Pusat, Daerah

Sakernas, Sakerda, Data statistik terutama demografi, geografis dan tren ekonomi 6

7

Data hasil penelitian di perguruan

Perguruan tinggi, lembaga penelitian,

tinggi atau lembaga negara

LSM

Konsultasi dengan pihak

Instansi pemerintah

berwenang 8

Wawancara narasumber dengan

Penting memilih narasumber secara

keahlian khusus atau penduduk

selektif

setempat yang mengetahui wilayah studi (wawancara langsung, diskusi kelompok terarah); 9

Laporan LSM, atau artikel terkait

Perpustakaan, situs jejaring internet, dan media massa

Catatan: Data dan informasi yang diperlukan dalam studi KLHS tidak selalu merupakan data hasil penelitian baru. Diupayakan menggunakan data hasil penelitian yang telah tersedia sepanjang relevan dengan maksud digunakannya data/informasi tersebut.

9



Beberapa kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi dalam pengumpulan data dan informasi adalah: 1. Biaya pembelian data mahal. 2. Data kemungkinan kadaluarsa. 3.

Data serial (time series) mungkin tidak tersedia untuk periode waktu tertentu.

4. Data tidak ada untuk wilayah / daerah tertentu. 5.

Kemungkinan data tidak cocok (compatible) dikoleksi dengan metode pengukuran yang berbeda, tidak digital atau tidak online, atau disimpan dalam format yang berbeda (misal: peta).

6.

Berbagai dinas atau mungkin di dalam dinas itu sendiri membuat data yang kontradiktif atau kurang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Tidak ada laporan. 8.

Laporan atau data cetakan yang telah tersedia, diperlukan upaya dan waktu tersendiri untuk menggandakan atau mengumpulkan data tersebut.

Dengan permasalahan data dan informasi tersebut, diharapkan pelaksana KLHS tetap mengupayakan perbaikan data dan informasi melalui beberapa pendekatan atau teknik yang dapat dilakukan, seperti analogi atau teknik operasi data (GIS). Selain itu, untuk pelaksanaan KLHS di waktu mendatang, diharapkan data dan informasi dapat disediakan atau dikembangkan oleh institusi penyedia.

Beberapa kode etik penggunaan data dan informasi dalam KLHS adalah : 1. Pencantuman sumber data. 2. Verifikasi data untuk mencegah penggunaan data palsu.

Kiat-kiat dalam pengumpulan data dan i nformasi adalah: 1.

Data dan informasi dapat diperoleh dari pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian.

2. Data dan informasi dapat berupa data sekunder maupun primer. 3.

Data dan informasi yang dikumpulkan benar-benar yang diperlukan saja, khususnya yang terkait dengan isu-isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati.

10



4. Verifikasi

data

dan

informasi

perlu

dilakukan

untuk

menjamin

keabsahannya. 5.

Informasi

sekunder

dapat

digabungkan

dengan

data

primer

yang

dikumpulkan melalui diskusi dengan masyarakat lokal yang memahami wilayah studi, dengan cara antara lain observasi lapangan, wawancara langsung, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan survey.

4.3 Metode Komunikasi dan Negosiasi untuk Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, KLHS bukanlah proses teknokratik/ilmiah semata, melainkan juga proses partisipatif dan politik, dimana keterlibatan masyarakat dalam arti luas dan politisi menjadi kunci keberhasilan dari KLHS itu sendiri. Dengan demikian, proses KLHS juga akan sarat dengan proses politik, dimana komunikasi, negosiasi, dan bahkan konflik menjadi elemen penting dalam proses KLHS. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi siapapun yang akan terlibat untuk mempunyai kemampuan mengembangkan dialog, diskusi, konsultasi publik, dan bahkan konflik resolusi dalam proses KLHS.

Pada prakteknya mengembangkan teknik dialog/komunikasi harus dirancang prosesnya dengan sangat cermat. Rancangan proses dialog yang tidak cermat dan tidak

berkualitas

dapat

menurunkan

nilai

KLHS.

Mekanisme

dialog

dan

pengambilan keputusan menjadi sangat penting jika prosesnya menyangkut perwakilan institusi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, beberapa teknik berikut ini dapat digunakan (Tabel 4.3)

11



Tabel 4. 3 Beberapa Teknik Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam KLHS Manfaat Teknik

Merumuskan

Menyampaikan

Menjaring

Informasi

Masukan

V

V

Pameran

V

V

Poster

V

V

Layanan

V

V

V

V

V

V

Konsultasi publik

V

V

V

Lokakarya

V

V

V

Pembentukan

V

V

V

Pemanfaatan

Kesepakatan Bersama

dokumendokumen cetak yang ada

Informasi melalui Hotline Diskusi melalui

V

Internet Survai kuesioner, wawancara serta observasi fisik dan sosial

komite ahli atau wakil-wakil komunitas Sumber: OCTA Study on EIA-SEA. Volume 2 Manual

Kiat-kiat untuk membangun komunikasi dan dialog yang efektif agar proses KLHS berjalan efektif, yaitu: 1. Bahan tertulis disiapkan secara ringkas dan jelas.

12



2. Penentuan waktu dan tempat yang tepat. 3. Presentasi dilakukan secara jelas dan tegas. 4. Tidak berkesan menggurui. 5. Moderator yang dipilih handal dan efektif serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.

KLHS banyak dilakukan melalui proses negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting dikembangkan teknik-teknik negosiasi yang efektif. Dalam hal ini, seringkali diperlukan negosiator atau mediator yang handal yang mampu memediasi diskusi atau perdebatan antar berbagai pemangku kepentingan.

Negosiator berperan penting antara lain dalam: 1. Meluruskan komunikasi yang tidak tepat seperti kesalahpahaman. 2. Menjelaskan

pesan-pesan yang belum jelas disampaikan oleh para

pemangku kepentingan. 3. Menjaga kesantunan komunikasi dari para pemangku kepentingan. 4. Mengklarifikasi dan meluruskan interpretasi yang berbeda yang dapat muncul dari berbagai pemangku kepentingan. 5. Membantu menyimpulkan dan menyepakati hasil diskusi.

Dalam banyak kasus, diperlukan metode diskusi kelompok terfokus ( focus group discussion [ FGD]) untuk mendiskusikan beberapa isu secara khusus dengan anggota yang terbatas. Kelebihan metode FGD ini adalah agar kita dapat secara khusus dan tajam mendiskusikan beberapa isu spesifik dengan peserta yang terbatas sehingga dialog dan pengambilan keputusan dapat dila kukan dengan lebih efektif.

4.1.3. Kesampaian Lokasi Lokasi Pekerjaan berada di Kawasan Perkotaan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang dapat ditempuh dengan kendaraan darat dan Laut dari kota kendari.

BAB IV - 13



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang diusulkan

dibuat

berdasarkan hasil analisa teknis untuk masing – masing tahapan kegiatan dengan sasaran sebagai berikut : - Agar pelaksanaan pekerjaan dapat terkoordinir dengan baik, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan tepat waktu. - Koordinasi yang dilakukan oleh Team Leader untuk setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli saling berkesinambungan sehingga dapat memenuhi asfek teknis dan pengeluaran biaya pun dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan rencana pekerjaan. Rencana kerja dibuat konsultan dalam bentuk bar chart yang merupakan tahapantahapan kegiatan dar kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Jadwal pelaksanaan pekerjaan disajikan pada gambar 5 . 1.

BAB V - 1



Gambar 5 . 1.

Kegiatan

Bulan Ke 1

2

3

4

Penandatanganan SPK Inventarisasi data Laporan Pendahuluan Rapat Persiapan /Rapat Koordinasi (1 kali) Melakukan inventarisasi dan kajian kebijakan Mengkaji daya dukung dan daya ta mpung Kawasan Perkotaan Batauga baik itu melalui pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif Rapat pembahasan (FGD) dalam rangka uji publik terhadap dan umpan balik dari seluruh pihak Melakukan kegiatan Pelaporan dan Tinjauan Finalisasi Laporan dan Penyerahan Laporan

BAB V - 2



Tenaga-tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan ini sudah berpengalaman pada bidang masing-masing hal ini dapat dilihat pada Curiculum Vitae masing-masing tenaga ahli dengan kwalitas sebagai berikut : -

Tenaga profesional dan mempunyai kemampuan untuk bekerja keras sesuai dengan apa yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)

-

Sehat Jasmani untuk bekerja dilapangan dan mempunyai mental yang baik sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Curriculum Vitae untuk keseluruhan tenaga ahli terlampir, sehingga susunan terhadap ahli menjadi sebagai berikut : Komposisi tenaga ahli yang akan digunakan :

BAB VI - 1



1.

Team Leader

Sufrianto, M.Si

5 Tahun

2.

Ahli Geodesi

Sutisna Saputra, ST

7 Tahun

3

Ahli Lingkungan

Ir. RR. Soesie Arianie

10 Tahun

4.

Ahli Kebijakan Publik

Zainal, S.Sos

4 tahun

5

Ahli Teknik Arsitek

Ikbal Arba Lasijan, ST

20 tahun

7.

Surveyor

Luqmanul Awal, A.Md

3 tahun

Asgar, ST

3 tahun

8.

Drafter CAD/Operator Komp.

Andry, S.Kom

9.

Tenaga Administrasi/Keuangan Naningsih Muis, SE

3 tahun 5 Tahun

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka diusulkan kwalifikasi tenaga ahli yang diperlukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

-

Mengkoordinasikan seluruh pekerjaan tim dan menjamin pencapaian pekerjaan oleh para anggota tim atau unit kerja.

-

Menyiapkan rencana kerja secara rinci.

-

Mengadakan rapat koordinasi dan memberikan pengarahan kepada setiap personil pelaksana

-

Mengarahkan tim survai lapangan sehubungan dengan pengukuran up-dating situasi.

BAB VI - 2



-

Mengarahkan tim survai lapangan sehubungan dengan pengukuran situasi trase saluran, dan propil melintang saluran.

-

Memonitor semua kegiatan pekerjaan baik dikantor maupun lapangan sehingga penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

-

Menyusun laporan – laporan seperti laporan pendahuluan dan laporan akhir.

-

Mengkoordinir penyusunan laporan-laporan yang dibuat oleh para anggota tim.

-

Melaksanakan pengumpulan data.

-

Melaksanakan Survey Inventarisasi kondisi wilayah perencanaan.

-

Melakukan Pengukuran titik kontrol horisontal dan vertical

-

Pengukuran situasi

-

Pengukuran penampang memanjang dan melintang.

-

Pengukuran-pengukuran khusus

-

Membuat pra lay-out berdasarkan hasil pengukuran dilapangan

2.

-

Menyusun Daftar Usulan pekerjaan berdasarkan hasil survey

-

Menghitung Kuantitas pekerjaan

-

Menghitung Volume Pekerjaan

-

Mengarahkan Kepala Juru Gambar dan Juru Gambar sehubungan dengan penggambaran yang akan dikerjakan.

- Menyusun Konsep Laporan System Planning, Konsep Laporan Desain dan membahasnya dengan Direksi Pekerjaan sehingga dapat disusun Final Laporan System Planning dan Final Laporan Desain.

BAB VI - 3



Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan ini sesuai dengan yang diminta dalam KAK adalah sebagai berikut :

1. Team Leader 2. Ahli Geodesi 3. Ahli Lingkungan 4. Ahli Kebijakan Publik 5. Ahli Arsitek

1. Surveyor 2. Drafter CAD/Operator Komputer 3. Tenaga Administrasi/Keuangan

BAB VII - 1



Berdasarkan schedule pelaksanaan pekerjaan dapat dibuat jadwal penugasan personil dimana waktu mobilisasi personil disesuaikan dengan mulainya kegiatan pada jadwal pelaksanaan Pekerjaan. Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan ini sesuai dengan yang diminta dalam KAK adalah sebagai berikut : Jadwal Penugasan Tenaga Ahli disajikan pada gambar 7.1 dibawah ini :

Bulan Kegiatan No

Personil

I 1

1.

Team Leader

2.

Ahli Geodesi

3.

Ahli Lingkungan

4.

Ahli Kebijakan Publik

5.

Ahli Arsitek

6.

Surveyor

7.

Drafter

2

3

4

CAD/Operator

Komputer 8.

Tenaga Administrasi/Keuangan

BAB VII - 2



Fasilitas kantor yang diperlukan untuk membantu lancarnya pekerjaan, maka akan menyediakan fasilitas yang meliputi : -

Komputer Desktop

:

3 unit

-

Laptop

:

3 unit

-

Printer Color A4 & A3

:

3 unit

-

Scanner

:

3 unit

-

Digital Camera

:

4 unit

-

Plotter

:

1 unit

-

GPS

:

4 unit

-

Total Station

:

2 Unit

Untuk kelancaran pekerjaan dilapangan maka konsultan akan menyediakan kendaraan roda empat 1 unit dan kendaraan roda dua 2 unit.

Peralatan yang diperlukan pada waktu survey lapangan adalah :

-

Alat Pengukur Kualitas Udara

: 1 unit BAB VIII - 1


Usulan Teknis KLHS BUsel

Recommend Documents